Pidato Kenegaraan Presiden RI

Kebijakan Pembangunan Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job Tetap Jadi Prioritas Utama

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Senin (3/8) pagi menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Rapat Paripurna Luar Biasa MPR-RI/DPR-RI, di Ruang Nusantara, Gedung MPR/DPR. Pidato Presiden RI ini disampaikan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Atas Rancangan Undang-undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2010, Beserta Nota Keuangannya. Kedatangan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pukul 09.35WIB, disambut oleh Ketua DPR-RI Agung Laksono dan Wakil Ketua Muhaimin Iskandar.

Acara dimulai dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketua DPR-RI Agung Laksono kemudian membuka Rapat Paripurna Luar Biasa dan menyampaikan pidato pengantar, selanjutnya mempersilahkan Presiden SBY untuk menyampaikan Pidato Kenegaraannya.

Dalam pidatonya, Presiden antara lain mengatakan, penyusunan RAPBN 2010 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. RAPBN 2010 merupakan RAPBN transisi yang disusun oleh pemerintahan yang sedang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu tahun 2009. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sesuai kesepakatan bersama, penyampaian Keterangan Pemerintah dan Nota Keuangan dimajukan pada tanggal 3 Agustus 2009, mengingat masa transisi anggota legislatif maupun jajaran eksekutif pada bulan Oktober mendatang akan mengurangi waktu pembahasan RAPBN 2010.

Presiden SBY juga mengungkapkan bahwa penyusunan RAPBN 2010 ini sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. "Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung, dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2010," paparnya. "Selama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2004—2009, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional, juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya," lanjut SBY.

Menurut SBY, sekalipun menghadapi berbagai kendala, dengan langkah-langkah kebijakan yang responsif dan tepat, disertai upaya dan kerja keras, Indonesia berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. "Dengan begitu, kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro job tetap menjadi prioritas utama," tegas SBY. (mit)