SBY pada Pelantikan DPP PD 2010-2015

Wajib Hukumnya Demokrat Mendukung Pemerintah

Cibubur: Kader-kader Partai Demokrat (PD) harus mendukung semua kegiatan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kader PD di daerah tidak boleh beroposisi terhadap pemerintah daerah setempat, walaupun berasal dari partai atau organisasi yang berbeda. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini ketika menghadiri Pelantikan Pengurus DPP Partai Demokrat 2010-2015 di Standford Activity, Rafless Hill, Cibubur, Sabtu (10/7) pukul 19.30 WIB.

"Itu semua karena Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah, the ruling party," ujar SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina PD.

Presiden juga menambahkan wajib hukumnya Partai Demokrat mendukung pemerintah. "Karena Presiden Republik Indonesia, Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, adalah kader Partai Demokrat, ganjil kalau Partai Demokrat beroposisi dengan pemerintah," SBY menegaskan.

Lebih lanjut, terkait kader-kader yang terlibat kasus hukum, SBY mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak bisa melindunginya. "Hukum tetap harus ditegakkan," kata SBY.

Adapun susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2010-2015 yang dilantik malam ini adalah Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Bendahara M. Nazaruddin. Sementara itu, Dewan Pembina Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Ketua Marzuki Alie, dan Sekretaris Andi Alifian Mallarangeng. (yun)