Keterangan Pers Presiden

Tentang Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Mengenai Penanggulangan Bencana Banjir

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SEUSAI
RAPAT KOORDINASI TERBATAS MENGENAI
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
RUANG RAPAT TERBATAS, KANTOR PRESIDEN
9 FEBRUARI 2007


Para wartawan yang saya cintai,
Saya akan menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Terbatas yang saya pimpin hari ini, yang mengagendakan langkah-langkah penanggulangan bencana banjir, utamanya di tiga Provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Tiga hal yang kami bahas.

Pertama adalah kegiatan tanggap darurat yang akan dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi yang sedang dan akan kita lakukan untuk memastikan bahwa, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tepat.

Yang kedua, kita juga membahas perkiraan iklim dan cuaca seluruh wilayah Indonesia yang harus kita distribusikan kepada para Pimpinan Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, agar apabila menurut prakiraan cuaca kemungkinan bencana banjir itu datang, semua pihak telah siap untuk menanggulanginya.

Dan yang ketiga, bagaimana penanggulangan banjir, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya pasca bencana banjir pada tahun 2007 ini. Dari itu semua, saya sampaikan kepada saudara-saudara beberapa hal, yang setelah saya mendapatkan laporan dari para Menteri dan pejabat terkait, maka saya tetapkan dan saya instruksikan untuk dijalankan secara seksama ke depan ini.

Pertama, kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi akan terus kita lanjutkan sampai keadaannya benar-benar kembali pulih. Pemerintah Daerah berada di depan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kemudian Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada daerah yang mengatasi masalah banjir ini. Kita utamakan agar saudara-saudara kita yang berada di tempat pengungsian ataupun tidak mengungsi, tetapi rumah tangganya, lingkungannya belum pulih, itu mendapatkan bantuan makanan, bantuan atau pelayanan kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Ini prioritas yang kita berikan dalam bentuk bantuan kemanusiaannya untuk mereka. Berlanjut kegiatan ini sampai benar-benar keadaan di masing-masing komunitas di daerah banjir itu pulih sebagaimana semula.

Yang kedua, kita melaksanakan semua upaya untuk memelihara dan memulihkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha, utamanya di Jakarta. Mengapa Jakarta? Saudara tahu bahwa skala dan besaran kegiatan ekonomi dan usaha sangat besar dan sangat menunjang kegiatan ekonomi secara nasional. Oleh karena itu, kita harus atasi betul setiap hambatan yang menganggu kehidupan ekonomi dan dunia usaha pasca banjir ini. Kita utamakan adalah untuk memulihkan kembali sektor transportasi, termasuk operasionalisasi dari pelabuhan dan jalan-jalan untuk mendistribusikan logistik, kemudian energi, utamanya adalah listrik dan bahan bakar minyak, perdagangan, utamanya adalah menunjang kebutuhan 9 bahan pokok, termasuk perdistribusiannya, termasuk pembekalan kembali dari tempat-tempat lain ke Jakarta ini.

Sektor industri juga akan kita giatkan, kalau ada masalah-masalah kita atasi, termasuk jasa yang tidak boleh terhenti, apakah jasa perbankan, jasa telekomunikasi, agar sekali lagi transaksi dan kegiatan perdagangan masyarakat bisa segera pulih kembali.

Yang ketiga, kita akan lakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya inflasi. Meskipun dimana pun, di daerah bencana, apalagi terjadi kesulitan di dalam pendistribusian dan pengadaan logistik selalu ada kenaikan harga-harga. Kita bertekad untuk mencegah inflasi yang berlebihan, terutama kita utamakan komoditas yang sangat diperlukan oleh rakyat, beras dan sembako yang lain.

Yang keempat, kita sadar bahwa beberapa gedung sekolah terganggu. Oleh karena itu, kita mengalihkan tempat belajar-mengajar anak-anak kita di tempat-tempat yang lain, tetapi Pemerintah akan terus mengusahakan agar tidak terhenti sama sekali, agar ada keberlanjutan. Sebab kalau kegiatan belajar-mengajar terhenti terlalu lama, itu menimbulkan keengganan bagi anak-anak kita untuk memulai belajar pada saatnya nanti. Oleh karena itu, meskipun tentu tidak sama kegiatan belajar-mengajar dengan kondisi yang normal, tetapi kita upayakan untuk ini bisa terus berlanjut.

Yang kelima saudara-saudara, TNI, Polri, satuan-satuan yang bisa digerakan akan terus membantu upaya tanggap darurat ini sebagai bagian dari bakti TNI atau kegiatan Polri untuk kemanusiaan.

