Keterangan Pers Presiden

Usai Pertemuan Puncak ASEAN

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SEUSAI
PERTEMUAN PUNCAK ASEAN
CEBU-FILIPINA, 13 JANUARI 2006


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,
Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Para wartawan yang saya cintai, malam ini saya akan memberikan penjelasan kepada Saudara, tentu untuk disampaikan kepada Saudara-saudara kita, rakyat Indonesia atas apa yang telah Delegasi Indonesia lakukan dalam menghadiri Pertemuan Puncak ASEAN yang berlangsung sejak kemarin, tanggal 12 Januari hingga hari ini, 13 Januari tahun 2007 di Cebu, Filipina.

Sebagaimana yang Saudara-saudara ikuti, Pertemuan Puncak ASEAN kali ini mengagendakan beberapa kegiatan yang sangat penting. Oleh karena itu, tentu para pemimpin negara ASEAN, terlebih Indonesia sebagai salah satu pendiri atau founding fathers ASEAN hadir, karena agenda tersebut antara lain mencakup rencana untuk mengubah Charter atau Piagam ASEAN setelah berlaku selama 40 tahun sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967.

Dengan piagam baru ini diharapkan ASEAN yang kini anggotanya berjumlah 10 negara, benar-benar dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang dapat mencapai tujuan-tujuan didirikannya organisasi ini untuk kepentingan semua negara anggota, yang dapat merespons perkembangan dan tantangan jaman pada era globalisasi dewasa ini.

Agenda lain yang juga penting adalah langkah-langkah bersama untuk mengefektifkan kerjasama sub kawasan, yaitu kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand, yang kita sebut dengan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle). Yang harapan kita ke depan ini kerjasama di wilayah Barat ASEAN itu dapat berlangsung lebih baik lagi, lebih mendatangkan manfaat bagi 3 negara anggota ASEAN. Dan sekaligus di Cebu ini juga kita lakukan langkah-langkah yang lebih konkret lagi untuk mengembangkan kerjasama di kawasan Timur yang kita kenal dengan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipines East ASEAN Growth Area) yang tujuannya adalah bagaimana juga dapat jalan dengan efektif mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara anggota ASEAN, terutama dalam pembangunan di wilayah Timur.

Tiga kegiatan utama itu kita laksanakan kemarin sampai tadi malam. Dan kemudian hari ini, khusus Kepala Negara, Kepala Pemerintahan melakukan serangkaian pertemuan atau yang kita sebut dengan Retreat untuk juga membahas masalah-masalah yang penting, kegiatan intra ASEAN, masalah internal ASEAN, termasuk future direction yang mesti kita putuskan dan kita kelola secara bersama. Kita juga membahas persoalan yang kita sebut dengan persoalan eksternal, bagaimana ASEAN dalam kontek yang lebih luas dengan asosiasi regional lain seperti East Asia Summit, APEC, dan lain-lain organisasi kawasan.

Kemudian kita juga membahas langkah-langkah konkret yang mesti kita lakukan secara bersama, baik berkaitan dengan upaya kita membangun komunitas ASEAN sebagai security community, economic community, dan socio-cutural community. Disamping ada agenda-agenda khusus, sebagai contoh bagaimana kita meningkatkan kerjasama yang lebih bagus untuk menghadapi atau untuk melakukan pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan sejumlah agenda yang ASEAN anggap penting untuk dilakukan secara bersama. Dari semua kegiatan itu, saya hanya akan menggarisbawahi hal-hal penting yang menjadi kepentingan kita, yang sangat relevan dengan apa yang kita lakukan di tanah air, baik masa kini dan masa mendatang,

Pertama-tama menyangkut piagam baru ASEAN. Eminent Persons Group telah bekerja, merampungkan tugasnya dan telah menghasilkan satu hasil kerja yang sangat komprehensif dan telah disampaikan kepada para pemimpin ASEAN, dimana Indonesia diwakili oleh Bapak Ali Alatas yang juga memainkan peran sangat penting didalam mempersiapkan hasil kerja EPG tersebut. Tadi malam telah kita bahas secara mendalam, dan hasil dari pertemuan tadi malam akan diteruskan nantinya oleh High Level Task Force yang kita tugasi untuk membuat draft-nya menjadi piagam baru yang Insya Allah bisa kita selesaikan pada tahun 2007 ini.

Hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Saudara-saudara dengan rancangan piagam baru ASEAN ini adalah, kalau di waktu yang lalu atau hingga saat ini ASEAN lebih dilihat sebagai sebuah asosiasi yang longgar, kita ingin menuju ke sesuatu yang lebih rule based, people centered dan kemudian betul-betul menjadi organisasi yang efektif untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tentu ini memerlukan perubahan dan penyesuaian dari segi organisasi atau institusi, tetapi juga menyangkut yang kita sebut dengan a culture atau behaviour atau yang disebut ASEAN way in doing their business dalam arti luas.

Diangkat oleh, EPG dan pada prinsipnya para Kepala Negara merespon secara positif, sebagai contoh untuk organisasi diharapkan bisa lebih efektif untuk mengemban tugas-tugasnya, untuk mengelola berbagai persoalan yang harus terus dikelola dengan baik, untuk menuju ke kemajuan yang sejati. Oleh karena itu, disarankan agar Sekretariat Jenderal itu dimantapkan organisasinya, disusun sehingga meskipun tetap ramping, tapi efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang tadinya, misalnya pertemuan puncak yang dihadiri oleh Kepala Negara, nanti dirancang sebagai sebuah Dewan ASEAN atau ASEAN Council tetap terdiri dari Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, tetapi terikat dalam ASEAN Council yang tentu lebih efektif lagi di dalam pengambilan keputusan.

Hal lain yang juga diangkat adalah decision making process, meskipun ASEAN tetap menggantungkan atau tetap bersandar pada consensus making, consensus building dalam pengambilan keputusan dan ternyata pengalaman selama ini sangat baik di dalam mengelola permasalahan intra ASEAN atau masalah-masalah eksternal yang berkaitan dengan ASEAN. Tetapi kita sepakati jalan terakhir, apabila konsensus tidak bisa kita capai, kita lakukan sebuah metode pemungutan suara, tetapi kita tetap sepakat bahwa bagaimanapun sejauh mungkin harus kita ambil keputusan itu atas dasar konsensus.

Yang lain-lain adalah prinsip atau norma baru yang kita angkat sejalan dengan berkembangnya nilai-nilai universal, yang diadopsi oleh masyarakat global, sebagai contoh ASEAN ke depan ingin benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi, penghormatan pada hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik atau good governance, kemudian pembangunan ekonomi yang betul-betul bisa menyentuh kesejahteraan rakyat semua negara-negara anggota ASEAN. Ini juga menjadi tekanan dalam rancangan Piagam ASEAN yang baru nanti.

Pembahasan juga berlanjut, baik waktu pertemuan dengan Eminent Persons Group maupun dalam Retreat tadi, bahwa semua track yang mendasari kegiatan ASEAN diharapkan bisa berjalan pararel, sehingga ASEAN harus betul-betul dimiliki oleh semua, bukan hanya goverment to goverment relations, tetapi juga kebersamaan di dalam dunia usaha, kemudian kerjasama antar parlemen, termasuk kerjasama antar civil society. Pendek kata, janganlah ASEAN dilihat sebagai perhimpunan yang sifatnya elitis, tetapi betul-betul milik semua rakyat dari negara-negara anggota ASEAN. Ini tentu akan mengubah kultur, akan mengubah cara pandang dan semua kegiatan intra ASEAN untuk masa mendatang

Tentu saja banyak hal yang akan dituangkan dalam piagam baru ASEAN tersebut, tapi satu hal sebagaimana yang Indonesia sampaikan. Kemarin juga saya sampaikan, bahwa dalam transformasi ini tentulah kita tidak harus dan kita menghindari perubahan-perubahan yang dramatis, perubahan yang banyak dan akan dilaksanakan seketika, tetapi harus betul-betul mengalir sebagaimana sebuah transisi atau transformasi dilakukan. Dengan demikian, transformasinya akan sustainable, kemudian betul-betul tidak akan ada keterputusan dari nilai, norma ataupun benang merah keberhasilan ASEAN di waktu yang lalu, yang tentunya sebagian besar masih tetap relevan untuk kita kembangkan di waktu yang akan datang.

Kita berharap dengan Piagam ASEAN yang baru ini betul-betul semua kerjasama dapat kita laksanakan dengan baik, ASEAN menjadi milik kita semua. Dan kemudian dengan piagam ini juga, kita akan bisa melakukan hubungan yang baik dengan organisasi manapun, Uni Eropa, kemudian dengan APEC sendiri yang meskipun sebagian anggotanya sama ataupun regional groupings dari yang lain, yang diharapkan dalam banyak hal ASEAN masih tetap jadi penggerak utama, tetap berada dalam driving sheet, yang tentunya diorentasikan untuk kepentingan ASEAN sebesar-besarnya.

Itu agenda pertama yang diacarakan di Cebu ini. Kita berharap betul-betul Piagam ASEAN yang baru bisa menjawab segala persoalan dan bisa membangun kerangka baru, bagaimana kerjasama kita ini dalam berlangsung secara lebih efektif lagi.

Saudara-saudara,
Kerjasama, baik di wilayah Barat dalam konteks IMT-GT maupun wilayah Timur dalam konteks BIMP-EAGA, kita masuk pada sesuatu yang lebih konkret. Kita telah bersepakat untuk menyusun semacam road map, map for development, action plan dan langkah-langkah yang lebih konkret. Kita bersepakat untuk memprioritaskan apa yang harus dilakukan dulu dari banyak agenda yang kita pikirkan sebagai contoh, baik di wilayah Barat maupun wilayah Timur, kita setuju untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang energi, termasuk biofuel, kita juga ingin lebih konkret lagi di dalam kerjasama transpotasi, khususnya transpotasi udara, airline linkages. Kita juga ingin ada kerjasama dimana agro industri di kedua wilayah dapat dikembangkan dengan baik, termasuk pembangunan infrastruktur serta pariwisata yang juga sangat memberikan peluang untuk dapat kita kembangkan secara bersama.

Yang menonjol dan menjadi kesepakatan kita bersama, saya juga menyampaikan secara konkret. Setelah kita memiliki kebijakan road map, action plan, maka pelaku utamanya, karena ini menyangkut kerjasamanya sub regional dimana banyak sekali provinsi-provinsi kita, Gubernur, Bupati, Walikota yang akan terlibat di dalamnya, maka sukses dari kerjasama, baik di dalam konteks IMT-GT, BIMP-EAGA adalah pada private sector, dunia usaha dan para pemimpin daerah, local goverment. Oleh karena itu, pemerintah pusat di semua negara anggota ASEAN memberikan kesempatan, memberikan fasilitas dengan kebijakan yang tepat, yang kondusif untuk itu dan selebihnya kita berharap interaksi diantara dunia usaha, termasuk interaksi para pemimpin daerah, itu dapat ditingkatkan lagi sehingga sektor-sektor unggulan tadi, energi, transpotasi, pembangunan infrastruktur, wisata, termasuk agroindustri betul-betul dapat diciptakan dan dicarikan peluangnya oleh pemerintah daerah maupun dunia swasta.

Kita juga diskusikan masalah-masalah ini dengan ASEAN, APEC, ASEAN Business Advasory Council. Yang kita juga sepakat tadi bahwa, kita ingin betul-betul mengembangkan ekonomi yang efisien, segala praktek-praktek yang merintangi efisiensi dari kerjasama kita harus kita tinggalkan. Kita ingin betul, sebagai contoh the movement of barang ataupun manusia dalam kerjasama ini betul-betul, cepat, mudah dan murah. Oleh karena itulah, dalam konteks ini pula kita menyambut baik yang kita sebut dengan greenland project. Dengan demikian, diharapkan terdapat kecepatan, kemudahan dan kemurahan dari proses transaksi kita, perdagangan ataupun kegiatan ekonomi yang lainnya, baik di wilayah Barat maupun wilayah Timur.

Saya optimis, karena selama ini juga kita di Indonesia beberapa kali telah melakukan langkah-langkah yang konkret untuk apa yang Indonesia dapatkan dalam kerjasama IMG-GT, BIMP-EAGA ini. Beberapa kali dilaksanakan rapat, termasuk di wilayah Indonesia Bukit Tinggi misalnya, di Manado misalnya dan saya senang melalui hal ini, saya dorong para Gubernur di wilayah itu. Kalau IMG-GT itu mulai dari Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan sampai Lampung. Kemudian juga semua Gubernur yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya itu juga berada dalam wilayah BIMP-EAGA.

Oleh karena itu, kita berharap ambillah peluang ini sebaik-baiknya, tetap merujuk pada kebijakan nasional kita, sekaligus kesepakatan-kesepakatan dalam konteks ASEAN. Dengan demikian terjadi proses langsung, proses horizontal yang mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi semua pemerintah daerah di wilayah itu. Dan saya ingatkan kepada para Gubernur di Indonesia, meskipun kerjasama ini pilihannya banyak, tapi tetaplah pada sektor-sektor unggulan, tetaplah bagaimana upaya untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita di daerah itu, menghidupkan ekonomi lokal, kemudian juga memperkecil kesenjangan, dengan demikian pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat lagi.

Saudara-saudara,
Itu adalah 3 hal, 3 agenda yang kemarin kita bicarakan. Kemudian kalau Retreat hari ini, kita menyoroti masalah-masalah yang lebih umum, yang berlaku pada tingkat ASEAN, sekali lagi baik yang berkaitan dengan aspek internal dan aspek eksternal. Kita ingin ASEAN sekali lagi menjadi tuan rumah di wilayah Asia Tenggara, bahkan di Asia Timur. Oleh karena itu, pertemuan besok dan lusa sebetulnya dalam konteks ASEAN +, ASEAN +1 itu misalnya, ASEAN dengan Jepang, ASEAN dengan Korea Selatan, ASEAN dengan China, ASEAN dengan India dan nanti akan ada lagi East Asia Summit, tambah lagi dengan Australia dan Selandia Baru. Semuanya itu diharapkan dapat mencapai kepentingan ASEAN dan ASEAN diharap tetap menjadi penggerak utama, brothery driving sheet dari kerjasama regional ini.

Satu hal yang ingin saya sampaikan, barang kali Saudara juga mengikuti apa yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air, yang berkaitan dengan sistem manajemen dan operasi transportasi, utamanya transportasi udara dan laut. Berhubung pada tingkat ASEAN, kita ingin betul mengembangkan kerjasama di bidang transportasi udara yang disebut dengan airline linkages tadi, maka apa yang sedang kita lakukan di tanah air menjadi sangat penting. Saudara mengetahui bahwa 10 tahun terakhir, setelah saya pelajari, maka angka kecelakaan transportasi kita, darat, laut, udara angkanya pada titik yang menurut saya harus dilaksanakan langkah-langkah yang sangat serius untuk meningkatkan safety and security dari transportasi kita. Kalau tidak, tentu bisa menimbulkan kecemasan bagi para pengguna jasa transportasi.

Oleh karena itu, saya sudah membentuk tim nasional dan sudah saya tuangkan dalam Keputusan Presiden atau Keppres, dengan tugas untuk melakukan evaluasi menyeluruh, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan atau safety dan keamanan atau security dari transportasi kita, sekali lagi, baik darat, laut, maupun udara. Setelah kita melaksanakan deregulasi, setelah krisis, maka di negara kita berkembang sejumlah airlines misalnya, maskapai penerbangan yang menjalankan bisnisnya dalam konsep low cost, a carrier framework. Kita sangat berterima kasih munculnya low cost carrier itu, karena dengan biaya yang tidak mahal, saudara-saudara kita yang memiliki daya beli yang tidak tinggi bisa menggunakan jasa angkutan udara itu.

Oleh karena itu, tentu kehadiran low cost carrier ini baik bagi penggerakan sektor transportasi di negeri kita, yang akhirnya juga sangat memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi secara nasional. Satu hal, kita berterima kasih dengan biaya tiket dari pesawat yang murah, dengan low cost carrier itu, tetapi kita ingin agar faktor keselamatan dan keamanan tetap dipelihara dalam tingkatannya yang tinggi. Banyak yang dapat kita pelajari dari low cost carrier di negara yang lain, karena cost structure-nya disusun sedemikian rupa, di satu sisi, tiket bisa dijual murah, tetapi yang namanya safety and security itu tetap pada tingkatan yang tinggi, kita menuju ke situ dan harus bisa.

Oleh karena itulah, evaluasi yang sedang kita lakukan dan nanti akan melapor kepada saya, hasilnya secara menyeluruh untuk kita pedomani secara bersama bagaimana seluruh maskapai penerbangan, pihak pemerintah, semua pihak betul-betul bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, seraya mengembangkan usaha transportasi udara ini, sehingga semua keuntungan dapat kita capai murah, tapi aman dan perjalanannya selamat. Itu yang kita lakukan dan ini berkaitan langsung dengan upaya kita untuk menjadi bagian dari kerjasama transportasi udara di wilayah ASEAN.

Saudara-saudara,
Yang kedua, yang tadi juga sempat ditanyakan oleh para wartawan melalui Juru Bicara Kepresidenan. Perlu saya jelaskan persoalan tentang Myanmar. Sejak dulu, ASEAN telah memiliki sikap bagaimana ASEAN sebagai sebuah organisasi bisa ikut menyelesaikan permasalahan Myanmar dengan baik, tepat. Sejak dulu pula, kita mengajak Myanmar sendiri untuk menjadi bagian dari upaya pencarian solusi terbaik.

Dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah meminta kepada ASEAN pada prinsipnya untuk bisa juga melakukan sesuatu, agar permasalahan Myanmar dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan pada Indonesia Sekretaris Jendral PBB yang lama, Saudara Koffi Annan meminta secara langsung kepada saya 3 kali, beliau meminta agar Indonesia bisa memelihara komunikasi dengan Myanmar dan juga dengan koleganya ASEAN untuk sekali lagi, Myanmar bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat dunia untuk melaksanakan langkah-langkah yang tepat dalam menghormati demokrasi dan hak asasi manusia.

Atas semuanya itu, baik ASEAN secara umum maupun kita sendiri Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Saya sendiri sudah 2 kali bertemu dengan Pemimpin Myanmar, Jenderal Than Shwe dan beberapa kali pula dengan Perdana Menteri Myanmar Jenderal Sue, kita share, berbagi pengalaman bagaimana Indonesia juga melakukan transisi menuju ke demokrasi, menuju tatanan kehidupan yang demokratis, seraya meningkatkan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks itu, apa yang kami lihat bahwa persoalan di Myanmar sebetulnya ada 2. Pertama adalah bagaimana national unity dan kemudian akhirnya national reconciliation itu dapat dilakukan dengan baik. Sejalan dengan itu, proses demokratisasi yang menjadi harapan banyak pihak, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia juga dapat dijalankan. Sejak awal, kita, Indonesia dalam berkomunikasi dengan Myanmar mengangkat hal-hal itu. Dengan demikian, bukan hanya dilihat dari luar keperluan untuk melaksanakan demokratisasi, tapi kita juga ingin memahami dari dalam, apa yang menjadi persoalan dasar di Myanmar yang saya katakan tadi, termasuk national reconciliation dan mempertahankan national unity. Atas dasar itulah, sebetulnya dalam konteks ASEAN juga kita memikirkan secara bersama. Bahkan dengan pihak luar negara-negara barat dalam berbagai kesempatan, saya sampaikan juga bahwa persoalan di Myanmar ada 2, national reconciliation kemudian road to democracy.

Tampaknya waktu berjalan terus dan pada titik sekarang ini, Myanmar tidak lagi dianggap sebagai persoalan dalam negeri Myanmar dan bukan pula hanya persoalan ASEAN, tapi menjadi persoalan dunia, paling tidak diangkat dalam tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saudara ketahui pula, sekarang menjadi agenda Dewan Keamanan PBB. Kemarin dilaksanakan pemungutan suara dan Saudara sudah tahu, bahwa dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 3 negara menolak resolusi untuk Myanmar, 9 negara setuju atas resolusi untuk Myanmar, dan 3 negara abstain, termasuk negara kita.

Ini perlu saya jelaskan, mengapa posisi kita seperti itu. Alasan dasar yang kita kemukakan adalah sebenarnya permasalahan Myanmar itu lebih tepat kalau kita bawa ke dalam mekanisme. Ada proses Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain. Berpendapat Indonesia, daripada diangkat, dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB, lebih baik diangkat dalam Dewan Hak Asasi Manusia, Human Right Council, lebih tepat di situ karena menjadi perdebatan kita, apakah yang terjadi di Myanmar itu betul-betul mengancam international peace and security. Kalau tidak nyata di situ, maka tempat, wadah yang paling baik untuk membahasnya adalah di Human Right Council. Itu pikiran atau posisi dasar Indonesia.

Yang kedua adalah yang lebih tepat, apa resolusi saya angkat kita keluarkan itu, atau other mecanism, cara-cara lain yang sekarangpun sebenarnya juga sedang dilakukan oleh ASEAN, dilakukan oleh Indonesia dan juga dilakukan oleh utusan Sekjen PBB untuk mencari solusi bagaimana Myanmar dapat dicarikan jalan keluarnya berorientasi dengan 2 hal tadi. Atas dasar itulah, sebetulnya pikiran dasar Indonesia disampaikan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Namun di luar itu saudara-saudara yang tentu tidak muncul barangkali dalam suasana di perdebatan di Dewan Keamanan PBB, terus terang kami diantara ASEAN 10 ini juga tidak memiliki sikap yang persis sama. Sebagian dari kami ada yang lebih lunak, sebagian dari pada kami ada yang lebih keras, meskipun semuanya sama bahwa harus ada langkah-langkah yang lebih konkret dan nyata pada tingkat Myanmar, jelas semuanya sama. Dan kemudian yang sama juga ASEAN masih, harus tetap secara aktif untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, memahami betul suasana kebatinan di ASEAN dengan konstelasi seperti ini, maka pilihan kita untuk abstain tentunya akan lebih tepat, seraya memberi ruang lagi atas penyelesaian yang terbaik.

Pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, Perwakilan Indonesia Saudara Hasan Wirayuda bahkan menyarankan, masih ada ruang untuk melaksanakan agreement, kerjasama di dalam tanda kutip dengan Myanmar, yaitu ASEAN bisa menugasi 3 negara yang sekarang menjadi chair adalah Filipina. Chair yang akan datang adalah Singapura, dan kemudian Indonesia, karena sekarang menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB maka, Indonesia masuk di situ. Tiga negara inilah yang mestinya ditugasi oleh ASEAN untuk lebih aktif mengelola, mencarikan masalah-masalah yang tepat. Dengan posisi abstain dan kondisi yang sekarang ada di Dewan Keamanan PBB, Indonesia justru lebih optimis untuk betul-betul meletakan permasalahan Myanmar dalam konteksnya yang tepat, dan kemudian dari sekarang kiranya lebih efektif lagi apa yang dilaksanakan oleh ASEAN. Tentunya ASEAN dan Indonesia meminta pengertian Myanmar atas pikiran-pikiran dasar ini dan apa yang bisa kita dilakukan dari sekarang ke depan.

Itu garis besar, posisi dan sikap kita dan sekaligus bagaimana ASEAN secara bersama menyampaikan, mengatasi masalah ini. Tadi malam dalam Retreat, memang permasalahan Myanmar diangkat. Dan terus terang, setelah Perdana Menteri Myanmar menyampaikan pada floor, pada pemimpin ASEAN langkah-langkah apa yang sedang dilakukan, Indonesia, saya sendiri menyampaikan dengan bahasa yang terang secara gamblang, harapan agar Myanmar betul-betul melakukan langkah-langkah yang konkret yang bisa dilihat oleh kita semua, oleh dunia. Dengan demikian, beban ASEAN tidak menjadi berlebihan, baik untuk Myanmar, baik untuk ASEAN dan tentunya baik untuk masyarakat dunia yang mengharapkan sesuatu yang baik.

Itulah saudara-saudara,
Hal-hal utama yang dapat saya sampaikan, karena Saudara mendapatkan juga tiap harinya agenda-agenda, kemudian hal-hal yang dilaksanakan selama 2 hari pertemuan di Cebu ini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan.

Sdr. Ahmad Djauhar, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia
Assalamu’alaikum,
Ada 2 hal Pak, yang ingin saya tanyakan. Kesiapan Indonesia, kalau kita nanti jadi, karena ini sudah meningkat untuk membentuk action community. Maka hari ini Bapak sudah ungkapkan juga nanti tantangan terberat Pak, kita kadang sering tidak konsisten, misalnya untuk mengakselerasi ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kita ambil contoh dulu, misalnya dengan di dalam negeri, common effective represecretary, kita pernah akhirnya sampai kedodoran dalam dunia usaha Pak dari Kadin, pernah sampai menguras pemerintah waktu itu, bahwa kita terlalu cepat untuk mengambil keputusan atau kebijakan, padahal kita sendiri tidak siap. Apakah yang seperti ini, mungkin sudah dipersiapkan matang-matang dan sudah mungkin dikondisikan dengan parlemen dan sebagainya. Ini mungkin satu hal yang kita tidak ingin generasi setelah ini atau generasi mendatang nanti ikut menyalahkan sikap yang diambil, mungkin terburu-buru gitu Pak.

Kemudian yang kedua, soal kerjasama regional Pak. Menurut pandangan kami, ini kerjasama yang luar biasa sebenarnya, karena akan memberikan daya akselerasi yang sangat kuat untuk Indonesia Timur maupun sebagian Indonesia Barat yang masih terbelakang. Persoalannya adalah kita menghadapi begitu banyak persoalan di daerah Pak, kami membuat road show seminar itu di daerah, hampir semuanya kedodoran dalam menerapkan apa kebijakan instansi untuk meningkatkan daya tarik daerah. Sehingga mereka belum-belum sudah memberlakukan apa yang disebut profit before operation. Daerah-daerah tertentu memalakin investor yang akan datang. Akhirnya mereka tidak berani masuk daerah tersebut. Ini benar-benar, nanti akan menjadi titik timpang antara kepentingan daerah kita dan misalnya kemajuan yang di daerah dicapai, misalnya BIMP-EAGA itu, mungkin Filipina Selatan itu dan Malaysia bahkan Brunei sudah lebih advance begitu. Mungkin, Bapak punya strategi untuk mendorong mereka, agar mereka juga mungkin, aturan-aturan daerah itu tidak terlalu “menakuti”. Itu saja Pak, mungkin.

Presiden Republik Indonesia
Baik. Wa’alaikummusalam.
Kedua butir pertanyaan Saudara sebenarnya berkaitan satu sama lain. A road map atau pencanangan kapan ASEAN community ini itu diharapkan dapat dibentuk. Itu bukan pikiran tiba-tiba, tapi itu di bahas secara terus-menerus, secara sistematis, melibatkan semua pihak. Sama halnya dengan Bogor Goals dalam konteks APEC yang menetapkan, kapan dilaksanakan liberalisasi, investasi dan perdagangan bagi negara-negara berkembang dalam kaitan APEC dan mana, dan bagi negara-negara yang maju. Bahwa dalam perjalanannya selalu dilakukan peninjauan, updating itu wajar, karena demikianlah sebuah transisi, sebuah transformasi, sebuah proses meskipun sudah direncanakan jauh hari, tetapi selalu terbuka peluang untuk sebuah penyesuaian. Ini wajar dalam perjalanan kerjasama internasional, baik multilateral maupun regional.

Oleh karena itu, berhubung apa yang kita lakukan ini juga mengalir dari apa yang dilakukan atau dicanangkan sebelum-sebelumnya, sejauh mungkin dapat kita laksanakan. Pertanyaannya sebagaimana yang saudara sampaikan, masih ada sejumlah persoalan di negeri kita, hambatan di negeri kita dan ternyata itu bukan hanya di negeri kita, juga di negara-negara anggota ASEAN yang lain.

Tadi malam sebagai contoh, Sekretaris Jenderal ASEAN dalam Retreat kami mengatakan, mengingatkan kepada para pemimpin negara ASEAN bahwa sinkronisasi, koordinasi, konsultasi itu perlu terus-menerus diperbaiki dan dikembangkan, baik antar negara ASEAN maupun intra negara-negara ASEAN. Ternyata itu dialami atau betul dialami dalam proses kerjasama selama ini, saya respon dengan positif evaluasi dari Sekretariat Jenderal ASEAN itu. Oleh karena itu, dengan makin konkretnya kerjasama kita ini, road map, action plan yang sudah kita kembangkan, kita susun sebagai aliran dari apa yang dicanangkan oleh para pemimpin yang terdahulu, maka kewajiban negara-negara anggota, termasuk Indonesia untuk membereskan, untuk memperbaiki apa yang menjadi kewajiban kita.

Ini sejalan terus terang dengan upaya gigih kita. 2 tahun terakhir paling tidak, ketika saya memimpin pemerintahan. Langkah-langkah membangun pemerintahan yang baik, good governance, memperpendek proses perijinan, membikin sesuatu lebih efisien, memberantas pungli, high cost economic, prosedur yang berbelit-belit dan lain-lain. Saya yakin kalau ini kita laksanakan terus, lebih gigih, lebih giat dengan reward and punishment yang bagus, maka bukan hanya yang diuntungkan kegiatan dalam negeri kita, ekonomi nasional kita, tapi juga akan berkontribusi pada kerjasama kita di tingkat ASEAN.

Saya lebih baik melihat ke dalam dengan asumsi, negara-negara lain juga melakukan pembenahan ke dalam. Dengan demikian, sekali lagi dengan Undang-undang yang baru, investasi pajak, bea cukai, masalah perburuhan, ekonomi, biaya rendah, mengenalkan ICT dalam interaksi kita dan lain-lain akan terus kita galakan. Dan output dari itu semua saya yakin akan bisa menampilkan negeri kita untuk klop dengan apa yang sedang dikembangkan di ASEAN. Contohnya tadi, ketika kita berdiskusi dengan APEC, semua ingin transaksi itu cepat, murah dan mudah. Akhirnya kita sepakati bagaimana semacam a greenland project itu berhasil dengan baik. Kita ingin mulai, dari katakanlah di Batam, Nunukan, tempat-tempat lain yang langsung bersentuhan dengan kerjasama di sub kawasan, baik Barat maupun Timur.

Perkara kebijakan daerah, peraturan daerah yang dianggap menghambat semuanya ini, Saudara juga tahu terus-menerus kita perbaiki, banyak yang kita cancel, kita batalkan, kalau itu ternyata tidak klop. Para pemimpin daerah juga menyadari dengan Perda seperti itu justru menghambat, tidak datang investasi, tidak ada lapangan kerja di daerahnya, kita perbaiki. Dan itu saya kira memiliki 2 muka untuk kepentingan dalam negeri maupun kerjasama kita dengan ASEAN.

Saudara,
Apa yang kita canangkan, kita sepakati, baik dalam bentuk road map dan action plan tingkat ASEAN ini, ini pemikiran bersama, mengambil pelajaran dari waktu yang lalu, yang kadang-kadang justru tidak berjalan. Kita bikin akan berjalan, tetapi yang lebih penting, sebagaimana yang Saudara katakan, kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih serius nanti di dalam negeri, sehingga kita sendiri siap untuk memasuki kerjasama ini, untuk kepentingan kita, kepentingan negara kita utamanya.

Sdr. Selamat Ginting, Redaktu Media Indonesia
Saya Selamat Ginting Pak dari Media Indonesia. Saya tertarik persoalan Myanmar. Bapak tadi katakan, bahwa telah 2 kali bertemu dengan Jenderal Than Shwe dan juga dengan Perdana Menteri Myanmar. Dalam pertemuan itu, terus terang kami belum pernah mendapatkan apa sih sesungguhnya pembicaraan antara Bapak dengan Jenderal Than Shwe? Karena barang kali ada hubungan emosional, karena sesama Jenderal barang kali, ada hal-hal yang tentu hanya Jenderal saja yang tahu dan kami-kami ini tidak tahu. Barang kali seperti itu karena memang Myanmar selalu mengambil contoh Indonesia dalam melakukan proses pemerintahannya. Contoh tentu dari ketika mulai tahun 62 dan juga 86 ketika mereka melakukan kudeta, selalu mengambil contoh Pak Harto dan segala macam.

Posisi kita sekarang cukup kuat di Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB, kemudian juga kita masih dalam Dewan HAM. Tentu ini menjadi faktor nilai kredit poin bagi kita terhadap Myanmar yang terus terang anggota baru di ASEAN, sementara kita juga posisinya sebagai pendiri. Tentu saya ingin tahu apa sih sesungguhnya yang dibicarakan, kemudian apakah memang usulan-usulan Indonesia itu bisa diterima oleh Jenderal Than Shwe, ataukah juga memang ada prasyarat-prasyarat tertentu barang kali, seperti ketika Pak Harto turun dari pemerintahan, lengser gitu minta keamanan dan segala macam, apakah itu juga dikemukakan oleh Jenderal Than Shwe? Karena pengalaman-pengalaman Ferdinand Marcos barangkali tentu diharapkan tidak terjadi di situ. Lalu sebenarnya, apakah kita juga pernah melakukan pertemuan atau mengusulkan pada Aung San Suu Kyi, bagaimana seharusnya mempertimbangkan fenomena keinginan Jenderal yang sudah berkuasa tiba-tiba harus lepas dari tampuk.

Lalu yang kedua, sekali lagi soal keamanan. Kalau, saya belum dengar bagaimana sih sebenarnya konsep kerjasama keamanan di ASEAN? Karena ternyata inter ASEAN yang ekonominya kuat, seperti Korea Selatan, Jepang ataupun China, mereka juga punya keamanan yang cukup baik. ASEAN dianggap, bahwa kerjasama ASEAN, kerjasama keamanannya hanya semacam, macan kertas saja dalam pelaksanaan aplikasinya seperti kita dengan Malaysia masih terus bersenggol-senggolan dan segala macam. Saya ingin tanya itu. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Baik. Yang pertama, yang dapat saya jelaskan melalui Saudara. Komunikasi kita dengan Pimpinan Myanmar, pertama-tama tentu berangkat dari semangat untuk sesama negara sahabat, sesama negara ASEAN bisa memberikan pandangan-pandangan, apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang oleh dunia dianggap ada di Myanmar. Tentu saya juga tidak bisa keluar dari apa yang kita pikirkan secara bersama di tingkat ASEAN. Dalam konteks itu, pertama-tama, karena Myanmar sendiri telah menyampaikan banyak hal tentang road to democracy, national reconciliation, menyelesaikan masalah dengan baik, maka pertama-tama dan yang paling utama, Indonesia ingin agar semua komitmen itu betul-betul dijalankan, karena itu adalah pikiran, komitmen bahkan rencana dari Myanmar sendiri untuk melakukan langkah-langkah itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya menyampaikan bahwa yang dihadapi Myanmar itu juga dihadapi Indonesia. Kita pernah berada dalam satu periode sejarah dimana perilaku politik yang otoritarian itu kita jalankan sesuai dengan situasi dan kondisi negara waktu itu. Dan kemudian Indonesia dalam reformasinya, dalam transisi dan demokratisasinya telah menuju ke depan dan kita tanpa harus mengabaikan persatuan nasional kita, kedaulatan kita, integritas teritorial kita, tapi kita menjalankan apa yang telah menjadi, katakanlah nilai universal yang telah diadopsi oleh semua bangsa, yaitu menuju ketatanan kehidupan yang demokratis, rakyat menghormati hak-hak asasi manusia.

Kita ingin share dengan Myanmar, bahwa kita juga menghadapi sejumlah kesulitan dalam transisi ini. Tidak semudah yang dibayangkan, negara lain barangkali tidak merasakan betapa banyaknya permasalahan dan tantangan, tapi Indonesia mengalami. Myanmar tentu punya bayangan yang sama. Dalam konteks itu, sebetulnya kita ingin berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman Indonesia sendiri melakukan transisi dari masa lalu, masa kini dan terus berlangsung ke depan.

Kemudian yang ketiga. komunikasi saya, sebagaimana yang disebutkan tadi sebenarnya, ingin tahu lebih jauh lagi apa yang di dalam pikiran, dari pimpinan yang ada di Myanmar, tentu kita harus tahu barangkali dari luar tidak paham, sebagaimana dulu negara lain juga tidak selalu Paham persoalan yang kita hadapi, pikiran-pikiran kita dalam memelihara kedaulatan negara, integritas teritorial kita dan lain-lain. Dalam konteks itulah, maka saya menemukan bahwa sesungguhnya di Myanmar, disamping langkah untuk menuju ketatanan kehidupan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, ya tadi itu bagaimana bangsa Myanmar yang sekarang masih ada konflik itu bisa dikelola dengan baik, terjadi rekonsiliasi, ada kesatuan nasional yang kokoh, sehingga demokratisasi itu akan berjalan secara kokoh. Tentunya bagi Pimpinan Myanmar ini sangat penting. Pimpinan negara manapun juga tidak ingin dalam proses tranformasi, negaranya mengalami kesulitan dan dientahkan mengalami dis-integrasi.

Dari komunikasi saya, beberapa kali, 3 hal itulah sebetulnya, ini saya sampaikan juga pada beberapa pimpinan negara Barat dan kolega di ASEAN, bahwa solusi yang paling baik tentunya membawa semua dalam penyelesaian persoalan itu di Myanmar. Dan kalau dari pihak luar juga ingin berkontribusi harus memahami kondisi objektif, pikiran-pikiran yang ada di Myanmar. Inilah sebenarnya yang kita lakukan dan meskipun ada sesi di Dewan Keamanan PBB kemarin, tentang resolusi untuk Myanmar yang tentunya tidak diterima. Tapi langkah sesama negara ASEAN, kita Indonesia untuk berkomunikasi, berkonsultasi dengan Myanmar akan kita lanjutkan, sama halnya ASEAN dengan Myanmar sendiri. Karena saya yakin dengan pendekatan yang baik, dengan kerjasama yang baik akan selalu ada peluang untuk menyelesaikan masalah Myanmar sebaik-baiknya. Itu sebetulnya yang terus-menerus kita lakukan dengan Myanmar dalam konteks apa yang dapat dikontribusikan oleh Indonesia secara khusus maupun ASEAN secara umum.

Saudara-saudara,
Sebenarnya dari dulu kerjasama keamanan dan kita akan menuju ASEAN security community nanti, adalah satu pikiran dasar, satu kerangka kerjasama yang tidak masuk dalam konsep fakta pertahanan. Tetapi dengan kerjasama ini, dengan ketahanan masing-masing negara ASEAN, dengan kerjasama yang baik, maka secara regional Asia Tenggara, wilayah ASEAN berada dalam keadaan tertib, stabil dan aman. Konsep itu tidak berubah, pikiran itu tidak berubah, kerangka kerjasama itu tidak berubah. Yang berubah adalah bahwa dimensi keamanan sekarang ini menjadi demikian luas, traditional meaning of security itu sudah berubah, barangkali dulu kalau kita bicara keamanan adalah perang konvensional, perang militer, perang perbatasan dan lain-lain. Tetapi yang namanya Asia Tenggara yang aman sekarang ini tentu adalah Asia Tenggara yang tertib, stabil, dimana kejahatan-kejahatan transnasional dapat kita atasi, seperti kejahatan di Selat Malaka, kemudian terorisme dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional, yang boleh jadi terjadi di Asia Tenggara atau berbasiskan salah satu atau salah dua atau beberapa negara di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, kita perluas kerangka kerjasama, meskipun tetap dalam judul kerangka keamanan, security dalam arti yang luas. Keamanan pun Saudara-saudara itu bisa bermakna external defence, bisa bermakna internal security, bahkan public security. Karena cost-nya apakah kejahatan trans-nasional, apakah perang konvensional, itu juga tinggi untuk rakyat, untuk peradaban masa kini, untuk pembangunan masa kini, maka acces security community memiliki dimensi yang lebih luas lagi. Bahkan seperti standby forces yang kita bayangkan untuk mengatasi bencana alam secara bersama kalau ada terjadi di Asia Tenggara ataupun pelibatan-pelibatan yang disebut military operation other than war, operasi militer selain perang itu juga kita pikirkan untuk kita kembangkan di negeri ini. Contoh waktu tsunami kemarin, hampir semua negara ASEAN dengan cepat mengeluarkan kontingen-kontingennya, termasuk kontingen militernya untuk melakukan langkah-langkah bersama. Ketika di Filipina, bulan yang lalu terjadi bencana, kita kirimkan satuan udara kita, satuan medik kita, tentara kita untuk juga untuk melaksanakan bantuan. Ini sesungguhnya juga kerangka besar dari kerjasama keamanan kita.

Meskipun ada sengketa-sengketa perbatasan, border dispute, tetapi Saudara ingat bahwa semua itu diselesaikan secara damai, peacefull solution. Kita masih punya permasalahan border dispute dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina antara ASEAN itu. Tapi semangat kita mencarikan solusi secara damai, diplomasi tanpa harus menaikan bendera konfrontasi sebagaimana terjadi di waktu yang lalu, itu akan menjadi landasan kita dan di situlah sebetulnya kerjasama keamanan kita bermakna.

Kalau dibandingkan dengan Jepang, Korea, China, mereka sebetulnya lebih melihat entity-nya sendiri. Saya belum dengar, apakah ada kerjasama keamanan Asia Timur, misalkan yang melibatkan Jepang. Korea Selatan, China dan sebagainya. Saya belum melihat. Justru ASEAN yang sudah lebih lama membangun kerjasama keamanan ini, tidak berbentuk pakta militer dan tidak akan masuk ke situ. Tetapi dengan kerangka tadi, saya yakin masih cukup valid, relevan dan dapat kita kembangkan. Demikian.

Sdr. Suhartono, SKH. Kompas
Selamat malam Pak, Suhartono dari Kompas Pak. Mau langsung pertanyaan saja Pak. Salah satu deklarasi yang dalam hal ini adalah perlindungan hak-hak keluarga dalam bekerja, Pak. Indonesia kan mempunyai banyak ratusan pekerja di Sabah dan Serawak berikut keluarga dan anak-anak. Kira-kira kita akan melakukan apa dengan adanya deklarasi itu? Terkait dengan misalkan untuk pendidikan dan mengirim tenaga guru, apakah materi kurikulumnya terintegrasi dengan Indonesia ataukah tidak? Itu saja Pak. Terima kasih

Presiden Republik Indonesia
Terima kasih. Ini juga capaian penting yang dihasilkan dalam semangat kerjasama ASEAN, terutama dalam Pertemuan Tingkat Tinggi, Pertemuan Puncak ASEAN kali ini. Itu adalah langkah panjang sebetulnya bagaimana Indonesia dengan Malaysia khususnya, untuk membangun satu kesepakatan, satu agreement bagaimana kehadiran tenaga kerja Indonesia di Malaysia, yang tentunya berguna bagi kedua belah pihak, bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk Malaysia juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Itu betul-betul dapat dilaksanakan secara adil, secara tepat, secara bijak, sekali lagi untuk kepentingan kedua negara.

Persoalan muncul waktu itu, misalnya apabila tenaga kerja kita sudah ada di Malaysia dan membawa keluarga, termasuk putra-putrinya, dimana dan bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti pendidikan? Dan sejumlah perlakuan, hak dari Tenaga Kerja Indonesia, baik itu dalam konteks yang tertuang atau diatur dalam hak-hak asasi manusia, maupun layaknya perlakuan terhadap tenaga kerja, migrant workers yang ada di sebuah negara.

Memang ada masalah-masalah, ada kasus-kasus, selama ini Saudara juga masih ingat ada riots atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan tenaga kerja di Malaysia, yang akhirnya tentu membuat posisi pemerintah Malaysia atau Tenaga Kerja Indonesia itu berhati-hati dengan istilah, misalnya dulu illegal workers, TKI ilegal, yang akhirnya dalam perjalanannya yang dapat kita pertemukan solusi yang terbaik, kita kelola bersama.

Sebelum lahir perjanjian ini, sebetulnya sudah ada satu kesepakatan bahwa bagi negara darimana tenaga kerja itu berasal, negara kita katakanlah, kita melakukan kewajiban kita, memastikan bahwa mereka datang ke Malaysia legal, memastikan bahwa mereka mengerti hukum, Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Malaysia, memastikan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dia bisa bekerja di sana dan lain-lain, yang menjadi kewajiban kita. Dan itulah yang terus-menerus kita sempurnakan dalam sistem kita.

Tapi sebaliknya beberapa pertemuan, termasuk pertemuan saya dengan Perdana Menteri Abdullah Badawi beberapa kali menyangkut ini. Pihak Malaysia pun menjalankan kewajibannya, memberikan haknya, melindungi mereka dari hal-hal yang tidak tepat. Kemudian kalau ada masalah, tentu dibicarakan secara bersama, kalau ada pelanggaran hukum, siapa yang melanggar hukum, apakah Tenaga Kerja Indonesia atau pihak Malaysia juga dua-duanya harus mendapatkan proses hukum yang sama. Sampai tingkat itu, kita punya kesepakatan dan pemahaman bersama.

Masalah tersisa waktu itu yang sangat pelik adalah terutama di Sabah, Serawak adalah di area perkebunan, di tempat-tempat bekerja dan tenaga kerja kita yang membawa putra-putri. Ada kebijakan Pemerintah Malaysia, bahwa mereka tidak bisa untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum Malaysia. Persoalannya, lantas bagaimana? Akhirnya dengan serangkaian pembicaraan, Malaysia bersepakat, kalau begitu diberikan fasilitas, diberikan ruang untuk anak-anak kita bisa belajar di situ. Dan kemudian tentunya, kalau itunya sekolah Indonesia, didesain dengan kurikulum kita, tentu dengan guru-guru kita yang bisa melaksanakan proses belajar-mengajar di tempat itu. Saya kira ini solusi yang fair, yang tentunya mesti kita tindak lanjuti. Barangkali masih ada sedikit permasalah teknis, karena ini satu kebijakan yang baru saja kita sepakati. Baru saja dalam arti satu, dua, tiga tahun ini, tetapi saya optimis bahwa dengan solusi ini, dengan kesepakatan ini, kita betul-betul bisa memberikan pendidikan pada anak-anak kita di sana.

Tentu tidak terhenti, tidak cukup hanya dengan pendidikan ini. Dengan semangat yang baik ini, karena menyadari kedua pihak mendapatkan benefit dari kehadiran tenaga kerja ini, maka kita akan terus mengelola permasalahan ini, kalau ada apa-apa kita atasi secara bersama. Dan ASEAN Convention on my grand workers, saya kira bagus sekali, saya juga berbicara dengan Presiden Arroyo dari Filipina yang juga banyak sekali tenaga kerja Filipina yang bekerja di dunia, termasuk negara-negara ASEAN, Singapura dan di Malaysia. Kita pun punya pikiran yang sama. Ini menunjukan, bahwa ASEAN Community makin matang, makin terbuka untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Saya lupa tadi masalah asap ya, juga diangkat. Saya tidak malu membicarakan bagaimana secara terbuka, betul kepentingan bersama, kepentingan bersama jangan kita pick and choose kalau ini menguntungkan kita, giat kalau tidak menguntungkan kita, kita bersuara. Kita harus sama-sama, Indonesia membuka diri, kalau memang permasalahan asap menganggu negara-negara ASEAN yang lain. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat serius untuk itu dengan kerjasama. Tapi juga ada masalah-masalah yang lain, penyelundupan, tadi saya dikatakan, koruptor-koruptor kita yang barangkali berada di negara lain, yang memerlukan ektradisi misalnya, dan lain-lain. Yang kait-mengait, saya juga berharap dapat kita selesaikan dengan baik, adil, seimbang, berimbang dan untuk menuju kepentingan bersama.

Demikian Saudara-saudara.
Terima kasih, sampai ketemu lagi.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.



*****



Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan