Sidang Paipurna Kabinet

Kasus Buol, Gubernur dan Bupati Juga Harus Bertanggung Jawab

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono prihatin terhadap kasus penyerangan kantor Polsek Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang kemudian menjadi amuk massa. Presiden akan meminta pertanggungjawaban seluruh unsur Muspida setempat. Bukan hanya Polri, tetapi juga gubernur dan bupati. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pengantar Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (2/9) siang. Sidang yang membahas pelayanan publik dan pengamanan ini dihadiri Wapres Boediono, seluruh menteri KIB II, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Presiden SBY, kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah kalau semua perangkat yang ada di daerah bekerja dengan baik. "Kalau ada amuk massa, gerakan anarkis massa --kebetulan sekarang berhadapan dengan Polri-- yang bertanggung jawab untuk mengatasi dan harus menyelesaikan bukan hanya Polri, meskipun Polri tentu memiliki tanggung jawab yang besar," kata Presiden ujar SBY.

Gubernur, bupati, camat, dan jajaran pemerintah daerah harusnya sangat aktif untuk mengelola permasalahan, berkomunikasi dan memberikan penerangan kepada masyarakat. Apalagi kondisi Buol makin eskalatif, ancaman menjadi semakin tinggi. "TNI yang ada di situ juga harus bisa berkolaborasi dengan Polri untuk mengatasi keadaan," Presiden menambahkan.

Selain kepada Polri, Presiden SBY juga akan meminta pertanggung jawaban gubernur dan bupati. Presiden juga akan bertanya apa yang dilaksanakan TNI di daearah tersebut untuk mengatasi masalah ini. “Di daerah ada forum Muspida, pimpimnanya adalah gubernur atau bupati. Mereka bisa bersinergi sebelum segalanya menjadi terlambat," SBY menegaskan. "Saya melihat rasa tanggung jawab, profesionalisme, sinergi, dan koordinasi ini yang belum berlangsung dengan baik. Pemimpin yang baik mesti mengerti apa yang terjadi."

SBY menjelaskan, setiap daerah ada pemimpinnya, dan pemimpin sudah diikat dalam satu koordinasi dan sinkronisasi. "Jadi saya mengatakan unacceptable," ujar Kepala Negara. SBY meminta kasus penyerangan Polsek Buol ini dilakukan investigasi, mereka yang melanggar hukum harus ditindak tegas. "Tidak boleh membiarkan di negeri ini anarki demi anarki terus berlangsung," Presiden menandaskan.

Jajaran petugas yang lalai menjalankan tugasnya perlu mendapatkan sanksi. "Siapapun. Karena kalau tidak, akan banyak orang yang lalai di dalam menjalankan tugasnya. Ini mencoreng bulan suci, mencoreng apa yang harus kita lakukan bersama," ujar Presiden SBY.

Dalam kesempatan ini Presiden juga menekankan agar setiap persoalan yang muncul dapat dikelola dengan baik. Aparat keamanan tidak boleh mengabaikan potensi ketegangan di masyarakat, seperti pernah terjadi di Priok, Batam, dan wilayah-wilayah lain. "Harus dikawal hari-hari mendatang dengan komunikasi. Tokoh diajak bicara, ulama diajak bicara, masyarakat, RT, RW, desa. Itulah manajemen pemerintahan, itulah manajemen krisis," Presiden mengingatkan.

Presiden SBY meminta Menko Polhukam dan jajarannya agar melakukan tindakan-tindakan yang tepat agar kasus ini tidak meluas. "Pada saatnya nanti siapa yang ikut bertangung jawab, para pimpinan juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Dengan demikian kita akan mengelola negeri ini, menghadapi dinamika situasi, tetap dengan penuh tanggung jawab, dengan sistem manajemen kepemimpinan yang baik," ujar SBY.

(dit)