Keterangan Pers Presiden

Tentang Hasil Sidang Paripurna Kabinet Program Kerja 100 Hari

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
HASIL SIDANG PARIPURNA KABINET
PROGRAM KERJA 100 HARI
KANTOR PRESIDEN, 5 NOVEMBER 2009



Saudara-saudara,
Sebagaimana diketahui, kami baru saja melaksanakan sidang kabinet paripurna. Yang berlangsung 6 jam lebih karena mengagendakan beberapa materi yang penting. Sebagaimana Saudara ketahui, meskipun 5 tahun ke depan saya harus mengatakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini selalu ada, tidak pernah sepi, tetapi tahun pertama, 2010 mendatang, adalah tahun yang penting disamping ini tahun pertama bekerjanya Kabinet Indonesia Bersatu II ini, juga masih dalam rangka pemulihan perekonomian kita akibat dampak krisis perekonomian global.

Dari tahun pertama ini, satu penggal waktu yang sangat penting adalah program 100 hari. Oleh karena itu, kalau kami merancang, menyusun, mendengarkan rekomendasi, menyempurnakan dan alhamdulillah hari ini saya tetapkan program itu, semata-mata agar 100 hari pertama kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang penting, agar 1 tahun pertama, pemerintah ini juga mencapai banyak hal dan insya Allah 5 tahun mendatang kita bisa mencapai hasil yang lebih tinggi lagi dibandingkan 5 tahun yang lalu.

Yang ingin saya sampaikan adalah hasil sidang kabinet ini khusus berkaitan dengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Setelah kita diskusikan, maka saya menetapkan dalam 100 hari ini, ada 45 program penting, program aksi yang akan pemerintah jalankan di seluruh tanah air yang berkaitan dengan pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Dari 45 program aksi itu, saya menetapkan 15 diantaranya saya sebut dengan program pilihan yang ini lebih mendesak untuk betul-betul kita laksanakan pada 100 hari ini. Kelima belas program pilihan itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pemberantasan mafia hukum. Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti yang luas adalah mereka-mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, “jual-beli perkara”, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya, yang disamping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu. Dimana mafia itu? Bisa dimana-mana, bisa di lembaga Kepolisian, bisa di lembaga Kejaksaan, bisa di lembaga Pengadilan, bisa di KPK, bisa di departemen-departemen, bisa yang berkaitan dengan pajak, bea cukai, di daerah dan sebagainya. Ini akan kita jadikan prioritas pada 100 hari pertama ini untuk betul-betul kita melakukan langkah-langkah konkret, membersihkan atau memberantas mafia hukum ini. Saya tahu tidak semudah yang dibayangkan. Saya tahu barangkali tidak sekali tindakan atau upaya langsung bersih, langsung terbebas, tetapi saya yakin apabila kita gebrak dan kita jalankan secara sungguh-sungguh, pastilah mencapai hasil.

Saya menyerukan kepada rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia selama ini ataupun sekarang ini juga menjadi korban dari mafia itu untuk melaporkan diri. Saya persilahkan melaporkan melalui PO BOX 9949 Jakarta 10000. Dan tolong dalam laporannya ditulis dengan kode GM singkatan dari Ganyang Mafia. Tolong dicantumkan identitas yang jelas, supaya bukan ajang fitnah, yang jelas meskipun identitas itu akan saya rahasiakan pada saat proses ini berlangsung. Saya minta dukungan rakyat Indonesia, mari kita bikin sistem kita makin bersih ke depan ini. Mari kita bongkar, bersihkan dan berantas mafia-mafia ini dengan tuntas, dengan demikian hukum akan tegak dan pasti dan tidak perlu ada yang menjadi korban. Ini adalah program pilihan yang pertama.

Program pilihan yang kedua adalah revitalisasi industri pertahanan. Saya pernah menjelaskan banyak sekali industri pertahanan, industri strategis, yang memproduksi sistem persenjataan, peralatan dan perlengkapan pertahanan, militer dan kepolisian, misalnya PT PAL di Surabaya, PT DI di Bandung, PT Pindad di Bandung dan industri-industri strategis lainnya. Karena krisis mereka mengalami persoalan yang cukup serius, padahal industri pertahanan itu sudah dikembangkan cukup lama, memiliki penguasaan teknologi yang cukup tinggi, memiliki sumber daya manusia yang cukup handal, tapi karena krisis dan persoalan-persoalan lain menghadapi persoalan yang serius.

Lima tahun yang lalu karena perekonomian kita belum tumbuh baik, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara juga belum cukup mampu untuk membiayai banyak hal, maka lima tahun mendatang ini akan kita lakukan revitalisasi. Dalam 100 hari ini harus sudah dibikin satu rencana induk, masterplan, roadmap sekaligus untuk revitalisasi industri-industri pertahanan ini. Termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri, bisa juga untuk memenuhi keperluan pemesan dari luar negeri, utamanya kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Kita akan pastikan pula bagaimana segi-segi pembiayaan, financing kalau menggunakan sumber pendanaan dalam negeri seperti apa, kalau harus ada multi use budgeting seperti apa. Kalau harus digunakan fasilitas perbankan dalam negeri juga seperti apa. Yang jelas tidak ingin begitu banyak industri pertahanan dan strategis yang sesungguhnya bisa kita dayagunakan dengan baik, tapi tidak segera kita integrasikan, kita revitalisasikan, maka kita akan merugi. Ini program kedua yang akan kita jalankan dalam 100 hari pertama ini, sehingga lima tahun mendatang, sesuai dengan kemampuan kita, kita betul-betul bisa revitalisasikan industri-industri strategis atau pertahanan.

Yang ketiga Saudara-saudara adalah penanggulangan terorisme. Terorisme merupakan ancaman bagi kita. Kita tidak ingin terus terjadi di negeri kita, mengakibatkan korban jiwa dan benda milik publik atau masyarakat luas dan juga korban bagi putra-putri kita, generasi muda yang juga terlibat dalam kejahatan ini. Tapi satu hal yang penting adalah policy yang kita anut, penanggulangan terorisme itu jangan hanya mengedepankan segi-segi penindakan atau operasinya, operasi militer, operasi intelijen dan operasi-operasi sejenis misalnya. Kita juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme itu. Kita akan mengajak banyak tokoh atau pemuka masyarakat, pihak-pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme ini melalui jalur-jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat dan banyak hal yang bisa kita lakukan.

Kita punya desk penanggulangan terorisme itu, namun nampaknya belum efektif benar, akan kita tingkatkan kapasitasnya dan kemampuannya. Dengan demikian, sekali lagi kita bisa menanggulangi atau menangkal terorisme dengan lebih baik lagi. Semata-mata untuk melindungi keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Dalam 100 hari, peningkatan kapasitas, restrukturisasi, penetapan apa yang akan dilaksanakan oleh lembaga penanggulangan ini harus sudah rampung dan akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya ke depan berdasarkan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Yang keempat adalah listrik. Mengatasi permasalahan listrik, meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari, bahwa listrik sekarang ini menjadi batu sandungan atau penghambat bagi pertumbuhan perekonomian maupun bagi dunia usaha dan investasi. Hampir semua provinsi memiliki kekurangan listrik. Mengapa seperti itu? Saya sudah menjelaskan berulang kali di waktu yang lalu, memang dari dulunya kurang. Tapi karena pertumbuhan perekonomian meningkat dengan baik pada tahun-tahun terakhir ini, ditambah dulu kita tidak menambah di masa krisis karena keuangan kita berat, maka sekarang terasa benar terjadi kekurangan atau shortage listrik itu hampir di seluruh wilayah indonesia.

Saudara juga tahu, sekarang sedang dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk 10.000 Megawatt. Dalam 100 hari ini, akan kita pastikan bahwa 5 tahun mendatang, kita meningkatkan kapasitas listrik ini, agar betul-betul bisa mengimbangi keperluan riil, industri, komersial, rumah tangga, transportasi dan keperluan-keperluan lain. Dalam 100 hari ini pula, kita akan melakukan pemetaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan listrik yang ada, sekarang. Kemudian kalau ditambah 5 tahun dengan proyeksi pertumbuhan, misalnya rata-rata 6,6% mendatang diperlukan penambahan berapa untuk tenaga listrik kita. Nah di situ akan mulai merata setelah 10.000 Megawatt ini kita inagurasikan, kita resmikan, ditambah dengan upaya mengatasi kekurangan yang kecil-kecil di seluruh Indonesia, pembangkit listrik dengan kapasitas yang kecil, barangkali sekitar 15 sampai 50 Megawatt, maka itu 5 tahun mendatang akan ditambah lagi barangkali 10.000 Megawatt gelombang berikutnya lagi ada 10.000 Megawatt gelombang berikutnya lagi. Dengan tentunya mendayagunakan sumber-sumber lain di luar batubara, misalnya panas bumi, hidro dan lain-lain. Dalam 100 hari ini, kita akan rumuskan itu. Kita harus memastikan kemampuan dan batas kemampuan PLN. Apa yang mesti dilakukan oleh IPP yang di luar PLN, apapula kewajiban para gubernur di seluruh Indonesia, sehingga terjadi sinergi dengan dunia usaha untuk betul-betul meningkatkan kapasitas listrik ini di seluruh Indonesia.

Yang kelima adalah produksi dan ketahanan pangan. Saudara tahu 5 tahun yang lalu kita melaksanakan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Sejumlah hasil telah dicapai, swasembada untuk beras dan jagung telah tercapai. Gula konsumsi pun telah bisa dicapai. Tetapi ke depan tentunya ini belum aman betul sampai kita berada dalam posisi surplus, bukan hanya swasembada. Oleh karena itu, dalam 100 hari ini akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang belum dicapai 5 tahun pertama ini yaitu misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan dan komoditas-komoditas yang yang lain. Tentu di sini, berkaitan dengan faktor pendukung penunjang, irigasi, pupuk, subsidi khusus untuk bunga bagi petani, hasil penelitian dan pengembangan atau research and development dan sebagainya. Tetapi kita akan bikin sekali lagi, satu rencana induk yang implementatif dan akan kita jalankan 5 tahun mendatang, agar produksi dan produktvitas pangan kita terus meningkat. Itu adalah program pilihan nomor lima.

Yang keenam berkaitan dengan itu, maka di bidang perindustrian dalam 100 hari pertama, akan kita pastikan, bahwa revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula itu betul-betul dijalankan dengan baik 5 tahun mendatang, termasuk dimana dilakukan revitalisasi itu, pembiayaanya, teknologi yang digunakan, cara menghitungnya. Kalau perlu penambahan pabrik pupuk. Darimana pitstop-nya, gasnya darimana, kalau harus mengubah batubara menjadi coal ... juga di tempat mana. Dengan demikian, harapan kita, dikaitkan dengan pertumbuhan pertanian, perkebunan persawahan dan keperluan yang lain, maka kapasitas pabrik pupuk harus meningkat, produksinya harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah jadi cetak biru dan program menuju ke situ, termasuk peningkatan kapasitas pabrik gula.

Saudara tahu harga gula di pasar global tinggi dan masih ada kemungkinan untuk meningkat. Satu-satunya cara harus kita tambah supply, produksi atau penawaran di dalam negeri. Dengan demikian, harapan kita memiliki kecukupan dan harganya pun pas terjangkau oleh masyarakat kita. Banyak tentunya yang akan dilaksanakan di bidang revitalisasi perindustrian, misalnya akan ada kawasan industri atau industrial cluster yang akan dibangun 5 tahun mendatang ini juga untuk meningkatkan industri pengolahan dan lain-lain, tapi 100 hari ini saya ingin dua revitalisasi industri itu dilakukan, yaitu industri pupuk dan industri gula