Yang keenam, kita prihatin sebenarnya, karena ternyata ada informasi-informasi yang menyesatkan, bahkan provokatif, ajakan untuk menjarah atau berita dimana-mana terjadi penjarahan yang tidak benar. Saya mendukung pihak Kepolisian untuk menegakan hukum seperti ini, jangan sampailah dalam keadaan seperti ini, masyarakat kita dibikin panik, dibikin resah, bahkan muncul kejahatan-kejahatan yang sebenarnya dapat kita cegah. Informasi harus dikelola dengan baik. Dan saya mengajak sekali lagi saudara-saudara kita untuk janganlah pada keadaan seperti ini menambah beban kita sendiri, yang akhirnya yang mengalami kerugian adalah saudara-saudara kita.

Yang ketujuh, saya seraya menyampaikan terima kasih sebenarnya kepada semua pihak, Lembaga-lembaga Non Pemerintah, para dermawan, para pengusaha yang bersama-sama dengan Pemerintah melakukan berbagai kegiatan, kegiatan kemanusiaan, bakti sosial untuk meringankan saudara-saudara kita yang menderita karena banjir ini. Bantuan dapur umum, makanan, obat-obatan dan lain-lain. Saya mengajak, saya menyeru kepada kaum dermawan, mereka-mereka yang memiliki kemampuan itu untuk terus melanjutkan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kita hidup bersama-sama, misalnya di DKI Jakarta ini, alangkah tidak baiknya kalau masih di antara penghuni di Jakarta ini yang mengalami kesulitan hidup. Oleh karena itu, saya mengajak, saya menganjurkan, teruslah dengan kesetiakawanan yang tinggi membantu mereka, ringankan beban mereka. Dengan demikian, akan terwujud hubungan kekeluargaan yang baik di antara sesama warga kota.

Saudara-saudara,
Saya ikuti tayangan televisi, bahwa sudah terjadi penyusutan genangan air. Hari-hari sekarang ini, memang hujan lebat tidak datang lagi, tetapi masih banyak tempat-tempat yang harus dibersihkan. Membersihkan tempat itu tentu memerlukan peralatan, memerlukan tenaga. Oleh karena itu, TNI bersama BUMN, saya tugasi untuk membantu pelaksanaan pembersihan tempat-tempat yang terkena banjir kemarin, agar lebih cepat, agar lebih efektif lagi. Saya berharap TNI dan BUMN mengerahkan sumber daya yang ada, yang memang dapat digunakan untuk membantu rakyat untuk misi kemanusian, agar percepatan pembersihan kota, pembersihan tempat-tempat banjir ini bisa dilaksanakan lebih cepat lagi, lebih efektif lagi.

Saya juga memerintahkan untuk melakukan percepatan operasi beras untuk rakyat miskin, karena sangat diperlukan dan saya minta diatur yang baik mekanismenya, tepat sasaran, tepat jumlah dan tentu lebih cepat, lebih baik, karena mereka memang benar-benar memerlukan untuk itu.

Itu adalah langkah-langkah tanggap darurat, langkah-langkah rehabilitasi yang sedang dan akan terus kita lakukan. Dan sekali lagi, saya ingin para Pemimpin Pemerintah Daerah benar-benar berdiri di depan memimpin upaya ini, sehingga posisi Bakornas, posisi Pemerintah Pusat membantu mereka semua dalam mengemban tugasnya.

Yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, Pimpinan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dan juga Menteri Perhubungan telah menyampaikan secara gamblang tadi, prakiraan cuaca, prakiraan iklim pada bulan Februari, Maret, April, prakiraan cuaca pada minggu-minggu bulan Februari ini yang dengan gamblang dijelaskan, ada sejumlah daerah yang rawan banjir, karena curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan itu. Antara lain memang DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat untuk bulan Februari ini juga Lampung dan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara. Pada bulan Maret, ada pergeseran, tetapi daerah-daerah yang tadi masih cukup tinggi, termasuk Jakarta dan sekitarnya. Kemudian bulan April, ada pergeseran, ada berapa tempat lagi yang nanti akan dikomunikasikan oleh Pimpinan BMG, Departemen Perhubungan kepada jajaran Pemerintah Daerah di seluruh tanah air, kepada masyarakat luas, agar betul-betul waspada.

Dan dengan prakiraan ini, saya menginstruksikan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota, agar benar-benar dipedomani prakiraan cuaca itu, lakukanlah langkah-langkah penanggulangan, langkah-langkah untuk mengantisipasi, apabila banjir itu datang. Dengan demikian, semuanya bisa dilaksanakan secara efektif, secara cepat dan tepat. Demikian juga kepada masyarakat luas, dengan ramalan cuaca, dengan gambaran iklim yang terjadi pada tiga, empat bulan mendatang ini juga bisa menata, mengatur kegiatannya. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang terdadak, tidak ada satu pun yang merasa tidak tahu, bahwa akan terjadi curah hujan yang begitu tinggi, termasuk kemungkinan bahaya banjir.

Itu adalah yang kita simpulkan dari prakiraan untuk cuaca dan iklim pada minggu-minggu ini dan bulan-bulan mendatang.

Saudara-saudara,
Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pembenahan atau penanggulangan secara lebih menyeluruh terhadap kemungkinan bencana banjir di negeri kita, terutama di DKI Jakarta. Kalau saya menggarisbawahi DKI Jakarta atau Jabodetabek, itu bukan apa-apa, karena penduduknya yang begini besar, 10 juta lebih katakanlah, dengan segala macam aktivitas yang terjadi di DKI Jakarta ini, maka tentu disamping Pemerintah Daerah mestinya, Pemerintah Pusat juga memberikan atensi yang sungguh-sungguh. Sama sebetulnya dengan atensi kita menghadapi tempat yang lain, tetapi konsentrasi manusia, kegiatan ekonomi, pemerintahan, bisnis dan lain-lain begitu besar di DKI Jakarta ini. Maka kita sudah saatnya untuk benar-benar melaksanakan langkah-langkah yang sangat serius dan terpadu, dan menyeluruh untuk menanggulangi banjir di DKI Jakarta ini.

Semua orang tahu sebenarnya, mengapa tiap tahun Jakarta langganan banjir? Ada teori siklus 5 tahunan. Kita tahu mengapanya. Kita pun juga tahu solusinya. Bahkan tahun 2002 dulu, ketika banjir juga datang, meskipun skalanya dari segi curah hujan tidak setinggi sekarang ini, 5 tahun yang lalu itu sudah dilakukan satu pembicaraan yang mendalam waktu itu, meskipun belum berbentuk masterplan, tetapi sudah ada ancang-ancang bagaimana menanggulangi bahaya banjir secara menyeluruh, termasuk alokasi anggaran yang diperlukan. Karena 10 tahun gambarannya seperti ini, sejak 5 tahun terakhir, 2002 itu sampai sekarang juga seperti ini, maka Pemerintah berketetapan dan kemarin juga sudah saya komunikasikan secara informal dengan Pimpinan DPR RI, dengan Pimpinan DPD RI untuk betul-betul mengimplementasikan apa yang sudah lama dipikirkan oleh kita semua. Sebuah upaya penanggulangan banjir secara struktural, terpadu, hulu-hilir, kemudian dilaksanakan, tentu secara intensif berdimensi jangka menengah, karena memerlukan waktu untuk melakukan konstruksi dan langkah-langkah yang fundamental dan tentunya dengan anggaran yang cukup.

Anggarannya barangkali cukup besar, meskipun harus kita hitung kembali sekian trilyun mestinya, tetapi ini sudah kita pertimbangkan. Banjir yang terjadi di ibukota minggu lalu, yang sekarang masih kita rasakan pengaruhnya, ada yang disebut dengan opportunity lost yang besar, yang nilainya juga trilyunan. Kalau itu terjadi tiap tahun, bisa dibayangkan 10 tahun berapa besar secara agregat, secara akumulatif opportunity lost ini. Berapa belas trilyun, berapa puluh trilyun yang hilang? Oleh karena itulah, kita akan hitung secara cermat nanti, anggaran pusat, anggaran daerah, Pemerintah dengan DPR RI, dengan DPRD untuk memastikan bahwa masterplan ini mendapatkan anggaran yang cukup dan dengan demikian bisa kita jalankan. Masih ada satu faktor lagi, dukungan masyarakat, dukungan publik. Kalau semua sepakat untuk mencegah tergenangnya Jakarta harus kita alirkan, kita kanalisasikan dengan membangun, misalkan Banjir Kanal Timur misalnya, maka kita sepakat mari kita jalankan. Biayanya ada, rencananya ada, pembebasan tanahnya harus berjalan.

Saya mengetuk hati semua pihak, agar marilah kita bersatu untuk menyelamatkan semuanya, menyelamatkan kita semua dengan cara janganlah menambah persoalan dengan menciptakan kondisi, sehingga pembebasan tanah itu tidak dapat dijalankan. Saya minta memang, sebagai koreksi atas apa yang terjadi di waktu yang lalu, pembebasan tanah itu tidak terbuka, tidak transparan, ada korupsinya, ada penyimpangannya, ada yang mungut sana, munggut sini, jangan terjadi lagi. Betul-betul rakyat diberikan ganti rugi yang tepat, yang wajar, bebaskan dari spekulan. Dengan demikian, penggal-penggal yang belum bisa dibebaskan bisa kita bebaskan, Banjir Kanal Timur dapat kita bangun, selamatlah Kota Jakarta. Demikian juga yang lain-lain, yang tentunya akan dimatangkan semua nanti untuk mengimplementasikan rencana ini.

Akhir minggu ini, Wakil Presiden dengan Gubernur-gubernur terkait dan pihak terkait akan sudah mulia membahas langkah-langkah ini. Dan pada saatnya nanti, setelah tanggap darurat ini selesai, kita utamakan ini dulu, kita atasi dulu, maka kita akan segera membahas secara serius apa yang akan kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah untuk menyelamatkan DKI Jakarta dengan sekitarnya yang terus terang menjadi langganan banjir tiap tahunnya, tiap 5 tahunnya.

Itulah saudara-saudara, yang dapat saya sampaikan dan barangkali ada satu, dua pertanyaan yang mengait kepada lingkup dan level saya. Saya persilakan.

Sdri. Nova LN, Investor Daily
Terima kasih, saya Novi dari Investor Daily. Terkait dengan bencana banjir yang terjadi di Jakarta, apakah Pemerintah menyatakan bencana ini sebagai bencana nasional atau tidak? Terus pertanyaan kedua, saat ini banyak industri yang tutup karena banjir. Apakah Pemerintah memberikan keringanan bunga dan cicilan kepada para pengusaha yang mengalami musibah itu atau bagaimana Pak?
Terima kasih

Presiden Republik Indonesia
Pemerintah DKI Jakarta masih dapat berfungsi dengan baik, masih bisa mengemban tugas-tugasnya. Dengan demikian, kita tidak mengangkatnya menjadi masalah bencana nasional dalam arti diambil oper oleh Bakornas, tidak. Meskipun status ini, mesti pastikan nanti dalam rencana Undang-Undang tentang bencana alam yang sedang kita godog bersama DPR, karena akhirnya setiap bencana, isunya itu, nasional atau bukan. Kita memilih, kita lihat apakah pemerintah daerah masih efektif atau tidak, dapat berfungsi atau tidak, lumpuh atau tidak. Kalau iya, resources-nya masih ada jalankan itu semua. Kecuali kalau skalanya besar sekali, seperti di Aceh dulu lumpuh, tidak ada apa-apanya, Pemerintah Pusat mengambil alih.
Dalam konteks ini, sekali lagi Pemerintah DKI dan Pemerintah Jabar, Pemerintah Daerah Banten bisa menjalankan tugasnya, Bakornas membantu, merapat untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Perkara apakah ada policy khusus, insentif khusus, keringan khusus, pada prinsipnya kalau itu namanya bencana, musibah, first major, itu selalu ada solusi. Saya tugaskan tentu kepada Menteri-menteri terkait untuk membicarakannya dengan pihak dunia usaha secara wajar, secara pantas. Dengan demikian, diharapkan tidak mematikan usahanya di waktu yang akan datang, karena cukup banyak, ada sektor perhubungan, industri, jasa dan lain-lain.

Termasuk, waktu saya jalan kemarin, ada beberapa hektar sawah yang terendam air, tentunya harus kita hitung. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya mungkin hanya sekian puluh hektar, tapi seluruh Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta berapa hektar, seluruh Indonesia berapa hektar banjir ini, tentu akan menganggu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sawah kita, padi kita pada bulan-bulan mendatang. Ini menjadikan kalkulasi berapa stok yang perlu kita pertahankan, agar tidak kekurangan besar. Kalau berasnya pun ada, tetapi jumlahnya sedikit tentu harganya sangat mahal. Saya tidak ingin, rakyat jadi korban karena tidak bisa membeli beras atau kalau membeli beras harganya terlalu mahal. Semua upaya kita lakukan untuk memastikan stoknya cukup dan kemudian dapat didistribusikan dengan baik, dengan harga yang terjangkau. Itu termasuk juga bagaimana kebijakan yang kita olah ke depan ini dalam rangka mengatasi hambatan ekonomi yang tadi sudah diangkat.

Sdr. Wisnu Nugroho, Kompas
Saya Wisnu Pak dari Kompas. Pertanyaan saya, untuk masyarakat kebanyakan, masalah banjir ini kan sebenarnya sederhana, soal air yang tidak tersalurkan sampai ke hilir, sekarang kita punya aturan yang membuat harus tidak ada bangunan atau tidak ada hal yang menghambat air itu sampai meluber. Pertanyaan saya, apakah direncanakan juga oleh Pemerintah selain membuat Banjir Kanal Timur, membersihkan atau paling tidak memperlebarkan sungai-sungai yang sebenarnya secara alam sudah memberikan solusi bagi kita untuk mengatasi banjir itu?

Presiden Republik Indonesia
Baik, itu faktor yang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Khusus banjir yang terjadi di DKI Jakarta pada bulan ini, terus terang curah hujan yang begitu besar, lebat pada minggu-minggu ini. Yang kedua, pasang naik dari permukaan air laut, karena pasang menolaklah aliran yang datang dari darat, kemudian curah hujan di hulunya, di wilayah Bogor juga tinggi. Mengapa air naik? Nanti akan ada ceritanya sendiri dengan climate change, akan bicara di waktu yang akan datang, fenomena alam sedunia karena climate change yang terjadi dimana-mana, termasuk yang akan memberikan dampak yang luar biasa untuk negeri kita, tapi ada faktor itu.

Ada faktor-faktor yang lain, sebagaimana yang saudara sebutkan pendangkalan sungai-sungai yang saya lihat sendiri di Ciliwung, di Cisadane yang mestinya tidak boleh sungai membelah kota begitu dangkal, sehingga sedikit dapat tumpahan air, bludak, jadi banjir. Sistem drainase, semua selokan yang tersumbat, mungkin karena beban sampah atau ketidakdisiplinan apapun itu juga faktor. Kemudian resapan air yang kurang, karena KDB yang barangkali yang tidak dipenuhi dengan baik, tentunya solusinya harus ada rumah-rumah yang vertikal dan bukan horizontal. Lantas, banjir kanal itu sendiri yang mesti kita bangun, lantas bagaimana penghijauan terjadi di sisi hulu. Tetapi kalau penghijauan mesti ada biaya, apakah biaya itu sepenuhnya dari Kabupaten Bogor atau kita share, Pemerintah DKI Jakarta sebagai hilir, Pemerintah Pusat. Ini persoalan-persoalan teknis yang nanti akan masuk dalam masterplan yang kalau kita jalankan tentu, harapan kita sudah mengatasi semua masalah-masalah yang ikut menyumbang terjadinya banjir atau besarnya banjir dengan kerusakannya yang ada di tempat kita ini. Jawabannya iya, itu termasuk apa yang akan kita perbaiki dan kita tanggulangi.

Sdr. Tomy, Jawa Pos
Saya Tomy dari Jawa Pos. Ada usulan untuk memindahkan ibukota negara atau pemerintahan keluar Jakarta, apa tanggapan Bapak Presiden?

Presiden Republik Indonesia
Saya tidak boleh memberikan komentar terlalu dini. Memindahkan ibukota dari Jakarta itu barangkali di satu sisi mungkin bisa menghindarkan diri dari masalah-masalah struktural, masalah fundamental yang ada di Jakarta. Tapi bisa dibayangkan juga masalah-masalah lain dari segi sumber daya, pendanaan dan lain-lain. Oleh karena itu, silakan ada yang punya pendapat A, B, C, ini demokrasi, ini tempat untuk kita menyatukan pemikiran, gagasan yang intelektualitas kita. Tapi sebagai Kepala Negara, saya tidak akan terlalu cepat memberikan statement apakah itu feasible atau tidak, tepat atau tidak tepat, tetapi bayangan saya tentu ada kompleksitas tersendiri untuk memindahkan ibukota kita ini ke tempat yang lain.

Dulu pernah ada gagasan, memindahkan ke Jonggol, sebagaimana Malaysia memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Tapi apakah Jonggol sekarang masih feasible , ini juga perlu kajian lebih lanjut lagi. Ide itu kita dengar, tetapi mari kita pusatkan dulu untuk mengatasi ini dan tentu dalam proses demokrasi kita bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi.

Terima kasih para wartawan.
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan