Sambutan Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2007

TRANSKIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERESMIAN PEMBUKAAN RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI)
TAHUN 2007
HOTEL KAPUAS PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
9 JULI 2007



Bismillahirahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Menteri Dalam Negeri Ad Interim dan segenap Anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Gubernur Kalimantan Barat dan para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan yang bertugas di Kalimantan Barat, baik dari unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun TNI dan Polri, Saudara Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Umum APPSI, beserta Dewan Pengurus dan Dewan Pakar, para Gubernur, para Wakil Gubernur,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur atas perkenan Yang Maha Kuasa, hari ini dapat bersama-sama menghadiri Pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2007. Saya harus memulai sambutan saya ini Saudara-saudara, dengan menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya, baik kepada APPSI yang telah berperan sangat positif selama ini dalam berbagai kegiatannya dan sekaligus tentunya kepada para Gubernur di seluruh tanah air yang dengan jajarannya telah berusaha optimal, bekerja keras untuk menyukseskan program pembangunan kita bersama. Saya tahu, masalah yang Saudara-saudara hadapi, sebagaimana masalah nasional yang saya hadapi tidaklah selalu mudah, kompleks, memiliki permasalahan yang berdimensi banyak. Tapi percayalah, apabila Saudara terus bekerja, jika kita semua terus bekerja, pastilah ada yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki masa depan bangsa dan negara kita.

Saudara-saudara,
Segaris dengan itu, saya selalu mengingatkan agar sikap dan semangat kita dalam mengemban amanah ini selalulah bermotto, mari kita berbuat yang terbaik, do the best. Meskipun tadi Saudara Gubernur DKI Jakarta tadi juga mengangkat masih ada kelemahan, kekurangan dalam sistem yang kita anut. Sistem ketatanegaraan maupun sistem kepemerintahan, tapi janganlah kelemahan, kekurangan yang akan terus kita perbaiki dalam bangun dan disain sistem kita menjadikan kita menjadikan kita lantas tidak berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Jika ada masalah, mari kita pecahkan masalah itu. Don’t fight the problems but solve that problems. Dengan cara itu selalu ada jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah.

Sering saya sampaikan, Saudara mendengar dari saya berkali-kali sejak kita bertemu pertama di Jakarta, 6 hari setelah saya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Suksesnya pembangunan di negeri ini adalah bergantung kepada sinergi dan langkah bersama kita. Saya sering mengandaikan sebagai seorang Kepala Pemerintahan di kanan saya adalah para Menteri yang bertugas melaksanakan pembangunan sektoral. Di sebelah kiri saya adalah para Gubernur yang bertugas melaksanakan pembangunan yang regional, sinergi, kekompakan melangkah bersama, baik pembangunan sektoral dan regional itulah yang akan menentukan keberhasilan kita semua dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah kita tetapkan. Dengan demikian, saya melihat nilai dan peran strategis dari para Gubernur dalam konteks itu, disamping tentunya sebagaimana kita ketahui bersama, Saudara dipilih langsung oleh rakyat, elected direcly by the people, tapi jangan lupa dalam sistem yang kita anut Saudara adalah perpanjangan tangan Presiden untuk mengelola pembangunan di daerah masing-masing. Paduan tugas yang mulia, yang tidak ringan, tetapi apabila Saudara laksanakan dengan baik, hasilnya pasti baik.

Saya masih perlu berbicara sinergi yang harus kita bangun bersama. Pusat daerah, sektoral regional. Kita harus bersama-sama bertanggung jawab kepada rakyat, sama-sama memiliki akuntabilitas yang tinggi. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian, akan baik kehidupan demokrasi dan jalannya sistem pemerintahan ini, apabila kita benar-benar menjalankan tugas kita, kewenangan kita, kewajiban kita, sekaligus mempertanggungjawabkannya. Siapa berbuat apa? Siapa bertanggung jawab apa? Sangat penting untuk kita bikin transparan, kita bikin terang dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini.

Apabila persoalan itu lokal yang mestinya diatasi oleh Walikota atau Bupati, ya Walikota atau Bupati itu yang mengatasi. Apabila harus sampai tingkat Gubernur, Saudara Gubernur yang mengatasi. Apabila saya yang paling tepat untuk menangani dan menyelesaikan, kewajiban saya untuk menjalankannya. Ini penting agar sistem ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak harus setiap unjuk rasa datang ke Istana Negara, masalah-masalah yang mestinya bisa diselesaikan pada tingkat Kecamatan atau paling tinggi pada tingkat Kabupaten dan Kota.

Saya juga ingin menggarisbawahi, jangan diantara kita saling salah-menyalahkan. Bupati menyalahkan Gubernur, Gubernur menyalahkan Menteri, Menteri menyalahkan Gubernur, Gubernur menyalahkan ke Bupati, tidak ada habis-habisnya, yang binggung rakyat. Marilah kalau ada sesuatu, kita selesaikan dengan baik, dengan sikap yang terbuka, dengan komitmen yang tinggi untuk betul-betul mencari solusi atau jalan keluar dari masalah itu. Dan pesan saya selaku Kepala Pemerintahan Saudara-saudara, janganlah kita berkonfrontasi di depan publik yang senang teman-teman yang sebelah sana itu. Bisa saja ada masalah, ada perbedaan penglihatan, ada perbedaan persepsi, tetapi yang proporsional. Ya sedikit-sedikit tidak bisa dihindari dalam kehidupan demokrasi, tapi jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu tugas kita semua. Itu bagian dari etika dan etiket kita di dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang baik ini, di tengah-tengah dinamika tugas yang tidak pernah sepi yang Saudara emban dan jalankan, saya selalu mengingatkan, apalagi tadi diangkat kembali substansi atau hakekat atau the nature of regional autonomy, otonomi daerah maupun desentralisasi. Yang harapannya, yang paling dekat dengan rakyat adalah Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pelayanan publik mengangkat atau meningkatkan kesejahteraan mereka, mengatasi masalah-masalah aktual yang paling tahu juga Pemerintah Daerah.

Era kekuasaan berada di Jakarta secara relatif mutlak, era sentralisme telah berakhir, karena daerah-daerah memiliki persoalannya yang khas. Kalau kita bicara SWOT, Strength, Weakness, Opportunity and Threat berbeda-beda antar satu Provinsi dengan Provinsi yang lain, meskipun kadang-kadang juga sama. Oleh karena itu, policy, program, langkah-langkah mengatasi masalah harus kita desentralisasikan, kita distribusikan kepada Pemerintah Daerah, agar Pemerintah Daerah bisa mengatasi masalah itu, resources, sumber daya kita turunkan juga. Itulah melahirkan desentralisasi kebijakan fiskal, aliran dana, DAU, DAK scheme, bagi hasil dan juga sharing anggaran Pemerintah Pusat berapa, Pemerintah Provinsi berapa, Pemerintah Kabupaten Kota berapa, itu menunjukan bahwa ada tugas, ada kewenangan. Agar tugas berhasil, kasih sumber daya, termasuk sumber daya financial. Hakekat desentralisasi dan otonomi daerah seperi itulah yang harus kita ingat. Biasanya Pak Tiyoso, Pak Usman Djafar, kita ini ingat kewenangan, suka lupa kewajiban. Mari kita bikin seimbang semua, termasuk saya, termasuk para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, semua yang mengemban tugas di negeri ini. Tugasnya tahu, kewenangannya dikasih, kewajibannya mari kita jalankan bersama-sama.

Di tengah-tengah dinamika dan kesibukan tugas itu, saya selalu mengingatkan Saudara-saudara 7 agenda, jangan pernah ditinggalkan. Saya ulangi lagi. Saya kalau ingin secara cepat memotret keberhasilan sebuah Provinsi, Kabupaten atau Kota selalu saya lihat, satu lembar saja kasihkan saya, saya akan lihat statistik sejauh mana upaya pengurangan kemiskinan berhasil. Yang kedua, pengurangan pengganngguran. Yang ketiga, peningkatan pendidikan. Yang keempat, peningkatan kesehatan. Yang kelima, infrastruktur, terutama infrastruktur dasar. Yang keenam, good governance dan pemberantasan korupsi dan yang ketujuh pelayanan publik. Itu quick look kalau kita ingin melihat sejauh mana Kabupaten ini berhasil membangun atau tidak berhasil membangun. Demikian juga tingkat Provinsi dan juga pada tingkat nasional.

Awal tahun ini dalam Musrembangnas, Saudara masih ingat di Jakarta, tiap 3 bulan akan diterbitkan potret kita, potret nasional, potret Provinsi-provinsi Saudara semua atas empat hal. Satu, growth, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inflasi, sejauh mana harga-harga di daerah Saudara terkontrol. Yang ketiga, pengangguran, unemployment. Berapa turunnya, berapa banyak lapangan kerja yang diciptakan oleh Saudara? Dan yang keempat, sejauh mana kemiskinan bergerak ke bawah. Dalam arti angkanya susut, rakyatnya makin terbebas dari kemiskinan yang dihadapi oleh mereka.

Tolong tujuh empat ini, tujuh agenda dan empat prioritas, mari untuk sama-sama kita pegang teguh, bikin buku saku Saudara masing-masing dimanapun, entah naik kendaraan, pesawat, sedang mancing, sedang berlibur, cek apakah tujuh agenda dan empat prioritas itu benar-benar Saudara jalankan dalam memimpin masyarakat dan daerah Saudara semuanya.

Saya mengajak untuk menyukseskan pembangunan tahun ini. Kinerja Pemerintah nasional tahun 2007 berhasil, apabila kinerja pemerintahan Provinsi tahun ini juga berhasil. Saudara bisa mengatakan, Provinsi berhasil, apabila Kabupaten/Kota juga berhasil. Ajak para Bupati, Walikota ikut bertanggung jawab, ikut menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin.

Kita mempersiapkan pembangunan tahun 2008, bersama-sama. Oleh karena itu, saya minta para Gubernur dan ajak pula Bupati, Walikota untuk terjun langsung, involve di dalam menyusun RKP daerah, kemudian RAPBD bersama DPRD tentunya. Dengan demikian, Saudara tahu persis sumber daya financial yang dimiliki itu untuk apa. Saya ingatkan, jangan salah menentukan prioritas, yang bisa ditunda, ditunda, jangan terlalu konsumtif, arahkan langsung kepada yang tadi itu, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan lain-lain. Dengan demikian, ada satu pertautan langsung antara prioritas dengan anggaran yang dialokasikan. Gedung-gedung yang berlebihan, fasilitas-fasilitas yang tidak perlu, yang tidak sangat diperlukan, tunda pengadaanya kalau perlu ditiadakan. Tapi arahkan anggaran itu pada sasaran-sasaran yang tajam, yang sesuai dengan agenda dan prioritas yang saya sampaikan tadi. Semua itu harus saya ingatkan berkali-kali, karena itu pula yang saya laksanakan. Saudara Gubernur, saya tidak hanya meminta Saudara melaksanakan itu, itu juga berlaku bagi saya, berlaku bagi Menteri saya untuk sama-sama segigih mungkin, sekuat tenaga, sekeras mungkin melaksanakan tugas-tugas yang saya sampaikan tadi.

Hadirin sekalian yang saya hormati;
Saya mencatat tadi beberapa hal disampaikan oleh Pimpinan APPSI dan Saudara Gubernur Kalbar, ada beberapa butir di sini. Saya ingin merespon, tentu dari kacamata yang konstruktif, karena saya tahu yang Saudara angkat adalah masalah-masalah aktual, yang memang penting untuk dapat diletakkan dalam letaknya yang benar, sehingga tugas Saudara dapat Saudara laksanakan dengan baik.

Saya masuk satu isu yang dihadapi oleh Kalimantan Barat ya. Ada keinginan dari Kalbar dan Kaltim untuk sebuah kebijakan, khusus pembangunan daerah perbatasan. Perbatasan kita dengan Malaysia. Kemudian merujuk, dulu jaman Pak Harto ada Keppres yang mengatur itu, jaman Pak Habibie, Keppres itu dicabut. Kemudian sekarang diusulkan untuk dihidupkan. Tentu ide untuk membangun daerah perbatasan dengan tata ruang yang baik, dengan sinergi dan koordinasi yang baik, itu benar dan harus saya dukung dengan penuh sekali lagi.

Yang harus kita tempuh sekarang ini, mengingat justru sekarang dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, saya mencegah terlalu banyak Keppres, Inpres yang sifatnya topdown. Sebagai contoh, Papua dan Papua Barat. Ketika saya berkunjung 2 tahun yang lalu dan saya ulangi lagi tahun lalu, kedua Provinsi itu, kita sepakat untuk ada kegiatan percepatan pembangunan, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan juga hal-hal khusus yang bersifat afirmatif. Yang kita tempuh adalah kedua Gubernur, Gubernur Papua Barat ada di sini, beliau? Gubernur Papua mengajukan semacam blueprint, semacam konsep, semacam program untuk menjalankan itu semua. Atas dasar itulah, Pemerintah Pusat mem-backup. Saya mintakan Menteri PU misalnya Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan backup semuanya, Menteri Perhubungan karena banyak sekali infrastruktur di kedua Provinsi itu. Dari situ, baru kita tuangkan dalam Inpres. Jadi Inpres ini betul-betul buttom up yang pas dengan timeline, pas dengan agenda dan prioritas yang diperoleh dari daerah sendiri. Kewajiban Pemerintah Pusat memberikan bantuan. Ini yang lebih tepat sekarang ini daripada Pemerintah Pusat yang mengatur segalanya, mendisain segalanya sampai di daerah tidak bisa dijalankan dengan baik. Kalimantan Tengah juga demikian.

Saudara Gubernur Kalimantan Tengah memiliki ide yang baik, bagaimana lahan gambut satu sekian juta hektar itu bisa ditata kembali. Yang memang harus dikonservasikan, konservasikan. Yang harus didayagunakan, ya dayagunakan. Di situ menyampaikan pikiran-pikirannya, konsepnya, disainnya, saya putuskan setuju dan saya minta jajaran Pemerinah Pusat mem-backup, PU-nya seperti apa, pertanian seperti apa, lingkungan hidup seperti apa, Inpres kita keluarkan, setelah itu sifatnya buttom up. Saya tahu daerah tidak punya resources untuk menyelesaikan itu semua, kami membantu dengan anggaran pusat, dengan sumber daya yang lain. Saya ingin seperti itu dilakukan.

Batam, Gubernur Kepulauan Riau juga ada di sini. Dulu betul-betul sentralistik, Jakarta. Sekarang saya mendengar pandangan Pak Gubernur Riau tentang otoritanya, tentang mana yang sebaiknya daerah, mana yang pusat, paduannya seperti apa, satu atapnya seperti apa. Dari situlah, kita keluarkan sesuatu yang lebih pas, lebih tepat, bahwa dalam pelaksanaanya, baik Papua Barat, Papua, Kalteng, Kepri, ada masalah-masalah, iya. Mari kita pecahkan bersama. Tetapi desainnya sudah benar, daerah sekarang dengan kewenangannya, dengan otonomi daerahnya, dengan desentralisasinya menjadi penjuru, menjadi sebetulnya desainnya terjadi semuanya itu dan kita bantu. Sejalan dengan itu, yang sudah dibicarakan antara Gubernur Kaltim, Gubernur Kalbar dengan bagaimana skenario Kementerian terkait segera dimatangkan dan dalam waktu dekat kalau perlu, setelah Agustus-an, Pak Usman Djafar tolong dipresentasikan kepada saya, PR semua Menteri. Dengan demikian, nanti ketika saya keluarkan Inpres itu betul-betul sudah berangkat dari bawah, klop dengan situasi yang ada di perbatasan dan akhirnya bisa kita jalankan dengan baik. Dulu gagal, karena semua itu pusat akhirnya hutan dibuka, kebun tidak datang, ditinggalkan begitu saja, merana, kita tidak ingin.

Saya terus terang mendapatkan sorotan dari masyarakat internasional ketika dengar akan ada pembangunan di kawasan perbatasan, paling tidak negara-negara ASEAN. Pernah dalam suatu ASEAN Summit menanyakan kepada saya ide itu seperti apa? Apa tidak membahayakan green Boerneo, heart of Borneo, lingkungan hidup dan lain-lain. Saudara tahu, ditayangan televisi banyak sekali NGO yang tiap malam hanya menyoroti Kalimantan ini seolah-olah dengan program biofuel atau program perkebunan, program pembangunan daerah perbatasan akan merusak ekosistem di sini. Tentu kita harus mengatakan tidak, tidak mungkin seorang Kepala Negara, seorang Gubernur, Bupati justru merusak tempatnya sendiri, wilayahnya sendiri, negaranya sendiri. Meskipun demikian, kita harus betul-betul memperhatikan lingkungan itu, menjaga kelestariannya sambil mendayagunakan potensi untuk kepentingan rakyat kita.

Jadi kesimpulannya khusus yang itu, Pak Gubernur segera disusun keinginan daerah sendiri seperti apa, nanti akan kita paskan dengan dukungan pusat. Dan sama halnya dengan Kalteng, Papua dan Papua Barat akan kita keluarkan instruksi, agar bisa dijalankan dengan baik. Tapi prinsipnya saya setuju karena memang tidak baik kita punya perbatasan dengan Malaysia, Malaysianya mekar, tumbuh begitu, lantas kita tidak terkelola dengan baik.

Yang kedua, masalah kompetisi Saudara-saudara. Saya senang sekali, bahwa tujuan atau forum APPSI ini juga saling menimba pengalaman, saling share bagaimana Saudara membangun provinsinya masing-masing. Saya perlu ingatkan, tidak perlu sebetulnya Saudara itu harus berkompetisi tidak sehat dengan tetangga-tetangga atau Provinsi-provinsi yang lain dan saya tidak melihat memang itu. Saudara harus berkompetisi dengan standar nasional. Kalau growth Alhamdulilah, setelah kita mengalami masa sulit sejak krisis yang lalu, pertumbuhan kita minus 13, Saudara masih ingat, 1998 padahal sebelumnya 6-7%, merangkak kita pelan-pelan tahun demi tahun. Alhamdulillah tahun-tahun terakhir sudah mulai ada kebangkitan dan tahun ini triwulan pertama sudah mencapai 6%. Kalau kita bisa pertahankan tahun 2007 enam sekian persen berarti kita sudah kembali keadaan pre crisis.

Kalau saya bicara lagi kompetisi Provinsi itu, berkompetisilah dengan standar nasional. Kalau nasional growth-nya 6%, tolong berusaha sekuat tenaga agar growth Saudara minimal 6%, syukur-syukur lebih tinggi dari 6%. Kalau memang tidak sampai bisa, dijelaskan mengapanya. Kalau inflasi tingkat nasional 6,5%, Saudara bisa berkompetisi dengan saya, Provinsi kami lebih bagus. Saya hormat, saya senang karena Saudara kelola bersama-sama dengan masyarakat, dunia usaha di situ agar harga-harga barang tidak naik dan terjangkau oleh daya beli masyarakat kita.

Pengangguran nasional, setelah dulu pernah 11%, tahun lalu menjadi 10 koma sekian, awal tahun bisa menjadi 9 koma sekian. Saudara bisa berkompetisi. Kalau nasional hanya 9%, kami sudah 8%. Bagus, saya akan hormati itu. Kemudian juga, dengan juga kemiskinan sudah turun dari 39 sekian menjadi hampir 37 ya, 17 ke 16 sekian, sekitar itu, satu persen lebih turunnya. Saudara bisa berkompetisi, Provinsi kami lebih rendah dibandingkan itu angka kemiskinannya. Tolong berkompetisi dengan standar nasional dan tolong berkompetisi dengan prestasi-prestasi sebelumnya.

2004 Provinsi Saudara pertumbuhannya misalkan 5%. 2005 5,3%, bagus. 2006 5,7% bagus. 2007 ini misalkan mencapai 6,4 % bagus. Benchmarking-nya yang paling baik seperti itu bandingkan dengan prestasi, prestasi Saudara sendiri tahun-tahun sebelumnya dan bandingkan dengan prestasi nasional. Sebab kalau Saudara membandingkan ke samping belum tentu cocok, mungkin ada Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, Provinsi Saudara barangkali kurang, maka bandingkanlah dengan sebelum-sebelumnya, syukur-syukur kalau bisa membandingkan dengan prestasi pada tingkat nasional.

Hadirin yang saya hormati;
Tadi disebut sejumlah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mestinya harus diterbitkan dalam kurun waktu sekarang ini ada yang belum terbit, saya mengakui itu bisa terjadi. Saudara-sauadara, PP ini memang harus mengacu pada Undang-undang, Undang-undang ini harus kita bicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita juga me-review Undang-Undang yang adapun satu sama lain kadang-kadang ada konflik dalam tanda kutip. Sekali kita melahirkan Undang-undang baru dan kemudian PP baru, kita pastikan bahwa itu betul-betul bisa dijalankan sekarang dan ke depan dan betul-betul tidak ada konflik antar satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain.

Oleh karena itu, selesai ini Sekretaris Kabinet sampaikan ke Sekretaris Menteri Negara untuk bisa diidentifikasi undang-undang, Peraturan Pemerintah mana yang harus segera kita lakukan pengerjaanya dengan DPR, agar pelaksanaan otonomi daerah, oleh para Gubernur, Bupati, Walikota bisa berjalan lebih baik lagi. Saya hanya mengatakan bahwa ada satu situasi dimana ternyata setelah kita dalami subtansi undang-undang yang ada, apalagi Undang-undang sebelum reformasi dengan undang-undang pasca reformasi masih banyak yang harus kita benahi. Saya inginnya berlari lebih kencang, berlari lebih cepat, kadang-kadang realitas tidak bisa mengatakan seperti itu, meskipun saya yang termasuk orang yang tidak sabar untuk segera bisa menyelesaikan semuanya, menata semuanya itu agar secara sistemik, sistemnya itu sendiri dengan perangkat-perangkatnya memungkinkan kita untuk bekerja efektif, sehingga mencapai sasaran-sasaran yang kita tetapkan.

Saudara-saudara,
Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah saya kira bagus untuk dibicarakan dalam RAKERNAS ini. Dan pahami betul, apa itu desentralisasi, pahami betul apa itu otonomi daerah, pahami betul apa itu sistem Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia. Terus terang, pada awal reformasi, ketika kita sedang melakukan berbagai amandemen atas Undang-Undang Dasar kita, merombak, meninggalkan, mengubah banyak sekali undang-undang dan peraturan-peraturan berikutnya, konsultasi terjadi waktu itu dengan banyak pihak. Banyak konsultan asing yang ikut urun rembug, ikut menyampaikan pikiran-pikirannya bagimana sebuah sistem pemerintahan dibangun. Kita sadari sekarang, diantara semua itu, ada yang tidak klop dengan sistem Negara Kesatuan yang kita anut. Amat berbeda design sebuah negara federal, design negara yang memang sejarahnya, kulturnya, praktek pemerintahannya tidak sama dengan negara kita. Dalam kaitan itulah, saatnya telah tiba, badai euforia yang tinggi luar biasa dulu telah mulai mereda, meskipun belum sepenuhnya hapus. Disitulah, kita menata kembali kerangka bernegara kita, sistem pemerintahan kita, supremasi hukum seperti apa yang harus kita jalankan, Undang-Undang Dasar seperti apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Dalam kontek itulah, tahun depan persis 10 tahun reformasi, persis 100 tahun Kebangkitan Nasional, kita perlu melihat kembali negeri kita, diri kita, konstruksinya dan apa yang harus kita lakukan ke depan, agar negara ini menuju masa depan yang lebih baik lagi.

Dalam kaitan itu silahkan dievaluasi secara utuh. Cara mengevaluasi jangan langsung masuk kepada isu-isu kecilnya, letakkan dalam konteks yang besar, sekali-kali Saudara keluar dari permasalahan, melihat dari tempat dengan jarak yang baik, maksud saya konstitusi, kerangka bernegara, sistem pemerintahan dan lain-lain, baru masuk kembali ke isu-isu yang Saudara hadapi untuk dicarikan solusinya. Cara evaluasi itu akan bagus karena meletakkan dalam konteks yang lebih utuh.

Penegakan hukum, saya senang kalau sudah terjadi dialog antar para Gubernur dan para penegak hukum, semuanya mengemban tugas. Oleh karena itu, lakukan komunikasi yang baik. Jangankan siapa-siapa, kadang-kadang iklim politik di negeri ini, pemberitaan media massa di banyak hal bisa saja mengganggu wibawa dan kredibilitas seseorang, apalagi kalau kita ceroboh, apalagi kalau tidak memegang azas praduga tidak bersalah. Di luar negeri, ada koran mengatakan billioner, orang yang sangat kaya dituntut di pengadilan karena dianggap tidak membayar pajak yang semestinya, jadi berita besar. Ketika pengadilan berlangsung dan sang milyader itu dinyatakan tidak bersalah, tidak bersalah dan bukti mengatakan, dia tidak bersalah, dia benar, tidak ada catatan apapun.

Di negeri kita, begitu masuk koran, Bupati itu terlibat korupsi 50 M, meskipun akhirnya bebas, tidak terbukti, tetapi sudah dicap mungkin tujuh turunan Bupati itu melaksanakan korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang berkali-kali, pegang azas praduga tidak bersalah. Tidak pernah saya sebagai Presiden di depan publik, di depan pers main tuduh Gubernur ini korup, Bupati ini menyimpang, Walikota ini dan seterusnya dan seterusnya. Saya sangat hati-hati, karena dampak psikologis yang tidak menguntungkan kalau kita obral statement, apalagi belum-belum, tanpa melalui proses hukum yang fair, yang adil sudah kita vonis. Saya katakan berkali-kali, trial must be by the court bukan trial by sms, bukan trial by the press, trial by the court. Saya pun tunduk kepada itu.

Ada sebuah majalah, saya sebut Majalah Tempo. Tiba-tiba cover-nya ada gambar saya, duduk menghadap ke sana, di belakangnya pakai jas biru, terus di belakang jas biru itu seperti ada ada rupiah-rupiah. Judulnya konon Tim Sukses SBY Menerima Dana DKP, Betulkah SBY tidak tahu? Seperti itu. Mungkin tidak pernah terjadi di waktu yang lalu ataupun mungkin di negara lainpun tidak semudah itu, di negeri kita terjadi. Rakyat, wah jangan-jangan SBY menerima dana Rokhimin Dahuri. Jangan-jangan, begitu jangan begitu. Sudah ada kerusakan nilai saya, wibawa saya, kehormatan saya dengan pemberitaan seperti itu. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali, yang mengaku Tim Suksesnya SBY pun mengatakan, ”Saya tidak pernah menerima dan saya bukan Tim Sukses SBY”. Pak Rokhimin pun, ”Itu bukan Tim SBY. Itu saya ngasih uang ke dia karena ada kontrak membuat buku saya.” Sudah jelas seperti itu, sudah saya sampaikan duduk persoalannya dan bisa dicek ke KPK, ke lain-lain. Toh ada pemberitaan seperti itu. Saya hanya mengajak, marilah Saudara-saudara seluruh warga bangsa ini, tolong memiliki etika dalam menyampaikan sesuatu, kasihan Gubernur, Bupati, Walikota, semua sudah bekerja keras mengatasi masalahnya, hancur namanya karena tiba-tiba pemberitaan seketika dan ini dan itu. Saya pesan kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Tipikor dan siapapun, BPK, BPKP pegang azas praduga tidak bersalah.

Kalau seseorang dipanggil ke Jakarta sebagai saksi, jelaskan sebagai saksi, jangan pura-pura gak tahu, begini, begitu, padahal sebagai saksi. Ayo Kita belajar beretika, belajar bertanggung jawab, belajar mempertahankan situasi yang baik. Ini penting, kalau zaman dulu, begitu nama seorang pejabat masuk, bisa ditelpon, bisa dibredel persnya, bisa dilarang terbit, tidak ada seperti itu. Kita junjung tinggi kebebasan pers, kita junjung tinggi demokrasi, asalkan kebebasan itu dijalankan dengan tanggung jawab dan menghormati kebebasan yang lain. Tidak pernah dan tidak punya pikiran saya untuk langsung melakukan kekerasan, membredeli segala macam, karena bukan zamannya lagi. Tetapi tentunya dalam alam demokrasi, orang yang dicemarkan namanya, mungkin Saudara, mungkin saya, mungkin Menteri, mungkin ini, tolong diberikan ruang juga untuk menjelaskan, supaya rakyat tidak binggung, supaya rakyat tahu betul apa yang terjadi di negeri tercinta ini.

Jadi saya anggap penting, meskipun bagi saya, mari kita menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jangan melaksanakan korupsi, cegah kegiatan-kegiatan itu untuk merusak jiwa kita, merusak negara kita, tetapi kalau ada kejadian, ada kasus seperti dugaan seperti itu, selesaikan semuanya secara baik sesuai dengan pranata hukum yang ada. Dan dengan demikian, yang salah ya diberikan sanksi, yang tidak salah, tidak tepat mendapatkan sanksi. Salahnya kecil, sanksinya kecil, salahnya besar, sanksinya besar, fair. Demikian cara berfikir kita dalam penegakan hukum. Tolong dibangun komunikasi seperti ini.

Saya menerima tiap harinya itu belasan SMS, pengaduan-pengaduan, baik yang mengadukan Gubernur ini korupsi, Bupati ini korupsi, Walikota itu korupsi ataupun yang mengatakan, Pak SBY tidak benar itu korupsi, oh beliau malah baik begini, begitu. Tentu ada mekanisme, tidak boleh seorang pemimpin mengambil keputusan dari SMS. Ada prosesnya, ada penyelidikan, ada akhirnya penyidikan dan seterusnya dan seterusnya sesuai hukum acara. Mari kita belajar menegakkan rule of law, tatanan hukum agar semuanya tenang, certain, tidak perlu was-was dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri tercinta ini.

Kemudian kerjasama antar Provinsi, saya dorong penuh seperti Kalimantan ini harus saling bekerja sama Barat, Tengah, Selatan, Timur. Jalan Trans Selatan Kalimantan pun harus segera dilaksanakan secara bersama pusat, daerah. Dan kemudian kalau itu terbangun, maka istilah the sleeping big island akan sirna dan berubah dan memang sekarang Kalimantan the developing big island dan saya kira suatu saat Kalimantan akan menjadi pulau yang maju, penuh kesejahteraan karena sumber daya alamnya juga tinggi, apabila dibangun, dikelola dengan baik, maka hasilnya akan baik.

Saudara-saudara,
Dari itu semua, saya persilahkan dibahas dalam RAKERNAS ini. Nanti Pak Tiyoso hasilnya, tolong saya diberitahu, tembusan kepada para Menteri, apa yang harus dikerjakan oleh saya sebagai Presiden, oleh para Menteri kita kerjakan. Kemudian sebaliknya saya juga menitipkan apa yang dikerjakan oleh Gubernur, Bupati, Walikota, tolong dikerjakan. Dengan demikian, sama-sama kita bertanggung jawab kepada konstituen, bertanggung jawab kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada negara.

Kalau tadi Pak Tiyoso pamitan, farewell begitu karena akhir masa tugasnya memimpin APPSI, tentunya saya juga ikut mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dalam memimpin APPSI. Dan saya kira kepemimpinan yang baru akan dibentuk nanti pada saatnya. Pilihan juga ya? Pakai kampanye juga? Negara kita berubah menjadi sangat lain dengan sebelumnya itu. Kampanye itu penting, tapi bukan segalanya, jangan habis-habisan. Dan kapan si kampanye mulai dilaksanakan, apa iya Pilkada masih satu setengah tahun sudah kampanye siang dan malam sekarang, apa iya begitu? Kapan ngurusi daerahnya, kapan ngurusi pembangunannya, kapan ngurusi rakyatnya, kalau sibuk berkampanye kalau masih satu, masih satu setengah tahun? Ongkosnya berapa? Yang proper saja.

Saya dulu waktu ikut pemilihan umum, pemilihan Presiden lama sekali, capek itu kampanye itu Masya Allah. Dipercepat sajalah, pendek-pendek saja gitu, daripada terlalu lama, nanti rakyat kita terpecah belah dengan bendera, dengan warna, dengan simbol kok rasanya nggak baik. Kita lihat nanti Undang-undang politik yang akan kita terbitkan untuk 2009 yang praktis, yang hemat, yang membikin rakyat tidak saling bermusuhan dan baik untuk negara kita. Ini negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, kita yang bikin peraturan sendiri. Kalau peraturan itu enggak baik, kenapa kita terus-teruskan, kita ubah bersama-sama. Demikian cara berpikir kita dan saya meminta kepada siapapun yang memimpin APPSI nanti, teruslah secara konstruktif melaksanakan kegiatan untuk menyukseskan tugas kita bersama.

Saudara-saudara,
Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengucapkan ”Bismilahirahmanirahim”, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2007 dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

*****
Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan