Presiden:

Pemerintah Tidak Mengintervensi Pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias

Jakarta: Pada pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias pasca Tsunami selama empat tahun lamanya, pemerintah tidak terlalu mengontrol dan mengintervensi, karena kalau itu terjadi tidak akan membawa kebaikan. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat (17/4) pagi pada acara pembubaran BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) NAD-Nias, di Istana Negara.

”Saya dengan wapres berdikusi waktu itu, dan menerima rekomendasi beberapa menteri, saya berjam-jam diskusi pula dengan Kuntoro Mangunbroto, akhirnya saya hanya memberikan general direction. Selebihnya kepala pelaksana BRR sendirilah yang menyusun organisasinya. Saya berikan ruang yang cukup untuk merumuskan sendiri obyektif, organisasi, mekanisme, rule dan sebagainya," kata SBY di hadapan Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR-RI Agung Laksono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para duta besar negara-negara sahabat, lembaga donatur asing, LSM baik dalam negeri maupun luar negeri, serta tokoh masyarakat Aceh dan Nias. Hadir pula Gubernur NAD Irwandi Yusuf dan Sumatera Utara, Syamsul Arifin.

Menurut Presiden, kalau terlalu dikontrol dan diintervensi dari pusat atau dari Jakarta, tidak membawa kebaikan. ”Kita berikan tugas, kita berikan mandat, kita tentukan arahnya, silahkan pimpinan yang bersangkutan mengorganisasi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi bagaimana sebuah kaidah-kaidah manajemen ,” kata SBY.

Mengapa hasil BRR ini bagus, tanya SBY. "Karena adanya efektif, time line implementasi. “Meski master plannya bagus, organisasinya bagus, kalau minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi implementasi di lapangan tidak baik, tidak ketat dengan time line, tidak ketat dengan sasaran demi sasaran yang ingin dicapai, saya yakin hasilnya tidak sebaik sekarang ini ,” ujar SBY. “Dalam beberapa kesempatan saya datang meninjau untuk melihat progress dari BRR ini. Saya tahu dari penjelasan Ketua BRR dan semua yang ada di situ dan time line itu bisa dipenuhi , dan kemudian masalah-masalah yang terjadi semua bisa diatasi,” tambahnya.

Ditambahkan, banyak penyakit di dunia, baik dalam keadaan bencana mamupun saat rekontruksi di daerah-daerah konflik terganggu karena governance tidak baik, tidak akuntabel, tidak responsif, tidak kapabel, bahkan ada korupsi. “Ini bukan cerita yang luar biasa. Ini cerita yang biasa, di banyak dunia. Di sini banyak duta besar, kita mendengar banyak sekali miss management, penyimpangan, baik pasca bencana atau di daerah konflik. Saya terima kasih kepada Ketua BRR yang telah membangun suatu standar untuk membangun suatu model untuk governance yang bagus yang tentunya akan terus kita kembangkan di seluruh Indonesia ,” kata SBY.

Sebelumnya Presiden SBY menerima Buku Laporan Kegiatan, masing –masing dari Ketua BRR Kontoro Mangun Subroto, Ketua Dewan Pengawas BRR Naima Hasan, Ketua Dewan Pengarah BRR Menko Polhukam Widodo AS. Panitia pembubaran BRR juga menampilkan film dokumenter tentang kejadian tsunami yang melanda Aceh dan Nias, serta kegiatan BRR di lapangan. (win/mit)