Sambutan Presiden RI pada Acara Penyerahan DIPA Tahun 2009

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2009
di ISTANA NEGARA, 5 JANUARI 2009

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu, unsur Pimpinan dan Anggota DPR RI, para Gubernur, para Pimpinan Lembaga-lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan,Hadirin yang saya muliakan. Marilah sekali lagi, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009.

Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan Selamat Tahun Baru 2009, kepada para pimpinan lembaga, para menteri, para gubernur, dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini, kita dapat meningkatkan kinerja dan membawa peru-bahan yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai.

Hari ini, di awal tahun yang baik ini, saya telah menyerahkan secara langsung DIPA Tahun 2009. Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara, saya tadi bersama-sama secara simbolik telah menyerahkan DIPA Tahun 2009 kepada para Pimpinan Lembaga dan para Menteri sebagai Pengguna Anggaran, serta kepada para Gubernur yang menerima pendelegasian kekuasaan saya dalam Pengelolaan Keuangan di Daerah.

Saya serahkan pula DIPA Tahun 2009 ini kepada Menteri Keuangan yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara. Penyerahan ini, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, baik di pusat maupun di daerah. Semoga penyerahan anggaran yang setiap tahun kita laksanakan tepat pada waktunya ini, akan dapat mempercepat realisasi program-program pembangunan yang kita rencanakan.

Faktor ketepatan waktu, sangat mutlak untuk kita perhatikan, agar tidak ada alasan bagi siapa saja, untuk tidak dapat menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang. Kita ingin, agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, dan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sempurna pada tahun anggaran itu juga.

Penyerahan DIPA yang kita laksanakan pada hari ini, juga merupakan simbol dari tanggung jawab dan kesungguhan kita semua, untuk dapat melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran tahun 2009 secara akuntabel, profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pada tanggal 31 Desember 2008 yang lalu, saat Saudara-saudara mempersiapkan tahun baru, saya melakukan kunjungan kerja ke Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saya mendapatkan laporan awal dari Saudari Menteri Keuangan, tentang pelaksanaan APBN-P 2008 yang lalu, dan laporan finalnya saya terima pada tanggal 1 Januari 2009.

Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan secara umum, pencapaian indikator ekonomi makro nasional dalam tahun 2008 masih baik, walaupun dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan yang cukup berat sebagai imbas krisis keuangan global. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 masih dapat dipacu hingga ke 6,2%, tingkat inflasi masih terkendali sekitar 11% dengan menjaga kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa, serta langkah penurunan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak dua kali pada bulan Desember 2008 yang lalu.

Nilai tukar Rupiah rata-rata Rp 9.694 / US$ sebagai akibat tekanan depresiasi Rupiah di penghujung tahun 2008. Suku Bunga SBI-3 bulan rata-rata 9,3% dengan rate per bulannya menunjukkan kecenderungan menurun, sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata US $96,8 / barel, meskipun sekarang berada pada kisaran $ 50 per barel dan lifting minyak mentah Indonesia dapat mencapai 931 ribu barel per hari, yang berarti di atas target tahun 2008.

Berdasarkan indikator ekonomi makro di tahun 2008 yang diikuti dengan beberapa penyesuaian kebijakan fiskal, maka kinerja realisasi APBN-P tahun 2008 dapat tetap dijaga pada tingkat yang aman, guna memberikan confidence kepada para pelaku ekonomi, serta melaksanakan program-program pembangunan nasional.

Pelaksanaan APBN-P 2008 menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik diukur dari perencanaannya atau perbandingan antar waktu untuk bidang penerimaan maupun pengeluarannya. Penerimaan negara meningkat 38,5% dibandingkan realisasi tahun 2007, atau hampir 10 persen di atas sasarannya. Tax ratio meningkat tajam dari 12.4 persen tahun 2007 menjadi 14,1% pada tahun 2008 ini.

Dari sisi pengeluaran, memang tidak semua komponen berhasil dibelanjakan tepat waktu dan sesuai rencana. Misalnya, Kementerian dan Lembaga hanya mampu membelanjakan 91,5% dari anggarannya, sedikit lebih rendah dari persentase tahun lalu yang mencapai 92%. Saya mendapatkan penjelasan, penurunan ini sebagian merupakan akibat dari efisiensi, kalau itu yang terjadi berarti baik, baik dalam proses pengadaan barang maupun dalam pelaksanaan belanja modal pemerintah.

Beberapa kementerian yang telah mengadakan e-procurement, berhasil menekan pengeluarannya hingga 10-2%. Saya berharap, perbaikan ini dapat ditularkan pada semua departemen dan lembaga, serta jajaran pemerintah daerah pada semua tingkatan. Dengan anggaran yang sama, kita dapat melaksanakan kegiatan jasa publik ini dengan volume kegiatan yang lebih besar.

Namun, terus terang saya belum puas dengan pola pengeluaran anggaran yang masih menumpuk pada triwulan terakhir. Silakan masing-masing melakukan introspeksi Saya berharap, pola ini bisa lebih merata setiap triwulan, khususnya tahun ini dimana siklus perekonomian diperkirakan akan lebih berat dalam paruh pertama dibandingkan dengan paruh kedua.

Capaian dalam APBN-P 2008 berhasil menekan defisit hingga mencapai 0,1% dari PDB, dibandingkan sasarannya 2,1% dari PDB. Hal ini, bukan karena tidak kita belanjakan sehingga sisa, tapi karena pencapaian Penerimaan Negara dapat melampaui targetnya hampir 10%, dengan realisasi Belanja Negara tetap dapat maksimal hingga 99,6%. Alhamdulillah, dengan demikian kita mempunyai dana lebih anggaran tahun lalu yang dapat kita pakai tahun ini untuk lebih menggerakkan perekonomian, yaitu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi minimal 4,5%, saya gunakan angka yang konservatif, sebagian mengatakan kita bisa tumbuh sampai 5,5%, sebagian lebih pesimis, lebih konservatif, kita hanya mampu tumbuh 4,5% yang penting mari kita capai pertumbuhan setinggi-tingginya. Yang semuanya itu bisa digunakan untuk melindungi keluarga Indonesia, khususnya keluarga miskin dari krisis, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dalam Undang Undang APBN tahun 2009, pemerintah telah memasukkan beberapa kebijakan stimulus fiskal untuk mendukung tingkat pertumbuhan perekonomian, program perlindungan sosial, serta perbaikan kesejah-teraan masyarakat. Stimulus fiskal dari sisi perpajakan, diberikan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Perorangan, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp12,5 triliun, sebagai counter cyclical untuk beberapa sektor tertentu yang terkena imbas krisis ekonomi global.

Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan diberikan dalam bentuk perbaikan akses dan kualitas pendidikan sebesar Rp207,4 triliun, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp7,2 triliun, program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp1,75 triliun, dan BLT sebesar Rp3,7 triliun.

Dalam upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK, pemerintah mempersiapkan Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui PNPM sebesar Rp10,3 triliun, berupa pembangunan jalan & jembatan, air minum, pasar, irigasi, serta listrik di lebih dari 5 ribu kecamatan. Demikian pula, peningkatan pemberdayaan UMKM, kita tingkatkan melalui pembangunan pasar tradisional, pembinaan sentra sentra produk UMKM di daerah tertinggal atau terisolir, serta menambah program Kredit Usaha Rakyat, agar bank dapat menyalurkan tambahan dana KUR lebih luas.

Disamping itu, kebijakan penurunan harga BBM pada bulan Desember tahun 2008, diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi perekonomian kita pada tahun 2009 ini.

Selain program dan anggaran yang telah direncanakan di APBN tahun 2009, Pemerintah dimungkinkan untuk menambah stimulus fiskal dengan memanfaatkan dana lebih anggaran di tahun 2008 yang tadi dijelaskan Saudari Menteri Keuangan. Bentuk counter cyclical / stimulus tambahan, difokuskan pada upaya mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi dampak PHK, dengan perkuatan pembiayaan UKM melalui KUR, peningkatan daya saing sektor riil dan industri terpilih melalui insentif pajak dan bea masuk, serta kegiatan dukungan infrastruktur padat karya. Nominal nilai counter cyclical / stimulus tambahan berasal pertama dari APBN 2009 dan tambahan dari surplus APBN 2008.

Program stimulus dapat diluncurkan tanpa harus menunggu APBN-P 2009 dan dapat menggunakan pasal 23 UU APBN 2009 yang segera akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPR-RI. Untuk itu, Saya telah meminta Plt Menko Perekonomian yang merangkap Menteri Keuangan, agar segera mempersiapkan tambahan stimulus fiskal bersama-sama dengan kementerian dan lembaga, serta memulai pembicaraan awal dengan Panitia Anggaran DPR, guna melakukan penyesuaian-penyesuaian yang kita anggap perlu dalam APBN-P 2009.

Capaian dalam anggaran adalah sebagian refleksi riil dari denyut nadi perekonomian kita. Pajak pertambahan nilai misalnya, naik 35,7 persen dalam tahun 2008 lalu. Hal ini berarti, Saudara-saudara berdasarkan perkiraan awal tingkat inflasi tahun ini sekitar 11 persen, maka kenaikan nilai riil PPN mencapai sekitar 24 %. Kondisi ini kurang lebih memberikan indikasi tentang perubahan volume kegiatan ekonomi sektor riil yang terpungut PPN-nya ada korelasi antara perkembangan sektor riil dengan penerimaan pajak. Kenaikan ini juga terjadi merata di semua pos penerimaan non migas, dan sekali lagi membantah anggapan selama ini, bahwa sektor riil tidak bergerak.

Pencapaian nyata lainnya ditunjukkan dalam penurunan tingkat pengangguran dari 9,8% angka Agustus 2007 menjadi 8,3% (Agustus 2008), dan penurunan tingkat kemiskinan dari 16,6 persen (Maret 2007) menjadi 15,4 persen (2008). Dalam hal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para Gubernur dan semua pihak yang bekerja keras untuk memungkinkan kemiskinan dan pengangguran dapat kita turunkan.

Kita tentu perlu bersyukur dengan capaian ini, mengingat tetangga kita atau khususnya di negara maju, kalau Saudara ikuti perkembangan negara-negara maju dimana resesi ekonomi dunia sudah sangat terasa. Walaupun kita telah berhasil melalui krisis ekonomi pada tahun 2008, dengan pencapaian seluruh indikator kesejahteraan yang menunjukan arah perbaikan, namun kita masih belum merasa puas dengan pencapaian ini. Lebih-lebih lagi, tahun ini adalah tahun sulit yang dialami oleh seluruh bangsa di dunia termasuk negeri kita.

Oleh karena itu, seperti yang mungkin saudara telah baca di surat kabar dan saya sampaikan lagi tadi pagi, pada saat pembukaan perdana Bursa Efek Indonesia di Jakarta, saya telah sampaikan tujuh agenda utama kebijakan pemerintah yaitu: Pertama, mengatasi resiko pengangguran baru akibat krisis keuangan global; Kedua, mengelola inflasi pada batas tertentu pada tingkat kemampuan kita; Ketiga, menjaga pergerakan sektor riil; Keempat, mempertahankan daya beli masyarakat; Kelima, melindungi kelompok masyarakat miskin; Keenam, memelihara kecukupan pangan dan energi saya sudah memberikan koreksi tadi terhadap pertamina dan pihak-pihak lain yang nampak ada tidak sigapan dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ini; dan Ketujuh, memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, setidak-tidaknya lebih dari 4,5% untuk tahun ini.

Saya juga telah meminta sdri. Plt Menko Perekonomian untuk melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintahan dan Kadin Indonesia, guna mengoperasionalisasikan ketujuh agenda utama tersebut dalam aksi kebijakan policy action dan dilanjutkan dengan actions, tindakan nyata di lapangan. Sebagian sudah dimasukkan RKP 2009 dan dibiayai dengan APBN 2009. Dengan adanya sisa anggaran tahun lalu, Saudara-saudara sekali lagi beberapa tambahan kebijakan, dapat kita lakukan yang akan dibiayai melalui RAPBN-P 2009.

Berkaitan dengan hal itu, saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal kepada saudara-saudara, khususnya para Menteri dan Kepala LPND yang saya lihat hadir semua pada hari ini.

Pertama, agar tambahan anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang menciptakan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan seperti contohnya proyek infrastruktur. Jika ada proyek dengan dampak yang rendah atau tidak berarti sama sekali terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan, saya minta Meneg PPN tidak segan-segan mencoretnya, coret saja. Itu bisa ditunda tahun depan, tahun depannya lagi.

Kedua, dalam pengajuan anggaran tambahan ini, saudara harus memperhatikan siklus anggaran, yaitu segera mengajukannya sebelum pagu indikatif dan pagu sementara dirampungkan. Saudara-saudara, saya minta untuk memperhatikan disiplin internal pemerintah, dengan tidak mengajukan permintaan anggaran langsung ke DPR tanpa pembahasan dalam sidang kabinet ini penting. Kita bekerja dengan waktu terbatas. Lengkapi semua dokumen pendukung agar proses anggaran ini bisa berjalan lancar, sesuai dengan jadwalnya.

Sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, tema pembangunan dalam RKP Tahun 2009 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Sesuai dengan tema itu, dalam RKP tahun 2009 saya ingatkan kembali Saudara-saudara ditetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional. Ketiga prioritas pembangunan itu adalah: Pertama, peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; Kedua, percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan Ketiga, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Upaya untuk melakukan peningkatan kualitas belanja, quality of spending, akan terus kita lakukan pada tahun 2009, antara lain melalui perbaikan efisiensi dan penajaman prioritas belanja, penyusunan anggaran berbasis kinerja, dan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah. Prioritas belanja tahun 2009 akan kita arahkan pada peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta perlindungan sosial, antara lain melalui program BOS, Beasiswa pendidikan, Jamkesmas, Program Raskin, PNPM, dan BLT.

Peningkatan stimulus pertumbuhan yang berkualitas kita arahkan melalui pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi dan kereta api, serta prasarana pertanian seperti irigasi, juga prasarana untuk mendukung ketahanan energi nasional, terutama jaringan listrik. Saya memberikan atensi, kecukupan daya listrik disamping bahan bakar minyak dan disamping pangan

Dalam upaya mendukung dan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, diutamakan pula pembangunan yang lebih memperhatikan daya dukung lingkungan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan meminimalisasi berbagai dampak perubahan iklim global.

Kita menyadari bahwa Tahun Anggaran 2009 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah kita rencanakan, di tengah krisis ekonomi dunia yang akan lebih terasa dampaknya pada tahun 2009. Target-target pencapaian, telah kita perhitungkan secara hati-hati dan kita upayakan serealistis mungkin. Untuk mencapai target yang saya kemukakan tadi, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tengah imbas krisis perekonomian global, diperlukan kerja keras kita semua dengan program yang semakin terkoordinasi dan semakin terpadu.

Selama empat tahun terakhir ini, kita telah menghadapi berbagai tantangan baik eksternal maupun internal, seperti sering terjadi berbagai bentuk bencana alam dan dampak perubahan iklim, naiknya harga minyak pada titik tertinggi sepanjang sejarah, kenaikan harga pangan sedunia, dan dewasa ini krisis keuangan dan resesi perekonomian global.

Dengan tantangan dan cobaan yang terus menerus menerpa bangsa kita, telah menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang pantang menyerah, tidak mudah mengeluh, dan selalu melihat tantangan sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Kita dapat berperilaku lebih arif dan bijaksana, dengan lebih memperhatikan keseimbangan dan kualitas pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan bagi generasi mendatang.

APBN memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan. APBN kita arahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas nasional, serta kelancaran operasional pemerintahan. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk melaksanakan APBN secara benar, teliti, konsisten, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat begitu pentingnya peran APBN dalam memperlancar roda pembangunan, kita harus berupaya mengamankan APBN dari kebocoran dan penyelewengan. Saya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap menjadi agenda utama dalam pelaksanaan anggaran. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, termasuk juga kepada aparat penegak hukum.

Saya berharap, seluruh jajaran pemerintahan, terus menjaga disiplin dan komitmen untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan secara bersih, efisien, dan efektif. Upaya penegakan hukum juga terus kita lakukan agar negeri kita dapat benar-benar bersih dari tindakan-tindakan yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Pelaksanaan anggaran harus dapat dimulai sejak awal tahun, agar peran APBN sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. Dana dalam DIPA telah dialokasikan di awal tahun dan peraturan-peraturan mengenai pencairan dana telah tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran. Pada kesempatan yang baik ini, Saya ingatkan sekali lagi, agar seluruh jajaran pemerintahan dapat ikut serta memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan APBN.

Menteri Keuangan telah melaporkan kepada saya dalam sidang kabinet tahun lalu, bahwa bersama Meneg PPN ke Bappenas telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki penyerapan anggaran seperti penyederhanaan prosedur dan dokumen anggaran, menegaskan kembali bahwa Kementerian / Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah dapat melakukan persiapan tender sebelum tahun anggaran yang berlaku, serta mengizinkan dan memperluas proyek waktu jamak (multi years projects).

Dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa, ini sangat penting saya minta disimak dengan baik kepatuhan terhadap aturan, juga terus kita lakukan, tanpa harus dibayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dalam pelaksanaan belanjanya. Saya telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang saya tugasi untuk mengkaji secara terus menerus, berbagai kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa. Saya ingin pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan mudah, dalam waktu yang cepat, tentu saja tetap dapat dipertanggung jawabkan. Tujuannya ke situ mempercepat, memperlancar, mempermudah bukan sebaliknya

Tentu saja, sesungguhnya kita ingin dapat mengerjakan banyak hal Saudara-saudara. Namun kita harus cerdas dalam memilih, mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak. Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertindak selaku Pengguna Anggaran, dan para Kuasa Pengguna Anggaran, harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran agar setiap program dapat terlaksana sesuai yang telah direncanakan, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Kini tiba saatnya bagi saya untuk secara singkat menjelaskan berbagai aturan penting dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, tentang APBN Tahun Anggaran 2009. Seluruh dana APBN kita di tahun 2009, berjumlah Rp 1.037,1 triliun. Tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah Republik Indonesia, dimana APBN kita melampaui angka 1.000 (seribu) triliun Rupiah. Angka ini terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun.

Dari total Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dialokasikan untuk Belanja Pegawai jumlahnya tidak sedikit sebesar Rp 140,2 triliun; Belanja Barang sebesar Rp 91,7 triliun; Belanja Modal sebesar Rp 72,0 triliun; Bantuan Sosial sebesar Rp 79,0 triliun; dan Pembayaran Bunga Utang, Subsidi dan Belanja Lain-Lain sebesar Rp 333,5 triliun.

Amanat Undang Undang Dasar tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari seluruh APBN, telah kita penuhi pada tahun 2009 ini. Jumlah anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 207,4 triliun yang disebarkan pada Departemen Pendidikan Nasional ini sebesar ini posnya Pak Bambang Sudibyo Rp 61,5 triliun, Departemen Agama Pak Maftuh Basyuni sebesar Rp 23,3 triliun, Kementerian Negara dan Lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan lainnya sebesar Rp 3,0 triliun, Bagian Anggaran 69 sebesar Rp 1,7 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 117,9 triliun.

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% itu, di samping untuk memenuhi Amanat Undang Undang Dasar, juga adanya kesadaran kita semua bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan bangsa. Kita wajib memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi generasi mendatang, agar dapat membangun negeri kita ke arah yang lebih baik dari sekarang. Tadi sudah ditujukan oleh siapa-siapa yang maju ke depan dari para Menteri yang menerima DIPA tadi.

Jadi Lembaga Pemerintahan yang tahun ini juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar adalah Departemen Pertahanan, yaitu sebesar Rp 33,7 triliun sepertinya besar, tapi untuk modernisasi dan pembangunan pertahanan jumlah itu masih terbatas, tapi tidak apa-apa karena keseimbangan perlu prioritas untuk peningkatan kesejahteraan rakyat; Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 35 triliun; Kepolisian Negara RI sebesar Rp 24,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,3 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 17 triliun.

Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan, terutama ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana berbagai moda transportasi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendukung pertanian secara luas.

Anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditujukan dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak boleh sejengkal tanah pun lepas, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Anggaran Departemen Kesehatan ditujukan bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Besarnya anggaran yang dialokasikan pada beberapa departemen itu, tidaklah berarti lembaga pemerintahan yang lain menjadi kurang penting. Semua lembaga pemerintahan harus berfungsi dan menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing. Alokasi anggaran yang diberikan pada hakekatnya disesuaikan dengan program, skala prioritas, serta beban tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Penyusunan APBN Tahun 2009, dengan perencanaan yang matang dan target yang terukur, telah menggambarkan keinginan kuat Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik di seluruh tanah air. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memperhatikan kondisi fiskal di daerah. Oleh sebab itulah, tahun ini kita dapat meningkatkan anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Total dana perimbangan mencapai Rp 297 triliun dan dana otonomi khusus sebesar Rp 8,8 triliun serta dana penyesuaian sebesar Rp 14,9 triliun.

Adapun rincian Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil sebesar Rp 85,7 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 186,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 24,8 triliun. Semua itu kita lakukan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Makin ke depan Saudara-saudara konsisten dan konsekuen dengan otonomi daerah, maka anggaran yang mengalir ke daerah harus makin tinggi dan makin besar. Rasionya harus seperti itu, komposisinya harus seperti itu. Dengan catatan setelah mangalir ke daerah dengan setiap urusan di Kecamatan atau Kabupaten harus tinggal ke Jakarta. Gunakan sebaik-baiknya apa yang telah kita berikan tapi arahnya harus ke situ. Harus ke situ.
Dari sisi jenis belanja, dalam tahun 2009, kita juga telah meningkatkan anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Peningkatan belanja pegawai, kita harapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, prajurit TNI dan anggota POLRI, serta para pensiunan. Kita telah dan terus melakukan upaya agar pembayaran gaji dapat mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan sesuai dengan kemampuan anggaran ada rahasia menurut aturan yang berlaku. Gaji Presiden harusnya yang paling tinggi, harusnya tinggi. Kenyataannya tidak dalam urusan pemerintahan, tidak apa-apa. Yang penting ke depan harus makin adil, maka tepat dengan demikian tentu baik bagi semuanya. Ini ada istilah para Gubernur, supaya agak rileks karena datang dari seluruh Indonesia, sambil saya berterima kasih karena beliau-beliau hadir.

Ada yang namanya G-8, G-7 plus Rusia. Adanya namanya G-20 yang kemarin bertemu di Washington DC. Adalagi G-19 itu para Menteri karena gajinya 19 juta tidak naik-naik sejak tahun 2004. Tapi harus ikhlas jadi Menteri pohonnya tinggi, buahnya jarang. Tapi tidak apa-apa yang penting golongan yang paling bawah terus kita naikkan selama 4 tahun, dengan insentif dengan mereka semua dulu, dengan Puskesmas, Sekolah-sekolah Dasar, mereka semua dulu, baru setelah itu yang lebih mampu orang yang lebih tinggi kita pikirkan bersama-sama.

Dari sisi belanja barang, ini penting untuk semua termasuk LPND. LPND ini kadang-kadang tidak perhatian saat ketemu saya, shingga kurang dekat komunikasinya, tetapi saya juga ingin semua jajaran LPND melakukan hal yang sama dari segi kinerja, dari segi pelaksanaan tugas, langkah-langkah efisiensi dan penghematan, terus kita lakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat kita lakukan dengan mengefisienkan penggunaan daya dan jasa seperti listrik, telepon dan air, melaksanakan perjalanan dinas hanya untuk hal yang perlu-perlu saja, dan membatasi penyelenggaraan rapat di hotel-hotel. Ini penting. Saya tidak habis pikir ada pejabat telepon lebih dari 10 menit. Saya telpon 3 menit sudah lama, betul, apalagi dengan Menteri lebih baik panggil saja, ketemu. Kalau kita semua berhemat telepon, berhemat listrik, berhemat air, ber AC, berhemat perjalanan dinas, tidak harus di hotel-hotel rapat-rapat berapa triliun bisa kita hemat itu. Kita tidak boleh boros menggunakan anggaran. Saya ingatkan bahwa anggaran berbasis kinerja, bukan berarti kita menggunakan uang sebanyak-banyaknya, lantas hasilnya meningkat, tapi dengan anggaran yang cukup, yang rasional, yang optimal kita bisa meningkatkan output dengan setinggi-tingginya.

Saudara-saudara,
Yang penting lagi di sini ada catatan karena infrastruktur menjadi prioritas untuk meningkatkan sektor riil, riil ekonomi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan down stream dan bisnis di bidang industri kita, maka pada tahun 2009 kita akan menuntaskan, melanjutkan antara lain; (i) pembangunan beberapa ruas jalan di kawasan perbatasan, lintas strategis, pulau-pulau terpencil dan terluar, jalan akses dan jalan baru; (ii) pembangunan jembatan Suramadu. Insya Allah akan selesai pada bulan Maret; (iii) rehabilitasi dan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan; (iv) pembangunan dan peningkatan kinerja jaringan irigasi dan jaringan rawa termasuk rehabilitasinya; (v) pembangunan jalan kereta api; (vi) pembangunan Bandara Hasanuddin dan Kualanamu; (vii) pembangunan transmisi dan jaringan induk listrik; (viii) peningkatan akses telekomunikasi dan internet di desa; (ix) pengembangan pelabuhan laut penyeberangan antar pulau dan pelabuhan perikanan di beberapa daerah; serta pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung dan memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Tahun lalu kita telah mencapai atau telah memproduksi 60 mungkin lebih sedikit Pak Anton ya 60,3 juta ton gabah kering giling. Tahun ini bisa meningkat menjadi 63 juta ton gabah kering giling. Oleh karena itu, mari kita lakukan upaya sungguh-sungguh termasuk infrastruktur di bidang pertanian.

Hadirin yang saya muliakan,
Yang penting lagi saya sampaikan ada adalah ada perubahan Nomenklatur, semula Belanja ke Daerah menjadi Transfer ke Daerah dan ini tentunya bukan hanya perubahan itu saja, tapi juga ada tentang perubahan mekanisme, policy sehingga Gubernur / Bupati / Walikota menerima Dana Perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH, serta Dana Transfer ke Daerah Lainnya, langsung akan menerima, langsung Transfer ke Rekening Kas Daerah dari Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Transfer. Melalui sistem transfer, kebutuhan cash in flow di daerah dapat dipenuhi sejalan dengan ketersediaan anggaran di Pusat. Yang jelas Saudara-saudara kita terus berpikir dan berpikir mempermudah sebetulnya transfer ke daerah, praktis, cepat dan direct. Harapan kita begitu. Ini juga catatan kita Saudara-saudara, kita mendorong pemerintah daerah agar mempercepat waktu penetapan peraturan daerah tentang APBD, agar APBD dapat dilaksanakan secara efektif. Tolong dan dalam Undang-Undang DPRD itu juga perangkat pemerintahan jadi sebenarnya hubungan antara Saudara para Gubernur, Bupati, Walikota dengan DPRD itu harus satu komitmen, satu niat, satu misi melanjutkan semua proses implementasi APBN dan APBD. Keterlambatan dalam pengesahan APBD akan menyulitkan dan akan mengganggu pembangunan di daerah-daerah. Saya betul-betul berharap agar mulai sekarang jangan ada lagi yang terlambat, tepat waktu untuk kita semua, untuk daerah.

Sebelum mengakhiri sambutan ini Saudara-saudara, dapat saya garis bawahi, bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran kita telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, ini kerja keras kita semua. Selama empat tahun terakhir sejak tahun 2005, Belanja Negara telah meningkat dari Rp 509,6 trilun pada tahun 2005 menjadi Rp 1.037,1 triliun di tahun 2009 jadi 2 kali lipat lebih. Demikian pula, Belanja Pemerintah Pusat dalam periode yang sama, meningkat dari Rp 361,2 triliun menjadi Rp 716,4 triliun juga hampir 2 kalinya. Sedangkan Transfer ke Daerah meningkat dari Rp 150 triliun menjadi Rp 320,7 triliun meningkat 2 kali lebi.

Namun, anggaran itu semua marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sembrono. Mari kita gunakan secara cermat, tepat sasaran, tepat waktu, cegah penyimpangan. Saya kira kita semua punya komitmen untuk menggunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya.

Dan yang terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, mari kita jalankan kegiatan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Pemilu dapat kita laksanakan secara damai, adil, tertib, dan membawa manfaat. Insya Allah bisa kita melaksanakan seperti itu. Sambil kita menjalankan agenda nasional Pemilu agar sukses, mari pula kita kelola perekonomian kita di seluruh Indonesia, agar sekali lagi kesejahteraan rakyat kita dapat kita jaga dan dapat kita tingkatkan dari masa ke masa.

Itulah ajakan, harapan, dan instruksi saya kepada Saudara-saudara utamanya jajaran pemerintahan berkaitan dengan penyerahan DIPA pada tahun ini.

Saudara-saudara,
Tahun ini adalah tahun yang penting, penting secara politik, tapi juga penting secara ekonomi, mari kita sukseskan. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan kebersamaan kita, dengan sama-sama kita bekerja lebih keras, saya yakin, dengan ijin Allah akan kita dapat atasi dan lampaui semuanya ini dan kita akan wujudkan hari esok yang lebih baik dari hari sekarang.

Sekian. Selamat bertugas.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan