Berita Utama

Indonesia-Vietnam Ingin Masalah Nelayan Dikelola dengan Baik

Pulau Jeju, Korsel: Disamping ingin meningkatkan kerjasama bilateral, Vietnam dan Indonesia, juga ingin agar masalah-masalah yang berkaitan dengan nelayan Vietnam yang menjadi bagian dalam kerjasama kelautan dan perikanan bisa dikelola dengan baik. "Sama dengan yang dihadapi Indonesia, misalnya ada sejumlah nelayan kita yang dengan tidak sengaja memasuki wilayah Australia. Tentu saja meskipun Australia harus menegakkan sistem hukumnya, kita mempunyai kepentingan agar mereka diperlakukan baik-baik, hak-haknya dilindungi, dan kemudian ada kerjasama bilateral yang menetapkan mekanisme, prosedur bagaimana cara-cara penyelesaian dengan baik," jelas Presiden SBY saat memberikan keterangan pers di Hotel Shilla, Selasa (2/6) pagi.

Hal yang sama juga diangkat Vietnam. "Mengingat hubungan kita begitu baik. Kitapun sudah bisa menyelesaikan tata landas kontinen Vietnam dan Indonesia, dan sekarang sedang merundingkan tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Satu langkah maju. Tidak banyak negara seperti Vietnam yang sangat serius untuk menyelesaikan batasnya," SBY menerangkan.

"Vietnam ingin agar para nelayannya yang memasuki wilayah Indonesia dan ditangkap dapat dilakukan dengan mekanisme dan proses yang baik. Mereka sangat khawatir dengan nelayan-nelayan tradisionalnya. Saya menjawab bahwa kita ingin memiliki hubungan yang baik. Tentu saja semua masalah yang muncul harus diselesaikan dengan baik," tegas SBY.

"Vietnam juga mengajukan joint patrol, sedangkan saya merasa lebih tepat disebut coordinated patrol untuk mengawasi wilayah perbatasan Indonesia-Vietnam sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran wilayah yang tidak direncanakan. Kita juga melakukan hal yang sama dengan Malaysia dengan Singapura untuk mengamankan Selat Malaka yang kita sebut dengan coordinated patrol yang dilaksanakan Angkatan Laut kedua negara," kata SBY kepada wartawan.

Kalau itu memang nelayan tradisional, dilihat dari ukuran kapalnya dan peralatan yang ada disitu, maka perlakuannya tentu harus dijamin karean mereka berperan bagi saudara-saudaranya. "Ada aspek kemanusian. Tetapi kalau kapal besar, tentu tidak bisa begitu saja masuk ke wilayah kita. Disamping mengganggu kedaulatan, juga ekonomi kita," ujar SBY. (osa)