Sambutan pada Raker Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2006 Regional Tengah

SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
RAPAT KERJA PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2006 REGIONAL TENGAH
DI DENPASAR, BALI
TANGGAL 25-26 JANUARI 2006

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu,
Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para pimpinan dan pejabat negara yang bertugas di propinsi Bali yang turut hadir dalam acara ini,
Yang saya hormati para Gubernur, para Bupati, dan para Walikota,
Yang saya hormati para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Propinsi, Kabupaten, dan Kota,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan rahmat dan ridha-Nya kita semua masih terus diberi kekuatan dan kesehatan, untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Tentu kita bersyukur sore hari ini kita bersama-sama menghadiri acara penutupan Rapat Kerja Pemantapan Penyelenggaran Pemerintahan Tahun 2006.

Sesungguhnya saya dijadwalkan untuk membuka rapat koordinasi yang penting ini, tapi ada dua alasan saya untuk saya memutuskan lebih baik saya datang pada hari ini. Yang pertama, pengalaman di Manado dulu yang saya sampaikan agak berbau seremonial meskipun ada hal-hal khusus yang saya sampaikan waktu itu, saya memilih untuk lebih baik terakhir sehingga bisa membulatkan, bisa melakukan penggarisbawahan, dan juga mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk benar-benar menyukseskan tugas kita bersama tahun 2006 ini, khususnya dan diwaktu-waktu yang akan datang.

Yang kedua, sebagaimana saudara ketahui dinamika politik di Jakarta kemarin relatif tinggi. Oleh karena itu, lebih baik saya berada di Jakarta agar bisa memantau, mengikuti, dan merespon segala sesuatu dengan tepat. Sebagaimana yang kita pantau, kita simak dinamika politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemarin, dalam sebuah kehidupan demokrasi, apalagi demokrasi kita tengah tumbuh dan berkembang, dan dalam sebuah keniscayaan kehidupan bernegara sebuah bangsa itu wajar dan bisa terjadi setiap saat. Tetapi kita tahu, hari-hari yang kita lalui tidak senantiasa ada peristiwa politik yang memang punya suhu yang relatif tinggi karena selebihnya kita harus bekerja, pada peran dan fungsi tanggung jawab masing-masing.

Andaikata di propinsi, kabupaten dan kota juga ada dinamika politik seperti itu anggaplah itu bagian dari kehidupan demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Yang penting apapun masalah yang kita hadapi, kita carikan jalan keluar terbaik karena semuanya sesungguhnya berfikir, bekerja, dan berjuang untuk rakyat. Tidak ada satu pun diantara kita yang ada di ruangan ini atau semua pejabat negara yang tidak berfikir dan berbuat untuk rakyat. Para Bupati, Walikota, Gubernur, dan saya di pilih oleh rakyat. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah hakekatnya juga di pilih oleh rakyat ada yang langsung, ada yang harian dari pemilihan langsung. Sepantas yang kita lakukan semuanya ini juga untuk rakyat kita, rakyat yang memilih, dan semua rakyat yang harus kita ayomi, dan kita lindungi.

Saya melihat dan mengatakan kepada jajaran eksekutif yang di bawah kendali saya yang kemarin apa pun keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus kita hormati dan yang penting kita respons secara konstruktif. Saya tidak mempersoalkan apakah pilihannya kemarin, angket, interperlasi ataupun bukan angket, bukan interperlasi tapi memerlukan penjelasan dan langkah-langkah konstruktif dari pemerintah. Tangkap hakekat dan maknanya dalam rangka mengemban tugas bersama, tugas negara ada banyak pikiran, ada banyak harapan, dan ada banyak aspirasi. Kalau kita, karena ini pemerintah bukan hanya saya ada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Suara dari Parlemen kita, termasuk suara dari masyarakat luas intinya mari kita lindungi petani, tetapi jangan melupakan konsumen. Jangan sampai beras atau pangan kita kurang, jangan kita tidak mengantisipasi apa yang bisa terjadi sekarang dan yang akan datang. Kalau ada import beras tentunya harus transparan dan akuntabel, dan tidak ada penyimpangan, dan lain-lain.

Tangkaplah itu, dan mari saya mengajak mulai dari saya, semua untuk memastikan bahwa politik pangan kita, kebijakan dan strategi katahanan pangan kita. Upaya untuk menuju, mempertahankan swasembada beras kita, pengelolaan di daerah kita masing-masing supply dan demand, pasar, dan lain-lain benar-benar tepat, sehat, dan konstruktif. Itulah yang harus kita lakukan, dengan demikian rakyat menjadi tenang dan menjadi tentram. Dinamika apapun yang terjadi dalam penyelenggaran kehidupan negara ini ada satu langkah bersama, ada satu solusi, dan semuanya diabdikan untuk memenuhi kepentingan rakyat kita. Mari kita maknai seperti itu, dengan demikian kita tenang dan apapun hingar-bingar dan hiruk-pikuk politik dalam sebuah negara demokrasi kita carikan jalan keluarnya dan yang penting rakyat jangan kita korbankan.


Hadirin sekalian yang saya hormati,

Masih merupakan pengantar kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah pejabat negara. Apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau dalam strata pemerintahan pusat ya di samping eksekutif pemerintah, kabinet dengan jajarannya, legislatif ada DPD, DPR, ada MPR. Yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada lembaga audit seperti BPK, sekarang ada komisi-komisi nasional, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Di daerah pun sebenarnya sama ada pejabat-pejabat negara yang juga membidangi, memiliki wilayah-wailayah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain-lain. Semua adalah perangkat negara, kalau kita sebagai penyelenggara kehidupan negara tanpa mengintervensi, tanpa mengganggu dan merintangi tugas kewajiban dan peran masing-masing, konsultasi dan koordinasi untuk kebaikan itu bagian dari solusi, tentu baik.

Saya dalam kapasitas saya sebagai kepala negara, sering melakukan konsultasi dengan Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, dan lain-lain. Kadang-kadang bersama-sama, kadang-kadang terpisah-pisah tanpa sekali lagi mencampuri, mengganggu tugas masing-masing. Sepanjang tujuannya baik, sepanjang transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak-tidak pada tingkat masyarakat, pada tingkat insan pers hal seperti itu baik dilakukan. Oleh karena itu jangan ada tembok kokoh yang satu sama lain seolah-olah tidak harus, tidak boleh untuk saling berkomunikasi untuk tujuan yang besar.
Saudara-saudara,

Kita sekali lagi pejabat negara, yang kita lakukan adalah tugas negara. Oleh karena itu mari kita berangkat dari satu pemahaman, satu paradigma, satu cara berpikir bahwa karena kita pejabat negara, kita melaksanakan tugas negara, maka dalam melaksanakan tugas kita harus merujuk kepada aturan di negara ini. Yang disebut aturan di negara ini yang paling kita rujuk sebagai sumber dari segalanya menyangkut perangkat adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang dalam implementasinya akan mengalir pada Undang-Undang, pada Peraturan Pemerintah, pada Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan lain-lain, kalau itu eksekutif.

Demikian juga ada aturan main atau rules of the games, ada etika, ada mekanisme, ada prosedur Bapak Mendagri mengatakan check and balances dan lain-lain itu merupakan sendi-sendi dari konstitusionalisme. Kita semua harus menghormati, memedomanikan, melaksanakan norma dan tatanan itu, konstitusionalisme, konstitusionalitas dalam kehidupan bernegara kita. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara dalam kesempatan yang baik ini kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 setelah pembukaannya, saya kira di ruangan ini banyak yang hafal, dan bukan hanya hafal tapi memahami betul kandungan, jiwa, semangat, ruh yang tidak boleh tercabut selamanya karena itu merupakan nilai, itu merupakan jati diri, dan konsensus dasar kebangsaan kita Pancasila, Undang-Undang Dasar ‘45, bangun negara yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia dan pluralisme atau kemajemukan Bhineka Tunggal Ika itu adalah nilai jati diri dan konsensus-konsensus dasar.

Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tadi, setelah pembukaannya kita akan ketemu Bab I bentuk dan kedaulatan negara pasal 1 ada tiga ayat, ayat 1, 2, 3 wajib hukumnya bagi kita semua termasuk saya, saudara semua paham betul pasal I ayat 1, 2, 3 di situlah sebetulnya kehidupan bernegara itu kita jalankan, kita kelola yang pertama adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada antagonisme, tidak perlu ada benturan apakah yang menyangkut hubungan pemerintah pusat atau pemerintah nasional dengan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota dalam tatanan disentralisasi dan tatanan otonomi daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi memiliki tujuan yang penting agar berangkat dari pengalaman kehidupan bernegara yang lalu dengan sistem ini pembangunan dan kesejahteraan akan dapat dibangun lebih adil, lebih merata, lebih seimbang potensi daerah dengan aspirasi daerah dengan kekhasan daerah bisa dibangun secara optimal. Akumulasinya negara akan juga tumbuh lebih sejahtera, tetapi karena kita diikat oleh Undang-Undang Dasar bab I pasal 1 ayat 1 kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai disentralisasi dan otonomi daerah ini merusak sendi-sendi negara keastuan. Itu hakekat utama yang harus kita pahami merujuk kepada Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita.

Ayat 2 dikatakan di situ bahwa kedaulatan, sovereignty ada di tangan rakyat, kalau dulu dijalankan seolah-olah dimandatkan kembali kepada Majelis Permusyawaratan rakyat sekarang diatur menurut Undang-Undang Dasar ini didistribusikan kepada saya selaku Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dengan aturan dalam Konstitusi, aturan dalam Undang-Undang. Sebagian didistribusikan kepada legislatif; MPR, DPD, DPR sesuai Konstitusi, sesuai Undang-Undang. Sebagian didistribusikan kepada yudikatif dan lain-lain, pendek kata, semua sesungguhnya mendapatkan aliran dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar itu. Jadi kalau ada yang mengatas namakan saya rakyat, semua itu tidak benar, ya bertentangan dengan Konstitusi, karena ada mekanisme, ada pranata, ada lembaga, dan aturan main. Mari kita pahami betul kerangka kehidupan bernegara menyangkut kedaulatan dan bagaimana kedaulatan dijalankan oleh kita semua.

Dan yang ketiga, negara kita adalah negara hukum, bukan negara fitnah, bukan negara rumor, dan lain-lain. Tidak boleh begitu mudahnya kita mengatakan Bupati ini korupsi, Gubernur itu terima suap, anggota DPR tiga orang pelanggaran APBD korupsi sekian sebelum oleh pengadilan dinyatakan bersalah, not trial by the Press, not trial by SMS, betul ga? Kita punya dignity, kita sudah kurang tidur siang dan malam tiba-tiba hancur nama kita karena SMS, karena apa begitu yang betul-betul tidak sesuai dengan supremasi hukum. Negara kita negara hukum, mari kita pahami. Ini penting agar kita keyakinan diri, mempunyai kepercayaan diri, melangkah, mengemban tugas kita dengan sebaik-baiknya.

Itu yang penting, sebagai pengantar saya antarkan ke hadapan saudara-saudara sekalian, agar kita betul-betul menjalankan sesuatu dengan kerangka berpikir yang benar. Dengan demikian, saya khusus untuk eksekutif, saya ingin para Gubernur, Bupati, dan Walikota saya dengar seperti ada yang agak ragu-ragu mengambil keputusan, takut belum-belum dituduh korupsi, saya jelaskan nanti, jangan. Demikian juga waktu saya berkunjung ke Sumatera Barat ada utusan kok kami DPRD dianggap korup semua, padahal begini, begini. Dengan penjelasan yang saya katakan tadi, mari kita ini hormati betul supremasi hukum sebelum oleh hukum dinyatakan bersalah, kita tidak boleh dinyatakan bersalah. Dengan harapan semua juga clean mulai polisinya, mulai, jaksanya, mulai hakimnya, pengacaranya, komisi-komisi yang mengawasi, semua clean. Dengan demikian, sehat negara kita ini, Indonesia tidak boleh menjadi lautan fitnah, negara rumor, negara trial by, bukan pengadilan.

Ini saudara-saudara, ini bagian pertama, tinggal dua bagian lagi, tapi saya mohon kesabaran karena saya ingin gunakan kesempatan ini bicara hati ke hati baik sebagai kepala pemerintahan yang saya ingin bicara dengan para pemimpin di daerah. Bapaklah pemimpin rakyat yang langsung berhadapan dengan rakyat, Gubernur, Bupati, Walikota, selaku kepala negara saya juga ingin bersambung rasa dengan teman-teman dari legislatif karena tugas kita sama. Dengan demikian insya Allah, Allah memberikan jalan yang baik untuk kita, sukses kita semua, sukses rakyat, itu yang saya harapkan.

Nah, bagian kedua, saya sedikit saja karena para Menteri mestinya sudah kita lihat bagaimana tahun lalu dan bagaimana
tahun ke depan ini, untuk bersama-sama melangkah bersama sesuai dengan peran, tugas, kewajiban yang diatur dalam konstitusi sekali lagi dan dalam Undang-Undang yang berlaku. Saya mulai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan saya tulus, tulus saudara-saudara, karena 2004, 2005 tahun yang tidak mudah, tahun yang berat. Bukan hanya tsunami, bukan hanya bencana alam, tapi juga dunia apalagi Indonesia terpuruk pada tingginya harga minyak di dunia, belum ada pergeseran kurs akibat kebijakan FED, belum ada, memang tidak mudah tahun ini, tapi alhamdulillah bisa kita lewati. Ada sejumlah yang kita capai, terima kasih saudara-saudara, ada yang belum dapat kita capai. Atas keuletan, kegigihan, ketahanan rakyat kita, saudara-saudara sekali lagi terimalah ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada semua Gubernur, Bupati, Walikota, dan semua perangkat pemerintah, tentunya peran legislatif juga penting dalam hal ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran legislatif yang ada di negeri ini.

Saya tidak ingin melakukan evaluasi atau kilas balik utuh 2004-2005 yang baru saja kita lampaui, tetapi yang jelas kalau boleh saya simpulkan dengan keadaan yang sulit itu sebagian sasaran dapat kita capai. Bersyukur kita, berterima kasih saya kepada saudara, tapi harus jujur kita akui sebagian sasaran belum dapat kita capai. Mari yang sudah berhasil kita pertahankan lebih baik lagi, yang belum berhasil dengan bekerja sangat keras tahun ini kita capai dan bahkan kita bangun lebih baik lagi 2007 dan tahun-tahun mendatang, ini harapan saya.

Satu per satu, saya kira sudah dijelaskan Mendagri sudah membikin resume tadi itulah sebetulnya. Saya hanya ingin titip saja, 2006 belum merupakan tahun yang kita bisa bernafas lebih lega, lebih rileks sehingga saya minta para Gubernur, Bupati, Walikota khususnya harus lebih banyak mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk memecahkan masalah. Saya mengatakan pemimpin adalah pribadi yang dikorbankan karena kita harus banyak mengorbankan banyak hal untuk rakyat, untuk mengatasi masalah-masalah itu, tapi tolong bangun optimisme karena dengan pengalaman 2004-2005 yang pahit, yang getir ini, insya Allah 2006 akan ada langkah-langkah baru, kebijakan baru, pusat, propinsi, kabupaten, dan kota yang dapat saudara kembangkan, yang dapat kita kembangkan agar sasaran-sasaran yang meleset bisa kita capai dan mulai dari bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, kesejahteraan, atau pemerintahan umum dan pembangunan semuanya dapat kita jalankan dengan baik.

Yang mencapai sasaran tidak perlu saya sampaikan saudara sudah tahu, yang belum misalkan karena makro ekonomi sebagai contoh itu dilihat dari pertumbuhan, dari lapangan kerja, dari inflasi, dan dari tidak terlalu populer tapi biasa disebut balance of payment neraca pembayaran. Nah sekarang kita lihat, growth dibandingkan negara-negara lain 2005 tidak jelek, bahkan termasuk cukup tinggi setelah China, India untuk Asia dan beberapa negara yang kurang lebih sama.
Ekspor dan investasi relatif meningkat karena kursnya meningkat, mari kita pertahankan dan saya ingin melalui saudara galakkan investasi yang akan datang sebagi kontributor utama dalam pertumbuhan daerah masing-masing. Kalau daerah masing-masing ekonominya tumbuh, syukur syukur di atas nasional, kalau tahun 2005, ini karena belum keluar angkanya perkiraan kita bisa 5,6, 5,5 baik kalau ada yang di atas, tahun depan di atas itu bagus sekali. Dengan pertumbuhan seperti itu, pengangguran akan relatif bisa dipecahkan, kemiskinan akan bisa dikurangi.

Oleh karena itu pertumbuhan menurut saya oke, tapi yang kedua unemployment harapan kita bisa berkurang lebih cepat dengan tekanan ekonomi tahun 2004-2005, kita mengatakan belum sepenuhnya dapat kita capai, artinya apa? kabupaten, kota, propinsi kita nasional harus lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Saudara tidak boleh hanya percaya bahwa ekonomi tumbuh ada tracker down effect, ada tetesan bahwa akhirnya pengangguran tercipta di mana-mana.

Saudara sebagai pejabat eksekutif, sebagai pemimpin daerah berinovasi, melakukan sesuatu, mengembangkan policy policy
tertentu targeted policy namanya yang bisa menghidupkan saya menambah perkebunan, industri kecil, jasa apa pun akhirnya bisa kita hitung, kita perkirakan berapa tenaga kerja yang terserap. Hanya dengan cara begitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara nasional plus kebijakan-kebijakan khusus di daerah bisa direncanakan, bisa diukur tiap tahunnya. Saya percaya tahun-tahun mendatang kita akan lebih banyak mengurangi pengangguran dan akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja.
Yang kedua, yang melesat inflasi, meskipun bisa kita jelaskan mengapa inflasi tinggi tahun 2005 dan harapan kita tahun 2006 akan kembali ke satu digit meskipun masih harus kita kawal dengan ketat. Ini harus kita lakukan langkah-langkah yang ces pleng bagaimana harga-harga tidak terus melambung tinggi akibat harga minyak dunia, akibat kenaikan BBM tetapi menjadi kembali suitable masuk keseimbangan atau equilibrium yang akhirnya memungkinkan semua bisa hidup dengan keseimbangan yang baru itu.

Inflasi sangat penting untuk kita kelola, BI dengan kebijakan moneternya, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya, harus terus menerus bekerja bersama mengantisipasi melakukan sesuatu mengembangkan kebijakan agar secara nasional inflasi bisa kita kelola. Inflasi penting kaitannya dengan daya beli rakyat, penting dengan pengurangan kemiskinan, penting dengan kalkulasi investasi, penting dalam kalkulasi ekonomi dan dunia usaha. Bukan hanya secara nasional tetapi juga di daerah, inflasi.

Kemudian tentunya banyak lagi yang ingin kita capai pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan yang di tengah-tengah kesulitan ekonomi adalah yang bisa dilakukan. Terima kasih kepada saudara yang gigih yang terus berupaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan membantu rakyat miskin untuk meringankan beban mereka, meringankan beban mereka. Jangan kita mengatakan bahwa saudara kita yang miskin dan setengah miskin pure and near pure sudah bisa hidup sehari-hari secara layak, belum, harus kita tambah, kita pacu, kita bantu mereka. Pendek kata apa yang meleset, apa yang belum kita capai 2005, mari kita capai 2006 ini bersama-sama.

Para Menteri itu bukan doers, menteri itu policy makers membantu presiden, pelakunya pemimpin riil di daerah adalah para Gubernur, Bupati Walikota. Apakah tumbuh ekonominya, apakah berkembang investasinya, apakah berkurang penganggurannya, dan lain-lain ujung tombaknya adalah Bapak Ibu semuanya, kami membantu, kami mengembangkan iklim secara bersama, mengembangkan kebijakan nasional, bekerja sama dengan dunia, untuk akhirnya bergerak terimplementasi di daerah masing-masing itu yang kita harapkan sebenarnya ke depan nanti. Panduan inilah yang harus kita jalankan dengan baik sehingga semua berkontribusi untuk sekali lagi pencapaian semua sasaran, tujuh prioritas yang sudah ditetapkan tadi oleh kita semua mulai dari RPCM, RPK, APBN, APBD sampai dengan prioritas-prioritas dan agenda-agenda yang perlu kita utamakan.


Hadirin sekalian yang saya muliakan, saudara-saudara,

Itu bagian kedua, buku sudah kita siapkan sudah untuk pegangan 2006 silahkan dibaca-baca, tidak harus kita baca untuk kita hapal, ada staf, ada semua. Tapi saya ingin jangan sampai karena tidak paham aturan main, tidak paham prosedur, tidak memahami mekaisme, lupa Undang-Undangnya, lupa peraturan pemerintahnya, tiba-tiba saudara mengambil keputusan dan dianggap itu melakukan penyimpangan, apalagi ditarik ke korupsi, menjadi repot. Saya harus melindungi saudara semuanya dari hal-hal yang tidak boleh, dan tidak perlu terjadi... (tepuk tangan hadirin) karena kebijakan itu tidak sama dengan kejahatan, justru makin paham kita, kita terhindar dan tidak ragu-ragu.

Saya katakan kalau perlu sebelum Pak Bupati malam tanda tangan ini salah ngga, melanggar tidak ini kok begini, bukan APBD dengan Ketua DPR ni gimana ni?, masih ada alat tidak ada sulitnya mengangkat telepon ke Menteri tertentu, atau ke Pak Gubernur kalau Bupati, atau kalau perlu ke saya langsung, Pak Presiden ini salah ngga ini. jangan-jangan dipanggil tipikor nanti...(tepuk tangan hadirin). Silahkan, tidak ada yang ingin berbuat salah bapak, ibu, teman-teman, tidak ada. Oleh karena itu tidak perlu gamang, tidak perlu khawatir makin paham, makin mengerti, makin apa namanya, makin jelas yang ingin kita capai kita berharap makin terhindar dari hal-hal yang tidak perlu terjadi.

Dengan buku 2006, saudara tahu aturan-aturan main, saudara tahu apa program yang akan kita jalankan, dan saudara tahu ukuran-ukuran keberhasilan. Dalam sistem kita tentu saya berkepentingan mengetahui kinerja para Bupati, Walikota, dan Gubernur, dan para Menteri. Tapi di samping itu rakyat juga perlu tahu kinerja dari semuanya itu. Oleh karena itu pahami bagian ketiga dari buku ini, ada hal-hal yang harus kita capai. Tidak mencapai target itu bukan dosa, bukan kesalahan, kalau memang kondisinya tidak mungkin, tapi kalau tidak mencapai target karena kita tidak bekerja, asal-asalan, tidak bertanggung jawab, lebih banyak tinggal di Jakarta dibandingkan tinggal di daerahnya, itu kesalahan. Sama dengan pinjam uang di bank 200 milyar untuk usaha x, uangnya untuk usaha x, ekonomi sedang sulit usahanya bangkrut, bukan kejahatan, tapi dibicarakan bagaimana cara mengembalikan. Pinjam uang 200 M, katanya untuk perkebunan kelapa sawit, tapi disimpan di Shen-Cen, dagang di sana entah kacau balau, itu kejahatan, kenapa? wong katanya untuk kelapa sawit kok di bawa ke Shen Cen, atau ke Kwong Tu, Phnom Pen atau mana saja begitu. Hati kita, pikiran kita bisa membedakan sebetulnya mana yang salah, mana yang benar.


Saudara-saudara,

Itulah yang bagian kedua, bagian ketiga terakhir, sedikit saja masalah isu-isu aktual dan sebagian sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Isu aktual itu ada menurut saya 4 yang ingin saya sampaikan pada hadirin sekalian. Yang pertama sebetulnya, 2006 ini tolonglah saudara lebih tekun, lebih gigih untuk tadi sudah meningkatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, maningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan. Bukan yang lain tidak perlu, yang lain perlu tapi itu menurut saya yang jelas, cocok dengan situasi, dan rakyat ingin kaya dibantu oleh pemerintahnya dalam hal-hal itu.

Yang kedua, karena pertumbuhan penting, menjadi saya terjemahkan investasi penting. Saudara-saudara, selama satu tahun sekian bulan, atas amanah saudara, amanah rakyat, saya tidak pernah berhenti untuk mencarikan peluang bagi saudara, berupa investasi dalam negeri maupun luar negeri. Hasilnya sesungguhnya baik, karena saya bandingkan dengan apa yang kita capai tahun demi tahun, komitmen demi komitmen dari negara-negara sahabat; China, India, Eropa, Amerika Serikat, Asean sendiri. Karena Indonesia dianggap makin pulih, makin pulih, makin pulih tidak seberat masa-masa krisis dulu, Pak Habibie, Gus dur, meskipun Ibu Megawati sudah mulai pulih, dan saya sekarang melanjutkan semuanya itu, sehingga dunia itu makin tinggi kepercayaannya kepada kita. Tingginya kepercayaan itu akhirnya peluang investasi capital in flow investasi bersama, apakah untuk pembangunan infrastuktur, jalan, dermaga, pelabuhan, energi, minyak, gas, listrik, batubara, telekomunikasi, air bersih ada sejumlah itu dan angkanya spektakuler, saya tidak perlu jelaskan karena biarkan nanti saudara tahu resmi dan itu bisa dijadikan alat. Hambatannya adalah kita sendiri, kita harus bisa membangun iklim yang benar-benar kondusif untuk investasi itu agar mereka tidak berubah pikiran, mereka tidak membelokkan investasinya ke India, ke China, ke Thailand, ke Kamboja, ke Vietnam, ke lain-lain. Kita harapkan mereka mengalir dan makin mengalir ke Indonesia, iklim usaha harus baik.

Ada pepatah, tapi sudah pepatah lama bukan sekarang ini saya kalau lihat Pak Sudi Silalahi masih ingat ada pepatah zaman dulu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah katanya, jangan. Sikap mental kita ini mohon maaf ini, Pak Gubernur Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Tengah segala macem ketawa ini karena ini masalah budaya, masalah sikap mental ini.
Jangan kalau investor itu datang, datang mau membangun perkebunan, datang mau ikut membangun jalan tol, datang untuk industri kecil, datang, begitu ketemu Pak Bupati, Pak Walikota, Pak Gubernur, ada apa? Jangan, jangan saya ngga punya izin, jangan harapkan kalau pena saya tidak keluar, anda bisa tembus. Nah negara lain itu, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota, Pak Presiden, Pak Perdana Menteri turun, keliling-keliling seperti kalau orang Sumatra Barat itu yang mau, yang mau, yang mau datanglah ke negeri kami, ada ini, ada itu, ada ini insya Allah akan untung, ngga mungkin, ngga mungkin investor datang untuk merugi, dihitung written on investment, written on capital. Jadi kalau kita yakinkan mereka datang untung di negeri kita, akan datang. Saya sudah jalankan, bapak semua sudah jalankan, tapi kalau iklimnya belum bergerak, tetep tidak akan mengalir, tidak bergerak, keamanan kacau-balau.

Alhamdulillah keamanan makin baik, makin baik, tetapi kalau dikit-dikit ngamukan rakyatnya, dikit-dikit dibakar, ngamuk sedikit Walikota gedungnya dilempari, siapa yang mau investasi di situ?, keamanan. Politik, politik sepanjang hari bertengkar terus tidak ada henti-hentinya, siapa yang mau datang investasi?. Hukum, seolah benar, seolah benar, pro sana, pro sini, pungli sana, pungli sini. Pagi hari dipanggil kepolisian, kejaksaan gedung bundar, malam hari diajak berembuk sekian, sekian, sekian, siapa mau datang?...(tepuk tangan hadirin)

Kemudian pertanahan, kemudian kebijakan pajak yang pas tidak boleh pajak kita selangit, kebijakan Thailand, Kamboja, Laos negara-negara rendah, biar pantas. Pajaknya jangan macam-macam yang normal, yang lazim, yang mereka bisa terima. Kita tidak ingin menjadi negara peraturan, negara pajak, buang air kecil dipajaki, ada jalan pelan-pelan sudah pada baca belum nih, karena ada poster jalan pelan-pelan, begitu. Tolong yang pas pajaknya, kita pikirkan bersama, ngga bayar pajak salah dong, moso pengusaha harusnya bayar satu bulan satu milyar, cuma bayar seratus juta, ngga betul. Saya akan bawa dia ke proses pengadilan, tapi kalau pajaknya ini kena, ini kena, duduk kena pajak, jalan kena pajak ibaratnya begitu, ya tidak bergerak usahanya, begitu.

Kemudian hubungan manajemen dengan karyawan, karyawan harus kita lindungi, buruh harus kita lindungi, perhatikan upahnya, kesejahteraannya, tetapi sedemikian rupa tidak bikin mati perusahaan itu. Ya kalau mati juga kan PHK, gulung tikar, mereka akan lihat bagaimana situasi perburuhan di Indonesia dibandingkan Thailand jadi bench marknya negara-negara berkembang yang lain, kalau sama saja, datang. Tapi kalau jauh lebih buruk negara kita, ya ngga datang. cari jati diri yang bagus. Manajemen perusahaan jangan cari keuntungan yang sebesar-besarnya, perhatikan karyawan, buruh yang pantas tapi setelah pantas itu karyawan juga disiplin jangan tiba-tiba pergi, jangan tiba-tiba mogok mogok massal selam tiga bulan merusak ini, ya akhirnya hancur semuanya. Ini juga yang diukur oleh mereka.

Kemudian bea cukai, keluar masuk dipersulit tidak barang-barang itu. Imigrasi, imigrasi kita bongkar habis. Saya akan lakukan pembongkaran habis bagi mereka-mereka yang menghambat semua kerja sama dalam dan luar negeri yang mestinya untung untuk rakyat, untuk daerah, untuk pajak, untuk penerimaan atau lapangan kerja, dan lain-lain, mari sama-sama. Jangan lihat ke belakang kita lihat ke depan bersama-sama. Dengan demikian peluang investasi, komitmen itu betul-betul diwujudkan, karena kita turis juga hanya welcome saya tidak hanya jual kecap tapi, bapak tidak hanya jual kecap, para Gubernur, Bupati, Walikota kalau ke mana-mana, tapi terlaksana di lapangan, kita sendiri. Saya juga berjuang terus menerus, sebagai contoh dua minggu yang lalu saya di Bukit Tinggi, saya tiga malam di situ bertemu dengan Pak Abdullah Badawi karena ada kerja sama yang baik antara Malaysia dengan Sumatra, baik itu di INTGP Indonesia, Malaysia, Thailand, good triangle, atau pun Sijori; Singapura, Johor, Riau. Di Timur ada IMPA; Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, is Asean good area.

Makin deras itu, makin banyak tapi saya harus memastikan hubungan kerja sama itu jangan sampai Indonesia untungnya sedikit, negara lain untungnya banyak. Jangan sampai Sumatra untungnya sedikit, Johor, Negeri Sembilan, untungnya banyak, saya tidak ingin. Kita duduk di situ sebagai contoh janganlah negara kita negara tetangga Malaysia, Singapura, dan lain-lain selalu membeli mentahnya, nanas-nanas mentah, kelapa sawit juga serta mentah, semua mentah. Berikan pengolahan di daerah itu. Lapangan kerja ada, nilai tambah ada, dan beliau sepakat untuk nanas, untuk ini berapa komoditi kemarin. Modalnya kurang joint investmen modal mereka berapa, modal kita di daerah berapa jadikan satu, yang penting tenaga kerja ada jadi kita juga moso kita hanya, yang dapat untung berlipat ganda negara-negara yang mengolah dan menjual, contoh.

Kemudian kerajinan tangan, handycraft, itu songket dan bordir itu luar biasa pak, saya kemarin borong, saya masuk pasar beli baju koko, beli banyak sekali, harganya tidak mahal sekali kualitasnya bagus. Saya tidak ingin dijual berlipat-lipat di negara lain dan ongkos buruh kita yang pengerajin itu sedikit, harus pantas dan seimbang. Saya mohon para Gubernur, Bupati, Walikota dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga, dengan siapa pun keadilan, keseimbangan dan sebesar-besar untuk keuntungan kita. Saya menjalankan kewajiban saya, para Menteri membantu saya menjalankan kewajiban saya untuk iklim bisnis. Dengan demikian harapan saya Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota atau Ibu jalankan juga kewajibannya DPR kontrol, DPR berikan koreksi, dan segala macam, sehingga rakyat di kabupaten-kabupaten, kota, propinsi semuanya senang, makin ke sana makin baik penghasilannya, makin banyak infrastruktur yang bisa dibangun, pendidikan, kesehatan juga makin baik. Itu mengalir masalah investasi.

Kita sudah berhasil memendekkan ngurus bisnis, bayangkan ngurus bisnis di Indonesia itu dulu 151 hari, siapa yang mau datang? di Singapura kurang dari satu bulan, di Malaysia kurang lebih seperti itu, negara yang baru berkembang pun hanya tiga bulan, kok kita sampai berapa bulan 151 hari itu? Alhamdulillah sekarang sudah susut menjadi tiga bulan dan kita akan mengarah menjadi satu bulan. Makin pendek makin cepat uang mereka makin hemat dan bisa dihitung, dan bisa mengalir investasi itu. Banyak yang kita lakukan kebijakan pajak, kebijakan bea dan cukai, kebijakan investasi, kebijakan semua termasuk Undang-Undang yang sudah kita alirkan sebagian akan dibantu sama DPR RI mudah-mudahan bagus semuanya. Bagus untuk rakyat, bagus untuk daerah, bagus untuk mitra kita. Dan kita utamakan pengusaha dalam negeri. Tawarkan pada dulu pengusaha dalam negeri, kalau dia tidak mampu, join. Dengan demikian kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena kita berikan peluang kesempatan untuk mereka, tetapi kalau kita tidak cukup capital kita, mari kita bekerja sama dengan kerja sama yang baik, itu masalah investasi.

Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah pangan saudara-saudara, mari kita betul-betul mengelola pangan kita ini dengan sebaik-baiknya. Pelajaran 2004, 2005, 2006 serangkaian bencana alam; tsunami, banjir, gempa, Lombok Timur Pak Gubernurnya ngga ada sekarang ya, kemudian Sumbawa, kemudian Jember, Banjar negara setiap saya lihat, dengar pertama kali disamping saya instruksikan kepada para Menteri, saya bicara dengan para Gubernur, saya ngitung berapa lagi yang kerendem ini, tegalan ini, berapa lagi yang kerendem sawah ini, berapa lagi, pikiran saya berjalan. Karena banyak ketidak pastian karena alam, mari betul-betul kita semua memastikan politik pangan kita benar, kebijakan dan strategi ketahanan kita juga benar. Kita sepakat namanya politik pangan, ini memang ada debat yang tidak habis-habisnya, pemerintah itu pro petani atau pro konsumen, kan begitu. Dengan catatan seolah-olah petani itu bukan konsumen, dalam kenyataannya petani yang memproduksi karena lahannya marginal sempit, juga menjadi konsumen, kan begitu.

Kemudian kalau kita harus memilih sama dengan Bapak punya putra empat, yang laki-laki putra pertama namanya Anto,
putra yang nomor dua wanita namanya Tuti, pilih Anto, pilih Tuti? Gimana kira-kira? diulangi-diulangi ya harus tegas anda kan Gubernur, Presiden, pemerintahan pilih Anto atau pilih Tuti?Anto, saya sayang sama Tuti, kita melihat kondisi petani seperti ini nilai tukarnya masih rendah kadang-kadang tergantung musim. Padinya bagus belum tentu yang menikmati petani mungkin pedagangnya dan lain-lain, we have to love, kita harus melindungi, menyayangi, memproteksi petani berpikir apa
pun untuk petani. Caranya bagaimana? Dari kebijakan harga, tahun 2005 saya mengeluarkan dua inpres inpres nomor dua penaikan gabah, inpres nomor 13 penaikan gabah dan beras. Sehingga harga patokan pembelian harga pembelian pemerintah beras sekarang 3550, naik tujuh ratus rupiah dibandingkan 2005.

Artinya apa? Petani harus mendapatkan harga patokan yang layak, yang manusiawi dan dalam kenyataannya sedikit di atas
HPP itu, atau kita sudah punya instrumen? Kita bertahan dengan catatan harga itu basisnya itu naik-naik sedikit memang dinamika pasar seperti itu. Tetapi kalau anjlok, karena salah entah apa pun faktornya kita ngga boleh diam, pemerintah harus mengintervensi, membeli beras itu kepada petani. Apa artinya? Kita kembali melindungi petani. Kalau harganya naik, naik, naik sampai seperti ini, petani juga konsumen sebagian besar membeli dengan uang pas-pasan, konsumen lain rumah tangga, tukang becak, segala macam, waduh.... SMS masuk ke saya Bapak, Ibu, Presiden kenapa anda diam saja, harga naik begini kami beli dari mana? Lindungi petani dengan policy harga tadi. Tapi begitu konsumen menjerit, kita lakukan sesuatu. Petani tetap terlindungi, konsumen tidak terjepit.

Jadi kalau disebut politik pangan, ya politik untuk semua. Petani terlindungi, konsumen kita perhatikan daya belinya. Apa hanya harga? Bukan, namanya kredit untuk bunga, kredit KPP apa itu, Kredit Ketahanan Pangan itu kita naikkan besarannya dari dua setengah triliun, menjadi tiga triliun. Subsidi untuk pupuk kita naikkan daridua setengah triliun ke tiga triliun 2005-2006. kemudian infrastruktur pedesaan mulai kita tingkatkan dengan uang yang ada, alhamdulillah kita berhasil saya belum dapat laporan resmi, kemarin di Hongkong WTO yang sangat keras itu, dan kita was-was berhasil ngga, nasib petani terlindungi ngga, nasib negara berkembang bisa ngga, karena pertumbuhannya keras. (inaudible) itu yang kita miskin.

Harapan kita, kita makin kurang miskin, kurang miskin, kurang miskin. Tuhan Maha Besar dan beras, kedelai, jagung, dan tebu Indonesia sudah masuk spesial produk, artinya apa? Kalau dalam keadaan yang sangat khas, sangat sulit kita bisa melarang impor. Dulu, kita againts kita berkembang dengan WTO, tetapi ingat tidak menggunakan politik obral larangan karena bisa dibalas, krisis lokal, tapi dalam keadaan tertentu kita punya justifikasi. Karena sudah masuk SP, Special Product dan itu juga salah satu cara kita untuk melindungi petani.

Nah sekarang saya mohon para Gubernur, Bupati, Walikota, Dewan tolong sama-sama menyukseskan, tolong diawasi, tolong didampingi. Saya senang mendengar pernyataan para Gubernur, beras di tempat kami cukup alhamdulillah. Tidak ada di dalam ruangan ini yang tujuannya itu pikirannya mari kita impor sebanyak-banyak. Impor itu bukan tujuan, yang paling mulia, yang harus kita bangun kita bisa swasembada beras, impornya zero, bahkan suatu saat kalau bisa kita ekspor. Jadi kalau Gubernur, Bupati, Walikota saya mengelola perpadian, perberasan di daerah saya alhamdulillah surplus, saya memberikan hormat yang setinggi-tingginya.

Dengan surplus harapan saya kebutuhan dipenuhi oleh persediaan yang ada, pasarnya bagus, harganya bagus, tapi tidak merugikan petani tapi tidak juga mencekik konsumen. Jadi saya dengar saya tidak butuh beras impor propinsi saya dan saya pahami itu karena cukup nilainya seratus, untuk apa? Wong cukup kok. Tetapi ada beberapa kabupaten, propinsi yang mengatakan kami kurang sekian, nah kurang sekian itu nasional, negara dengan iron stock baik di pusat maupun di daerah harus bisa dipenuhi sehingga tidak ada kekurangan. Kalau kurang BBM, mobil kita berhenti sebentar, kalau beras ngga ada, makan apa kita? Harus ada seperti itu.

Oleh karena itu kalau ada sejumlah impor beras karena setelah dihitung iron stock di pusat, di daerah kita beli semua segala macam, panen kita seperti apa Januari, Februari, Maret, mudah-mudahan Februari bagus, maret bagus meskipun ada banjir-banjir, maka kita kembali tidak akan mengimpor. Impor sekarang ini jumlahnya sebetulnya yang diharapkan 110, yang direalisasi 85 ribu ton dari kebutuhan sekitar tiga juta ton. Negeri kita pengalamannya banyak. Dulu pada masa Pak Harto sebelum kita aman betul ada impor 9 ton, pada masa Ibu Megawati 1,6 ton. Jadi pemimpin-pemimpin tidak ada Presiden mana pun yang tujuannya impor, ngga ada. Presiden mana pun ingin tidak impor dan secukup-cukupnya. Oleh karena itu tolong pertahankan kabupaten, kota, propinsi yang cukup saya senang sekali, tapi yang kurang ngga usah ragu-ragu memang sedang kurang Januari ini. Tapi harus clean betul dengan demikian tidak ada penyimpangan, tidak ada spekulasi apa pun, harapan kita itu.

Nah kemudian Bulog harus transparan, akuntabel yang di spekulan, jangan-jangan Bulog dapat untung saya panggilkan Bulog kemarin, clean, satu kilo gram pun jelas. Ini kita beli dari mana, lewat siapa, jangan ada makelar, jangan sampai harus G to G, company to company buka supaya rakyat lihat. Yang menyimpang, out, tidak ada, ini negara hukum. Betul-betul mengatasi kebutuhan, kalau tiba-tiba setelah diimpor 85 ribu ton itu yang dikonsumsi oleh saudara-saudara hanya 60 ribu ton karena tiba-tiba ada yang naka-nakal nimbun dilepas lagi, dilepas lagi gunakan sebagai iron stock, jangan mempengaruhi pasar, merusak harga, merugikan petani. Kalau pun terjadi tiba-tiba harganya turun operasi pasar dilakukan, yang jelas HPP harus tetap kita lindungi.

Ini inti dari semuanya, saya apa pun yang terjadi kemarin apakah angket, interpelasi yang penting mari kita kerjakan tugas kita ini, terkelola, terukur, ada, harganya pantas, petani terlindungi, konsumen tidak teriak-teriak dan sebagainya. Dan yang penting saudara-saudara mari kita semua, Menteri Pertanian sendiri tidak akan bisa menyelesaikan masalah negara, saya juga tidak bisa menyelesaikan, kecuali para Gubernur, Bupati, Walikota. Kita punya root map, root map ini bukan main-main. Bukan hanya mikir-mikir tulis, atau rencana bangun tidur, sudah kita kaji. Insya Allah swasembada beras ini kecuali musim paceklik, musim banjir, musim bencana, dan ada macam-macam kita akan pertahankan swasembada itu. 33 juta ton setahun 2005 katakanlah, kita mengimpor 85 ribu itu 0,0 sekian. Syukur-syukur nanti kita betul-betul tidak mengimpor, swasembada beras.

Kemudian yang kedua untuk jagung, jagung kita berharap 2007. Untuk tebu kita berharap 2009, sekitar itu. Untuk kedelai, perlu waktu 2015, daging sapi kta berharap 2009, 2010. Artinya kalau lima komoditas pangan tadi mulai dari beras, jagung, tebu, kedelai, kemudian daging sapi dengan pengelolaan kita seluruh Indonesia cek masing-masing kabupaten, saya sudah datang ke beberapa tempat termasuk di mana itu, Pak Imam Utomo di Jawa Timur yang saya datangi itu, Pasuruan. Saya cek kemampuannya tanahnya itu kira-kira kalau program itu berkembang di mana-mana insya Allah 2010, kita bisa mulai mencukupi kebutuhan daging sapi. Artinya apa? Ini perjuangan besar bersama, ketahanan pangan, strategi, bukan hanya beras, tapi juga yang lain belum dipersifikasi pembangunan negara, infrastruktur, sistem kredit, permodalan petani, UKM, koperasi, kemudian, dan lain-lain.

Tolong dibaca program aksi pemerintah menuju ketahanan pangan, tolong dibaca agribisnis padi, tolong dibaca rencana kita
untuk menuju ke situ termasuk financing dan permodalannya, kalau itu dijalankan benar, saya punya keyakinan yang tinggi akan lebih aman pangan kita ini, akan lebih bisa kita prediksi semuanya itu. Tapi sekali lagi rencana manusia tidak sama dengan rencana Tuhan, kalau sudah pas, pas, pas tiba-tiba terjadi banjir seperti ini, Menteri Pertanian melaporkan, Menteri Perdagangan melaporkan, Bulog melaporkan, para Gubernur, Bupati sudah mengecek semua dari 33 ton tahun ini masih kurang 85 ribu, ya terpaksa kita beli, itu semua latar belakangnya, tetapi yang sekarang berkembang takut-takut, Pak ini jangan-jangan ini ada kong kali kong, ada sindikat, ada konspirasi, ada yang dapat untung, saya buka, kalau ada saya senang, beritahu pemerintah, siapa pun dalam suasana seperti ini kita juga kurang tidur, ada yang ingin cari keuntungan tidak pada tempatnya, tidak terhormat, tetapi dengan data, dengan fakta, dan segala macam.

Ada seorang pejabat, saya aja pernah diaproove 300 rupiah per kilo gram kalau saya mau, begitu saya dengar, tolong kejar beliau, ini informasi yang luar biasa, saya inigin ketemu siapa yang nawari itu? Apakah Bulog atau siapa? Siapa orangnya, mau kita ambil besoknya, seperti itu, betul. Ini Allah dengar omongan saya Allah ini. Oleh karena itu tapi yang betul, oh ini kan ngga maksud saya kan bukan begitu gini, gini, waduh susah nanti. Ini rakyat dengar, semua dengar, Dewan terhormat dengar, pemerintah dengar, saya dengar.

Jadi setiap kata, setiap kalimat jelas, begitu dikejar harus kita berikan. Kalau saya ngomong satu kalimat, landasannya sepuluh kalimat. Karena harus ada pertanggung jawaban pemimpin tidak boleh yang disampaikan itu tidak benar dan membingungkan rakyat. Jadi oleh karena itu saya mohon mengerti betul, kita hormati suara-suara yang ada di legislatif karena mereka juga ingin semua terkelola dengan baik, ingin petani tidak dirugikan, ingin tidak ada macam-macam, nah kita jalankan tugas kita untuk memastikan bahwa semuanya itu benar. Itu yang menyangkut beras.

Dan yang terakhir adalah masalah korupsi, saya kira sudah dijelaskan oleh Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung pesan saya hanya satu. Ingin kita lakukan membangun pemerintahan yang baik good governance, pemberantasan korupsi untuk kita semua. Saya memang pernah memberikan koreksi karena cara-cara penegakkan hukum, sebagian itu apa ya istilahnya itu ya ada over actingnya, moisy disampaikan ke koran-koran kadang-kadang tumpang tindih ini periksa, itu periksa, tolong kalau di dalam lumbung itu ada tikus, ya ambil tikusnya jangan dibakar lumbungnya, jangan dirobohkan lumbungnya. Jikalau kita akan mengambil rambut dalam tepung, moso ditumpah-tumpahkan tepungnya, ambil rambutnya.

Saya tidak ingin investigasi, penyidikan, pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan menghentikan, menggoyahkan, mengganggu pekerjaannya organisasi itu apakah bank, apakah BUMN, apakah pemerintahan apa pun. Dan ingat praduga tidak bersalah, sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan seseorang tidak boleh kita nyatakan bersalah. Ini yang saya wanti-wanti kepada mereka. Kemudian harapan saya, kalau saudara diminta memberikan keterangan, berikan keterangan, tidak apa-apa kok negara hukum kok. Yang saya tahu begini, saya ini begini, jadi berikan supaya baik.

Ketika dulu ada tegang-tegangan antara Mahkamah Agung dan KPK pernah dengar ya? Saya sebagai Kepala Negara bermohonlah kepada beliau-beliau tolong jangan dunia ada apa Indonesia ini, ketua gerakan antar lembaga negara. Ayolah Undang-Undang Dasarnya ada, Undang-Undangnya ada, mekanisme bisa dibikin dengan bagus mengapa tidak saling hormat-menghormati, seperti itu. Jadi sebenarnya tata krama dalam demokrasi itu ada, tidak berarti itu kebebasan itu wah apa saja bisa seperti itu. Karena sedih saudara-saudara, saya merasakan kalau seorang pejabat tiba-tiba difitnah, tidak ada bukti.
Wong yang namanya waktu ada seseorang mengatakan SBY terima jaguar, dan diterima oleh anaknya. Anak saya itu Letnan Satu, Bapak-Ibu ni saya berbagi rasa, muda, idealis begitu dengar dianggap terima jaguar, down. Temen-temennya, Gus, apa betul terima jaguar? Harus menjawab pertanyaan sekarang, tapi ada pengaruh mental kepribadian, orang ngomong ceplos aja, dampaknya bagi orang-orang seperti itu. Kalau saya memang hari-harian saya ya ngecam yang doain masuk neraka, yang mendukung, itu ada itu SMS itu, betul kok Pak, Ibu. Ya memang jadi Presiden, jadi Gubernur begitu juga, jadi Bupati, Walikota, tapi kalau sampai keluarga, sampai segala macam. Demikian juga Bapak, ibu sekalian langsung diam, masuk koran, korupsi seratus milyar, ternyata tidak, atau bukan begitu, atau policy, atau ini segala macam.
Saya minta kepada penegak hukum seperti itu. Yang di bawah kooordinasi saya kan kejaksaan dan kepolisian, saya harapkan yang lain juga begitu. Nah kemudian tiga yang sudah, mari kita mencegah jangan sampai ada korupsi-korupsi lagi, sudah cukup pengalaman di waktu yang lalu cukup sengsara, cukup jelek nama negara kita.

Saya ingin berbagi pengalaman entah apalah ya, waktu konferensi APEC di Chili, saya duduk seperti ini sebelah saya Perdana Menteri Lee Hsien Loong, sebelah kiri saya Otoritas Hongkong, di situ ada Australia, ada Bush, ada Hu Jin Tao, ada Koizumi, segala macam, yang dibahas masalah korupsi. Waktu itu kan tahun 2004 bulan November, Indonesia kan selalu the most corrupt nations, the most corrupt government, ini, itu, segala macam. Saya datang di situ, entah bagaimana tiba-tiba eh kita dengar bagaimana pengalaman Singapura yang punya sistem yang baku muncul itu plok, plok, plok, gitu kan? Terus saya diam, sebelah saya sekarang ngomong kita dengar seperti diadili rasanya saya itu, sebelah kanan Singapura, sebelah kiri Hongkong menceritakan seperti itu. Tapi saya kepada anggota DPR, DPD mari kita bermohon kepada Allah Subhaanahu wa Ta’aala mudah-mudahan suatu saat kepala saya juga tegak seperti ini, Indonesia Pak.

Kalau sudah Indonesia itu tidak melihat SBY dari Pacitan atau dari mana yang mewakili Indonesia, mewakili legislatif, yudikatif, eksekutif... (tepuk tangan hadirin). Jadi kalau negara kita makin baik tentu tegak, alhamdulillah Pak, kemarin APEC yang di Korea ada meskipun sedikit, masih sedikit mulai naik standing kita, lumayan. Artinya saya sudah mulai ngomong pelan-pelan begitu, seperti itu. Oleh karena itu pemberantasan korupsi, mari, ini satu-satunya mari kita hentikan mark up fiktif, in up is in up. Mari kita bangun lembaran baru di negara kita. Pecegahan nomor satu, yang kedua masih kebangetan yang masih ada korupsi. Sudah keadaan ini, ambil sepuluh milyar tenang saja, masukkan rekening saya lima M, masukkan, saya bilang masuk penjara.

Nah yang ketiga, orang yang tidak bertanggung jawab gentayangan di luar negeri, habis melarikan satu triliun ngga kembali, hukuman ngga dijalani, uang ngga dibayar, kan ada, harus kita cari. Sekitar 12 orang itu, baik yang sudah dijatuhi hukuman tapi kabur, atau yang perkaranya belum selesai. Saya himbau pulang, satu sudah pulang saya dengar dua lagi mudah-mudahan bisa pulang, tapi dengan catatan di Indonesia jangan ada yang main-main, jangan sampai ah nanti dengan saya beres itu, dimintai lagi. Lama-lama pusing dia, kabur lagi ke planet, bukan negara lain. Jadi clean, penuhi hukumannya tiga tahun, tiga tahun, empat tahun, empat tahun, kemudian uang kembalikan. Belum bisa sekarang, ya terus sampai mampu. Enak toh hukuman dijalani, uang dikembalikan. Kalau tidak dinyatakan bersalah karena ruwet dulu, tapi uangnya ada yang anu, kembalikan uangnya. Kenapa tidak? Tapi yang benar semuanya. Menteri benar, Polisi benar, Jaksa benar, semua benar, jangan ada kong kali kong, biar kembali semuanya.

Kalau itu sudah mulai ngalir lagi kan alhamdulillah Pak, jadi rakyat itu, rakyat kecil Pak, kalau ada seorang guru, saya ulangi
para Gubernur dengar saya dua, tiga kali mohon maaf Pak Gubernur ini, tape saya putar lagi karena Bupati, Walikota di sini tiba-tiba seorang Bupati dilapori, Pak ada korupsi besar Pak, kapan? Ada Pak di Kecamatan Kebon Agung. Siapa? Itu Pak, guru SD 6, uang berapa yang hilang? dua juta Pak, kalau saya dengar. Eh mana, mana, saya panggil mana ke sini Pak, apa? Iya Pak Presiden, deg-degan kan dipanggil Presiden guru itu. Saya khilaf Pak, saya mohon maaf Pak, kenapa? Saya ngambil uang dua juta. Kenapa? Istri saya sakit Pak sudah tiga bulan. Sakit betul? Rumah saya kontrak saya sudah nunggak tiga bulan. Anak saya ngga sekolah. Kalau perlu saya bisa kasih uang kamu lima juta atau sepuluh juta. Kembalikan uang negara itu, bagi saya itu bukan korupsi, meskipun korupsi juga ya. Itu adalah masalah keadilan, kesejahteraan, masalah, betul Bapak-Bapak ini ya. Saya kira yang terlontar kalau saya, waduh kasihan, saya nangis. Ya udah gini ya bisa ngga tolong Pak ini di prosesnya dinyatakan bersalah tapi nanti saya berikan grasi, saya kan punya grasi, diampuni. Tapi yang penting kita kembalikan uang itu ke negara dua juta, saya bantu kamu sepuluh juta untuk berobat istrimu, sekolah anakmu, kan begitu. Ini konsepnya, konsep keadilan, konsep kesejahteraan setelah itu saya pulag dari, guru tadi pulang. Pak ini ada korupsi kecil pak, di mana? Di Departemen x Pak. Berapa kecilnya? Hanya 30 M, masuk pengadilan. Beda sekali, beda sekali.
Ini saya ambil contoh ekstrim meskipun kita ketawa-ketawa bapak, tapi pahami hakekat pemberantasan korupsi. Kita naikkan ayo gaji pegawai negeri, gaji guru, petani, nelayan supaya hidunya pantas. Kalau hidupnya pantas, percayalah. Nah yang sudah sangat pantas, janganlah mengambil yang tidak-tidak. Ini, dan saya minta jangan ada keragu-raguan bagi para pengambil keputusan. Ambil keputusan, kebijakan, rujuk ininya. Saya berikan contoh tadi, kalau ragu-ragu sekali konsultasi kebuka, Pak Gubernur silahkan. Pak Imam Utomo, mana? Ini kan boleh Pak, karena keterangannya ini untuk biaya ini Pak a, b, c, d, e, f, ini suratnya, Pak Imam Utomo mempelajari, oh...boleh, boleh, boleh. Setelah itu berjalan, tahun depan ternyata dinyatakan bersalah karena ininya palsu, Pak Imam Utomo jadi saksi, ya gitu ya. Jadi tolong kalau report kepada saya, kepada ini yang faktual, yang benar, kalau ragu-ragu. Tapi harapan saya sudahlah ngga usah ragu-ragu, bisa dibedakan kok mana yang benar, mana yang salah, begitu.
Jadi semua korupsi mari kita lakukan jangan berhenti, tetapi jangan ada cara-cara yang salah memberantas korupsi. Praduga tidak bersalah, hormati kehormatan orang lain, kemudian jalankan kewajiban kalau harus memberikan keterangan, memberikan kesaksian, dan lain-lain.

Itulah hal-hal yang saya sampaikan, agak lama saya bicara, tetapi sekali lagi tujuan saya untuk kebaikan kita semua, sekali lagi terima kasih para pimpinan, para pimpinan legislatif atas kerja samanya. Mari kita sambut, sama-sama melangkah ke depan untuk rakyat kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita... (tepuk tangan hadirin). Udah ditutup pak yah, ngga perlu ditutup, ngga perlu toh, mestinya ada kegiatan protokoler satu nih. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rapat kerja yang telah berjalan dua hari ini dengan resmi saya nyatakan ditutup... (tepuk tangan hadirin)

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Om santi, santi, santi om.



Biro Naskah Dan Penerjemahan
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Sekretariat Negara