Berita Utama

Bilateral Indonesia - Vietnam

Sepakat Bentuk Patroli Gabungan Kedua Negara

Presiden SBY dan PM  Vietnam, Nguyen Tan Dung memimpin pertemuan bilateral kedua negara, di  Hotel Shlilla, Pulau Jeju, Korsel, hari Senin (1/6) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY dan PM Vietnam, Nguyen Tan Dung memimpin pertemuan bilateral kedua negara, di Hotel Shlilla, Pulau Jeju, Korsel, hari Senin (1/6) pagi. (foto: abror/presidensby.info)
Pulau Jeju, Korsel: Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Vietnam, Nguyen Tam Dung, kedua pemimpin sepakat bahwa hubungan kedua negara berada dalam hubungan yang baik. “ Tetapi ada beberapa masalah yang tadi secara khusus dibahas. Pertama, masalah perbatasan. Kedua pemimpin puas dan gembira karena ratifikasi delimitasi landas kontinen telah selesai, namun sekarang masih ada masalah perbatasan yang berhubungan dengan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif),” kata Jubir Presiden, Dino Patti Djalal usai pertemuan, Senin (1/6) siang.

“Kedua pemerintah memulai perundingan untuk menyelesaikan garis batas ZEE antara kedua negara. Bagi Vietnam sendiri, mereka sangat apresiasi karena delimitasi landas kontinen anara Vietnam dan Indonesia merupakan yang pertama dilakukan Vietnam dengan negara tetangganya. Mereka cukup puas dengan semangat kerjasama antara kedua pemerintah dalam menyelesaikan perbatasan,” terang Dino.

Ada masalah perikanan teruitama illegal fishing. “Masalah nelayan Vietnam yang masuk ke perairan Indonesia ini tadi mendapat perhatian dari kedua pemimpin. Keduanya setuju, paling tidak ada dua hal yaitu patroli gabungan antara angkatan kedua negara. Ini akan segera diimplementasikan. Presiden SBY akan segera menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Menhan untuk menindaklanjuti kerjasama patroli gabungan,” Dino menjelaskan.

“Kedua, cara penanganan nelayan-nelayan Vietnam yang masuk ke perairan Indonesia, sebagian mereka nelayan miskin dari Vietnam yang kurang paham hukum internasional dan peraturan Indonesia. Jadi pemerintah RI meminta ada mekanisme kerjasama antara kedua pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hukum internasional bahwa ini wilayah negara lain sehngga tidak bisa dimasuki secara illegal. Kalau mereka tertangkap oleh kita ada mekanisme dan cara untuk memperlakukan mereka,” lanjutnya.

PM Vietnam meminta pengertian pemerintah Indonesia bahwa nelayan tadi tidak memahami hukum internasional dan peraturan Indonesia. Masalah pertahanan tadi tidak dibahas secara rinci, namun dibahas secara umum. “Kita akan meningkatkan kerjasama bidang pertahanan, salah satu asset kedua negara. Indonesia dan Vietnam merupakan negara independen, bebas
aktif, jadi kerjasama pertahanan atau militer akan menguntungkan kedua pihak,” ujar Dino. (osa)