Serba salah menjadi pemerintah sekarang ini. Apapun yang dilakukan selalu saja dianggap salah. Oleh mereka yang beroposisi tentunya. Lihat saja, pemerintah menaikkan harga BBM dibilang salah, pemerintah menurunkan harga BBM dibilang salah juga. Tapi begitulah oposisi di Indonesia, mereka beranggapan harus mengeritik pemerintah bahkan menyalahkannya, walaupun nyata-nyata pemerintah melakukan kebijakan yang benar. Pokoknya harus tampil beda.

Ketika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, pemerintah sudah memberikan penjelasan yang gamblang tentang situasi harga minyak dunia yang meroket hingga 147 dollar AS per barrel. Itu berarti subsidi BBM membengkak sehingga pemerintah tak sanggup menanggung bebannya tanpa menaikkan harga BBM. Pemerintah pun langsung disalahkan dan dianggap tidak peka terhadap beban masyarakat. Bahkan pemerintah dikritik keras karena mengikuti mekanisme pasar. Padahal jelas-jelas harga yang ditetapkan oleh pemerintah jauh dibawah harga BBM dunia. Bahkan, subsidi BBM dan energi yang ditanggung oleh pemerintah itu mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Sebaliknya, ketika pemerintah menurunkan harga BBM, pemerintah pun masih disalahkan. Pemerintah dianggap seharusnya menurunkan lebih banyak lagi, mengikuti harga pasar. Padahal pemerintah sudah dua kali menurunkan harga BBM dalam 15 hari dan masih terbuka untuk menurunkannya lagi. Pemerintah pun sudah mengatakan akan mereview harga BBM setiap bulannya. Kurang peka apalagi? Lucunya, dalam hal kenaikan harga BBM pemerintah disalahkan kalau mengikuti pasar. Sebaliknya, dalam hal penurunan harga BBM, pemerintah disuruh mengikuti harga pasar.

Beroposisi dalam demokrasi, itu biasa. Asal katanya dalam bahasa Inggris “to oppose” memang artinya menentang. Demokrasi meniscayakan adanya oposisi untuk mengontrol mereka yang berkuasa, sekaligus memberikan alternatif kebijakan. Dalam prakteknya di negara-negara demokrasi maju, kelompok oposisi tidak selalu menentang kebijakan pemerintah. Ada kalanya seluruh kekuatan politik bersatu demi kepentingan negara dan bangsa. Tidak jarang kelompok oposisi justru mendukung kebijakan pemerintah ketika pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. Paling-paling oposisi memberikan masukan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.

Itulah sebabnya, di negara demokrasi maju, menjadi oposisi pun adalah status yang terhormat. Di Indonesia, orang-orang yang menentang asal sekedar menentang, sering disebut “debat kusir”, walaupun saya tidak tahu apa hubungannya dengan profesi kusir itu sendiri. Dalam ungkapan Jawa ada istilah “waton suloyo” yang berarti asal mendebat. Semua ungkapan itu bersifat negatif. Padahal demokrasi kita juga baru bisa maju kalau kita mempunyai oposisi yang objektif, elegan, dan gentleman.

Bagi pemerintah, mengambil kebijakan yang tepat, yang efektif, dengan prinsip kehati-hatian, itu harus dilakukan. Suara oposisi bisa saja dipertimbangkan, kalau memang ada masukan yang baik. Dalam penurunan harga BBM pemerintah harus mempertimbangkan besaran subsidi untuk seluruh jenis BBM, bukan hanya satu jenis BBM semata. Di dunia, harga BBM yang paling mahal adalah minyak tanah, lalu solar, baru premium. Tapi di Indonesia, BBM yang paling murah justru minyak tanah, lalu solar, baru premium. Adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi yang paling besar terhadap minyak tanah yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, kemudian solar karena menyangkut ekonomi rakyat. Sementara premium lebih banyak digunakan oleh kendaraan pribadi, artinya golongan menengah ke atas. Pemerintah pun harus mempertimbangkan kemungkinan melonjaknya kembali harga BBM dunia.

Jika beroposisi berarti menentang pemerintah, salah atau benar, paling-paling rakyat akan bertanya: ‘Apa maumu Palupi?’