SBY tentang Pimpinan KPK

Konsisten Membangun Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Jakarta: Perihal pemilihan pimpinan KPK, dua nama calon telah diajukan kepada DPR. Dua putra terbaik telah diseleksi oleh panitia seleksi yang terdiri dari tokoh-tokoh yang kredible, tokoh-tokoh yang memiliki integritas baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini pada acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dengan pimpinan redaksi dan wartawan media yang bertugas di lingkungan Istana, Rabu (8/9) malam di Istana Negara.

”Saya mempercayai dua calon itu. Bambang Wijayanto dan Muhammad Busyro Muqoddas adalah mereka yang terbaik dan saya berharap DPR RI pada saatnya bisa menetapkan mana yang akan menjadi pimpinan KPK dari kedua calon itu,” ujar Presiden SBY di hadapan para pimpinan redaksi dan wartawan.

Presiden menyinggung tentang penilaian masyarakat luar negeri tentang Indonesia yang sering lebih objektif karena berjarak dengan kepentingan-kepentingan kita di negeri ini sendiri. ”Mereka sering mengatakan Indonesia demokrasinya yes, tapi penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi termasuk good governance belum yes,” kata SBY. Oleh karena itu, lanjut Presiden, menjadi tantangan kita untuk memastikan bahwa makin ke depan harus makin bagus. ”Tata pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu,” SBY menambahkan.

Dengan demikian, KPK dan peran pimpinan KPK dengan sendirinya juga sangat penting. ”Saya ingin memastikan kehadapan rakyat Indonesia, apapun dinamika, hiruk-pikuk kabar yang berseliweran tentang pemberantasan korupsi, tetapi bagi negara, bagi pemerintah, bagi saya sendiri, pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas. Kita akan tetap konsisten untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan memberantas korupsi,” Presiden menegaskan.

Presiden juga menyampaikan keprihatiannnya tentang masih banyaknya dugaan kasus-kasus korupsi yang masuk ke meja Presiden, dimana kepolisian dan kejaksaan mengusulkan untuk memeriksa oknum pejabat negara. Apakah itu dari jajaran pemerintah, maupun jajaran non pemerintah termasuk gubernur, bupati, dan walikota, ataupun wakil-wakilnya. ”Ini berarti meskipun sangat agresif kampanye pemberantasan korupsi, masih ada praktek-praktek korupsi itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus serius untuk memberantas korupsi itu di seluruh tanah air,” ujar SBY.

Terkait masalah pemilihan diantara kedua nama tersebut apakah akan mengemban tugas dalam jangka waktu 4 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan sesuai dengan masa bakti KPK yang sedang mengemban tugas sekarang ini, Kepala Negara akan berkonsultasi dengan DPR RI untuk memikirkan mana yang paling baik, paling tepat untuk KPK dan untuk semua. ”Jangan menghalang-halangi hal itu, untuk kita benar-benar segera memperkuat kembali KPK kita,” Presiden menandaskan. (yun)