Presiden Menerima Forum Rektor Indonesia

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (5/1) siang menerima Forum Rektor Indonesia, di kantor kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden SBY didampingi oleh Mendiknas M. Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, Menpora Andi A. Mallarangeng, serta dua Juru Bicara Presiden, Julian A. Pasha dan Dino Patti Djalal.

Forum Rektor Indonesia atau FRI yang diterima Presiden terdiri dari Chairil Effendi, Ketua FRI Tahun 2010 (Rektor Universitas Tanjungpura), Eko Budiarjo (Mantan Rektor Universitas Diponegoro), Suharyadi (Rektor Universitas Mercubuana), Zulkifli Hussein (mantan Rektor Universitas Bengkulu), Tobby Mutis (Rektor Universitas Trisakti), Wibisono Hardjopranoto (Rektor Universitas Surabaya), Edi Suandi Hamid, Ketua FRI 2009 (Rektor UII Yogyakarta), dan Sofian Effendi, (mantan Rektor UGM).

Tujuan FRI bertemu Presiden SBY adalah untuk menyampaikan rencana kegiatan FRI, yaitu Konferensi ke 6 Kampus, yang akan diselenggarakan tanggal 8 dan 9 Januari 2009, di Pontianak, Kalbar. "Presiden merespon dengan positif apa yang kami lakukan, Presiden minta FRI tidak hanya membicarakan hal-hal yang aktual tapi juga visioner yang menyangkut masa depan bangsa. Intinya, beliau meminta kami untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan prospektif jangka panjang bangsa ini terutama terkait dengan peradaban yang perlu kita bangun untuk bangsa Indonesia," kata Edi Suandi Hamid, yang menjadi juru bicara.

Ditambahkan, Konferensi Kampus tidak hanya membahas mengenai persoalan jangka pendek. "Salah satu kelompok membicarakan model demokrasi yang cocok dengan bangsa indonesia yang sesuai dengan nilai - nilai bangsa Indonesia," lanjutnya.

Sofian Effendi menambahkan bahwa di dalam konferensi tersebut, akan dibahas juga mengenai bentuk sistem yang pas bagi bangsa Indonesia. "Bagaimana mencari suatu bentuk yang pas tentang sistem presidensil dan sistem multi partai. Dan ini sangat terkait sebenarnya dengan ciri-ciri kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu pluralisme. Presiden mengakui bahwa tidak bisa kita menerapkan satu model demokrasi, sehingga kita harus mencari model demokrasi yang cocok dengan peradaban bangsa Indonesia," ujarnya. (mit)