SBY: Kita Sudah Tertibkan 39.477 Rekening Liar

Jakarta: Pelajaran yang bisa dipetik bagi bangkit dan majunya sebuah bangsa, sangat ditentukan para penyelenggara negara. Tentu kebersamaan dan dukungan rakyat penting, tapi para penyelenggara negara, utamanya pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada acara Silaturahmi dengan Peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Tahun 2009 di Istana Negara, Jumat (19/6) pagi.

“Tugas penyelenggara negara berat, tantangannya tidak ringan. Banyak diantara kita yang tidak sabar, maunya berubah seketika. Tidak mau lusa, tidak mau besok, harus sekarang berubah. Tidak ada negara di dunia ini yang semua perubahannya dilakukan seketika,” ujar SBY.

Menurut SBY, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, mampu menjalankan tugasnya dan berkemampuan, harus responsif, segala sesuatu yang dilakukan harus transparan, dan semua yang dilakukan dan tidak dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai gambaran, Presiden SBY selaku yang sedang mengemban amanah terus melakukan langkah-langkah penataan dan penertiban dalam pengelolaan, terutama yang berada dibawah kepemimpinanan SBY yaitu jajaran pemerintah. “Harapan saya, lembaga-lembaga negara yang lain juga melakukan hal yang sama,” SBY menjelaskan.

“Dulu banyak sekali rekening yang tidak terdaftar, rekening liar. Tidak jelas siapa yang mengelola, berapa dananya, laporannya kepada siapa, dan untuk apa. Kita tertibkan 39.477 rekening, nilainya 35,9 trilyun rupiah. Ditambah dalam mata uang asing sebesar 237 juta dollar AS, setara 24 trilyun rupiah. Uang sebanyak itu bayangkan kalau rekeningnya tidak tertib, siluman. Kita bikin tertib sehingga tidak ada lembaga dan kementerian membuka rekeningnya masing-masing yang tidak tertata dan dilaporkan,” terang SBY.

Laporan keuangan, lanjut SBY juga terus dibuat baik, tertib, dan akuntable. “Dulunya memang jauh dari harapan, tetapi tahun demi tahun makin baik. Makin sesuai dengan aturan. Kita akan bikin aturan keuangan dari lembaga manapun agar tertib. Laporan asset negara, dua tahun yang lalu saya meminta agar barang-barang milik negara, asset negara yang ada dimana-mana ditertibkan, karena ini milik rakyat. Dengan demikian apa yang ada di negeri kita ini, semua bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Masih berbicara tata pemerintahan yang baik, SBY menerangkan bahwa sekarang pemerintah terus berbenah diri. “Kita terus melaksanakan reformasi birokrasi, dan banyak kemajuan. Dulu untuk mengurus perijinan, mejanya banyak, pintunya banyak. Saya khawatir amplopnya juga banyak. Sekarang perijinan, hampir semuanya satu atap. Tahun 2004, hanya 5 kabupaten dan kota yang perijinannya satu atap. Sekarang sudah mencapai 250 kabupaten dan kota. Sudah 70 persen. Kita berharap tahun-tahun mendatang, siapapun yang memimpin negeri ini, harus 100 persen, Insya Allah bisa.

“Dulu, jika ada orang yang ingin berusaha, diperlukan rata-rata 151 hari untuk mengurusnya. Selama 4,5 tahun ini, sudah kita pangkas menjadi 76 hari. Kita belum puas, harus kita pangkas lagi menjadi 30 hari. Kita terus berbenah diri. Dulu untuk mengurus perijinan mejanya banyak, saya khawatir amplopnya. Sekarang 350 kab kota, 70 persen, tahun2 mendatang harus 100 persen semua satu atap. 151 hari, 4,5 tahun menjadi 76 hari,” terang SBY.

Presiden SBY menegaskan bahwa birokrat pada dasarnya melayani bukan dilayani. “Oleh karena itu, mari kita peringan, permudah segala urusan,” tegas SBY. (osa)