Arahan pada Sidang Paripurna Kabinet

TRANSKRIPSI
PENGARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA
SIDANG KABINET PARIPURNA
KANTOR PRESIDEN, 28 AGUSTUS 2008



Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’allaikum warrahmatullahi wabarrakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden,
Para Menteri dan anggota kabinet, serta hadirin peserta sidang yang saya hormati,

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur serta memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Sidang Kabinet Paripurna hari ini kita mulai.

Ada lima agenda yang akan kita bahas pada Sidang Kabinet Paripurna hari ini. Pertama, saya akan mengingatkan kembali fokus, prioritas dan intensitas kerja Kabinet dan Pemerintah, tahun kelima Pemerintahan ini.

Yang kedua, isu dan kebijakan utama bidang politik, hukum dan keamanan, terutama pemeliharaan stabilitas politik, serta keamanan dalam negeri sebagai pra kondisi untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tahun 2008 dan 2009 ini dan pengamanan Pemilu 2009.

Ketiga, agendanya, isu dan kebijakan utama bidang perekonomian, menyangkut konstruksi RAPBN 2009, setelah anggaran pendidikan mencapai 20 persen. Saya juga mengagendakan, masih menyangkut bidang perekonomian, sinkronisasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan usaha pertambanganbatubara dan sekaligus pengelolaan untuk memenuhi kecukupan pangan dan energi ke depan ini

Agenda keempat, isu dan kebijakan utama bidang kesejahteraan rakyat. Di sini yang kita utamakan adalah penyuksesan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atau tiga cluster itu termasuk Kredit Usaha Rakyat, dan garis besar kebijakan penggunaan anggaran pendidikan. Tahun 2009 yah alhamdullillah sudah mencapai 20 persen.

Sedangkan agenda kelima, berkaitan dengan isu-isu khusus. Saya identifikasi ada sejumlah isu khusus yang akan juga kita agendakan dalam Sidang Kabinet Paripurna ini. Pertama, menyangkut hak angket DPR. Kedua, renegosisasi kontrak penjualan gas Tangguh. Ketiga, kelanjutan dari WTO yang kemarin gagal di Jenewa. Keempat, kebijakan kerja sama ekonomi dengan Timur Tengah, supaya kita punya .…policy yang jelas, termasuk penyuksesan World Islamic Economic Forum, yang Indonesia diberikan kehormatan untuk menyelengarakannya pada tahun 2009 mendatang. Yang kelima, penyuksesan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dan reintegrasi pasca konflik. Keenam, penyuksesan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, sesuai dengan Instruksi Presiden yang telah saya keluarkan. Yang ketujuh, percepatan pembangunan Sulawesi Tengah yang Inpresnya saya keluarkan beberapa hari setelah peringatan HUT Proklamasi kemarin. Dan yang terakhir, menyangkut isu khusus perkembangan dunia, yang terus terang mencemaskan akhir-akhir ini, dan kembali pemikiran untuk reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah lima agenda yang akan kita bahas dalam Sidang Kabinet Paripurna ini.

Saudara-saudara,
Mekanismenya adalah, sebagaimana biasa saya akan menyampaikan pengantar dan petunjuk awal, initial guidance. Setelah itu, laporan dan presentasi Menko Polhukam dengan Kapolri. Dilanjutkan laporan dan presentasi Menko Perekonomian, MenPAN dan Menneg ESDM. Yang keempat, laporan dan presentasi Menko Kesra, Mendiknas dan Menag. Kemudian, sebelum saya putuskan dan berikan arahan, Wakil Presiden saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, usulan dan pemikiran beliau tentang semuanya itu.

Dan nanti dalam pada akhir dari pengantar saya, Wapres juga akan saya persilakan untuk mengelaborasi satu-dua isu yang penting, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Saya sudah menyampaikan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk berbicara seringkas mungkin. Yang sudah kita ketahui tidak perlu diulang kembali, apa fokusnya, apa solusi kalau ada masalah berkaitan dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Saudara-saudara,
Dengan agenda dan mekanisme seperti itu, saya akan memberikan pengantar dan katakanlah petunjuk awal untuk saudara tindak lanjuti, dan nanti kita rumuskan secara bersama implementasinya.

Saya mulai dengan, saya ingin menekankan kembali apa yang telah saya sampaikan pada sidang kabinet paripurna 2 kali sebelum ini, yaitu pada tanggal 14 Mei yang lalu dan kemudian pada tanggal 22 Juli yang lalu. Saya ingin konsisten, apa yang telah kita agendakan, kita jadikan prioritas, kita sinergikan. Itu terus berlanjut, sehingga tidak kesana-kemari dan tidak kembali pada masalah-masalah yang sesungguhnya kita sudah maju, sudah memiliki progress.

Tentu saja, saudara-saudara, meskipun kita konsisten pada apa yang telah kita tetapkan sebagai rencana, sebagai program dalam kebijakan kita, selalu ada dinamika. Nah disitulah, tentu saudara, kita semua perlu mengambil inisiatif, mengambil keputusan-keputusan yang cepat, tepat dan fleksibel terhadap perubahan atau modifikasi, tentu akan terjadi seperti itu. Tapi tidak boleh kita disoriented, kehilangan arah apa yang telah kita rencanakan dan menjadi kebijakan kita.

Kalau ini kita jalankan, saudara-saudara, maka apa yang kita lakukan menjadi akuntabel, kapan pun mau di-review, mau ditengok kembali. Karena kita bergerak dalam sistem, konsisten, dan semua kita lakukan dengan tepat, dengan argumentasi dan alasan yang juga rasional kita akan bisa dipertahankan kapan pun.

Saya harus menyampaikan untuk yang kesekian kalinya, berbahaya kalau kita bekerja di luar sistem. Bisa terjadi conflict of interest. Mekanisme, prosedur bisa keliru, sehingga pihak yang tidak berwenang bisa saja melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya legalitas dan legitimasi. Saya tidak ingin itu terjadi, dalam pengelolaan Pemerintahan yang sama-sama kita jalankan.

Nanti saya akan mengangkat suatu isu, yaitu upaya kita, perjuangan kita untuk melakukan renegosiasi kontrak penjualan gas Tangguh kedepan ini. Pentingnya kita kelola dalam sistem dengan aturan main yang benar.

Saudara-saudara,
Dalam pengantar ini juga saya mengingatkan kembali dalam tahun Pemilu ini, 2008 sudah apa namanya, mulai dilaksanakannnya, kapan untuk diresapi dan puncaknya pada tahun 2009 nanti, sekali lagi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, kita semua harus lebih fokus, harus lebih giat dan harus lebih responsif. Mari kita gerakkan semua sumber daya, mobilisasi, birokrasi.

Saudara, para Menteri punya Sekjen, punya Dirjen, punya Irjen, agar semuanya diberikan peran dan pastikan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Mereka semua adalah non partisan. Boleh saja anggota Kabinet, Gubernur, Bupati dan Walikota karena Pemilu menjalankan tugas politiknya, dalam tanda kutip sebagai bagian dari kegiatan partai-partai politik dari mana pejabat yang bersangkutan berasal, tetapi jalannya Pemerintahan tidak boleh terhenti. Oleh karena itu, mari kita gunakan, harap saudara perankan, dan gunakan sebaik-baiknya, semua sumber daya organisasi yang ada.

Saudara-saudara,
Misi kita pada tahun kelima ini adalah, kalau saya bicara tahun kelima, minggu depan insya Allah kita memasuki bulan Ramadhan, setelah itu libur lebaran. Setelah itu kita sudah masuk tahun kelima dari masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu ini. Oleh karena itu, saya ingatkan misi kita, di tahun kelima terus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui pertumbuhan ekonomi dan kebijakan khusus yang lain dalam lingkungan di luar dan juga lingkungan dalam negeri yang stabil, tertib dan aman. Kita tahu, hampir pasti terjadi eskalasi suhu politik, hampir pasti terjadi ketegangan dan bahkan gesekan-gesekan sosial dalam tahun Pemilu ini, tapi misi ini harus tetap dapat kita laksanakan dengan baik.

Kemudian fokus dari pembangunan ekonomi pada tahun kelima ini karena ini sangat peting saudara-saudara saya ingatkan kembali, mulai dengan melanjutkan pengendalian inflasi, itu yang pertama.

Yang kedua, kita harus terus memelihara pertumbuhan. Alhamdulillah semester pertama kita mencapai 6,4 persen yang di banyak negara dilakukan koreksi, koreksinya itu menurun sebetulnya bukan up, kalau bisa kita pertahankan semester kedua, atau lebih baik lagi. Tentu ini satu prestasi yang luar biasa.

Yang ketiga, kecukupan pangan, termasuk distribusi dan keterjangkauan harganya, pangan.

Yang keempat, ketersediaan BBM dan solusi mengatasi kekurangan listrik sambil menunggu inagurasi ataupun untuk yang pertama kalinya pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt itu bisa dihasilkan untuk menambah supply dari daya listrik kita.

Yang kelima, kita teruskan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pertanian, untuk meningkatkan produksi pangan kita.

Yang keenam, meneruskan pengamanan ekspor Indonesia. Kita tahu dunia mengalami resesi tapi harus jeli mencari peluang pasar. Menteri Perdagangan tidak hadir sekarang, saya minta kepada Menko Perekonomian disampaikan pada yang bersangkutan.

Yang ketujuh, meneruskan peningkatan investasi kita. Saya memberi atensi khusus investasi yang bisa kita ambilkan dari Timur Tengah. Dari petro dollarnya, uang yang ada di Timur Tengah.

Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, fokus kita adalah, mari kita sukseskan kebijakan Kredit Usaha Rakyat, agar usaha mikro, kecil dan koperasi tumbuh baik dan kalau tumbuh, tentu income orang seorang dan lapangan kerja akan tercipta.

Dari semuanya itu nanti akan kita dengar, apa yang akan dilaporkan, dipresentasikan oleh Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri terkait lainnya. Dan setelah kita dengar semuanya, saya minta seluruhnya memberikan dukungan, memberikan kerja samanya, agar semua itu bisa dilaksanakan dengan baik di tahun kelima ini.

Saudara-saudara,
Di luar itu, di luar isu-isu utama di bidang Polhukam, di bidang Perekonomian dan bidang Kesra, saya katakan tadi ada sejumlah isu khusus yang akan kita bahas dalam Sidang Kabinet hari ini. Pertama, menyangkut hak angket DPR. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam pidato saya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus yang lalu, saya minta agar jajaran Pemerintah dapat menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan Pansus dengan sebaik-baiknya.

Empat tahun terakhir ini, saya kira saudara juga merasakan, kita terus melakukan pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, termasuk pengelolaan teknis keenergian, di dalamnya ada usaha energi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan yang rasional. Jelaskan semuanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Berikan pula angka, fakta dan data yang ada.

Saya berharap keseluruhan konteks yang ingin diketahui oleh Panitia Khusus DPR RI berkaitan dengan penggunaan Hak Angket itu juga bisa diangkat, dan rakyat mesti mengetahui seluruhnya. Karena urusan begini bukan hanya urusan DPR dengan Pemerintah, rakyat, publik, wakil publik, mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya. Masalah kebijakan, masalah regulasi, masalah manajemen dan sebagainya. Pertama tadi mengenai Hak Angket DPR dan bagaimana kita merespon secara konstruktif.

Yang kedua, renegosisasi kontrak penjualan gas Tangguh. Saya telah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 14 Juli tahun ini. Memang kalau kita mempelajari, apabila kontrak atau agreement yang berkaitan dengan sales, purchase of gas ini tidak kita perbaharui, dengan harga crude sekarang 100, 110, 120 bahkan pernah 130, 140 dollar per barelnya, maka akan besar sekali kerugian negara dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang lain, misalnya penjualan gas di Bontang, di Arun, Wapres bisa menambahkan formula Cepu dan lain-lainnya.

Dalam logika dan kepantasan jual beli gas, meskipun kita pernah melakukan perbaikan tahun 2005, betul Pak Menteri ESDM? 2006, yang tadinya 25 cap itu, menjadi 38 dolar. Meleset tentunya dari kontrak pertama katakanlah. Tetapi dengan pergerakan harga yang sekarang berkisar, bertengger, katakanlah 120 dolar per barel, kalau betul-betul kita bisa perjuangkan untuk pembaharuan kontrak, formulanya itu sendiri yang dibikin sedemikian rupa, berapapun pergerakan harga crude, apakah 80 dolar, 100 dolar, 120 dolar, 140 dolar atau lebih dari itu. Harga itu relatif tidak bergerak. Sementara kalau kontrak Bontang dan lain-lain bergerak. Ini yang mesti kita perjuangkan untuk kembali kita negosiasikan.

Dengan tujuan dan niat yang baik itulah saudara-saudara, kita lihat dulu, merenegosiasi kontrak itu agar negara tidak dirugikan. Wakil Presiden baru-baru ini berkunjung ke RRT dengan misi pertama untuk mewakili saya menghadiri penutupan Olimpiade, karena banyak sekali Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang hadir. Dan misi kedua, beliau membuka pintu untuk bernegosiasi. Beliau telah bertemu dengan Wakil Presiden RRT dan insya Allah ada celah, satu saat harus kita perjuangkan secara all out, untuk perbaikan kontrak ini, nanti Wapres akan menjelaskan.

Saudara-saudara,
Kebijakan kita terhadap kontrak sesungguhnya tidak berubah, terhadap kontrak-kontrak diwaktu yang lalu, sejak katakanlah, kontrak zaman mendiang Bung Karno, mendiang Pak Harto dan seterusnya. Kita menghormati kontrak apabila kontrak itu betul-betul memang memenuhi rasa keadilan dalam konteks yang kita pahami waktu itu, dengan catatan pelaksanaannya harus benar, pengawasannya harus benar. Tetapi kalau kontrak itu sungguh merusak rasa keadilan, menghancurkan atau merugikan negara dalam jumlah besar, tentunya kita berupaya dengan tujuan yang baik untuk melakukan renegosiasi. Dan tidak kita pilih, diambil alih begitu saja, menyebabkan apa namanya gejolak nanti dalam iklim investasi. Tetap pendekatan kita ini, pendekatan-pendekatan yang dibenarkan menurut hukum internasional, tetapi harus kita lakukan seperti itu, sekali lagi untuk keadilan dan agar negara kita tidak dirugikan.

Kembali pada kontrak ini, renegoisasi kontrak Tangguh ini, Menko Perekonomian akan menyusun tim negosiasi yang kuat, kombinasikan dengan Menteri-Menteri teknis terkait dan Wapres agar memberikan supervisi atas pelaksanaan dari tim ini.

Instruksi saya, bikin sasaran harga yang realisitik, lakukan benchmarking, pedomani kontrak-kontrak yang selama ini kita tentukan. Tim harus kredibel dan memiliki otoritas yang sah, jangan melibatkan anggota yang tidak punya otoritas untuk mengemban tugas Pemerintahan. Jangan ada conflict of interest, pribadi, kawan, kemudian bekerjalah sesuai sistem dan aturan yang berlaku.

Apabila kita berhasil menegosiasi, penting untuk saudara-saudara catat, dan Pemerintah telah mengambil keputusan nantinya, insya Allah keputusannya lebih baik. Sejak itu tanggung jawab ada di tangan saya sebagai Presiden. Saya tidak akan melempar kepada siapapun, termasuk Wapres, termasuk Menteri, termasuk tim negosiasi, apabila ada permasalahan dengan kebijakan atau substansi dari kontrak itu.

Kemarin kita menaikkan BBM, tanggung jawab di tangan Presiden, bukan di Menteri ESDM, bukan di Menteri Perekonomian. Pemimpin bertanggung jawab. Oleh karena itu, betul-betul ….., tidak perlu ada keragu-raguan dalam bernegosiasi. Tidak mungkin saya sebagai Presiden melempar pada yang lain, apalagi Menteri-Menteri yang tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam penetapan harga kontrak, apakah Menko Kesra, Menko Polhukam dan Menteri-Menteri yang lain.

Saudara-saudara,
Keputusan strategis harus di tangan Presiden, karena Presiden bertanggung jawab. Saudara, para Menteri, para Menko, kalau ada isu yang akan menjadi isu strategis pada tingkat nasional, bawa sampai ke meja saya, untuk saya ambil keputusan. Setelah itu beralih kepada saya. Jangan saya tidak tahu, sudah mengambil keputusan, tapi kelak di kemudian hari ada masalah. Sesuai dengan lingkupnya, sesuai dengan tingkat sensitivitas, tingkat kepentingan, tentu penjualan gas seperti ini, harus pada tingkat Presiden. Strategis.

Yang ketiga masalah WTO. WTO yang sudah bertahun-tahun kita persiapkan kandas, gagal. Dan kita cemas. Kalau tidak terjadi kesepakatan WTO, banyak negara dirugikan termasuk negara kita, sebagai negara berkembang, terutama produk-produk pertanian, yang masih menjadi andalan kita antara lain. Sudah 90 persen tercapai kesepakatan, tinggal 10 persen, gagal di Jenewa.

Oleh karena itulah, atas rekomendasi dari Menteri Perdagangan saya bertindak. Saya sudah berkomunikasi dengan key players, dalam hal itu yang saya telpon, saya ajak berkomunikasi. Presiden Lula, Brasil, perannya sangat penting. Perdana Menteri Manmohan Singh, India, yang akhirnya head-to-head dengan Amerika kemarin. Dan kemudian Presiden Hu Jintao yang juga memainkan kartu yang penting sebagai negara berkembang. Kita sepakat, mudah-mudahan Amerika dan negara-negara lainnya setuju untuk dimulai perundingan pada bulan September mendatang.

Dan saya berpesan lewat Menko Perekonomian untuk disampaikan pada Menteri Perdagangan, agar masing-masing memberikan fleksibilitas, sedikit, agar kita dapat lebih baik, kita dapat meskipun tidak ideal sekali, daripada kita tidak dapat karena kita terlalu kaku dan tidak ada yang take and give. Negosiasi after all adalah take and give. Kepentingan G-33 lebih penting, tapi kepentingan nasional kita juga jangan diabaikan.

Yang keempat, tentang kebijakan Timur Tengah. Mengingat potensi yang besar, melihat perkembangan, mengingat dari para penanam modal dari Timur Tengah akhir-akhir ini kita perlu ada middle east policy. Tidak boleh hanya dari satu lobi ke lobi meskipun dalam bisnis hal itu sangat kita pentingkan. Dan apapun tanpa kelincahan kita dalam melakukan lobi, pendekatan. Tidak akan bisa diwujudkan status apapun kita punya kebijakan, Hitung potensi yang dapat kita tarik untuk kemungkinan investasi. Kepala BKPM, Utusan Khusus untuk Timur Tengah saudara Alwi Shihab saya nilai cukup proaktif, aktif dan banyak sekali mendapatkan terobosan.

Pesan saya, semua capaian itu bawa ke dalam sistem agar yang lain bisa memberikan dukungan. Saya tidak ingin nanti berhentinya karena tidak ada sinergi dengan Departemen Keuangan, dengan Departemen Luar Negeri sehingga disana-sini ada kemacetan. Masukkan dalam sistem, kemudian semua saya instruksikan untuk menyukseskannya. Peluang ini tidak bisa datang berkali-kali. Selama peluang ada, tolong digunakan dengan sebaik-baiknya.

Mari kita sukseskan IWIEF bulan Februari insya Allah tahun depan, sebagai wahana kita untuk melakukan kontak antara pihak penanam modal dari Timur Tengah dengan partner-nya di Indonesia, termasuk daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Saudara-saudara,
Isu-isu yang kelima menyangkut Aceh. Rekonstruksi Aceh, alhamdulillah, pada prinsipnya minus kekurangan-kekurangannya, dan berbagai yang menyimpang dari harapan, berjalan dengan baik bahkan dibandingkan dengan rekonstruksi pasca bencana di negara-negara lain, prestasi kita dianggap baik.

BRR akan segera berakhir tugasnya. Dan akan dilakukan nanti oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah atau Pemerintah Aceh. Oleh karena itu para Menteri terkait yang ada dalam BRR lakukan transisi sebaik-baiknya jangan sampai ada set back dalam penerusan dari pembangunan rekonstruksi itu.

Yang kedua, reintegrasi pasca konflik.
Saudara-saudara, trust building ini sebuah proses. Trust building ini perlu waktu. Trust building ini musti dikawal, diamankan, dan disukseskan. Dan saya minta untuk para pemimpin memberi contoh, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua untuk mengawal reintegrasi pasca konflik ini, tidak perlu tipis telinga, mesti ada. Misalkan salah paham, kecurigaan, kesalahan teknis, pelanggaran teknis di lapangan selalu ada di negara manapun. Tetapi pilihan kita sudah tepat saudara-saudara, otonomi khusus untuk Aceh dalam bingkai NKRI. Dan itu harus kita pertahankan dan kita amankan.

Yang keenam, masalah Papua dan Papua Barat. Inpres sudah kita keluarkan dan sudah dijalankan sebetulnya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat. Fokusnya adalah pada kesehatan terutama menangani penyakit menular, pendidikan, infrastruktur dasar, lantas pangan, dan kemudian pemberdayaan putra-putra Papua, Papua Barat untuk lebih berperan lagi dalam pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Saya minta para menteri memerankan Pemda seluas-luasnya sesuai dengan inpres itu, tapi tetap berikan asistensi dan lakukan supervisi.

Ada kritik dari beberapa pihak di luar negeri, meskipun kadang-kadang kritik itu hanya dicari-cari. Dulu ketika sebelum kita memberikan dana alokasi daerah otonomi khusus, dikritik terlalu minim dana yang mengalir ke daerah. Setelah kita berlakukan otonomi khusus dan kita terapkan semuanya, desentralisasi fiskal, cukup banyak aliran dana itu. Sekarang kritiknya, Jakarta tahu kalau kapasitas dari pemerintah daerah belum tinggi betul, mengapa diberikan aliran dana sebanyak itu? Tapi ambilah positifnya, tetap kita alirkan sesuai dengan desentralisasi fiskal, dan APBD, supervisi, asistensi kita lanjutkan.

Baru-baru ini Gubernur Papua menghadap saya dan saya dukung prakarsa dari daerah untuk membikin kerja-sama dengan Freeport dan lain-lain itu sedemikian rupa sehingga manfaatnya lebih banyak lagi bisa dirasakan negara, oleh pemerintah, utamanya Papua dan masyarakatnya, termasuk kemungkinan investasi saham Freeport yang daerah juga berharap itu membawa kebaikan bagi daerah. Selama itu baik, pendekatannya baik, silakan nanti menteri-menteri terkait untuk juga ikut memberikan asistensi bagi kebaikan itu semua.

Yang ketujuh, percepatan pembangunan Sulteng. Kita ingin Maluku Utara, Maluku, Sulteng yang keadaannya alhamdulillah sudah hampir normal, hampir pulih. Itu betul-betul bisa dilakukan pembangunan sehingga tidak ada godaan-godaan untuk kembali terlibat dalam konflik, dan saya minta pihak-pihak terkait dilibatkan penuh untuk melaksanakan percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah ini.

Yang terakhir, menyangkut isu khusus saudara, adalah perkembangan dunia. Terus terang kita cemas melihat perkembangan dunia akhir-akhir ini. Timur-Tengah korban demi korban, tiap hari di Afganistan, di Irak. Belum ketegangan di Palestina, juga ketegangan menyangkut Iran yang belum ada tanda-tanda reda. Lantas kita masih ingat ketika Kosovo didukung oleh banyak pihak untuk menjadi negara independent.

Dan minggu lalu, kejadian di Georgia juga demikian. Ada dua provinsi yang kemudian seolah-olah mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk menjadi negara independent. Kalau ini berlanjut dan sudah ada tanda-tandanya, pasukan angkatan laut Amerika sudah berada di Georgia, direspon oleh kekuatan militer Rusia. Kita cemas kalau situasi perang dingin kembali terjadi.

Oleh karena itu, Menlu tidak ada. Menko Polhukam tolong sampaikan ke Menlu. Perlunya kita…. pada dunia untuk kembali memberikan penghormatan kepada kedaulatan negara, negara-negara yang berdaulat, menghormati. Kembalikan pada Hukum Internasional, hindari tindakan-tindakan yang unilateral, tindakan sepihak. Dan memang pemikiran reformasi PBB menjadi lebih relevan sekarang ini untuk tidak kembali pada sistem hubungan antar bangsa sejak perang dunia kedua atau era perang dingin yang lalu.

Dalam kapasitas yang kita miliki, kita juga akan melakukan diplomasi aktif menyangkut ini semua, agar Indonesia tidak menunggu menonton, akhirnya menjadi korban dari dunia yang gonjang-ganjing. Mengakibatkan banyak krisis, energi, transportasi, ekonomi, mungkin pangan dan sebagainya.

Inilah pengantar dan initial guidance saya. Dan sebelum saya persilakan saudara-saudara para Menko para Menteri untuk memberikan presentasinya, saya persilakan Wapres untuk mengelaborasi tentang posisi dan upaya kita, supaya sekali lagi akan kita perjuangkan untuk merenegosiasi kontrak penjualan gas “Tangguh”. Saya persilakan Wapres.



Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan