Keterangan Pers Presiden

Usai Dialog Capres dengan Kadin

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
PADA ACARA
DIALOG CAPRES DENGAN PARA WARTAWAN
DI BALLROOM XXI, THE DJAKARTA THEATER
JAKARTA, 20 MEI 2009



Bobby Nugroho, Reporter Nikkei
Saya Bobby dari Nikkei, Pak. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada dua: tadi Bapak di bawah mengatakan bahwa free trade ada yang baik, ada yang buruk. Bisa dijelaskan, Pak, apa yang baik dari free trade itu, dan apa yang buruk? Dan Bapak mengatakan bahwa 2014 bisa dicapai 7% pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya mencapai 7% itu, Pak? Itu saja, Pak.

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Free trade itu memang harus disatukan dengan fair trade. Kalau free trade itu seringkali yang lemah akan kalah dengan yang kuat, meskipun ada aturan-aturan. Oleh karena itulah, kami berjuang dalam WTO, dalam negosiasi dengan pihak-pihak yang akan membangun free trade area, agar betul-betul kita berada pada posisi yang seimbang atau lebih baik. Sebagai contoh, tentunya kita perlu tahu diri manakala kita belum siap untuk bersaing secara bebas. Ingat, APEC saja ada tahapannya. Negara maju harus memulai pada tahun berapa, misalnya. Kemudian, negara berkembang juga tahun berapa.

Yang saya katakan belum baik apabila belum ada level playing field, belum seimbang, belum sama-sama siap. Oleh karena itulah, ke depan bukan kita memproteksi dalam arti diskriminasi, tapi kita justru ingin ada satu kesiapan semua untuk masuk dalam yang kita sebut dengan tatanan free trade itu. Itu masalah free trade.

Kemudian yang kedua tadi begini, sebetulnya saya agak konservatif dibandingkan yang lain, ada yang 8-9%, 11-12%, karena, pertama kali, situasi krisis perekonomian global. Tetapi saya punya keyakinan bahwa sekarang saja pertumbuhan kita masih positif tahun lalu, dari 6,3 tahun 2007 menjadi 6,1 tahun 2008. Sekarang, sudah mulai tetap positif. Dengan demikian, saya berharap tahun depan sudah bisa recovery.

Kalau sudah recovery, masih ada empat tahun lagi. Empat tahun lagi itulah dengan memelihara consumption dari daya beli, dengan investment kita galakkan kembali, dengan climate yang lebih bagus, ekspor akan tentu menjadi andalan kita kembali nantinya, dan juga government expenditure yang makin besar. Karena penerimaan negara makin besar, maka kontribusinya juga makin besar. Itu semua bisa kita lakukan di seluruh Indonesia, semua sektor: pertanian, industri, dan jasa. Saya yakin bahwa angka itu achievable. 7% at the end of the day. Dalam arti, tahun 2014, bukan rata-rata selama lima tahun.

John Aglionby, Reporter Financial Times
Melanjutkan dari pertanyaan yang terakhir itu, boleh minta langkah-langkah konkrit? Misalnya ini, mohon maaf, sedikit basa-basi, “Ini akan, ini-itu.” Bagaimana investor climate akan diperbaiki? Bagaimana birokrasi akan jadi lebih transparan, lebih responsif? Bagaimana, mungkin, hubungan antara worker sama employer akan diperbaiki? Minta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Terima kasih.

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Yang saya katakan di depan Kadin adalah langkah-langkah konkret, bukan basa-basi. Kalau kita mengalami kenaikan persepsi terhadap Indonesia, itu konkrit. Kalau kita bisa bersaing lebih bagus lagi, itu konkrit. Ketika kita bersaing di industri otomotif dan alas kaki, kita dapat dibandingkan negara lain, itu konkrit.

Langkah-langkah reformasi birokrasi underway. Langkah-langkah untuk bikin semuanya bagus, mulai dari revisi peraturan, revisi kebijakan, keamanan yang makin baik, legal certainty yang makin hadir, korupsi yang akan kita berantas habis-habisan, semuanya itu adalah kondisi yang terus kita bangun. We can not change everything overnight. Mesti ada transisi, mesti ada perubahan. Menurut saya, dengan kondisi yang better dibandingkan lima tahun yang lalu meskipun unfinished, adalah langkah-langkah konkret, dan tentunya kalau harus saya elaborasi akan banyak sekali apa yang dilakukan di pusat maupun di daerah, apakah itu instrumen, apakah itu sistem, apakah itu undang-undang, maupun yang dilaksanakan oleh all leaders di seluruh Indonesia.

Agus Salim Suhana, Reporter Bloomberg
Saya Agus dari Bloomberg, Pak. Pak Boediono sekarang sudah jadi cawapres. Banyak kalangan menunggu, kira-kira siapa yang akan menggantikan Pak Boediono dan kapan Bapak akan mengajukan nama kepada DPR?

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Saya, setelah Pak Boediono mengundurkan diri—surat diterima kemarin, diolah oleh Mensesneg dan sudah disampaikan kepada saya tadi malam—sekarang kami sedang mempersiapkan pengganti beliau. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sudah bisa kami usulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk nanti dipilih dan disetujui. Jadi, kami sedang memproses kandidat untuk mengganti Pak Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sementara itu, sudah saya keluarkan Keputusan Presiden pula untuk menugasi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk menjalankan tugas sehari-hari sampai dengan Gubernur BI yang baru telah disetujui, dan kemudian dilantik kemudian.

Riska Indah Handini, Reporter Global TV
Saya Riska, Pak, dari Global TV. Bapak, terkait tadi pemaparan Bapak di bawah yang mengatakan, sudah ada pemangkasan untuk hal-hal yang dianggap tidak penting. Pak, baru tadi pagi kita mendengar ada satu lagi pesawat Hercules kita jatuh, dan dalam masa era kepemimpinan Bapak, sudah ada sekitar 14 pesawat Hercules yang jatuh. Apakah ini juga terkait dengan pemangkasan dana untuk militer yang sempat Bapak lakukan? Kalau dulu, dilakukan rP 100 miliar per tahun, dan tampaknya itu juga dipangkas. Apakah dengan pemangkasan itu juga, jatuhnya pesawat Hercules itu terkait dengan pemangkasan dana yang berhubungan dengan peremajaan pesawat Hercules itu sendiri, Pak? Terima kasih.

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Begini, datanya dari mana 14 Hercules jatuh itu? Dari mana datanya? Sebutkan satu-persatu. Yang jelas, pesawat Hercules kemarin di Wamena mendarat darurat, tapi tidak ada korban. Hari ini, memang naas. Jatuh dan ada korban. Dua Hercules. Mungkin ada pesawat Fokker, mungkin ada helikopter sebagaimana terjadi. Jadi, yang akurat. Supaya tidak, nanti menimbulkan pengertian yang keliru.

Begini, masalah anggaran pertahanan itu: dengan efisiensi, dengan optimasi, dengan pengencangan ikat pinggang, yang dipangkas bukan biaya operasional dan pemeliharaan for sure. Yang ditunda adalah pembelian alutsista yang bisa kita tunda, apakah itu kapal laut, apakah itu pesawat udara, apakah itu tank-tank Angkatan Darat, dan sebagainya. Tetapi, untuk biaya rutin, quality of life of the soldiers, itu tidak akan dikurangi. Dan kemudian, biaya operasional dan biaya maintenance juga tidak dikurangi. Itu jelas garis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sore ini saya memanggil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan KSAD, KSAL, termasuk Menkopolhukam untuk melaporkan kepada saya apa yang terjadi. Tetapi ingat, jangan cepat-cepat kita mengatakan kecelakaan ini karena apa. Perlu ada investigasi, apakah mesin, apakah cuaca, apakah human error, dan apakah ada faktor-faktor yang lain. Kita tunggu investigasinya, kita tunggu laporan dari pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kita ketahui seperti apa duduk persoalannya.

Demikian policy tentang anggaran, dan demikian tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang jelas, Saudara-saudara, saya sudah pernah mengatakan—saya kira tiga tahun yang lalu di Departemen Pertahanan—untuk para Kepala Staf Angkatan TNI betul-betul bisa mengevaluasi semua alutsista, utamanya pesawat udara dan kapal laut, mana yang laik dan mana yang tidak laik. Saya mendapat laporan, sementara bahwa pesawat terbang tadi masih laik, masih layak, namun demikian saya akan menunggu investigasi terakhir. Demikian. Terima kasih

Ratna Ariyanti, Reporter Bisnis Indonesia
Saya Ratna dari Bisnis Indonesia. Pak Calon Presiden, pada hal ini pertanyaan saya sebagai calon presiden, Pak. Bagaimana langkah Bapak untuk menyinergikan antara peraturan pusat dan peraturan daerah? Belakangan—kasus terakhir di Tuban—satu perusahaan energi tidak dapat, yang bergerak di bidang energi tidak dapat me-launch produksinya karena izin (regulasi) dari pemerintah daerah tidak kunjung turun. Diperkirakan masalah ini bisa jadi hambatan karena otonomi daerah diartikan pemerintah sebagai kekuasaan penuh dari pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi. Bagaimana Bapak menyelesaikan hal ini, yang kedua terkait dengan industri pengganti barang-barang kebutuhan impor, Pak? Bagaimana kebijakan Bapak ke depannya untuk meningkatkan industri, terutama untuk produksi-produksi yang kita masih, saat ini, masih didatangkan dari luar negeri? Terima kasih, Pak Presiden dan semua.

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Sebenarnya, itu permasalahan pada tingkat menteri, pada tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi saya jawab begini: saya sudah mengatakan banyak sekali peraturan-peraturan daerah yang kita batalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan di atasnya. Ini ada ekses memang dari otonomi daerah dan desentralisasi. Tidak semuanya. Banyak peraturan daerah yang bagus, diperlukan, dan tepat. Tapi, ada beberapa yang tidak tepat, dan mengganggu justru kegiatan dunia usaha. Saya akan cek nanti apa yang terjadi di Tuban itu, mengapa ada peraturan yang nantinya menghambat, mengganggu implementasi dari dunia usaha di situ.

Kemudian, yang kedua tadi adalah substitusi impor. Jadi sebenarnya, kita terus menuju ke komposisi dari local content yang paling bagus kalau itu dikaitkan dengan impor barang-barang. Kemudian, kita akan mendayagunakan apa yang kita miliki untuk mengganti sesuatu yang tidak perlu kita impor. Dengan demikian, akan membikin lebih bagus lagi neto ekspor-impor kita, kemudian menghidupkan industri dalam negeri. Tapi, saya tidak akan menjelaskan detailnya one by one karena itu menjadi lingkup dari departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan, tetapi basic policy kita seperti itu. Yang penting, membawa kebaikan bagi kita semua. Yang penting, membuka lapangan pekerjaan lebih bagus lagi. Yang penting, menghidupkan ekonomi lokal dan ekonomi nasional. Dengan demikian, kita harus bisa membedakan antara tujuan dan sarana. Apa yang akan kita lakukan menyangkut policy di bidang impor maupun ekspor. Terima kasih.

*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan