Keterangan Pers Presiden

Tentang Hasil Konferensi Kopenhagen

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ABUDHABI, 19 DESEMBER 2009



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabakaratuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-saudara,
Para Wartawan yang saya cintai,
Alhamdulillah, kita telah sampai di Dubai sebelum kita melanjutkan perjalanan kita kembali ke tanah air, sebagaimana yang telah saya sampaikan di Kopenhagen sekian jam yang lalu, bahwa penjelasan pers saya harus menunggu sampai konferensi itu berakhir, selesai, dan ada kejelasan apa yang dihasilkan dalam konferensi di Kopenhagen tersebut. Sebagaimana Saudara ketahui, tadi sesaat sebelum kita take off, saya menerima telepon dari Menteri Luar Negeri, Saudara Marty Natalegawa, yang bersama dengan Ketua Delegasi Indonesia, Saudara Rachmat Witoelar memang terus mengikuti plenary session.

Dalam laporannya, Menlu mengatakan Alhamdulillah, yang disebut dengan Copenhagen Accord yang selama 2 hari 2 malam terakhir dipersiapkan dengan melibatkan kepala negara, kepala pemerintahan, ketua delegasi dari 26 negara yang dianggap mewakili atau merepresentasikan masyarakat global yang berkaitan dengan climate change ini. Dalam rapat pleno tadi telah diterima katakanlah begitu conference takes note, bahwa dokumen itu, Copenhagen Accord menjadi bagian utuh dari konferensi ini. Tentu saja ini berita yang melegakan, sebab sejak dimulai kembali plenary session, itu terjadi sejumlah penolakan dari sejumlah negara. Yang dipersoalkan barangkali bukan substansinya, tapi proses, prosedur, kemudian letaknya dimana dengan apa yang telah dilakukan selama ini sejak Bali Conference, dua working group yang bekerja pararel, dan kemudian, apakan ada dua dokumen. Yang pertama adalah hasil kerja dari working group hingga konferensi di Kopehagen itu plus Copenhagen Accord atau tetap satu saja dan Copenhagen Accord dikesampingkan. Debatnya seperti itu dan itu belum putus ketika kita tadi menuju ke Bandara Kopenhagen. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dengan telah, katakanlah diterimanya Copenhagen Accord oleh Konferensi Kopenhagen ini, maka karena masih terjadi perumusan-perumusan. Saya baru saja sebelum masuk ruangan ini, berbicara dengan Saudara Rachmat Witoelar, Ketua Delegasi Indonesia masih dilakukan perumusan-perumusan segera setelah diterimanya Copenhagen Accord tadi untuk disinkronisasikan dengan apa yang telah di- endorse oleh konferensi yaitu hasil kerja selama ini.

Bagi Indonesia terus terang ini berita baik, bahwa tidak ada yang dibuang, tidak ada yang ditinggalkan, karena semua itu saling melengkapi. Mengapa ada Copenhagen Accord? Karena sampai saat-saat terakhir, kalau kita mau jujur, itu buntu, negosiasi yang berjalan juga gagal untuk mencapai konsensus. Oleh karena itulah, inisiatif atau prakarsa muncul dari kami semua sebetulnya, dari leaders untuk tidak gagal konferensi di Kopenhagen ini. Bahwa ada proses apa yang dihasilkan dalam pertemuan para leaders itu masuk ke dalam track yang formal, saya setuju. Sebagaimana dulu pengalaman kita di Bali, tuan rumahnya Indonesia dan PBB, ada lobi sampai subuh juga. Saya juga intervensi. Tetapi semuanya kita bawa kembali kepada track yang formal. Dengan demikian, sah, bagian dari proses persidangan apa namanya waktu itu.

Hambatan yang ada di Kopenhagen membawa semua itu masuk ke dalam jalur yang resmi katakanlah begitu. Dengan demikian, maka good news yang pertama, disamping telah diterima dan kembali masuk ke track, sehingga tahun depan, tahun 2010, maka pekerjaan rumah kita, masyarakat sedunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa memastikan bahwa apa yang belum bisa dicapai di Kopenhagen ini, kita tuntaskan tahun 2010 mendatang.

Jelas banyak yang belum puas, darimana pun. Saya pun meskipun bersyukur, ada juga item atau substansi yang mestinya lebih baik lagi. Namun demikian, kita akan jauh lebih tidak puas kalau konferensi di Kopenhagen tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita melihat dari kacamata yang positif, bahwa akhirnya Alhamdulillah Copenhagen Conference menghasilkan sesuatu.

Saudara-saudara,
Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dengan telah diterimanya katakanlah Copenhagen Accord, maka arah dari negosiasi tahun depan, saya mendengar medio tahun 2010 akan ada pertemuan yang lebih substantif sifatnya, mengait kepada materi dari climate change itu yang akan dilaksanakan di Jerman.

Dan kemudian sebagaimana yang kita ketahui, akhir 2010, Meksiko yang akan menjadi tuan rumah dari COP-16. Kita berharap dengan sepenuh hati, Indonesia tidak pernah setengah hati. Kita harus memiliki sikap sepenuh hati, karena climate change ini bukan hanya sekedar kesepakatan global, tapi kita perlukan untuk menyelamatkan negeri kita, anak cucu kita, semuanya. Oleh karena itu, ya Indonesia akan terus aktif berkontribusi. Tahun depan, sepanjang tahun, apa yang bisa kita lakukan, agar benar-benar bulat nanti akhir 2010 satu kerangka baru, tindak lanjut dari apa yang sudah di-endorse di Kopenhagen plus Copenhagen Accord itu, sehingga semuanya menjadi lebih jelas dan lebih gamblang.

Harapan kita, akhir 2010 benar-benar telah kita siapkan kerangka yang lebih lengkap menuju ke 2012 ketika Kyoto Protokol berakhir. Dan kita harus mengambil pelajaran kegagalan implementasi dari Kyoto Protokol yang tentunya harus menjadi bagian dari protokol baru yang akan kita hasilkan nanti. Jadi hal yang kedua, kita memang belum puas, masih banyak kekurangannya. Tetapi dari yang ada ini, 2010 harus kita tuntaskan dan Indonesia akan aktif berkontribusi untuk betul-betul menghasilkan sesuatu yang terbaik.

Yang ketiga, Saudara-saudara, apa lantas impact-nya, dampaknya terhadap apa yang kita lakukan secara nasional. Sebenarnya terus terang begitu sejak tanggal 17, 18 sampai 19, hari ini, dinamika di Kopenhagen, sebagaimana kita ikuti seperti itu keras, alot, tidak mudah mencari titik temu, ada kecurigaan satu sama lain dan sebagainya. Saya berpikir bisa saja secara internasional belum bulat kesepakatan kita, bisa saja kita belum berhasil membangun konsensus seperti apa kerjasama kita ke depan ini. Tapi yang jelas, selesai atau tidak selesai accord itu, Indonesia harus terus melangkah dan melangkah. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah karena Indonesia ikut rumuskan Copenhagen Accord dan ikut pula dalam proses kelompok kerja yang ada dalam konferensi itu, maka rencana aksi nasional kita yang sudah kita siapkan akan kita mutakhirkan. Mutakhirkan dalam arti yang sudah kita miliki itu akan kita cocokkan dengan substansi dari Copenhagen Accord. Misalnya atas perjuangan Indonesia, langsung saya sendiri yang menyampaikan dalam pertemuan para pemimpin itu yang sudah saya sampaikan kepada Saudara kemarin malam.

Klausul tentang hutan, tentang forest yang tadinya itu kurang balance, seolah-olah hanya memberikan kewajiban kepada negara-negara yang punya hutan, utamanya hutan hujan tropis untuk melakukan semua langkah, agar hutan itu selamat, agar paru-paru dunia terpelihara. Dan tidak ada klausul lantas insensif apa yang akan diberikan oleh negara maju kepada negara-negara yang punya hutan itu, karena sebagian besar atau hampir semuanya negara berkembang. Atas perjuangan kita, masuk di situ gamblang sekali insentif apa, REDD Plus misalkan dan scheme, mekanisme pendanaan dan sebagainya.

Oleh karena itu, dalam rencana aksi nasional itu nanti berbicara hutan, maka akan kita alirkan apa yang telah menjadi kandungan dari Copenhagen Accord demikian juga yang lain. Disamping itu, disamping rencana aksi nasional yang sudah dimutakhirkan dengan mencocokan dengan Copenhagen Accord, maka kita pastikan dilampiri langsung oleh rencana aksi daerah-daerah. Kalau hutan ya provinsi-provinsi yang memiliki hutan, sebagaimana para gubernurnya bersama-sama kita untuk memperjuangkan di Kopenhagen ini. Dengan demikian, tidak perlu menunggu sampai sempurnanya protokol baru pada tingkat dunia, kita akan terus melangkah dan bergerak.

Dan Alhamdulillah, Saudara-saudara dengan sikap kita yang positif, yang tidak konfrontatif, tapi juga kritis, sehingga statement kita pada tanggal 17 cukup kritis karena langsung tajam, menyentuh hal-hal yang samar-samar orang mengangkatnya. Tapi setelah itu kita kooperatif, agar benar-benar apa yang kita lakukan mendapatkan kerjasama, kemitraan, dan bantuan dari masyarakat dunia. Trend-nya ke situ.

Beberapa kepala negara, kepala pemerintahan yang bertemu dengan saya, mengatakan mereka akan meningkatkan kerjasamanya, termasuk bantuan dalam pengelolaan hutan misalnya, tentu juga ada yang lain untuk energi terbarukan, untuk teknologi, untuk pembangunan kapasitas dan sebagainya. Oleh karena itu, yang saya maksudkan, Indonesia harus terus melangkah dan melangkah, bergerak, tanpa menunggu rampungnya protokol baru dunia itu, agar kita tidak menyia-nyiakan momentum dan peluang yang ada.

Tiga hal itulah yang sesungguhnya penting saya sampaikan kepada Saudara. Dan karena saya harus menunggu laporan akhir dari Ketua Delegasi kita, apa namanya konklusi dari konferensi di Copenhagen itu. Tetapi kurang lebihnya seperti ini. Dan dengan demikian, maka kita telah berjuang, kita telah berupaya, kita telah berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan, hasilnya seperti itu, secara global barangkali belum ideal. Tetapi di tengah-tengah itu pandailah kita untuk mendapatkan peluang, agar kita lebih dulu untuk melangkah, untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan kita. Dan tentunya untuk pula mendorong bahwa perkembangan ekonomi kita akan baik, karena sudah mempertimbangan aspek lingkungan secara semestinya.

Demikian penjelasan saya. Saya berikan kesempatan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan.

Sdr. Panca Hari Prabowo, LKBN Antara
Ketentuannya apakah tetap 10 milyar dolar atau yang seperti kita ajukan, 25 atau sampai 30 milyar dolar? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Itu termasuk yang saya tetap tidak puas, karena ternyata menyangkut bantuan tiap tahun sampai 2012 itu tetap 10 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi yang baru sampai 2020, itu akan ada 100 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi saya belum cukup, itulah satu item, bagian yang Indonesia sendiri belum puas, karena sekali lagi, dunia mampu, negara-negara maju mampu. Wong namanya cost of crisis saja kemarin 6 trilyun. Mengapa hanya tambah 10, 20 secara global ya negara-negara maju tidak bisa. Indonesia akan terus berjuang untuk bertambah lagi. Tetapi sekali lagi, kita tidak usah menunggu bulatnya protokol itu. Dari alokasi dana itu, kalau kita kerjasama dengan mereka makin konkret, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar, karena sudah terbangun trust di antara Indonesia dengan negara-negara maju.

Sdr. Arif Zulkifli, Majalah Tempo
Saya Arif dari Majalah Tempo, Pak. Saya tanya tentang MRV. Apakah semua negara menyetujui gagasan MRV yang dikemukan oleh Pak SBY? Karena yang kita dengar sebelumnya adalah penolakan justru datang dari negara-negara yang kecil yang katakanlah mau terima uangnya tapi tidak ada kontabilitasnya. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Ya itu menarik sekali. Memang sebelum kita mengeluarkan statement, banyak yang menolak konsep monitoring, reporting, and verification itu. Ya singkatnya kenapa dimata-matai begitu, jadi lebih psikologis sifatnya. Tetapi akibatnya dengan sikap seperti itu negara-negara maju juga, ”Loh, saya harus menyediakan dana, dana rakyat saya, dana publik untuk membantu, tetapi kita tidak tahu, apakah dana itu digunakan dengan tepat atau tidak, bagaimana?” Sehingga ada istilah no transparency, no deal. Itu negara maju.

Beberapa negara berkembang, ”Kalau Barat begitu terus, negara maju begitu terus, no money, no deal.” Ini tentu akan buntu. Oleh karena itu, kita memberanikan diri dengan statement yang tajam kemarin. Yang intinya begini, mengapa akhirnya berubah dan tanda-tandanya akhirnya MRV itu diterima. Yang kita sampaikan kemarin adalah MRV itu pertama, untuk memastikan semua target yang ditetapkan sekuat tenaga harus dipenuhi, ini juga berlaku bagi negara berkembang maupun negara maju.

Yang kedua, kita juga ingin konsep monitoring and reporting itu, janji dari negara maju, pledging untuk bantuan itu juga betul-betul terlaksana, di-deliver dengan baik, jangan sampai tidak ada implementasinya. Kita juga memerlukan seperti itu, sehingga fair MRV ini. Dan saya katakan dalam statement, kalau Saudara masih ingat, yang negara berkembang, Indonesia negara berkembang juga menyadari kadang-kadang kita ini harus mengatur alokasi anggaran kita untuk mengurangi kemiskinan dan tentunya untuk melihara lingkungan kita. Kadang-kadang kita juga sulit ketika ada krisis untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi pemeliharaan lingkungan. Itu bisa terjadi. Tapi tidak berarti kita menolak transparansi, karena kita juga ingin. Para gubernur juga ingin mencapai, saya juga ingin semua daerah melakukan hal yang sama, sehingga secara nasional seperti itu, sehingga dalam perkembangannya positif. Saya sendiri hadir dalam pertemuan di tingkat leaders, yang 26 orang itu. Negara-negara tertentu masih argue, tetapi akhirnya accepted dan itu ada satu chapter sendiri dalam Copenhagen Accord yang mengatur tentang MRV.

Jadi boleh saya simpulkan MRV pada prinsipnya diterima dan kemudian bagus, karena ini punya dua arah, satu monitoring pencapaian sasaran bagi semua, negara berkembang dan negara maju. Yang kedua, monitoring tentang bantuan yang telah dijanjikan oleh negara maju.

Sdr. Suryopratomo, Media Indonesia Grup
Pak Presiden, tadi dijelaskan mengenai apa penyesuaian yang akan dilakukan pada tingkat pemerintah, pusat maupun daerah. Kira-kira kalau pada tingkat masyarakat dan dunia usaha, apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan Copenhagen Accord, Pak?

Presiden Republik Indonesia
Ini penting sekali. Yah, pemerintah pusat maupun daerah, kami bertanggung jawab untuk menyusun policy kebijakan, menyusun program aksi, mengalokasikan anggaran, kemudian menjalankan semua langkah untuk mencapai itu. Tetapi semuanya tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan pertama dari private sectors, misalnya hutan. Mereka yang mengelola hutan harus betul-betul berhenti melakukan perilaku yang buruk, yang melawan hukum, misalkan main bakar, main tebang dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan mengajak mereka di dalamnya dan saya akan memberlakukan aturan yang keras bagi yang ingkar, bagi yang lalai karena merusak segalanya, sehingga private sectors akan berada di situ untuk benefit dia juga, tapi juga untuk membantu negara, membantu pemerintah, pemerintah daerah, agar usaha kita kita ini berhasil dengan baik.

Pada tingkat masyarakat luas juga sama, ya kita perlu melakukan pendidikan, sosialisasi sambil memikirkan. Saya sudah mengatakan misalnya, kebakaran hutan itu sebagian masyarakat kita karena turun-menurun dari nenek moyangnya, kalau menanam ya bakar dulu. Maka tentunya nanti dengan anggaran, dengan peralatan yang kita sediakan, kita ingin mencari cara lain untuk tidak dibakar. Dengan demikian, ada bantuan kita kepada masyarakat lokal, bahwa dengan alat itu tetap dia bisa mengolah kebunnya, lahannya, tetapi tidak harus dengan membakar atau merusak lingkungan. Itu juga bagian penting dari kontribusi masyarakat yang kita harapkan. Tentu saja masih banyak lagi, karena lingkungan bukan hanya hutan, tapi juga air bersih, sungai, sampah, maksud saya pengelolaan limbah dan sebagainya. Ini menjadi satu program aksi yang menyeluruh yang harus kita sukseskan.

Saya kira Saudara Tomi juga mengetahui bahwa lingkungan ini tiga hal yang diperlukan satu, kebijakan yang benar, yang kedua, teknologi yang kita terapkan, yang ketiga adalah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dan ini tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, saya titip kepada para gubernur juga untuk terus mengajak masyarakat kita, makin sadar lingkungan, makin peduli lingkungan, makin cinta lingkungan, sehingga gerakan ini menjadi gerakan nasional.

Sdr. Totok Suryanto, TVOne
Terkait dengan konsep Bapak One Man One Tree, bagaimana pun harus dilanjutkan, Pak. Kemudian konsekuensinya bagaimana dengan pendanaan, apakah dari APBN ataukah darimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai keterlibatan masyarakat di daerah, terutama yang di tepi-tepi hutan. Kalau di masa lalu mereka itu bekerja menjadi tenaga mager saren, Pak. Sekarang ini mereka rata-rata berpindah ke kota atau meninggalkan ladang yang sudah terlanjur gundul. Jadi bagaimana proses penyadaran ini, apakah masih akan dilanjutkan dengan lembaga yang ada misalkan Perhutani, Hutani dan lain-lain ataukah ada lembaga lain yang ditunjuk? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Untuk One Man One Tree, pada prinsipnya berlaku karena One Man One Tree itu minimal. Jadi dalam bayangan saya, perusahaan-perusahaan atau orang yang punya, itu sekali nanam bisa 100, bisa 1.000 Dengan demikian, ya ini pikiran besar yang masih kita matangkan, kita olah, kalau kita bisa tiap tahun menanam 1 milyar pohon, tentunya akan bagus sekali sebagian dari dana APBN, APBD, sebagian dari dana bantuan negara-negara sahabat, sebagian kontribusi dari private sectors. Kalau itu bisa kita lakukan ya minimal One Man One Tree harafiahnya, tetapi kalau lebih dari itu, maka 20, 30 tahun lagi negara kita akan berubah dan itu tanggung jawab sejarah yang mesti kita lakukan. Saya sudah meminta Menteri Kehutanan bersama para gubernur, mari kita bicarakan nanti seperti apa implementasi One Man One Tree dengan scheme pendanaan seperti tadi.

Yang kedua, bagaimana pelibatan masyarakat lokal. Kondisinya bisa berbeda-beda antar satu provinsi dengan provinsi yang lain. Oleh karena itu, saya berharap para gubernur, bupati justru yang paling ujung, yang paling depan itu memikirkan bagaimana menjadi satu bagian utuh, tidak boleh masyarakat di-exclude, dipinggirkan, dimarginalkan. Menjadi bagian, kalau ada metodologi memelihara hutan, tapi juga ada metodologi tumpang sari misalnya, ada hutan di situ, tapi juga ada area perkebunan apa yang mendatangkan pendapatan. Saya persilakan kepada para gubernur sesuai dengan kondisi masing-masing. Tetapi yang jelas, karena jangan hanya karena climate change untuk urusan global, kita lantas meminggirkan saudara-saudara kita, kita harus membawa serta dalam program aksi ini karena tujuannya baik. Dengan demikian, mereka merasa memiliki program ini, ownership yang kita perluas, ini termasuk juga nanti dalam memberi rencana dan program aksi kita supaya semuanya berjalan dengan baik.

Terima kasih Saudara-saudara. Sampai ketemu lagi.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan