Keterangan Pers Presiden

Tentang Dinamika pada Konferensi Kopenhagen

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
HOTEL CROWNE PLAZA, COPENHAGEN, DENMARK
18 DESEMBER 2009


Bismillahirrahmanirrahim,

Saudara-saudara,
Khususnya para Wartawan yang saya cintai,
Saya akan memberikan penjelasan pers, khusus kali ini belum saya buka sesi tanya jawab, Insya Allah nanti malam akan ada pers conference yang lebih komprehensif karena saya harus segera kembali ke tempat persidangan. Dan tadi, para pemimpin, leaders sepakat kita hanya break selama kurang lebih 1 jam untuk memberikan kesempatan kepada kelompok kecil, working group untuk memformulasikan apa yang telah kami diskusikan, kami debatkan, kami kompromikan tadi selama hampir 3 jam dan inipun juga kelanjutan dari lobi pertemuan terbatas sejak kemarin siang, sore, bahkan sampai subuh tadi malam.

Namun sebelum saya menyampaikan hal-hal menonjol dari apa yang bisa kita lakukan atau dinamika yang begitu tinggi dari COP-15 ini, saya ingin menyampaikan penjelasan, tadi saya dibisiki oleh staf, barangkali ada yang menanyakan tadi malam saya tidak bisa hadir dalam jamuan makan yang diselenggarakan oleh Ratu Denmark, ada yang mengaitkan apa saya mengurusi situasi politik dalam negeri, ya saya jawab. Sebenarnya setelah kemarin saya bekerja dengan tim Indonesia, lobi, termasuk pertemuan di hotel ini, saya undang Perdana Menteri Thailand, setelah itu saya mendapat serangan alergi, apa namanya, dokter mengatakan extreme weather atau ada yang mengatakan exhausted, ada yang mengatakan kemarin udangnya barangkali udang yang khas, tapi setelah saya dapatkan terapi. Subuh sudah recover, Alhamdulillah sudah sehat kembali dan alergi biasa, tidak ada yang luar biasa.

Berkaitan dengan apa yang telah kita capai Saudara-saudara, saya kira semua mengikuti langsung maupun tidak langsung atau melalui media televisi internasional, bahwa mirip juga dengan situasi di Bali, situasinya sangat tidak mudah, banyak kemandekan, banyak stagnasi, deadlock di sana, sini dan bahkan sudah ada yang sangat pesimis bahwa konferensi di Copenhagen ini tidak akan menghasilkan sesuatu apalagi yang binding begitu. Saya dan beberapa teman, the world leaders menyadari bisa jadi kalau kita serahkan sepenuhnya kepada para juru runding, para negotiators, meskipun mereka telah diberikan mandat oleh negaranya masing-masing, bisa jadi kecemasan itu akan benar-benar terwujud. Oleh karena itu, kita tidak ingin sekali lagi, konferensi di Copenhagen ini gagal. Oleh karena itulah, muncul inisiatif dari kita semua, tentu Sekjen PBB ada di situ, tuan rumah, Perdana Menteri Denmark ada di situ dan beberapa pejabat mewakili seluruh negara yang menjadi peserta konferensi ini juga ingin bersama-sama mencari jalan, menemukan solusi, membantu tuan rumah, baik PBB maupun Denmark agar konferensi Copenhagen ini menghasilkan sesuatu yang konkret.

Saudara-saudara,
Saya kira kemarin juga menyimak statement saya, statement Indonesia pada intinya sebutlah formula 5+1. Dan ketika saya menyampaikan statement, setelah saya bicarakan dengan tim delegasi Indonesia, saya diskusikan dengan yang lain, termasuk hasil pembicaraan saya sejak di Brussel, di Paris dan di Berlin dengan para pemimpin Eropa itu, saya dapat mengidentifikasi, bahwa ada 4 masalah yang sangat diperdebatkan dan bahkan tidak ketemu, gap-nya amat jauh begitu. Oleh karena itu, 4 hal itu saya sampaikan dalam statement kemarin dengan posisi Indonesia yang sangat jelas, supaya terbuka dimana posisi kita. Dengan demikian, jangan sampai ada di antara kita mengatasnamakan negara-negara lain, padahal belum tentu posisinya seperti yang diperanggapkan itu.
Kelima posisi dasar kita adalah satu, Indonesia berpendapat bahwa tidak ada kompromi untuk mencegah kenaikan dari pemanasan global itu melebihi 2O C. Ini katakanlah harga mati, satu.

Yang kedua, berkaitan dengan itu, maka Indonesia berpendapat bahwa di negara maju, developed nations betul-betul ada deep cut, pengurangan emisi karbondioksida yang benar-benar tajam. Saya menyebut 40%, sebagaimana itu sesuai dengan scientific finding yang juga direkomendasi oleh IPCC

Yang ketiga, posisi Indonesia adalah bantuan negara maju kepada negara berkembang itu juga mesti dijamin cukup. Apa yang sementara ini disebutkan menurut Indonesia belumlah cukup, tidak memadai. Oleh karena itu, harus ditingkatkan setinggi-tingginya. Indonesia bahkan meminta sampai dengan tahun 2012 antara 25 sampai 35 milyar dolar per tahun dari negara maju dan kemudian tentunya masih ada alokasi dana lagi sampai 2020. Tapi yang penting adalah tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh, tidak cukup untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi.

Kemudian yang keempat, negara berkembang sendiri, meskipun tidak harus menurut Kyoto Protokol, kita juga harus melakukan langkah-langkah yang semestinya. Indonesia sebagai contoh telah menetapkan pengurangan emisi sejumlah 26% sampai 2020. Harapan kita, semua negara berkembang juga memiliki target, memiliki action plan dan sungguh committed untuk betul-betul melakukan pengurangan emisi karbon itu.

Kemudian yang kelima, ini juga sangat diperdebatkan, itu yang disebut dengan MRV, Monitoring Reporting and Verification. Banyak yang tidak setuju, banyak yang menolak seolah-olah untuk apa dilakukan monitoring atau verifikasi seperti itu. Indonesia lebih fleksibel karena kita pun ingin apa yang kita lakukan itu betul-betul mencapai sasaran. Oleh karena itu, monitoring, reporting dan verification seperti itu diperlukan. Tidak apa-apa sepanjang itu secara multilateral disetujui, dibahas secara bersama, tidak boleh secara unilateral. Dan bahkan Indonesia juga berpendapat agar metode monitoring, reporting dan verification itu juga bisa mengejek apakah komitmen bantuan-bantuan negara-negara maju kepada negara berkembang berapa milyar dolar pun dari siapa kepada siapa untuk apa, itu juga bisa diverifikasi, apakah betul-betul dialirkan sebagaimana yang telah dijanjikan. Itu juga penting. Indonesia juga berpendapat selama ini banyak sekali angka yang berbeda-beda menyangkut emisi negara-negara tertentu Indonesia saja pernah disebut sebagai emiten nomor 3 di dunia, setelah dicek sesuai dengan apa yang dirujuk di tempat-tempat lain, tidak seperti itu. Tidak boleh seperti ini harus ada satu one single measurement yang scientific yang bisa kita pegang bersama-sama. Dengan demikian, kita tahun berapa defisit kita, kalau defisit, kemudian bagaimana mengurangi defisit itu sehingga netonya menjadi positif.

Itu 5 hal yang kami sampaikan dan plus 1. Plus 1 saya angka secara spesifik adalah masalah hutan, sangat-sangat penting. 26% pengurangan karbondioksida yang telah kita tetapkan, sebagian besar bahkan barang kali lebih 60% itu dari bagaimana kita mengelola hutan kita lebih baik lagi ke depan, mencegah pembalakan liar, mencegah deforestation, melakukan reforestation, mengelola dengan baik lahan-lahan gambut, mencegah kebakaran hutan dan sebagainya. Dan tanpa itu kita angkat secara adil, bahwa kita memiliki kewajiban dan kemudian harapan kita juga ada insentif, ada bantuan yang tepat untuk itu, maka tidak akan terjadi pengelolaan hutan yang baik.

Saudara mengetahui pidato saya di Berlin dan kemudian statement saya kemarin juga menyangkut masalah itu. Saya katakan di Berlin, dulu negara-negara maju punya hutan ditebang semua, habis. Sekarang mereka menggantungkan paru-paru dunia dari hutan yang ada di negara-negara tropis. Oleh karena itu, supaya adil, kalau kita diminta untuk mengelola dengan baik, padahal kita perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, mengurangi kemiskinan di negeri itu pasti ada insentif yang memadai, yang cukup untuk menjalankan tugas itu.
Itu lima plus satu. Kemudian Saudara-saudara, dalam dinamikanya ternyata pandangan kita itu sebagian negara berkembang menganggap proper, sebagian besar bahkan negara-negara maju juga menyambut baik. Dan dalam proses pertemuan sejak kemarin, tadi malam, subuh, sampai hari dan masih berlanjut sebentar lagi, itu ternyata 5 butir yang Indonesia sampaikan sebagian hampir semua ada di situ, tentu dengan tambahan-tambahan formula.

Tadi memang relatif panas sementara, karena belum segera ketemu. Tetapi Alhamdulillah ada tanda-tanda, bahwa mulai terbangun konsensus, mulai terbangun kompromi, mulai terbangun bagaimana sebetulnya outcome dari konferensi Copenhagen ini. sebentar lagi, kami, para leaders bersama-sama dianggap mewakili semua negara tadi akan bertemu kembali untuk memastikan bahwa yang kita diskusikan, yang kita sepakati sejak kemarin sampai tadi tertuang dalam yang disebut dengan draft outcome dari apanamanya Copenhagen Conference ini pas dan mudah-mudahan mekasnismenya karena juga dibawa ke pleno, ke plenary session oleh keseluruhan peserta dari COP-15 ini. Ini tentu do not to be taken for granted, saya memang mempercayai kepemimpinan tuan rumah bersama Sekjen PBB, tetapi pengalaman kita di Bali tidak semudah itu, situasi di floor, di plenary session tidak langsung bisa saja menerima apapun yang dirumuskan dengan niat yang baik.

Khusus dalam pembahasan yang alot dan tidak mudah tadi, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk melakukan intervensi. Dan intervensi saya menanggapi sesuatu yang memang menjadi kepentingan kita yang utama, tentang sekali lagi, forest management. Ada paragraf 6 dalam draft teks tadi yang menyinggung, bahwa negara berkembang maksudnya yang punya hutan harus melakukan, mencegah deforestation, melaksanakan reforestation dan lain-lain yang itu merupakan kewajiban, merupakan obligasi. Saya mengatakan bahwa itu tidak berimbang dan saya minta diperbaiki. Mengapa? Saya jelaskan, bahwa sebenarnya inisiatif agar hutan itu dikelola dengan lebih baik justru datang dari negara-negara yang punya hutan. Saudara masih ingat, ketika PBB di New York bulan September tahun 2007 menyelenggarakan High Level Meetting on Climate Change, saya berinisiatif untuk mengundang para kepala negara atau pemerintahan yang disebut dengan F-11 negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis waktu itu bersama-sama dan kemudian saya pimpin langsung pertemuan puncaknya kita langsung lanjutkan di Bali. Di tengah-tengah COP-13 para menteri berkumpul, kita rumuskan lagi dan di situ memang semangatnya harus ada fair partnership antara negara yang punya hutan hujan tropis dengan negara-negara maju.

Yang saya intervensikan tadi, saya minta betul-betul balance dalam arti di satu sisi baik silakan negara-negara berkembang punya kewajiban A, B, C, D, E, F, tetapi harus tercantum langsung di situ, satu paragraf, satu nafas bahwa untuk itu negara-negara berkembang yang memiliki hutan itu mendapatkan insentif, agar bisa melakukan kewajibannya. Insentif itu saya sebutkan langsung, termasuk REDD plus dan dengan mekanisme yang tepat dan segera bisa diwujudkan berasal dari yang disebut dengan developed nation public funding maupun dari yang bersifat pasar, market yang bisa kita kembangkan. Ini penting agar disebut specific public funding, karena kalau tidak dalam praktek tidak semudah itu. Mudah-mudahan apa yang Indonesia kontribusikan akan muncul dalam teks final nanti dan saya akan segera ke sana dengan tim untuk memastikan semua sebagaimana yang kita kehendaki.

Saudara-saudara,
Saya bertemu dengan para pemimpin yang lain, para perdana menteri presiden tadi, menanyakan karena tidak semua ikut dalam pertemuan terbatas tadi. Saya katakan lebih baik prospeknya, I am getting more optimistic, bahwa akan ada hasil di Copenhagen ini yang tentunya mesti ditindak lanjuti lagi untuk tahun depan. Dan saya juga berpendapat yang sama dengan delegasi Tiongkok dan delegasi yang lain tadi, jangan sampai kerja keras dari working group sejak Bali, Polandia, sekarang ini dianggap tidak ada. Itu harus harus di-endorse, apapun hasilnya, dua track itu harus diangkat, di-endorse dan kemudian menjadi modalitas untuk pembicaraan lanjutan di tahun depan, tentunya harus ada timeline, tidak mungkin kita biarkan bagaimana nanti hasilnya. Misalnya medio 2010 harus selesai pembahasan itu, tetapi yang jelas harus kita endorse. Kemudian setelah di-endorse itu, supaya ada hasil dari konferensi ini, maka ada butir-butir yang disebut dengan outcome dari COP-15 ini.

Itulah dinamika hingga saat ini Saudara-saudara dan saya akan terus melanjutkan. Dan ini para gubernur juga ada bersama-sama kita dan para gubernur ini sesungguhnya yang memiliki hutan, beliau memiliki komitmen yang tinggi bersama-sama kita semua untuk mengelola hutan dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan kesejahteraan rakyat maupun untuk pelestarian lingkungan. Dan kita berjuang, para gubernur agar ada partnership yang baik, ada sufficient insentive yang bisa kita terima. Dengan demikian, Indonesia yang punya komitmen yang tinggi untuk memelihara hutannya, untuk melestarikan lingkungannya juga mendapatkan resources yang sepadan.

Demikianlah Saudara-saudara penjelasan saya.
Terimah kasih.


*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan