Berita Utama
Kamis, 29 Juli 2010, 16:08:12 WIB
Anggaran Kunjungan ke Luar Negeri Berkurang 15 Persen
Jakarta: Perjalanan Presiden ke luar negeri berbeda dengan yang dulu. Kini, kewajiban Presiden untuk menghadiri pertemuan puncak atau summit bertambah. Demikian yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain sambutannya ketika memimpin Rapat Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (29/7) siang.Menurut Presiden SBY, dulu Presiden Republik Indonesia hanya menghadiri sekali pertemuan APEC dan sekali KTT ASEAN. "Sekarang menjadi 5, ASEAN summit 2 kali, termasuk East Asia Summit, lalu APEC tetap sekali, dan G20 Summit sebanyak dua kali," ujar Presiden.
Tahun ini, Presiden SBY tidak menghadiri tiga pertemuan puncak yang cukup penting, yakni pertemuan Nuclear Security di Washington, AS, KTT G15 di Iran, dan pertemuan di Nigeria yang kemudian diwakilikan kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa.
"Tetapi jumlah kunjungan bilateral sangat kita susutkan, dan jumlah rombongan sejak tahun 2005 sudah kita pangkas 15 persen. Kemudian anggaran-anggara yang dulunya menggunakan anggaran negara, padahal kepentingan pribadi, kita hentikan," SBY menjelaskan. "Tidak boleh ada anggaran negara untuk beli pakaian yang betul-betul pribadi, karena jumlahnya bisa sangat besar," Kepala Negara menambahkan.
Selanjutnya, Presiden menegaskan bahwa kunjungan ke daerah tidak menggunakan anggaran daerah melainkan anggaran sendiri. "Saya berharap kalau saudara ke daerah, gunakan anggaran sendiri. Jangan membebani provinsi atau kabupaten dan kota," Presiden menegaskan. Demikian pula kalau berkunjung ke luar negeri, jangan pernah meminta anggaran kepada keduataan. Hendaknya pula, lanjut Presiden, kunjungan ke luar negeri harus pas maksud dan tujuannya.
"Ketika berkunjung ke luar negeri tolong dijaga keprotokolan, dijaga etika diplomasi sehingga tidak merepotkan kedutaan-kedutaan besar kita," Kepala Negara menambahkan.
Presiden mengimbau untuk benar-benar menjalankan administrasi dan akuntabilitas keuangan dengan sebaik-baiknya. "Tidak ada yang mengatasnamakan. Saya khawatir, mungkin dibantu sejumlah biaya x, kemudian berkembang menjadi x plus sekian. Bisa terjadi," Presiden menandaskan. (yun)