Perkembangan COP 15

RI dan Beberapa Negara Coba Jembatani Kebuntuan

Kopenhagen: Situasi perundingan COP-15 di Kopenhagen mirip dengan situasi di Bali. Alot, banyak kemandekan, banyak stagnasi, dan deadlock di sana-sini. “Bahkan sudah ada yang sangat pesimis bahwa konferensi di Kopenhagen ini tidak akan menghasilkan sesuatu. Apalagi yang mengikat,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers singkatnya di Hotel Crowne Plaza, Jumat (18/12) siang waktu setempat atau malam di Indonesia.

Indonesia dan beberapa negara menyadari, jika persoalan ini diserahkan kepada juru runding masing-masing, bisa jadi deadlock itu terjadi. “Kita tidak ingin konferensi di Kopenhagen ini gagal," ujar SBY. Karena itulah muncul inisiatif, termasuk dari Sekjen PBB, tuan rumah PM Denmark Lars Lokke Rasmussen, serta SBY dan beberapa pemimpin dunia, untuk bersama-sama mencari jalan dan menemukan solusi, dan menghasilkan sesuatu yang kongkret.

Menurut SBY, ada empat masalah yang menjadi bahan perdebatan serius, bahkan tidak ketemu karena perbedaannya amat jauh. Empat masalah itu sebenarnya masuk dalam 5 poin usulan Indonesia. "Empat hal itu saya sampaikan dalam pernyataan kemarin dengan posisi Indonesia yang sangat jelas. Agar terbuka dimana posisi kita. Dengan demikian, jangan sampai ada diantara kita mengatasnamakan negara-negara lain, padahal belum tentu posisinya seperti yang dianggapkan itu,” ujar SBY.

Indonesia menyampaikan 5 usulan plus 1. Pertama, tidak ada kompromi untuk mencegah kenaikan pemanasan global melebihi 2 derajat Celcius. "Ini, katakanlah, harga mati," Presiden menegaskan. Kedua, negara maju harus mengurangi emisinya secara tajam. "Saya menyebut 40 persen, sesuai dengan penemuan ilmiah yang juga direkomendasi IPCC,” jelas SBY.

Ketiga, bantuan negara maju kepada negara berkembang harus djamin cukup. “Apa yang sementara ini disebutkan, menurut Indonesia, belumlah cukup. Tidak memadai," kata SBY. Indonesia meminta bantuan itu 25 miliar hingga 35 miliar dolar AS sampai dengan tahun 2012. Tentu masih ada alokasi dana lagi sampai 2020.

Keempat, negara berkembang juga harus melakukan langkah-langkah yang semestinya. Indonesia, misalnya, menetapkan pengurangan emisi sejumlah 26 persen sampai 2020. "Harapan kita, semua negara berkembang juga memiliki target, memiliki rencana aksi dan komitmen untuk betul-betul melakukan pengurangan emisi karbon itu,” SBY menegaskan.

Kelima, Indonesia ingin diberlakukan MRV (Monitoring, Reporting, and Verification). Masalah MRV ini menjadi bahan perdebatan. Indonesia lebih fleksibel. "MRV diperlukan sepanjang secara multilateral disetujui, tidak boleh secara unilateral. Bahkan Indonesia juga berpendapat, agar metode MRV juga bisa untuk mengecek komitmen bantuan negara-negara maju kepada negara berkembang,” kata SBY.

Sedangkan mengenai Plus 1 adalah masalah hutan (forestry). Indonesia, misalnya, pengurangan emisi hingga 26 persen itu 60 persennya berasal dari bagaimana kita mengelola hutan dengan lebih baik. Misalnya, pembalakan liar, mencegah penggundulan hutan, melakukan penanaman hutan, pengelolaan lahan-lahan gambut, dan mencegah kebakaran hutan. Itu semua kewajiban yang harus dipenuhi. "Kita memiliki kewajiban dan harapan kita juga ada insentif. Tanpa bantuan yang tepat untuk itu, maka tidak akan terjadi pengelolaan hutan yang baik,” ujar SBY.

Mendampingi Presiden SBY dalam keterangan pers ini, antara lain, Menlu Marty Natalegawa, Ketua Delegasi Indonesia Rachmat Witoelar, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu, dan Menteri ESDM Darwin Z. Saleh. (osa/har)