Sambutan Raker Para Gubernur

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
RAPAT KERJA PARA GUBERNUR
DI PULAU BINTAN, KEPULAUAN RIAU
5 SEPTEMBER 2006



Bertolak Ferry dari Singapura ke Pulau Bintan
Mengarungi lautan di pagi hari
Memang kita bertemu disini untuk membangun masa depan
Untuk masyarakat daerah yang kita cintai.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera,

Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Bidang Perekonomian, Saudara Menteri Dalam Negeri, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Gubernur Kepulauan Riau selaku tuan rumah, dan para Gubernur Daerah Provinsi Kepulauan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Marilah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan ridha-Nya, kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Forum Kerjasama Antardaerah Provinsi Kepulauan hari ini. Dan semoga rapat kerja ini membawa berkah dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kita di waktu yang akan datang. Dengan senang hati, saya bisa bersama-sama Saudara, utamanya para Gubernur dan Pimpinan DPRD di Provinsi Kepulauan. Dan mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ini, meningkatkan semangat dan tekad saudara-saudara dalam membangun daerah, memajukan masyarakat, yang akhirnya Insya Allah akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kita.

Saya berharap dalam rapat kerja ini bisa dibangun kerjasama yang lebih baik lagi, yang efektif, yang konkret, bukan hanya dalam tataran idealisme, tapi juga terwujud di lapangan. Saya juga berharap dalam rapat kerja ini, para Pimpinan Daerah saling menimba pengalaman, berbagi pengalaman. Barangkali ada model, ada kebijakan, ada program yang dijalankan di sebuah Provinsi Kepulauan-kepulauan yang berhasil dan bisa diadopsi, tidak ada salahnya untuk juga diadopsi dan kemudian dikembangkan di Provinsi yang bersangkutan, tentu sesuai dengan kondisi dan situasi yang khas di kepulauan itu.

Pada tingkat saya, saya tidak malu-malu untuk belajar, menimba pengalaman dan mencontoh hal-hal yang baik, yang ada di negara lain, di negara sahabat. Tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh konstitusi untuk kita mengambil pengalaman negara lain, yang baik kita pelajari, yang gagal tidak perlu kita contoh. Karena proses belajar tidak akan pernah berhenti dan disitu selalu kita mendapatkan manfaat tidak menjadi manusia. Dan kemudian negara yang maju, karena merasa sudah diatas, segalanya sudah paling hebat, paling maju, paling benar, ternyata pengalaman di seluruh dunia itu, banyak yang bisa kita petik.

Analog dengan itu, saya meminta saudara-saudara salinglah menimba pengalaman, berbagi pengalaman, karena dengan demikian Insya Allah kita tidak akan mengulangi satu kesalahan yang sebenarnya bisa kita cegah dengan belajar dari apa yang dilakukan oleh pihak lain.



Saudara-saudara,
Kemarin saya melaksanakan kunjungan kerja satu hari ke Singapura. Saya berbicara di sebuah forum, yaitu Global CEO Forum yang dihadiri oleh para pimpinan dunia usaha pada tingkat internasional, yang konon memiliki aset dan kapabilitas untuk juga bekerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik khususnya, termasuk negara kita. Saudara mengetahui bahwa dalam era globalisasi ini kerjasama Internasional diniscayakan dan kalau kita cerdas dalam menjalankan kerjasama internasional itu, maka banyak hal yang dapat kita dapatkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita, untuk kepentingan rakyat yang kita cintai bersama.

Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, kita ingin mengurangi kemiskinan rakyat kita. Salah satu yang kita jadikan sasaran utama adalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, yang kita kenal dengan employment creation atau job creation. Agar lapangan kerja tercipta, syaratnya ekonomi harus tumbuh. Ekonomi bisa tumbuh, kalau komponen-komponen penunjang pertumbuhan itu betul-betul kuat dan tumbuh, antara lain investasi dalam dan luar negeri, eksport, pengeluaran Pemerintah dan konsumsi masyarakat.

Pengalaman negara-negara lain yang ekonominya tumbuh dengan pesat dan baik, karena investasinya berkembang dengan pesat pula, contohnya China, sekarang India di belakangnya Vietnam, ada Rusia ada Brasilia, ada Afrika Selatan dan lain-lain. Apakah Indonesia punya potensi? Punya. Apakah kita bisa tumbuh seperti mereka? Bisa. Kalau kita mengerti betul, bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara sahabat yang mendatangkan kebaikan bagi negara kita. Investasi dalam dan luar negeri, sekali lagi adalah penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang terjadi di banyak negara.

Komponen pertumbuhan kita, yang akan diolah tahun lalu sudah hampir mendekati angka sebelum krisis, 5,6. Kita senang karena tidak lagi ditopang oleh komsumsi semata, tapi investasi sudah ada pertumbuhan, angkanya, ada catatan saya ada 10 % disitu, eksport 9 %, konsumsi Pemerintah 8 %, konsumsi grafik atau masyarakat justru hanya sekitar 4%. Ini tanda-tanda yang baik, kalau terus kita dorong. Apakah dengan sukarela partner kita, negara-negara sahabat kita, pihak swasta yang bermain pada tingkat ekonomi dunia mau datang berinvestasi ke Indonesia? Belum tentu. Sebaik apapun hubungan kita dengan negara-negara itu, kalau dari kacamata investor Indonesia bukan pilihan, tidak menjanjikan, tidak ada untungnya bahkan barangkali malah rugi, mau dibikin apa saja tidak mau datang. Oleh karena itulah, yang terbaik kalau Indonesia ingin tumbuh, bikin baik Indonesia.

Investasi mau datang ke negeri kita, kita bikin baik iklim investasi. Tidak perlu menyalah-nyalahkan dunia, menyalah-nyalahkan negara lain, kita bikin benar negara kita, kita perbaiki iklim negara kita, kita siapkan daya saing kita, kita susun kebijakan yang baik, kita kembangkan regulasi yang tepat, kita bangun birokrasi kita, kita bikin pasti hukum kita, kita bikin baik keamanan di seluruh negeri ini dan lain-lain. Datang mereka, Insya Allah datang dengan kerjasama yang baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. Oleh karena itu, saya memilih tidak berkonfrontasi, menuding-nuding pihak lain, salah, salah, salah, yang betul negara kita. Kita mesti introspeksi, apa yang mesti kita perbaiki.

Sejalan dengan posisi saya, sebagai Kepala Negara dalam hubungan antar bangsa, saya dengan saudara-saudara sebagai Gubernur begitu juga berpikirnya, apa yang saudara bisa lakukan di Provinsinya, di daerahnya yang kompetitif yang bisa menumbuhkan kemajuan dan lain-lain, kebijakan, peraturan, iklim. Yang akhirnya tidak diundang pun mereka berbondong-bondong datang untuk bekerja sama, demi penciptaan lapangan kerja, demi pajak daerah, demi bergeraknya ekonomi daerah dan lain-lain bangkit, yang dihasilkan oleh kerjasama itu.

Ini cara pandang, ini paradigma berpikir, ini adalah kesadaran diri sendiri yang harus kita lakukan, karena negara-negara lain juga begitu. Mereka juga ingin capital yang tidak punya nasionalitas itu bisa datang ke negaranya. Apa dikira Presiden Putin tidak berjuang habis-habisan supaya mengalir ke Rusia? Apa dikira Presiden Vietnam dan PM Lee juga demikian? Wu Jin Tao, Manmohan Singh, Tabo Mbeki, ingin, Brasilia, semua ingin investor datang ke negaranya untuk pertumbuhan ekonominya. We have to do …. Apa Gubernur Imam Utomo tidak ingin mengalir ke Jawa Timur, apa Gubernur Dani Setiawan tidak ingin mengalir ke Jawa Barat, apa Gubernur Syahrial tidak ingin ke Sumatera Selatan, apa Gubernur Fadel Muhammad tidak ingin mengalir ke Gorongtalo, semua gubernur ingin investor dalam dan luar negeri bekerjasama di daerahnya.

Persoalannya apakah, Provinsi-Provinsi itu, daerah-daerah itu memiliki daya saing yang tinggi, lebih tinggi dengan daerah yang lain. Ini adalah esensi cara berpikir kita, kita membangun sendiri daya saing kita, kita menegakkan opportunity dan lain-lain, yang tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat saudara-saudara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam konteks itulah, saya kemarin menjelaskan kepada mereka semua, dengan harapan mereka datang ke Indonesia dengan kerja sama yang baik. Indonesia juga datangnya ke Provinsi-Provinsi di tempat saudara-saudara, saya jalankan kewajiban sebagai Kepala Negara, selebihnya apa yang saya sampaikan, mari kita buktikan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk berinvestasi. Kalau kita melaksanakan reformasi, mereka memantau, mereka mengikuti, mari kta jalankan dengan benar. Kalau kita memberantas korupsi, mereka senang, mereka mengikuti, mari kita jalankan dengan benar dan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemimpin di negeri ini untuk rakyat kita.

Kemudian sore harinya, saya berbicara dengan pimpinan Singapura, Pemerintah Singapura untuk kerjasama, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Riau, agar juga menjadi model dan kemudian tumbuh dengan baik.

Saudara-saudara,
Saya perlu menjelaskan hal ini pada saudara, agar masing-masing mengerti kewajiban Pemerintah Nasional seperti apa, kewajiban Pemimpin Nasional juga seperti apa, sebaliknya kewajiban Pemerintah Daerah, kewajiban Provinsi, Kabupaten, Kota juga seperti apa. Pemahaman ini sangat penting, sikap mental dan paradigma berpikir seperti ini sangat penting, agar kita sukses bersama.

Negara kita bukan negara federal, negara kita bukan negara konfederasi. Kalau konfederasi, negara-negara bagian memberikan kekuasaannya ke pemerintah konfederasi. Politic power, economic power, atas dasar yang diberikan itulah baru menyatu pemerintah konfederasi, pemerintah federal negara-negara bagian, menjalankan semua misinya untuk kemakmuran rakyat di negara bagian itu. Pemerintah federal mengembangkan policy perdamaian yang antar bangsa untuk kepentingan negara federal itu dengan sektor-sektor tertentu yang berada di tangan pemerintah federal.

Negara kita, negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, merujuk Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita menganut sistem Pemerintahan yang lebih desentralistik dengan otonomi daerah sebagai implementasinya. Mari kita letakkan semuanya dalam konteks yang utuh. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat wajib hukumnya mengembangkan kebijakan nasional, agar penyimpangan wilayah seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Kalau Pemerintahan Daerah menginginkan otoritas yang lebih, maka dengan tatanan yang baru diberikan otoritas itu. Kalau Pemerintah Daerah memberikan resources yang lebih, ada rasa untuk sharing yang kita jalankan, kita berikan dengan perimbangan pembagian keuangan pusat dan daerah, menuju desentralisasi fiskal yang sedang kita lakukan ini. Semuanya ingin agar ada daya, power, ada resources, ada kemampuan financial bagi daerah untuk membangun daerahnya.

Kewajiban Pemerintah Daerah adalah ada full sharing, ada obligation sharing, ada resources, ada wewenang, ada kewajiban, ada tugas. Itulah yang telah diatur secara gamblang dalam Undang Undang Dasar kita dan Undang-Undang yang berkaitan dengan itu. Pemahaman ini sangat penting untuk terus kita hidupkan dalam hati sanubari kita. Semua berkewajiban untuk mengembangkan, untuk membangun, untuk membangun kekuatan pada posisinya masing-masing.

Di Papua, ketika saya ditanya, saya diminta untuk merespon kebutuhan untuk pemekaran lagi, pemekaran lagi, saya katakan pemekaran bukan tujuan, pemekaran adalah sarana, apabila dengan pemekaran itu rakyat lebih disejahterakan, pelayanan lebih bagus, pendidikan, kesehatan makin maju, maka pemekaran ini bagian dari pembangunan yang lebih baik dari peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Apabila pemekaran justru lebih konsumtif, uang yang harusnya kita berikan langsung untuk rakyat melalui pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, tiba-tiba harus disedot, sesuatu yang konsumtif, gedung-gedung, kendaraan dan lain-lain, yang mestinya tidak diperlukan benar, tapi mengalir kesitu. Pemekaran justru menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini juga sesuatu yang fundamental untuk kita pahami. Jangan kita ingin semuanya tumbuh dengan baik rakyatnya makin maju, tapi tidak pandai kita mengelola sumber daya yang terbatas.

Saudara-saudara,
Itulah sebabnya saya mengingatkan, kita hidup dalam sistem kesatuan, unitary system. Provinsi-provinsi yang kaya, ada kecenderungan Pak Presiden, mbok yang adil, Pemerintah Pusat mbok yang adil, Provinsi kami ini kaya sekali, mengapa tidak cukup kembali ke Provinsi, tolong kembalikan sebanyak-banyaknya. Provinsi yang lain Pak Presiden, “Pemerintah Pusat kan tahu, Provinsi kami miskin sumber daya alam, dari mana kami membiayai propinsi kami, kalau tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat.” Logis. Nah, ketika kepentingan-kepentingan itu datang dari berbagai macam Provinsi, dari berbagai stakeholders, Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, maka disitulah kebijakan APBN kita, kebijakan fiskal kita, kebijakan Anggaran dan Belanja Negara kita, haruslah pas, haruslah tepat, haruslah dicek, yang benar-benar bisa mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.

Tidak boleh ada paradoks, tidak boleh masing-masing ingin mencapai kepentingan mutlaknya tanpa memikirkan kepentingan besar, kepentingan kita secara nasional. Nah dalam konteks itulah, maka dalam mengembangkan kebijakan nasional, mari kita duduk bersama, dengan pikiran yang jernih, dengan pemahaman yang utuh, mesti ada pengaturan yang tepat. Bagi saya sangat jelas, bagi produksi-produksi yang kaya, tentu ada sedikit lebih banyak penghasilannya dengan aturan yang baik, tapi bagi Provinsi mesti tidak boleh, anda kan tidak menyumbang pada negara ini bukan konfederasi ini, ini negara kesatuan masih ada yang kita alirkan. Itulah kebijakan … yang akan kita kembangkan terus-menerus di waktu yang akan datang dengan tujuan lebih adil, lebih tepat, lebih menunjang pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ini harus saya jelaskan sekali lagi, sebab kalau masing-masing beorientasi kepada kepentingannya dan tidak ada cukup kekuatan bagi Pemerintah Pusat, bagaimana kita bisa menata secara tepat.

Saya ingin desentralisasi fiskal, saya ingin konstruksi berpikir kita dalam pembagian keuangan pusat dan daerah, berimbang keuangan pusat dan daerah, distribusi, sumber daya untuk kita pikirkan, kita tuangkan dalam kebijakan yang tepat sehingga masing-masing ikhlas, masing-masing mendapatkan keadilan. Sangat sering saya menerima surat, sangat sering saya menerima delegasi dari Provinsi-provinsi, Kabupaten-kabupaten terutama yang punya kelebihan, yang menurut saya, mari kita pikirkan, yang penting jangan dilupakan. Provinsi-provinsi saudara-saudara kita yang tidak cukup memiliki sumber daya untuk membangun daerahnya.

Dalam kaitan itu saudara-saudara, maka saya setuju, saya mendukung untuk saudara bisa mengembangkan modal yang paling tepat seperti apa sih untuk membangun Provinsi Kepulauan, Kabupaten Kepulauan, kalau ada yang memenuhi kriteria seperti itu. Tentu sangat berbeda cara pandang kita membangun Jawa Timur dengan membangun Maluku Utara, membangun Jawa Tengah dengan membangun Bangka Belitung misalnya dan lain-lain. Tetapi satu hal, bahwa siapapun yang memimpin Provinsi, Kabupaten dan Kota itu, sebagaimana saya ingatkan dalam pidato saya di depan Dewan Perwakilan Rakyat, 16 Agustus yang lalu dan saya juga ulangi beberapa hal dalam pidato saya di depan Dewan Perwakilan Daerah, 23 Agustus yang lalu, kita semua ini mulai saya, Gubernur, Bupati, Walikota, janganlah hanya berperan sebagai administrator. Kita harus menguasai, memahami ekonomi dan dunia usaha, kita juga harus menjadi inovator, kita bahkan harus memiliki jiwa entrepreneur, apa yang kita kembangkan, yang bisa kita lakukan.

Tentu mengharapkan semua mengalir dari Jakarta, resources itu tidak akan pernah cukup meskipun kita akan terus kembangkan akan lebih adil, lebih adil, dan tentu adil nantinya, apa yang bisa dikembangkan di daerah-daerah itu dengan segala upaya, dengan inovasi, dengan kreativitas, dengan kerjasama yang lain.

Saya telah melihat beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki karakter seperti itu, saya hormat. Siang dan malam, setiap kesempatan mencari apa lagi ini, yang saya dapat ini, pernah saya dapat ini, kerjaan ada tumbuh ekonomi, kerjasama ini, kerjasama itu. Saya menaruh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena harus begitu. Itulah kami sayang desentralisasi, itulah kami sayang otonomi daerah, itulah kebijakan ekonomi yang makin menghemat, itulah saudara bisa berkomunikasi bekerja sama dengan dunia lain. Dulu hampir tidak ada, semua di Pemerintah Pusat, semua Jakarta, semua Menteri. Sekarang Menteri itu menangani pembangunan sektoral, pembangunan regional Saudara Gubernur, Bupati, Walikota, saya sebagai Kepala Negara, sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan utamanya.

Bagaimana mungkin hasil 61 tahun merdeka ada wilayah kita tidak bisa minum air bersih, mari kita basic, kembali ke situ dulu untuk memastikan pulau-pulau terpencil, pulau-pulau terluar, pulau-pulau itu, agar dari aspek kemanusiaan kita telah menjalankan kewajiban kita. Masih sejalan dengan upaya kita, bukan hanya Pak Gubernur, Pak Bupati, Walikota, termasuk saya, termasuk para Menteri, saya menuju ke situ, saya dorong betul tadi konsepnya banyak sekali bagaimana lebih dari itu. Daya saing, pertumbuhan, fundamental yang kokoh, peluang baru kerjasama yang baru dengan negara lain, dengan Provinsi lain, silakan. Ada perikanan, ada kelautan, ada pariwisata, ada tambang, ada agrobisnis, ada jasa, silakan, silakan.

Mungkin saudara memerlukan pabrik-pabrik tuna, itu sudah berjalan terus dicuri, pabriknya di negara lain mengapa di dalam itu sendiri kerjasama, tenaga kerja ada. Silakan konsepnya seperti apa, untuk seperti itu. Jadi ide-ide yang tidak selalu dipikirkan Pemerintah Pusat. Kalau lingkupnya karena ragam masalah yang ada, yang para Gubernur lebih focus. Sekali lagi, misalkan, perikanan, kelautan, wisata, jasa transportasi, silakan. Karena rule berangkat dari daerah, sudah pasti dihitungkan faktor-faktornya. Tapi kalau semua generic, pusat semua yang atur, hampir pasti ada masalah-masalah di daerah yang bisa menghambat, malah bisa menggagalkan.

Saya baru merevitalisasi, istilahnya revitalisasi dan rehabilitasi lahan gambut 1 juta hektar. Saya kira sudah dengar semuanya. Itu proyek besar ditetapkan 1995 – 1996-lah mulai operasi. Lima tahun gegap gempita, anggaran besar sekali, supaya transmigrasi datang dikabulkan, KK itu setara 150 ribu sekarang, meskipun sekarang tinggal 8 ribu KK segala macam. Lima tahun dihentikan, lima tahun berikutnya lagi saya ulangi, 1998 sampai sekarang itu, tidak ada pilihan, tidak ada kepastian, penduduknya gamang, cemas masa depannya, padahal negara sudah mengeluarkan begitu banyak anggaran, maka datanglah ide ini. Ide ini paduan dari ide Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang saya dukung penuh, mengapa? Karena pikiran Saudara Gubernur, pikiran Saudara Bupati tadi disitu, saya anggap tepat dan saya mandatkan sekaligus, mengapa? Yang terlanjur rusak, merusak ekosistem, merusak lingkungan, kita rehabilitasi, pulihkan kembali dan desa dan biayanya tidak besar, harus meskipun satu juta hektar, ternyata 1,4 sekian hampir 1,5 juta hektar, pulihkan kembali. Saya terbang dengan helicopter, bisa.

Yang bisa dikembangkan untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat, kembangkan. Kalau kita hitung-hitung 20% bisa kita kembangkan. 20%, 1/5 dari 1,5 juta hektar bisa mencapai 200 samapi 300 ribu hektar. Kita coba panen kemarin, bisa padi, palawija bisa, buah-buahan bisa, sayur-sayuran bisa, why not? Tapi yang saya senang itu berangkat dari apa yang ada di daerah, tokoh-tokoh daerah, ahli lingkungan, tokoh adat, pemimpin, LSM, universitas, silakan. Bayangan saya mesti lebih berhasil daripada semua dipikirkan di Jakarta. Hanya berangkat dari daerah,

Saya ingin berdirilah mekanisme kita dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, saudara-saudara apa yang tadi disampaikan oleh Gubernur Maluku, Pemerintah Pusat akan mempelajari mana yang serta-merta menjadi bagian dari upaya pengembangan kebijakan kita, mana yang mesti dibicarakan lebih dalam lagi, dan mana yang sebetulnya justru semua itu jadi wilayah para Gubernur, Bupati, Walikota sendiri. Banyak yang bagus tadi, tapi akhirnya justru itulah yang mau dijalankan oleh Bupati, Walikota dan pimpinan Gubernur.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan saya masih belum, masih punya utang ke Maluku Utara, Insya Allah Bapak nanti. Kemarin ingin ke sana, tapi terus ada perubahan yang kepulauan yang terbaru saya kunjungi Bangka dan Belitung pada beberapa bulan yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan Ramadhan saya bisa ke sana, untuk cari waktu, bisa ke Maluku Utara. Maluku sudah, NTB sudah, NTT sudah sebetulnya, tapi dulu kita ke Alor ya, Kupangnya belum, Sulawesi Utara sudah.

Terakhir selamat, laksanakan rapat kerja. Saya berharap banyak kepada para Gubernur, bagi saya para Gubernur adalah panglima-panglima yang bisa mengubah keadaan di lapangan. Saya tidak bisa memenuhi semua harapan rakyat kita untuk kesejahteraannya meningkat dengan baik, apalagi dalam waktu yang tidak terlalu lama tanpa bantuan, kerjasama dan kontribusi dari pada Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, wajib pula hukumnya bagi saya untuk membantu, mendorong, memberikan fasilitas yang bisa saya berikan, agar pembangunan di daerah, khususnya Provinsi Kepulauan berjalan dengan lebih baik lagi. Dan akhirnya, orang-seorang, rakyat kita apapun profesinya di Provinsi Saudara benar-benar dari masa ke masa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Ini saja yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan selamat rapat kerja. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Forum Kerjasama Antardaerah Provinsi Kepulauan dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan