Pidato Awal Kampanye SBY-Boediono

Ekonomi Indonesia Adalah Ekonomi Jalan Tengah

Jakarta: Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono, Kamis (4/6) malam, mengawali kampanyenya di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Di gedung yang ditata rapi dan dihadiri sekitar 3 ribu pendukung SBY-Boediono, SBY menyampikan visi dan misinya bila dalam Pilpres tanggal 8 Juli mendatang terpilih kembali menjadi Presiden RI berdampingan dengan Wapres Boediono.

Menurut Andi Mallarangeng, salah satu Ketua Partai Demokrat yang bersama 23 partai lainnya mengusung SBY-Boediono, inilah bentuk kampanye baru yang diperkenalkan kepada rakyat, yaitu bukan kampanye pengerahan massa di lapangan yang meneriakkan yel-yel kosong. "Dengan suasana yang tertib dan dengan massa yang datang atas inisatiaf sendiri ini, SBY sebagai capres bisa dengan jelas menyampaikan visi dan misinya, dan masyarakat mendengarnya. Dengan begitu masyarakat bisa mengerti betul apa visi dan misi pasangan SBY-Boediono. Ini kampanye baru, modern, dan beginilah model kampanye negara-negara maju. Seperti inilah model kampanye kita kedepan," kata Andi Mallarangeng.

Dalam pidato politiknya yang berjudul Membangun Pemerintahan Bersih untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, SBY antara lain menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme. SBY juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang tanggap terhadap keinginan rakyat, transparan, dan bertanggung jawab. Juga akan dipenuhinya kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik, pendidikan, dan kesehatan yang terjangkau, serta lingkungan yang baik.

Menjelaskan ekonomi yang dianut Indonesia saat ini, SBY bertanya, apa paham ekonomi yang dianut Indonesia saat ini? Menurut SBY, paham ekonomi yang dianut Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. "Kita tidak menganut neoliberalisme, kita juga tidak menganut komunisme. Tapi ekonomi jalan tengah yang pro rakyat. Unsur paling penting dari ekonomi jalan tengah bukan gabungan dari dua konsep yang ada, melainkan keberpihakan pembangunan pada kepentingan masyarakat luas secara merata dan adil. Tapi meskipun kita berpihak pada rakyat kecil, tapi kita harus memastikan bahwa pembangunan adalah untuk semua," sambung SBY.

"Ada sejumlah pilar pokok penunjang ekonomi jalan tengah yang menjamin pemerataan dan keadilan bagi rakyat. Salah satunya adalah mencegah KKN yang sering timbul dari adanya konflik kepentingan pejabat negara dalam menjalankan tugas kenegaraan mereka. Caranya adalah dengan melarang pejabat negara beserta anggota keluarganya melakukan kegiatan bisnis. Bila pun melakukan kegiatan bisnis, harusnya dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan azas kepatutan. Ingat, mengguritanya kegiatan bisnis keluarga pejabat menjadi awal keruntuhan bangsa kita di masa lalu," kata SBY disambut mereka yang hadir.

Diantara yang hadir, tampak pula Cawapres Boediono, Ibu Ani dan pimpinan Partai Demokrat serta tim sukses SBY-Boediono.(mit)