Saudara-saudara yang ketujuh, relevan dengan itu juga, maka kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih konklusif untuk membenahi keruwetan-keruwetan, kompleksitas yang berkaitan dengan penggunaan tanah dan tata ruang. Banyak keluhan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, di pulau-pulau besar, di provinsi-provinsi, usaha perekonomian daerah tidak mulus, karena tumpang tindih, karena tabrakan penggunaan dan penguasaan lahan ini, tanah ini berikut tata ruangnya. Bukan rahasia lagi, kadang-kadang undang-undangnya pun tidak sinkron antara undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang lingkungan hidup dan lain-lain, demikian juga tata perijinan dan penggunaan di lapangan.

Oleh karena itulah, aspek agraria, pertanahan, dan aspek-aspek tata ruang ini sangat penting dan akan menjadi prioritas kita, pemerintah pusat, departemen dan lembaga terkait, termasuk DPR, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota duduk bersama untuk memastikan bahwa ada solusi atas semuanya ini, sehingga kalau 100 hari kita rumuskan mekanisme mana yang diprioritaskan, cara mengatasinya seperti apa. Kalau ada konflik undang-undang bagaimana revisinya, maka harapan kita 5 tahun mendatang lebih banyak lagi lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian yang produktif dan bisa membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat kita. Tentu saja tata ruang penggunaan lahan ini lebih diutamakan untuk mendayagunakan lahan-lahan atau tanah-tanah terlantar, tidak tergunakan, dan bukan mengganggu kawasan hutan, kawasan yang kita lindungi karena menjaga lingkungan juga menjadi prioritas. Tetapi yang selama ini tidak terkelola dengan baik akan kita tertibkan, dengan demikian sekali lagi bisa bergerak semuanya, usaha di daerah-daerah, di pulau-pulau besar dan tentunya baik untuk peningkatan perekonomian lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Saudara-saudara,
Yang kedelapan adalah infrastruktur, tentu banyak sekali yang akan kita bangun 5 tahun mendatang. Infrastruktur yang kita perlukan andaikata kita memobilisasi sumber daya 5 tahun mendatang ini, membangun infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia barangkali tetap belum bisa memenuhi semuanya, masih diperlukan barangkali 5 tahun berikutnya lagi, 5 tahun berikutnya lagi, sehingga infrastruktur betul-betul mencukupi untuk pertumbuhan perekonomian kita. Namun demikian tentu ada prioritas. Ruas jalan-jalan penting di provinsi-provinsi atau pulau-pulau besar misalnya, pelabuhan, dermaga, atau bandara dan infrastruktur yang lain, termasuk infrastruktur perhubungan dan perikanan. Itu semua menjadi prioritas dan dalam 100 hari pertama ini akan ada cetak biru sekaligus kita pikirkan pendanaannya, financing-nya sehingga semua bisa dijalankan. Dalam merumuskan menentukan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha, karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengan scheme public private partnership.

Saudara-saudara,
Yang kesembilan adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat. Telah saya putuskan dalam Sidang Kabinet ini, bahwa mulai 2010 akan ada sekitar Rp 2 triliun rupiah yang akan kita gunakan untuk mengalirkan Kredit Usaha Rakyat ini dengan kelipatan 10 kali sama dengan Rp 20 triliun tiap tahun atau Rp 100 triliun selama 5 tahun yang akan diarahkan untuk memberikan pinjaman modal bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan perbaikan mekanisme dan regulasi, dengan penataan lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman itu, juga dengan membangun sinergi nantinya antara bank-bank milik negara dengan bank-bank swasta, serta lembaga-lembaga penjaminan yang lain. Ini sangat penting Saudara-saudara, karena ini berkaitan pula dengan upaya 5 tahun mendatang untuk tingkatkan kewirausahaan, entrepreneurship dengan balai-balai latihan kerja, professional training di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga terampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan Kredit Usaha Rakyat ini, maka harapan kita, usaha mikro dan usaha kecil menengah itu terus bangkit dan dengan demikian penghasilan rumah tangga-rumah tangga akan makin baik dengan sendirinya kemiskinan dan pengangguran berkurang.

Yang kesepuluh berkaitan dengan itu, tentunya ya kembali kepada segi-segi pendanaan, financing dan investasi. Sudah kita hitung APBN, APBD kita, proyeksi tiap tahunnya sampai 2014. Jumlahnya tetap belum memadai, masih harus kita mobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN dan APBD. Itu yang akan kita lakukan, baik itu mereka yang menanamkan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan demikian, maka rencana dan program yang baik ini betul-betul bisa dibiayai. Kita akan membicarakan dengan dunia perbankan dan lembaga keuangan non bank yang tentu berkewajiban pula untuk membiayai pembangunan ini. Itu adalah program kesepuluh yang dalam 100 hari ini berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur, tapi utamanya termasuk pembangunan listrik, ketahanan pangan, dan revitalisasi industri, maka akan kita klopkan segi-segi pembiayaan dan investasi ini.

Yang kesebelas adalah berkaitan dengan perubahan iklim dan lingkungan. Saya telah mengatakan tadi, ada keperluan untuk menertibkan dan menata penggunaan lahan dan tata ruang, agar tidak banyak lahan-lahan terlantar yang dirawat juga tidak, sehingga ekosistem juga tidak bisa dijaga, mendatangkan kesejahteraan juga tidak, tentunya tidak boleh terjadi seperti ini. Oleh karena itu, tadi sudah saya jelaskan tata ruangnya, maka yang penting perpasangan dengan itu, harus ada rencana aksi 5 tahun mendatang yang 100 hari ini kita pastikan, kita miliki adalah kontribusi Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dan pemanasan global yang juga beraspek dengan pemeliharaan lingkungan secara menyeluruh, utamanya adalah kita pastikan dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia, ini betul-betul terlaksana dengan baik. Terus melanjutkan bahkan mengintensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, upaya mencegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutan-hutan lindung, mengelola hutan tanam industri sebaik-baiknya. Dengan demikian, dari aspek hutan, Indonesia betul-betul bisa cegah terjadinya pemanasan global yang tidak perlu. Masih berkaitan dengan itu, negara kita adalah negara kepulauan, oleh karena itu, maka fungsi lautan dengan terumbu karangnya juga tidak kalah pentingnya. Kita telah menggelar satu pertemuan puncak di Manado dengan Manado Ocean Declarations yang akan kita bawakan pula nanti di Copenhagen dalam pertemuan tentang perubahan iklim di Denmark bulan depan, tambah dengan upaya-upaya lain, sehingga Indonesia punya rencananya yang pasti mulai tahun ini sampai 2020 utamanya yang saya disebut dengan Action Plan 2020, energy mix 2020 dan pada gilirannya action plan untuk 2050.

Ini juga merupakan prioritas yang akan kita agendakan 100 hari ini. Dan Insya Allah pada saat Indonesia berkontribusi dalam Copenhagen Conference bulan depan, Indonesia sudah punya posisi yang jelas, rencana yang jelas, timeline yang jelas, partnership yang jelas dengan negara-negara sahabat maupun di dalam negeri, sehingga komitmen Indonesia bisa dicapai dengan pendanaan dan sumber daya yang tersedia. Ingat bahwa sumber daya alam, termasuk hutan, termasuk lautan, pertama-tama harus mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat kita, harus, tetapi juga harus dijaga kelestarianya.

Saudara-saudara,
Yang keduabelas adalah reformasi kesehatan, health care reform, ini penting. Tekanan dari atau prioritas dari reformasi kesehatan 5 tahun mendatang adalah pada kesehatan masyarakat. Kita ingin mengubah paradigma dari sekedar berobat gratis menjadi sehat gratis. Oleh karena itulah, fungsi, peran dan tugas lembaga-lembaga kesehatan masyarakat di daerah, seperti Puskesmas, Posyandu, kegiatan seperti pekan imunisasi, Keluarga Berencana, pemberantasan penyakit menular dan sebagainya, dan sebagainya akan ditingkatkan ke depan ini, agar sekali lagi, tidak menunggu saudara-saudara kita harus jatuh sakit dan baru kita obati, tapi sejauh mungkin dana kita trilyunan rupiah juga bisa kita alirkan untuk betul-betul meningkatkan kesehatan masyarkat di seluruh tanah air. Tentu saja ada kantong-kantong perhatian daerah-daerah yang suka berjangkit demam berdarah, Tubercolosis, Malaria, HIV/Aids dan sebagainya. Tapi kuncinya, yang membedakan dengan sebelumnya adalah paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat atau sehat itu indah. Sehat itu gratis dalam arti, bagi yang tidak mampu, saudara kita yang sangat miskin, miskin, setengah miskin kita dorong untuk betul-betul sehat dan kemudian tidak harus berobat. Itu adalah reformasi kesehatan yang rencana pastinya, konkretnya harus jadi pada 100 hari pertama ini

Yang ketigabelas di bidang pendidikan dari banyak sekali reformasi di bidang pendidikan, baik pendidikan umum, maupun pendidikan agama, pendidikan negeri maupun pendidikan swasta, maka tekanannya pada 100 hari ini adalah menyambungkan atau mencegah yang disebut mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja. Banyak terjadi di berbagai provinsi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, oleh sekolah-sekolah menengah kejuruan, oleh balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop betul dengan yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja, apakah pertanian, industri maupun jasa. Tidak boleh terjadi begini. Dalam 100 hari ini, kita pastikan, kita rumuskan mekanismenya, policy-nya, action plan-nya bagaimana yang saya sebut dengan tripartit di sini, satu, lembaga pendidikan sendiri, saya sebutkan tadi apa saja agar betul-betul mendidik, melatih menghasilkan tenaga kerja yang “siap pakai”. Oleh karena itu, di dalam menghasilkan lulusan ini harus selalu berkonsultasi, selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pasar tenaga kerja, dunia usaha, pertanian, industri yang ada di provinsi yang ada daerah itu, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu betul-betul menyambungkan. Dengan demikian, mismatch itu sejauh mungkin kita kurangi, kita hilangkan dan lebih banyak lagi lulusan pendidikan dan pelatihan yang bisa ditampung oleh pasar tenaga kerja.

Ini yang menjadi inti dari program 100 hari di bidang pendidikan berkaitan sekaligus dengan tenaga kerja. Tentu masih banyak lagi yang dilakukan oleh departemen. Ini saya masih tuntaskan dulu di bidang pendidikan nasional, 100 hari utamanya itu, jangan pertanyakan sudah 20% Pak, sudah paling tinggi anggarannya. Masa hanya itu bukan ini yang ingin kita tekankan dalam 100 hari ini.

Yang nomor empatbelas adalah kesiagaan penanggulangan bencana.
Begini Saudara-saudara, kita tahu negara kita rawan gempa, rawan tsunami, rawan letusan gunung berapi. Sekarang ini karena perubahan iklim dan pemanasan global juga rawan banjir, rawan kemarau panjang, rawan topan dan sebagainya. Oleh karena itu, jawabannya adalah satu, kewaspadaan dan kesiagaan kita mesti ditingkatkan. Kesiagaan pemeritnah daerah dan penduduk yang ada di rawan bencana, misalkan sepanjang Barat pulau Sumatera, sepanjang Selatan pulau jawa, Nusa Tenggara sampai dengan Papua dan Maluku, bahkan Sulawesi terus sampai ke atas. Barangkali Kalimantan satu-satunya pulau yang relatif terbebas dari gempa bumi, letusan gunung berapi maupun tsunami, yang lainnya amat sering.

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman 5 tahun terakhir ini, terutama saya memimpin pemerintahan, maka upaya untuk meningkatkan kesiagaan kita dengan telah dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas nama undang-undang, maka akan kita bentuk yang disebut dengan standby force. Setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia ini. Siapa mereka itu? Mereka yang sudah siap, yang jaga, yang piket, yang giliran untuk setiap saat bisa dikerahkan, utamanya melalui udara, biasanya dengan pesawat angkut C-130 Hercules. Misalnya tenaga medis dengan perbekalannya, yang kedua barangkali dari Palang Merah Indonesia, yang ketiga kalau ada kerusakan listrik, urusan energi, satgas atau elemen yang berkaitan dengan energi itu, kemudian tentu ada unsur TNI, ada unsur Polri. Pendek kata, semua yg biasa kita terjunkan ke daerah-daerah bencana dalam tanggap darurat pada jam-jam pertama, hari kedua terjadinya bencana itu kita siagakan. Saya ingin dalam 100 hari ini, bukan hanya SOP-nya yang sudah harus siap, bukan hanya siapa siaga tentang apa, berada dimana, diangkut dengan apa, bukan hanya itu, tetapi betul-betul sudah tergelar. Paling tidak satu untuk wilayah bagian Barat di Halim Perdanakusuma, mungkin yang kedua di bagian Timur di Malang, di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh misalnya yang ada C-130 Hercules. Dan bahkan karena bencana alam ini sekali lagi sering datang di negeri kita, kita merencanakan mulai 2011 mulai pikirkan penambahan pesawat-pesawat angkut utamanya C-130 Hercules dan yang sejenis maupun helikopter, dengan demikian ada kecepatan untuk pengerahan kekuatan itu, standby force dengan segala logistik dan peralatannya.

Yang terakhir yang kelimabelas, yang termasuk program utama adalah ini penting sekali, yaitu sinergi antara pusat dan daerah. Kalau saya bicara pusat dan daerah, bukan hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kabupaten dan kota, bukan hanya itu, tapi juga antara pembangunan di pusat dengan pembangunan daerah, antara dunia usaha yang ada di tingkat nasional dengan ada di tingkat daerah, dengan demikian, semua yang akan kita lakukan lima tahun mendatang, apakah itu pembangunan perekonomian, pembangunan kesejahetraaan rakyat, ataupun bidang politik, hukum dan keamanan dapat kita laksanakan dengan baik, ini perlu sinergi, ini perlu koordinasi yang erat.

Oleh karena itu, nanti awal bulan Desember akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia yang itu akan kita sinkronisasikan dengan upaya kita untuk merumuskan, kita bicara nanti secara praktek bagaimana, undang-undang sudah ada, peraturan pemerintah sudah ada, tapi de facto masih sering miss, kurang sinergis antara pusat dengan daerah ini. Misalnya PP Perpres dengan Perda, infrastruktur di antar daerah, pusat dengan daerah, dunia usaha, penganggaran dan sebagainya. Kita tidak ingin boros, tidak ingin tidak efisien, kita tidak ingin merugi dari segi waktu akibat kurang sinergisnya antara pembangunan pada tingkat pusat dan daerah. Apabila semua bisa kita lakukan, Saudara-saudara dalam 100 hari pertama, dan saya sudah meminta tadi kepada seluruh angota kabinet untuk melaksanakan ini, harus dicapai, karena ini tahap pertama untuk mensukseskan tahun pertama ini, tahun yang tidak ringan, tahun yang critical, agar 5 tahun ke depan akan lebih baik lagi pembangunan kita.

Itulah Saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Dan setelah ini akan lebih banyak bekerja, karena sudah kita siapkan semuanya. Rencana dan persiapan yang baik ini barangkali baru 30% dari keberhasilan, masih ada 70% lagi pada tingkat implementasi, termasuk apa yang akan dilaksanakan oleh daerah di seluruh Indonesia. Namun kalau kita tidak punya rencana, tidak punya arah, hampir pasti apa yang kita laksanakan akan gagal. Itulah yang ingin saya sampaikan terima kasih atas perhatian Saudara.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan