Berita Utama

Presiden Akan Ajukan Calon Kapolri Usai Lebaran

Presiden SBY saat bersilaturahmi dengan pimpinan redaksi dan wartawan di Istana Negara, Rabu, (8/9) malam. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY saat bersilaturahmi dengan pimpinan redaksi dan wartawan di Istana Negara, Rabu, (8/9) malam. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mempersiapkan nama untuk Kapolri dan Jaksa Agung yang baru. Hal tersebut diutarakan Presiden SBY pada acara silaturahmi dengan pimpinan redaksi dan wartawan di Istana Negara, Rabu (8/9) malam. Khusus calon Kapolri, Presiden SBY saat ini sedang menggodok secara serius. “Setelah Hari Raya Idul Fitri akan saya ajukan ke DPR RI,” ujar Presiden RI.

Presiden menjelaskan bahwa ia menerima usulan dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang akan habis masa baktinya pada bulan Oktober 2010 dan pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional terkait siapa yang akan mengemban tugas sebagai Kapolri yang baru.

“Undang-undang meniscayakan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan intergritas yang baik, memiliki prestasi dan jenjang karier yang baik pula. Dari segi saya, masih ada persyaratan-persyaratan lain karena tugas yang akan diemban sangat penting dan menentukan penegakan hukum, memberantas kejahatan, termasuk pemberantasan korupsi dan terorisme di negeri kita ini,“ kata SBY.

SBY sedang mempertimbangkan dengan baik dan menegaskan bahwa tidak perlu ada manuver-manuver politik dari siapapun, termasuk yang merasa layak untuk dicalonkan karena itu tidak ada gunanya. “Serahkan pada mekanisme yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena saya juga akan memilih secara objektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional,“ terang Presiden.

“Saya tahu bahwa calon-calon itu telah memenuhi syarat dalam arti tidak terlibat masalah hukum dan HAM, dengan demikian perlu semacam klarifikasi ataupun penjelasan dari lembaga-lembaga terkait bahwa calon-calon itu bebas dari masalah itu. Pertama tentu dari komnas HAM, PPATK, KPK, Direktorat Jenderal Pajak, dan dari BIN,“ lanjut Presiden.

Tentang pemilihan Jaksa Agung yang baru, Presiden menjelaskan bisa dari lingkungan pejabat karier dan juga bisa dari pejabat non karier sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. “Kalau semua berjalan dengan baik, saya ingin pengangkatan dan pelantikannya pun dilaksanakan secara bersama, Kapolri dan Jaksa Agung,“ SBY menandaskan.

Terkait dengan peningkatan penegakan hukum sekaligus pergantian Kapolri dan Jaksa Agung, Presiden SBY memutuskan akan melakukan revitalisasi dan penguatan Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaaan.

Presiden menginginkan kedua komisi ini benar-benar efektif, dimana keduanya bertanggung jawab kepada Presiden untuk memastikan apa yang dilakukan di jajaran kejaksaan dan kepolisian berjalan dengan baik. “Kalau selama ini anggrannya barangkali dititipkan dalam anggaran Kapolri untuk Kompolnas, saya ingin terpisah. Dua komisi itu memiliki anggaran yang terpisah, dengan demikian tidak harus berada dalam satu atap dengan lembaga utamanya baik itu Kejaksaan Agung maupun Kepolisian,“ kata SBY.

Diharapkan Presiden, tugas kedua komisi itu akan semakin tajam, fungsi pengawasan akan semakin baik, dan dapat membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan agar semakin tetap sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

“Tentu kita juga tidak ingin ada tabrakan-tabrakan yang tidak perlu antara komisi ini dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan, tetapi memang harus betul-betul efektif dan bisa melakukan banyak hal,“ ujar Presiden. (dit)