Pengarahan Acara Menerima Peserta Rapim TNI dan Rakor Polri

TRANSKRIPSI
PENGARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
MENERIMA PARA PESERA RAPIM TNI DAN RAKOR POLRI
ISTANA NEGARA, 29 JANUARI 2009



Bismillahirahmanirahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu, Saudara Panglima TNI, Saudara Kapolri, Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, para Pejabat Senior jajaran TNI dan POLRI, para Perwira Tinggi, Peserta Rapim TNI dan Rakor POLRI yang cintai dan saya banggakan,

Marilah sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan perkenan-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Saya mengucapkan selamat atas telah dilaksanakannya Rapim TNI dan Rakor POLRI, sebagaimana yang telah dilaporkan, baik oleh Kapolri maupun oleh Panglima TNI tadi. Saya menilai bahwa isu-isu yang Saudara agendakan dalam Rapim dan Rakor itu tepat, saya meminta semua dijalankan dengan sungguh-sungguh tahun ini dan tahun tahun mendatang.

Saya juga gembira, karena tahun ini Saudara memiliki prakarsa yang baik untuk menyelenggarakan semacam rapat koordinasi untuk menyerasikan tugas masing-masing sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar dan Undang-undang yang berlaku. Sebagian dari Saudara masih ingat, 11 tahun yang lalu, tahun 1998, saya adalah salah satu pelaku dalam reformasi ABRI waktu itu, yang kemudian berlanjut menjadi reformasi internal TNI dan reformasi internal POLRI. Salah satu butir penting dalam reformasi yang kita awali 11 tahun yang lalu itu adalah dipisahkannya TNI dan POLRI, yang semula berada dalam satu struktur, dengan satu komando yang sama. Pemisahan itu penting, agar kedua lembaga negara yang penting ini bisa menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan amanah sekali lagi konstitusi dan undang-undang. Tapi tidak berarti setelah pisah antara TNI dan POLRI tidak ada lagi koordinasi, tidak ada lagi sinergi dalam menjalankan tugasnya, apalagi terjadi konflik ataupun benturan, terutama di lapangan.

Saya ingin ke depan, para pimpinan TNI dan POLRI bisa lebih mengendalikan lagi satuan-satuan di lapangan untuk tidak perlu dan tidak semestinya terjadi gesekan-gesekan. Semua adalah abdi negara yang mengemban tugas yang mulia, tugasnya sama-sama penting. Saudara-saudara, itu pengantar saya yang pertama.

Pengantar yang kedua adalah ketika saya dilapori oleh Menteri-menteri terkait juga Panglima TNI dan Kapolri tentang rencana Rapim, Rakor dan Rakor bersama ini, yang meminta saya sebagaimana lazimnya Rapim atau Rakor pada tingkat nasional untuk memberikan pengarahan atau direction kepada Saudara. Saya memilih tempatnya di Istana Negara, bukan di Cilangkap dan juga bukan di Mabes POLRI. Mengapa? Agar tidak ada fitnah. Jaman sekarang ini mudah orang berburuk sangka, ada apa Presiden SBY datang ke Cilangkap, memberikan pengarahan, apalagi tertutup, tanpa wartawan kepada jajaran TNI atau POLRI. Jangan-jangan diminta untuk memenangkan atau memilih nanti dalam Pemilu 2009 ini.

Kalau di Istana, di tempat ini, ini lazim digunakan sekali lagi untuk forum-forum musyawarah nasional, rakernas, rapim, hut dan lain lain. Oleh karena itu, pers banyak sekali di sebelah kanan Saudara. Silakan meliput semuanya dari A sampai Z, apa yang saya katakan. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas saya sebagai pejabat negara, sebagai Presiden yang sedang mengemban amanah.

Pemberitaan pers yang objektif dan akurat sangat penting dan bisa memekarkan kehidupan demokrasi yang sejati. Saya melihat pers kita berkembang makin baik, dalam arti benar-benar bisa menghidupkan demokrasi yang tengah tumbuh di negeri ini. Meskipun satu, dua, menurut saya perlu dilakukan koreksi diri, sebagaimana yang sering saya sampaikan di depan PWI, di depan insan pers di berbagai kesempatan selama 4 tahun lebih ini di seluruh Indonesia.

Saya mengambil contoh, dua hari yang lalu, 27 Januari saya berada di Malang, diundang oleh Universitas Brawijaya untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas itu yang ke-46. Terlaksana baik. Setelah itu dalam perjalanan saya dari Malang ke Surabaya sore hari, saya menerima telepon dan SMS yang menanyakan, apa betul Presiden dihadang oleh unjuk rasa, ketika berkunjung ke Universitas Brawijaya itu. Saya bertanya dihadang betul, karena begitu liputan pers. Saya katakan saya tidak ketemu sama sekali dengan pengunjuk rasa sepanjang perjalanan saya ke dan dari Universitas Brawijaya, termasuk ketika saya berada di kampus itu.

Saya menerima surat dari Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Suratnya saya baca dan saya sampaikan di depan forum besar itu, suratnya bagus, ada kritiknya kepada Pemerintah, ada rekomendasinya, ada sejumlah isu yang diangkat. Bahkan setelah itu, salah satu Staf Khusus Presiden menerima BEM dan kemudian berdialog untuk membahas masalah-masalah yang penting sementara saya mengikuti kegiatan yang lain.

Usut punya usut, rupanya relatif jauh dari kampus ada sekitar 30 orang yang berunjuk rasa mengangkat isu BHP (Badan Hukum Pendidikan). Itu yang terjadi. Tentunya judul “Dihadang” itu menjadi tidak tepat, karena menimbulkan image yang lain. Dan terus terang pemberitaan seperti ini agak sering terjadi, ketika saya berkunjung ke daerah-daerah. Saudara, para Pangdam, para Kapolda juga sering ketemu saya pada saat kunjungan saya ke daerah.

Ya saya menganggap begini barangkali kurang seru kalau judulnya tidak “Dihadang”. Kalau judulnya “Presiden berkunjung ke Malang, memberikan pidato di Universitas Brawijaya, sementara ada pengunjuk rasa di jalan ini, yang memprotes tentang Undang-Undang, baik kepada Pemerintah maupun DPR mengenai Badan Hukum Pendidikan”, mungkin kalau begitu kurang seru. Jadi mesti ditambah dengan dihadang. Tidak apa-apa inilah bunga-bunganya demokrasi. Ada yang mengatakan the good news is no news. Saya tidak terlalu terganggu dengan seperti itu.

Saudara-saudara,
Tadi saya sampaikan yang pertama adalah evaluasi kinerja Saudara, sebagai Kepala Pemerintahan, saya tentu wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja TNI dan kinerja POLRI, karena ini tahun terakhir Kabinet Indonesia Bersatu, maka yang saya nilai, yang saya potret, yang saya evaluasi apa yang Saudara-saudara lakukan selama 4 tahun lebih terakhir ini.

Saya menilai, TNI dan POLRI berhasil melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Saya tulus menyampaikan hasil evaluasi ini. Terima kasih dan pertahankan, serta lanjutkan. Yang baik-baik pertahankan dan tingkatkan, yang belum baik saya sampaikan nanti lakukan perbaikan, koreksi dan kemudian melangkah ke depan, tentu dengan harapan bisa mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Empat tahun ini memang adalah tahun-tahun yang berat. Saudara tahu semua, disamping kita harus melanjutkan reformasi yang kita awali 11 tahun yang lalu, disamping kita harus membangun kembali perekonomian kita yang hancur akibat krisis 11 tahun yang lalu, itulah dan agenda-agenda nasional penting lainnya yang sedang kita kerjakan. Muncul sejumlah permasalahan fundamental dan isu-isu baru, tsunami, gempa bumi dan serangkaian bencana alam yang terjadi awal-awal tahun dalam 5 tahun terakhir ini, tentu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, terutama dalam penggunaan anggaran negara. Krisis minyak, krisis pangan, krisis keuangan dan resesi perekonomian global dewasa ini tentu juga memiliki pengaruh. Hal ini tidak perlu saya jelaskan, Saudara sudah mengikuti semuanya. Dan dalam kaitan itu semua, TNI dan POLRI, Saudara-saudara telah terkontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan itu dan sekaligus dalam upaya besar kita melanjutkan pembangunan bangsa.

Saudara-Saudara,
Khusus TNI, saya ingin mengingatkan bahwa pada hakekatnya tugas konstitusional TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dua hal yang mesti dilihat sebagai satu kesatuan, keutuhan negara dan kedaulatan negara. Negara kita tetap utuh dan berdaulat hingga hari ini. Kita mampu mengatasi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan itu, Merah Putih tetap berkibar dari Sabang sampai Merauke dalam keutuhan NKRI. Jadi kalau mengukur, apakah TNI berhasil mengemban tugasnya, kaitkan langsung dengan apa yang diamanatkan oleh Konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam pelaksanaan tugas itu, saya menilai TNI cakap, cepat dan berhasil dalam tugas-tugas yang Saudara laksanakan, baik itu tugas-tugas yang berbentuk operasi militer untuk perang. Perang lebih bagus kita ganti pertahanan begitu. Patroli, patroli laut, patroli udara, patroli perbatasan darat untuk memastikan bahwa sekali lagi, keutuhan negara dan kedaulatan kita tegakkan.

TNI seluruh Indonesia juga melaksanakan operasi militer selain perang, yang saya nilai juga baik pelaksanaannya, menangani bencana alam, ikut menciptakan perdamaian dunia, peace keeping missions, melaksanakan tindakan lawan terorisme bersama-sama POLRI dan sejumlah kegiatan yang berbentuk operasi militer selain perang itu.

Ke depan kepada seluruh jajaran TNI, sesuai dengan Rapim yang telah dilaksanakan, lanjutkan terus program pembanguan kekuatan, force development, modernisasi persenjataan dan reformasi internal TNI. Saya yakin lagi, apabila ketiga hal ini dilaksanakan, maka cita-cita TNI untuk menjadi tentara yang profesional, modern, capable, dan dicintai rakyat akan terwujud.

Para peserta Rapim dan Rakor yang saya cintai,
Berikutnya adalah evaluasi kinerja POLRI. Saya ingatkan tugas konstitusional POLRI adalah meskipun diuraikan dalam satu kalimat begitu, tapi keutuhan statement. Tetapi sebelumnya ada 3 elemen penting menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, public order, public security. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, protecting the people. Dan yang ketiga, penegakan hukum, enforcing the law, fighting crimes, katakanlah begitu.

Saya juga menilai bahwa, pada prinsipnya POLRI telah mampu melaksanakan ke semua tugas konstitusional itu dengan baik. Dengan catatan, catatan saya, karena saya mengikuti terus apa yang jajaran POLRI laksanakan selama ini. Ada tugas-tugas yang sangat berhasil, prestasinya bagus, untuk ukuran Kepolisian secara universal. Meskipun masih ada yang belum sepenuhnya berhasil.

Saya nilai, saya mengikuti kategorisasi kejahatan yang dirumuskan oleh POLRI sendiri. Penangangan kejahatan konvensional berjalan baik, kecuali premanisme dan street crimes, itu masih dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang meresahkan. Ini juga yang membikin ekonomi menjadi tinggi biayanya. Penanganan kejahatan trans nasional, termasuk terorisme berjalan baik, kecuali kejahatan narkotik yang belum sepenuhnya dapat dilumpuhkan. We have won the battle, but we have not yet won the war over kejahatan narkotik tadi. Kita memenangkan banyak pertempuran, tapi belum memenangkan peperangan. Dan tidak perlu kecil hati, ini juga dihadapi oleh Kepolisian sedunia, oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain.

Penanganan kejahatan kekayaan negara berjalan baik, penanganan illegal logging jauh berkembang dibandingkan tahun tahun yang lalu. Kecuali pencurian laut menurut saya, masih harus menjadi tugas ekstra dari jajaran Kepolisian untuk melaksanakannya. Penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, saya nilai seluruh Indonesia relatif baik, meskipun terus terang sering tidak dilakukan antisipasi yang baik, baik oleh Kepolisian, baik oleh Komando Teritorial, baik oleh jajaran Pemerintahan Daerah. Andaikata antisipasinya baik, banyak yang bisa dicegah.

Saudara-sauadara,
Ke depan, direction saya adalah pertahankan dan tingkatkan prestasi itu, dan intensifkan penanganan kejahatan yang masih belum sepenuhnya berhasil. Saya ingin memberikan perintah khusus kali ini kepada Kepolisian, lakukan secara intensif pemberantasan kejahatan premanisme dan kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Saya sering ke daerah melihat mobil-mobil, pemberantasan kejahatan itu, saya minta dijadikan prioritas untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

Para Peserta Rapim dan Rakor yang saya cintai,
Bagian kedua dari pengarahan saya tentunya berkaitan dengan hajat besar nasional tahun ini, yang baik Panglima TNI maupun Kapolri tadi telah mengangkatnya yaitu Pemilihan Umum Tahun 2009. Yang ingin saya angkat dalam forum ini, tentu saja aspek dari Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari TNI dan POLRI, agar pelaksanaan Pemilu itu tertib dan aman. Dua itu saja, yang lainnya bukan domain dari TNI dan POLRI. Domain Saudara adalah tertib dan aman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah netralitas TNI dan POLRI dalam Pemilu 2009, yang tadi juga dijadikan salah satu agenda dalam Rapim dan Rakor.

Saya akan mulai dari hakikat atau makna dari Pemilu itu sendiri, bukan teori politik tentang Pemilu, bukan. Tetapi pemilu itu sesungguhnya sebuah regularitas demokrasi akan terjadi setiap 5 tahun sekali, begitu ketentuan dalam konstitusi dan undang-undang kita, sehingga Pemilu ini mestinya tidak menakutkan, tidak menyeramkan dan tidak boleh menjadi beban, tidak boleh. Juga tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu tugas-tugas pejabat negara dan pejabat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kalau ada pejabat negara, pejabat pemerintahan yang meninggalkan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan amanah undang-undang, karena habis waktunya untuk menjalankan agenda politik, tentu keliru dan rakyat akan dirugikan.

Saya katakan seperti itu, asalkan Pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, secara jujur, ini kewajiban para penyelenggara dan peserta Pemilu dan tertib, serta aman, yang dalam hal ini TNI dan POLRI memiliki kontribusi untuk menjaga ketertiban dan keamanan itu. Dan manakala penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan, atau patuh kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ada keberatan atau protes, lakukanlah melalui saluran dan mekanisme yang telah diatur, dengan cara peaceful dan itu menjadi bagian dari proses hukum, gamblang, jelas, dan tidak bertindak sendiri-sendiri, apalagi disertai tindakan kekerasan atau perusakan. Ya kebetulan tahun ini hajat utama kita Pemilu 2009, tapi ini juga berlaku bagi pilkada-pilkada di seluruh tanah air, apakah pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Satu, dua kali, tiga kali, empat kali masih saya lihat kekerasan-kekerasan, perusakan-perusakan, protes-protes yang tidak disalurkan sebagaimana mekanismke yang telah diatur. Di sini Saudara, ini juga seruan saya kepada seluruh rakyat Indonesia melalui mimbar ini, kepada para elit politik, kepada para tokoh partai-partai politik, faktor pemimpin dan tokoh politik amat menentukan dalam keadaan apapun, tentu diharapkan para pemimpin dan tokoh mampu mengendalikan emosinya, dan kemudian mampu pula mengendalikan emosi pendukung-pendukungnya. Yang menang tidak perlu berpesta pora, melukai perasaan saudara-saudaranya yang tidak berhasil. Yang kalah tidak perlu ngamuk, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Saling bertenggang rasa, hormat-menghormati, agar teduh kehidupan politik dan demokrasi di negeri ini. Dan sekali lagi, dengan pengendalian emosi yang baik itu, tentu tidak ada Insya Allah tidak ada justru pemimpin, elit, tokoh politik yang menyerukan untuk melakukan perlawanan fisik yang menjurus kepada kekerasan dan anarkis. Kalau ini kita jalankan di tahun ini, maka tidak perlu ada kecemasan apapun dalam Pemilu ini, bahkan Insya Allah berkah dan peristiwa yang baik untuk penyegaran kegiatan atau penyelenggaraan bernegara dan jalannya pemerintahan di Indonesia.

