Keterangan Pers Presiden

Tentang Langkah-langkah Lanjutan Penanganan Lumpur Sidoarjo

TRANSKRIPSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
KONFERENSI PERS MENGENAI LANGKAH-LANGKAH LANJUTAN PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO
KANTOR PRESIDEN, 28 DESEMBER 2006


Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua,

Para wartawan yang saya cintai,
Dua hari berturut-turut saya dengan Menteri terkait dan Gubernur Jawa Timur, serta Bupati Sidoarjo, melakukan rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah lanjutan penanganan Lumpur Sidoarjo.

Disamping saya mendengarkan laporan dari ketua Tim Nasional penanggulangan Lumpur Sidoarjo sesuai dengan Keppres nomor 13 tahun 2006, saya juga mendengarkan laporan keadaan, serta laporan kemajuan, penanganan masalah itu dari Saudara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo. Sementara itu melalui kedua pimpinan daerah tersebut, beberapa usulan, pikiran dari masyarakat luas, juga diangkat, disamping masukan-masukan langsung kepada saya, terutama dari masyarakat Sidoarjo maupun Jawa Timur, tentang bagaimana solusi atau langkah-langkah lanjutan, penanganan masalah tersebut.

Tentu saja dari sekian banyak masukan ataupun usulan tidak selalu sama, bahkan kadang-kadang bertentangan, namun saya berterima kasih, karena dengan demikian, kebijakan, solusi dan langkah yang akan dilaksanakan pemerintah kedepan ini dapat menjadi lebih klop, lebih tepat karena, ternyata langkah-langkah itu juga menjadi harapan dan keinginan dari Saudara-saudara kita di daerah tersebut.

Oleh karena itu, saya akan menjelaskan kebijakan, solusi dan langkah-langkah penanganan masalah tersebut ke depan ini.

Saudara-saudara,
Sesungguhnya sejak bulan Mei sampai bulan Desember 2006 ini, selama tujuh bulan, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan pihak lain, telah berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah itu dilaksanakan secara intensif dan terpadu dan menyangkut semua aspek, aspek keamanan, aspek santunan untuk penduduk, supaya teknis penghentian Lumpur itu sendiri, aspek lingkungan hidup yang harus kita pertimbangkan dan lain-lain, bahkan kita pun telah melibatkan pakar teknologi migas, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Semua itu kita lakukan sesuai dengan direction saya, melalui Keppres nomor 13 tahun 2006.

Namun satu hal yang ingin saya jelaskan, pada hari ini meskipun kita sudah melakukan berbagai upaya sebagaimana yang telah kita laksanakan selama ini, keadaan dan fakta di lapangan dapat saya jelaskan sebagai berikut.

Pertama, luapan Lumpur memang belum dapat dihentikan, ini fakta yang harus saya sampaikan dengan terbuka. Yang kedua, daerah sekitar luapan Lumpur, menjadi daerah yang berbahaya, danger area, yang tentu saja tidak dapat dihuni lagi dan tidak dapat dijadikan untuk tempat berusaha. Yang ketiga, infrastuktur fisik, jalan tol, rel kereta api, transmisi listrik, pipa gas bahkan jalan arteri nasional ada yang sama sekali tidak dapat digunakan, sebagian terganggu, sehingga harus dipindahkan dan dibangun yang baru. Sedangkan yang ke empat, keadaan yang kita hadapi dilapangan adalah ekonomi regional, Jawa Timur dan Sidoarjo, dan kegiatan masyarakat setempat terganggu.

Berangkat dari fakta, keadaan, dan permasalahan nyata di lapangan sekarang ini, maka kebijakan, solusi dan aksi pemerintah ke depan yang kita lakukan adalah sebagai berikut:

Yang pertama, penuntasan biaya penanggulangan semburan Lumpur Sidoarjo, kita sudah bekerja selama tujuh bulan ini, oleh karena itu perlu dituntaskan pembiayaannya yang kita hitung berjumlah kurang lebih 1,3 triliun rupiah dan ini tentunya akan dipikul oleh Lapindo, dan mulai tanggal 5 Januari 2007 sampai dengan Maret 2007 biaya ini dapat dituntaskan. Ini kepastian pertama, mudah-mudahan bisa segera menuntaskan semua pekerjaan yang sekarang sedang kita lakukan.

Yang kedua, pelaksanaan pemberian santunan, kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk biaya pembelian tanah, bangunan dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung, dengan jumlah kurang lebih 2,5 triliun, dan ini tentu harus di bayar oleh Lapindo.

Yang mulai awal maret 2007 akan mulai dibayarkan 20% dari jumlah itu sebagai uang muka, dan berlanjut melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di lapangan yang kita harapkan berjalan dengan tertib dan akurat. Ini juga memberikan kepastian bagi Saudara-saudara kita yang selama ini, misalnya ada di daerah pengungsian, di tempat-tempat lain yang terkena secara langsung akibat luapan Lumpur di daerah Sidoarjo tersebut.

Yang ketiga, yang telah kita putuskan adalah percepatan pemindahan dan pembangunan kembali infrastruktur, kita rencanakan selesai dalam waktu satu tahun, yaitu meliputi ruas jalan tol yang kita belokan, rel kereta api, transmisi listrik, pipa gas dan penguatan konstruksi dari jalan arteri nasional yang ada di tempat itu. Ini penting agar, ekonomi Jawa timur yang beberapa bagian terganggu, segera bisa bergerak kembali dengan dibangunnya kembali infrastruktur ini.

Yang kelima, kita juga memutuskan pabrik kimia Gresik diharapkan terus melanjutkan produksi pupuknya, ini penting dan untuk kepentingan petani, dan juga untuk kepentingan mempertahankan Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan, yang tentunya menjadi bagian dari stok pangan kita secara nasional. Dengan sementara mengambil sebagian alokasi gas PLN, ini solusi yang kita pilih agar sekali lagi Pabrik Kimia Gresik tersebut bisa terus melanjutkan operasi dan produksinya.

Yang kelima, menyadari adanya gangguan ekonomi regional akibat infrastuktur yang terganggu di daerah tersebut, maka kita membantu keberlanjutan ekonomi regional yang terganggu tersebut dengan antara lain; memberlakukan sistem khusus di bidang fiskal dan perbankan, tentu akan kita bicarakan lebih lanjut oleh Menteri teknis dan pihak perbankan termasuk Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo, sehingga menjadi tepat, terutama ketika infrastuktur itu sedang dilakukan pembangunan kembali.

Yang keenam, yang telah kita putuskan, dilakukan penyaluran dan kanalisasi Lumpur secara lebih permanen, ini juga mendengar ususlan dari banyak pihak di Jawa timur yang nanti sekaligus untuk tujuan reklamasi, yang sudah mempertimbangkan toleransi dari aspek lingkungan, dengan reklamasi ini diharapkan juga memberikan peluang untuk tempat pengembangan ekonomi setempat.

Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemerintah daerah bersama-sama dengan kalangan dunia usaha di daerah akan berupaya untuk mendorong penduduk yang terkena dampak luapan Lumpur Sidoarjo ini, untuk bisa membuka lapangan dan usaha dan pikiran yang baru dan ini penting, agar Saudara-saudara kita tidak pada posisi menunggu ataupun posisi yang pasif dengan demikian bisa memikirkan kembali, profesi dan pekerjaan yang dapat diberikan dengan diberlakukannya tempat tersebut menjadi daerah yang berbahaya yang tidak bisa lagi di jadikan tempat usaha.

Itulah kebijakan, keputusan dan langkah-langah konkret yang akan kita laksanakan ke depan ini, satu demi satu. Dengan demikian harapan saya masyarakat, Saudara-saudara kita di Sidoarjo khususnya di Jawa Timur, mendapatkan penjelasan dan kepastian, harapan kita langkah-langkah lebih lanjut setelah ini menjadi lebih efektif lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan apakah ada pertanyaan?

Sdr. Tomy, Jawa Pos
Terima kasih Pak, Pak SBY saya Tomy dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan apakah Tim Nas akan berakhir pada 8 bulan Maret nanti 2007? Apa ini akan diteruskan atau diganti tim yang lain atau bagaimana?

