Berita Utama

"Tidak Seoranpun Diantara Rakyat Rela Sejengkal Wilayah Lepas"

Presiden SBY menyampaikan sambutan pada pembukaan  Rapimnas Pemuda Panca Marga (PPM), di  Hotel Mercure, Jakarta, hari Selasa (23/6) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapimnas Pemuda Panca Marga (PPM), di Hotel Mercure, Jakarta, hari Selasa (23/6) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Tidak ada seorangpun diantara rakyat Indonesia yang merelakan satu jengkal tanah dan wilayah lautan yang boleh dilepaskan pada bangsa lain. Di dalam negeri, tidak ada gerakan separatisme yang dibenarkan. Merah Putih harus berkibar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada pembukaan Rapimnas Pemuda Panca Marga di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Selasa (23/6) siang. "Penyelesaian gerakan separatisme tidak harus dengan cara militer, sangat dimungkinkan. Yang penting tujuannya utuh, yaitu NKRI. Kalau dengan cara damai, dengan diplomasi, dengan pendekatan antara sesama warga bangsa dapat selesai, itu yang lebih bermartabat. Kalau tidak ada cara lain, baru dengan pendekatan yang koersif. Jangan tidak bisa membedakan tujuan dengan alat," ingat SBY.

Untuk masalah Ambalat, Presiden SBY menyerukan apabila pilihan bangsa ini adalah perang, SBY akan berada di depan. "Tetapi kalau kita lebih rasional, yang penting tidak ada satu meterpun wilayah kita lepas, dan kita bisa menyelesaikan tanpa perang, tidakkah itu yang lebih bermartabat dan tepat? Kita tidak harus mengeluarkan anggaran ratusan trilyun setiap tahunnya, belum lagi korban jiwa. Belum lagi dunia internasional mempertanyakan kenapa kita berperang antar negara ASEAN," jelas SBY.

"Saya memilih dengan melakukan perundingan yang sangat intensif, dengan catatan kedaulatan adalah harga mati. Kasus Ambalat berbeda dengan lepasnya Sipadan dan Ligitan. Kasus Sipadan dan Ligitan dulu diserahkan kepada Mahkamah Internasional, sementara Ambalat tidak pernah kita berikan kepada siapa-siapa, karena kita punya keyakinan wilayah itu adalah wilayah Indonesia. Dengan demikian diplomasi itu adalah pilihan, bukan ragu-ragu, bukan tidak tegas," ujar SBY.

Presiden SBY berpegang teguh pada tujuan. "Mari kita pilih mana yang lebih bermartabat. Kalau tidak ada cara lain, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Artinya , kedaulatan itu adalah satu hal yang tidak diperjual belikan. Oleh karena itu perlu dipahami rakyat Indonesia bahwa kita sangat serius untuk menyelesaikan permasalahan di perairan Ambalat. Tidak ada yang tidak kita tangani sesungguh-sungguhnya. Ini akuntabilitas seorang Presiden kepada konstitusi, negara, sejarah, dan kepada masa depan," SBY menerangkan. (osa)