APBN-P 2010

Subsidi Non Energi Naik, Menjadi Rp 59,5 Triliun

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (12/1) siang, meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempersiapkan APBN-Perubahan yang dipercepat dan mewadahi serta mendukung program-program prioritas pemerintah 2010. Arahan tersebut juga diberikan Presiden SBY kepada menteri-menteri terkait dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai ratas menjelaskan, Presiden SBY mengarahkan untuk mempersiapkan APB-P dengan menggunakan pasal 27 Undang Undang APBN Tahun 2010. "Dimana pemerintah akan menyiapkan secara komprehensif dan secara lengkap serta berbagai hal yang muncul dari perubahan APBN 2010, termasuk menggunakan sisa anggaran lebih tahun 2009, sebanyak Rp 38 triliun," kata Sri Mulyani.

Dalam APBN-P ini, dari sisi indikator ekonomi makro, perubahan harga minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan perubahan harga-harga komoditas akan ditampung. "Perubahan pada subsidi, prioritas kebijakan pemerintah adalah melakukan stabilisasi harga karena ingin melindungi daya beli masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlindungan kepada masyarakat dari gejolak harga komoditas menjadi keharusan. Perubahan dari besaran subsidi, baik dari subsidi energi serta subsidi non energi --terutama pangan dan pupuk, akan mengalami perubahan," ujar Menkeu.

Untuk stabilisasi harga pangan, Menkeu melanjutkan, pemeritnah akan meningkatkan Raskin (beras untuk kalangan miskin) dari 13 menjadi 15 kg, dengan harga tetap. Subsidi pupuk juga ditingkatkan. "Keduanya akan diberikan tambahan sebesar Rp 8,2 triliun. Yaitu untuk subsidi pangan akan ditambahkan sekitar Rp 3,4 triliun, kemudian subsidi untuk stabilisasi minyak goreng dan juga gula. Sedangkan pupuk, akan ditambahkan anggaran agar harga pupuk stabil dan jumlahnya memadai. Jadi total untuk subsidi non energi, akan meningkat dari Rp 51,3 triliun menjadi Rp 59,5 triliun," Sri Mulyani menjelaskan.

Sedangkan untuk mengatasi persoalan listrik, akan dilakukan beberapa tambahan. "Untuk pembelian barang modal trafo yang rusak yang jumlahnya cukup signifikan," Sri Mulyani menambahkan.

Prioritas lainnya adalah pengiriman atlet di SEA Games, penyusunan sistem administrasi kependudukan, dan tunjangan prajurit TNI/Polri, PNS yang ada di pulau-pulau kecil, terluar, dan wilayah perbatasan.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah akan menambahkan anggaran pembelian tanah di Departemen PU yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan-jalan tol yang berjumlah sekitar 21 ruas. "Dan juga revitalisasi pabrik gula untuk industrialisasi di Indonesia," kata Sri Mulyani. (mit)