Presiden Percaya Pada Hukum Yang Berlaku

Banda Aceh: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu (5/8) siang, dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI yang sedang menjabat dan sebagai Calon Presiden untuk masa bakti 2009 - 2014 menyampaikan pandangannya mengenai proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai Presiden RI yang sedang menjabat, SBY percaya kepada mekanisme hukum yang berlaku. "Saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Komisi Pemilihan Umum, kepada semua lembaga yang mengemban tugas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 ini. Karena kalau kita bicara politik, itu sebetulnya semuanya bisa dinalar. Politik itu common sense, logika. Kemudian kalau hukum itu pembuktian, evidence. Dengan pertemuan dua faktor itu, politik dengan hukum, sekali lagi, kita berharap rakyat juga memantau, mengikuti," ujarnya. KPU dan Bawaslu, lanjut SBY, juga diharapkan bisa memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangan dan tangguh jawabnya.

Menurut SBY, apabila ada tuduhan penyimpangan atau kecurangan, maka KPU diharapkan bisa memberikan penjelasan yang benar. "KPU mesti bisa memberikan penjelasan yang benar, dan saya yakin kepada KPU karena mereka bekerja sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku. Bisa dihadirkan itu semua, memberikan penjelasan apakah itu isu penggelembungan suara. Demikian juga Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," papar SBY.

Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai Calon Presiden, SBY mengatakan dirinya sulit untuk memahami tuduhan yang mengatakan adanya penggelembungan suara yang jumlahnya hingga puluhan juta. "Pemilu ini dilaksanakan oleh KPU, badan yang bersifat nasional amanat UU. Mereka punya struktur dari pusat sampai daerah. Kemudian pada saat diselenggarakan Pemilu itu, pemungutan suara, penghitungan suara, prosesnya juga akuntabel, transparan dari bawah. Di TPS ada penghitungan, saksi, pengawas, pers. Naik ke atas pada tingkat kecamatan, naik terus sampai pada tingkat pusat. Semuanya sesungguhnya transparan, akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan," kata SBY.

SBY juga menjelaskan, persoalan mengenai DPT (Daftar Pemilih tetap) sudah ada jalan keluarnya. "Warga negara yang memiliki hak pilih bisa memilih. Andaikata tidak ada dalam DPT, bisa menggunakan KTP dengan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian persoalan seolah-olah banyak warga negara kita yang tidak bisa memilih, kenyataannya bisa memilih. Memang tidak semuanya tidak menggunakan hak pilihnya," kata SBY dalam kapasitasnya sebagai calon presiden.

Mengenai adanya tudingan adanya kecurangan karena suara-suara incumbent, SBY mengatakan, "Mulai dari saya, Pak Jusuf Kalla, gubernur, bupati dan walikota, mereka-mereka yang dipilih rakyat secara langsung, mereka juga berasal dari partai politik yang berbeda-beda. Bagaimana logika incumbent itu bisa curang? Apalagi KPU mandiri, Bawaslu menjalankan tugas dengan semestinya, belum pengawas dari pihak yang lain dan pers. Jadi teori incumbent harus dibaca secara utuh, siapa incumbent itu," tegas SBY.

"Sejak dahulu sudah digunakan berbagai macam polling, seperti quick count yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga-lembaga untuk menghitung hasil akhir dalam Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Metode ilmiah ini berlaku di banyak negara dan dunia. Di waktu yang lalu, klop antara quick count dengan hitungan dari KPU. Dari situ saya sulit menerima dengan akal sehat, terjadinya perbedaan jutaan puluhan juta yang besar," kata SBY.

Dari pandangan - pandangan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai calon presiden, SBY memiliki keyakinan bahwa hasil yang dikeluarkan oleh KPU dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah hasil yang benar. "Barangkali ada pelanggaran sporadik di sana sini, kecil-kecilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu dan itu terjadi pada semua kubu dan tim sukses. Bisa saja sebagaimana Pilkada, Pemilu yang lalu dan Pemilu di negara-negara lain. Tetapi kalau semua itu lantas bisa disimpulkan kita menggelembungkan sekian ratus juta, itu jauh dari akal sehat," ujar SBY. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai Presiden, SBY mengatakan bahwa dirinya percaya penuh kepada seluruh lembaga terkait.

Tampak hadir mendampingi Presiden SBY antara lain Mendagri Mardiyanto, Menkominfo M. Nuh, Menhub Jusman Syafii Djamal, Seskab Sudi Silalahi, Menteri PU Djoko Kirmanto, serta dua Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.(mit)