"Sejak 1 Juni 2005 sampai 20 Agustus 2008, kita telah melaksanakan 414 pilkada, baik pemilihan gubernur, maupun bupati/walikota. Dan proses ini berjalan terus. Kita semua menyambut gembira keikutsertaan calon perseorangan dalam proses demokratisasi di daerah mulai tahun 2008. Ini merupakan tonggak penting bagi peningkatan perluasan partisipasi politik masyarakat sekaligus merupakan tantangan bagi partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya yang berkualitas, untuk bersaing dengan calon perseorangan,” kata Presiden SBY dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jumat (22/8) pagi.

Di bagian lain sambutannya, Presiden mengatakan, “Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, kita juga menyaksikan makin besarnya alokasi APBN untuk daerah. Transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat. Dari Rp. 129,7 trilyun pada tahun 2004, menjadi Rp. 292,4 trilyun pada APBN-P tahun 2008. Secara total, seluruh anggaran ke daerah, baik untuk transfer maupun melalui anggaran pemerintah pusat mencapai 65 persen dari total belanja APBN pada tahun 2008,” jelasnya.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, apalagi korupsi di daerah. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi, di pusat maupun daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraaan rakyat," kata Presiden SBY. (osa)


Keterangan foto: Presiden SBY menyampaikan pidato di depan Sidang Paripurna Khusus DPD-RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jumat (22/8) pagi. (foto: anung/presidensby.info)