Presiden SBY:

Pemerintah Wajib Antisipasi Bila Elnino Datang

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Kamis (16/7) sore memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan bersama beberapa menteri untuk membahas kemungkinan terjadinya Elnino atau datangnya masa kekeringan, baik yang berhubungan dengan pertanian dan ketahanan pangan. Hadir pula dalam ratas ini Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Sri Woro Budiati Harijono. Beberapa menteri yang mengikuti ratas antara lain Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi.

Usai memimpin ratas, Presiden SBY kepada wartawan menjelaskan, informasi Elnino perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kecemasan jika benar-benar terjadi kekeringan yang ekstrim .”Karena banyak informasi soal ini baik di media massa dan banyak forum, pemerintah berkewajiban melakukan kajian dan langkah-langkah antispasi apabila Elnino ini datang baik akhir tahun ini atau tahun depan,” kata SBY. "Perkiraan BMKG terhadap perkembangan musim hingga September masih aman dari dampak gelombang Elnino, tetapi pemerintah tetap melakukan antisipasi dini untuk menyelamatkan sektor pertanian dan program ketahanan pangan," tambahnya.

"Laporan BMKG, situasi masih aman hingga September, tapi untuk November hingga akhir tahun masih menunggu hasil riset yang keluar Agustus. Pemerintah akan melakukan antisipasi agar program ketahanan pangan bisa terselamatkan. BMKG akan terus memutakhirkan data, kajian dan analisis, kerjasama dengan lembaga sejenis dari negara sahabat, dan akan terus menditribusikan analisis dan prediksi ke departemen terkait dan kepala daerah . Tidak perlu cemas, tetapi mengetahui, sehingga bisa mengambil langkah secara cepat dan tepat ,” ujar SBY.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan produksi padi sebagai antispasi kalau ada atau tidak ada Elnino. ”Jika datang di daerah tertentu, akan dilakukan percepatan masa tanam, terus mengembangkan varietas padi yang bisa ditanam. Kita juga punya lahan basah dan rawa sekitar 1,8 juta hektar yang sebagian bisa digunakan untuk sawah atau tanaman padi.,” kata SBY.

”Kita juga memastikan gudang beras atau padi tetap terjaga, sehingga surplus diletakkan dilumbung-lumbung itu. Kita juga berharap para penyuluh pertanian terus memberikan bimbingan teknis dan pemdampingan. Saya juga akan mengundang seluruh gubernur untuk memastikan semua waduk berfungsi dengan benar, karena pertanian berkaitan erat dengan infrastruktur,” ujar SBY. (win)