Presiden Republik Indonesia
Kita akan evaluasi dan pertimbangkan nanti, kalau nanti Tim NAs sudah bisa mengakhiri tugasnya sesuai dengan Keppres, tidak perlu dilanjutkan. Tetapi kalau saya pertimbangkan, masih diperlukan untuk menuntaskan semuanya ini, sebagai bagian dari penyelesaian secara menyeluruh, bisa saya perpanjang. Kita akan olah dalam waktu dekat ini efektivitas dan manfaat dari keberadaan Tim Keppres 13 tahun 2006.

Sdr. Asmanu, Radio Suara Surabaya
Terima kasih Bapak Presiden, saya Asmanu dari Radio Suara Surabaya. Bagaimana dengan aset-aset negara yang ikut menjadi korban seperti rel kereta api, kemudian jalan tol dan lain-lain yang menjadi aset negara yang ikut jadi korban di dalam Lumpur Lapindo, seperti jalan tol, rel kereta api nanti yang membangun siapa? Biaya siapa? Lapindo ataukah dari Pemerintah?

Presiden Republik Indonesia
Di luar dua kewajiban Lapindo untuk memenuhi pembiayaan tadi yang 1,3 triliun untuk kegiatan penanggulangan yang sedang berlangsung dan kurang lebih 2,5 triliun untuk kompensasi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung itu, maka akan dilihat nanti, kalau itu katakanlah pembangunan infrastruktur berkaitan langsung direct, impact dari permasalahan itu tentunya perlu dipikul atau ditanggung oleh Lapindo, tetapi nanti kalau dalam pengembangan lebih luas untuk kawasan Jawa Timur untuk kepentingan ekonomi masa depan, dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa Lapindo itu, tentu akan menjadi bagian dari pemerintah.

Oleh karena itulah, saya tidak bisa jelaskan sekarang, mana-mana yang menjadi bagian dari Lapindo untuk pembiayaan dan mana-mana yang bukan. Menteri teknis, Gubernur Jawa timur, Bupati Sidoarjo dan pihak Lapindo akan bekerja sama untuk menentukan itu. Untuk Saudara ketahui, kemarin sore, kita juga telah melaksanakan pertemuan dengan Lapindo para Menteri yang saya tugasi, termasuk Gubernur dan Bupati, dengan demikian jelas kewajiban Lapindo yang harus dipenuhi, sebab kalau tidak akan menghambat semua proses penyelesaian masalah ini. Dan saya mendapatkan laporan pembahasan berlangsung secara konstruktif sama-sama ingin mencari solusi, oleh karena itu apa yang telah saya sampaikan tadi terutama bagian pertama dan kedua benar-benar dapat di implementasikan tepat waktu oleh Lapindo.

Sdr. Yuniawan W Nugroho, Suara Pembaruan
Mau nanya tentang pengalihan pelabuhan untuk barang-barang yang harus dikirim dari Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya selama ini terlambat untuk masuk ke Tanjung Perak, apakah mungkin ada pengalihan pelabuhan ke Probolinggo atau Banyuwangi ini? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Kemarin dibahas memang ya untuk bukan karena Lumpur Sidoarjo, memang ada rencana di Jawa Timur, misalnya menambah lagi fasilitas Bandar udara, misalnya Jember atau Banyuwangi, yang juga diharapkan bisa digunakan secara lebih intensif ke depan mengingat ada permasalahan tentunya dengan Lumpur Sidoarjo itu, analog dengan itu, barangkali ada pikiran-pikiran dari Gubernur Jawa Timur untuk melakukan penggerakan kembali ekonomi yang terus terang terganggu dengan permasalahan ini. Itulah yang kita maksudkan tadi, dan bagaimana upaya kita untuk menggerakan kembali ekonomi Jawa Timur yang terganggu, dengan Tim Khusus di Bidang Fiskal dan Perbankan.

Yang lain-lain saya kira biar mengalir karena yang paling tahu adalah Saudara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo dan pemerintah pusat dan para Menteri akan mem-backup-nya kalau rencana itu tepat dari bagian dari solusi dan pengembangan ekonomi ke depan. Demikianlah Saudara-saudara.

Sekian.
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan