Pidato Presiden

Dialog dengan Para Penyuluh Pertanian pada Pembukaan Jambore dan Festival Karya Penyuluh Pertanian Kedua

 

TRANSKRIPSI
DIALOG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PARA PENYULUH PERTANIAN
PADA ACARA
PERESMIAN PEMBUKAAN JAMBORE DAN FESTIVAL KARYA PENYULUHAN PERTANIAN KE-2
CIBODAS-JAWA BARAT, 30 NOVEMBER 2008



Sdr. Edi Heriyanto, Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Tengah
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Kami, nama Edi Heriyanto, penyuluh pertanian pada Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Peraturan Daerah. Dengan terbentuknya kelembagaan penyuluhan tersebut di Provinsi Jawa Tengah, kami atas nama seluruh penyuluh pertanian Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap dan bersemangat untuk mensukseskan program nasional, khususnya program pembangunan pertanian, khususnya di Jawa Tengah disinergikan melalui Program Mbali Deso, Bangun Deso. Bersama Pemerintah, kami siap untuk melaksanakan program peningkatan ketahanan pangan nasional melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional P2BN, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional PNPM melalui program pengembangan usaha kredit di pedesaan, PUAP, atau PUAP.

Berikutnya kami sampaikan pada Bapak Presiden yang terhormat dan tercinta, kami mengharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta yang telah memberikan fasilitas penyuluhan, sekiranya dapat diteruskan dan ditingkatkan kepada kami dan para petani di Jawa Tengah dan Indonesia.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia
Wa’alaikumsalam.

Sdri. Nani Surpini, Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya nama Nani Surpini dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Presiden yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 mengenai sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Bapak Presiden yang saya hormati, namun pada saat ini di Kabupaten Cianjur belum terbentuk Badan Pelaksana, Perikanan, dan Kehutanan. Kami atas nama seluruh penyuluh pertanian Kabupaten Cianjur siap untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Namun masih ada kendala, karena peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan, antara lain Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Untuk itu, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden untuk mempercepat terbitnya Peraturan Pemerintah.
Terima kasih. Sekian. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sdr. Abdul Jalil Ginting, Dokter Hewan Kab. Asahan Sumatera Utara
Yang terhormat Bapak Presiden, nama lengkap saya Drh. Abdul Jalil Ginting dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kalau teman-teman tadi banyak menyampaikan tentang beberapa kebijakan penyuluhan pertanian, kalau saya Pak ada beberapa hal yang berkaitan dengan teknik yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian.

Yang pertama, menyikapi ketidaksurplusan beberapa komoditas jagung dan kedelai. Sebenarnya di wilayah kerja saya, di Kabupaten Asahan banyak, masih luas tanah-tanah atau lahan-lahan yang diusahai pihak-pihak perkebunan, contohnya tanaman komoditas muda. Tapi kelihatannya itu ya, tapi kelihatannya masih banyak para katakanlah saya tidak menuduh, para direksi atau para asisten, komoditas-komoditas yang kami sebutkan tadi seperti jagung dan kedelai ini tidak disikapi. Tapi kami lihat di Sumatera Utara justru pihak aparatur Kapolda, Kapolres menyikapi komoditas ini di lahan-lahan perkebunan tadi. Jadi kami mengharapkan sekali kepada pihak-pihak direksi perkebunan atau asisten bisa menyikapi program kedelai maupun jagung.

Presiden Republik Indonesia
Yang dimaksudkan menyikapi apa Bapak itu, menyikapi?

Sdr. Abdul Jalil Ginting, Dokter Hewan Kab. Asahan Sumatera Utara
Pemanfaatan, Pak, pemanfaatan lahan-lahan perkebunan ini, diusahai untuk tanaman jagung. Misalnya pada saat-saat tanaman masih muda, Pak, jadikan ini tidak menjadi halangan, begitu juga pada saat-saat mau replanting ataupun saat-saat replanting.

Yang kedua, saya sebagai pimpinan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten, saya melihat laporan-laporan para petani, peternak, Pak, khususnya sapi begitu juga di lahan perkebunan. Saya melihat, saya tidak menuduh semua perusahaan perkebunan, tapi ada beberapa perkebunan, khususnya di Kabupaten saya, Kabupaten Asahan, para asisten sampai istilahnya pengawas di sana namanya centeng itu melarang petani yah, melarang buruh perkebunan memelihara ternak sapi.

Ini mohon kami menjadi perhatian. Sedangkan buruh tani itu giat memelihara ternak. Saya mengharapkan kepada Bapak Presiden hal ini yah ada dua pointer ini bisa Bapak sikapi dengan Bapak Menteri. Semoga krisis kedelai atau jagung ini begitu juga krisis ternak di negara kita ini menjadi berkurang. Demikian dari kami. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Moderator
Cukup 3 dulu, mohon kembali ke tempat.

Presiden Presiden Republik
Baik, Saudara-saudara. Dari Pak Edi Haryanto tadi Jateng, terima kasih, lanjutkan sampai betul-betul Jawa Tengah menjadi andalan pangan. Ibu Nani Surpini Cianjur, dengan undang-undang itu kita bisa bergerak, saya baru mengecek ke Menteri Pertanian, PP dan Pepresnya dimana. Biasanya kalau sampai di meja saya, itu satu hari, dua hari, saya teken. Jawaban beliau, PP itu memang Saudara-saudara, karena menyangkut keuangan, menyangkut administrasi, menyangkut aparatur negara, biasanya setelah di-draft oleh Menteri yang bersangkutan, Menteri Pertanian, itu dikoordinasikan dengan jajaran Menteri-menteri terkait. Tapi saya setuju sudah saatnya terbit dan mesti dipercepat. Saya ini kalau sudah di meja tidak boleh terlalu lama, satu hari, dua hari, tiga hari, teken, jalan begitu. Tolong ditagih bulan depan.

Pak Abdul Jalil Ginting, permasalahan saya kira manajemen di PPN Perkebunan Asahan. Tolong nanti Pak Anton berkoordinasi dengan Meneg BUMN, tolong ditata yang baik, baik untuk PPN itu, baik untuk petani, baik untuk peningkatan produksi, baik perkebunan, maupun pertanian di daerah itu. Saya kira tidak boleh masing-masing kaku, masing-masing jalan sendiri, harus ada koordinasi dan sinergi, ya.

Kemarin di Sukabumi bulan lalu, saya bersama Pak Gubernur, Menteri Pertanian sedang tugas ke Australia, saya menyaksikan panen padi yang sudah mencapai rata-rata 12 ton per hektar. Padi itu jenis hibrida, varietas hibrida super, kemudian katanya dilaporkan oleh Kelompok Petani Makmur, apa Mawar? Apa mana yang Sukabumi? Kelompok Petani Harum yah. Dua orang berbicara, kemudian bekerja sama dengan PT SAS, dibantu oleh para penyuluh pertanian itu mencapai puncaknya 16 ton per hektar.

Andaikata tidak usah 16 ton rata-rata bertahan 12 ton dan sustainable dan itu bukan hanya di Sukabumi, tapi di tempat-tempat yang lain, maka rata-rata produksi padi atau beras kita di Indonesia meningkat dari yang sekarang 5 ton per hektar, insya Allah menjadi 7 ton per hektar atau lebih tinggi lagi. Kalau itu terjadi, maka benar-benar kita akan menjadi negara yang surplus padi dan beras.

Di Sukabumi ada yang bertanya ke saya, “Pak, kami ini penyuluh pertanian apa tidak ada jalan untuk menjadi PNS”, katanya. Kenapa kok tepuk tangan, yang banyak di Sukabumi yang tepuk tangan di sini. Tenaga harian lepas yah, semangat sekali iyanya itu. Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Pertanian nanti kepada Menpan, tolong dilihat, ditata, bagus kalau misalkan secara bertahap begitu, yang lain juga bertahap, guru bertahap, bidan bertahap, perawat bertahap ada jalan untuk menuju menjadi PNS tentu dengan persyaratan tertentu. Saya minta dilihat dulu, dibicarakan, mudah-mudahan sekali lagi ada jalan, doakan saja, doakan secara bertahap.

Saudara-saudara,
Tadi Pak Gubernur bercerita, belum tentu ayahnya yang sukses jadi petani, anaknya mau jadi petani begitukan? Saya mengarang satu lagu. Lagu itu saya beri judul “Budi Temanku”. Lagu ini sudah direkam dan dibawakan oleh kelompok musik anak-anak muda namanya The Brothers. Brothers itu anak dari Koes Plus, ingat Koes Plus? jadi Koes Plus generasi pertama, generasi keduanya namanya The Brothers. Sudah saya suruh bawakan lagu ciptaannya saya dan sudah direkam. Menurut saya bagus, lagunya lagu jenaka begitu. Sayang CD-nya nggak dibawakan, ada nggak CD-nya? Saya membuktikan bahwa petani itu mulia. Lagu itu pesannya jadi petani itu mulia, ya. Jadi kalau ada Mbali Deso, Bangun Deso, petani itu cocok itu. Ada nggak, bisa diputar nggak. Tapi kira-kira sambil nunggu dengarkan yah, kira-kira begini.

Aku punya teman
Budi namanya
Anaknya pintar lagi jenaka


Kira-kira begitu, kemudian reffrein-nya itu. Ini bait yang terakhir saja.

Pada suatu hari kupulang ke desa
Mencari tahu Budi dimana
Aku kira dia telah hidup tenang di kota
Jadi pegawai sesuai cita-cita
Oh ternyata dia kini hidup tenteram di Desa
Jadi petani sukses dan sejahtera


Jadi petani itu bisa sukses dan sejahtera. Tidak usah semua berbondong-bondong ke kota ingin jadi pegawai dan seterusnya. Ini pesan saya supaya pertanian maju. Para petani maju. Sudah siap belum? Ayo dengarkan yah. Ini liriknya begitu. Yang jadi PNS, PNS boleh. Jadi pedagang, pedagang boleh, jadi polisi boleh, jadi dokter boleh, insinyur Pertanian boleh. Jadi petani bagus. Itulah saya sekolah pertanian juga tiga tahun, karena saya ingin pertanian di negeri kita ini maju. Sudah siap? Di belakang sana rupanya.

Presiden Republik Indonesia
Tepuk tangan untuk budi.

Gubernur Jawa Barat
Terima kasih Bapak Presiden. Para Penyuluh sekalian, saya kira karena waktu yang terbatas, cukup dengan 3 pertanyaan. Kita semua tentu sangat berterima kasih telah dihibur dan juga disemangati oleh Bapak Presiden. Jadi bagi mereka-mereka yang nantinya tidak bisa menjadi PNS, jangan bersedih hati, karena menjadi petani pun kita sukses dan sejahtera. Amin. Terima kasih saya kembalikan kepada Mbak pembawa acara.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan