Presiden pada Konferensi Kopenhagen

Negara Berkembang Harus Dapat Keuntungan Atas Komitmen Mencegah Deforestrasi

Kopenhagen: Salah satu isu penting dalam persoalan perubahan ikilim (climate change) adalah hutan. Penggundulan hutan besar-besaran telah terjadi di negara-negara maju. "Jadi, harapan untuk pengurangan emisi karbon sangat tergantung pada hutan-hutan di negara-negara berkembang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan sikap Indonesia dalam sesi National Statement pada Forum COP-15 Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12) pagi waktu setempat atau petang di Indonesia.

Presiden SBY mengingatkan bahwa hutan bukan sekadar pemberian alam. Hutan-hutan di negara berkembang adalah kunci bagi solusi perubahan iklim global. "Sekarang ini kita harus menekankan logika ekonomi baru, bahwa lebih menguntungkan bagi negara dan komunitas untuk memelihara pohon ketimbang membabatnya," SBY menandaskan.

Negara-negara pemilik hutan harus mendapatkan keuntungan karena komitmennya dalam mencegah deforestrasi atau penggundulan. "Inilah sebabnya mengapa persoalan pendanaan menjadi sangat penting," ujar SBY. Program PBB untuk pendanaan kepada negara-negara yang melakukan pengurangan emisi atau dikenal dengan REDD (Reducing Emissions from Deforestration and Forest Degradation), lanjut SBY, harus menjadi bagian dari solusi global.

Indonesia telah bekerja keras untuk melakukan kerjasama kehutanan dengan Norwegia, Korea Selatan, Jerman, Inggris, Jepang, dan negara-negara lain. "Kami mengundang negara-negara lain untuk bersama kami dalam program penting ini, untuk melindungi dan mengembangkan persoalan carbon sinks ini," kata Presiden SBY.

Sebelumnya, Presiden SBY menyampaikan lima sikap Indonesia dalam Konferensi Kopenhagen ini. Pertama, peningkatan pemanasan global dibatasi tak lebih dari 2 derajat Celcius setiap tahun. Kedua, negara maju harus mengupayakan pengurangan emisinya dari yang sudah ditetapkan sekarang ini. Ketiga, tanpa pendanaan (financing) yang kokret dari negara maju, program mitigasi, adaptasi, dan kerjasama internasional tak akan ada artinya.

Keempat, negara berkembang tidak mungkin berjalan sendiri. Untuk itudibutuhkan pendanaan, sumberdaya untuk mitigasi, dan transfer teknologi serta peningkatan capacity building. Kelima, perlu monitoring agar target dan sasaran maupun komitmen bantuan dari negara maju harus bisa diyakini dijalankan dengan benar.

"Apapun yang kita lakukan dalam forum ini, kita harus memiliki tanggung jawab politik dan moral dan melakukan langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan stabilitas iklim untuk masa depan generasi dan planet kita yang lebih baik," kata SBY. "Ini bukan saatnya untuk mengetengahkan dogma dan konfrontasi. Ini saatnya mencari solusi dan konsensus. Satu-satunya dogma yang kita regaskan di sini adalah nasib manusia," SBY menegaskan. (osa)