Saudara-saudara,
Ada yang berpendapat, pemilu 2004 kan relatif aman. Mestinya pemilu 2009 juga begitu, juga akan aman-aman saja. Ingat situasi dan konteks itu bisa berbeda-beda dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dari satu kegiatan nasional ke kegiatan nasional yang lain. Kita masih ingat pemilu 2004, itu banyak yang serba baru, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Jadi kita merasakan dulu pada tingkat masyarakat luas, ada semacam excitement, ingin sesuatu yang baru seperti apa itu, bersemangat. Dan tidak ada yang berfikir, tidak pernah berfikir, tidak terlintas untuk mengganggu dan apalagi melaksanakan tindakan-tindakan yang destruktif. Dan Alhamdulillah waktu itu semua pihak bisa menahan diri, ada sih benturan, konflik, protes, keberatan, tapi pada hakekatnya kita semua dulu bisa menahan diri, baik dalam Pemilu Legislatif maupun dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan pengantar kecil itu, saya meminta kepada jajaran TNI POLRI, utamanya POLRI di depan, TNI siap membantu. Berkaitan dengan ketertiban dan keamanan Pemilu, Saudara tidak boleh underestimate, bahwa semuanya akan baik-baik saja, enteng-enteng saja, ringan-ringan saja. Tetapi juga tidak perlu overestimate, melebih-lebihkan, menyeram-nyeramkan, pasti nanti akan begini, begitu, takut sendiri, sebelum kita berbuat sesuatu. Kalau pikiran kita seperti itu, mungkin tidak dapat hidayah, tidak kebuka jalan bagaimana mengamankan, menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilu di tahun ini. Oleh karena itu, karena bisa saja ada sesuatu yang berbeda dengan tahun 2004 yang lalu, maka yang paling baik, marilah kita cegah bersama terjadinya benturan fisik dan tindakan kekerasan dan kerusakan.

Tugas jajaran POLRI adalah cegah dan tanggunlangi semuanya itu, cegah terjadinya korban, utamakan pendekatan persuasif, padukan pendekatan preemptif, preventif, dan kohersif, utamakan persuasif. Bagaimana pun cegah terjadinya korban dan kerusakan material.

Khusus TNI, saya minta bersiaga dan siap membantu POLRI, jika keadaan mengharuskan. Membantu itu bukan berarti setelah kejadian baru datang, bisa saja dalam rangka pencegahan, ada gelar-gelar satuan TNI untuk membantu Kepolisian di dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilu ini.

Yang berikutnya adalah ini untuk menjadi sorotan publik tentang netralitas TNI dan POLRI dalam Pemilu. Saya sudah sering menekankan di hari-hari TNI, Hari Bhayangkara, saya khawatir Bhayangkari, Bhayangkara ini, tentang netralitas TNI dan POLRI.

Netralitas TNI dan Polri itu bukan hanya harapan saya, harapan yang ada di sebelah kanan saya, harapan Panglima TNI, Kapolri, harapan Saudara tentunya, tetapi juga harapan para elit politik. Para elit politik, kalau ada 38 partai politik, paling tidak ada 38 Ketua Umum Partai Politik tidak berkesempatan berbicara seperti ini, tentu ingin melalui saya menyampaikan harapannya, agar Saudara netral begitu, dan juga rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin betul TNI dan Polisinya netral.

Karena ini tahun Pemilu, saya baru pertama kali ini setelah hampir empat setengah tahun ingin menyampaikan sesuatu yang kita potret dari Pemilu 2004 untuk tujuan yang baik dan agar kalau itu merupakan cacat atau hal yang tidak benar, jangan terjadi lagi pada pemilu sekarang ini.

Saya sendiri pernah merasakan betapa sakitnya, ketika ada oknum pejabat TNI dan POLRI belum lama masih, ingat semua kita, yang ada semacam kebijakan atau instruksi yang mengganggu netralitas TNI dan POLRI yang itu terjadi pada pemilu 2004. Bukan organisasi, bukan, tapi oknum. Ada forum komandan satuan di lingkungan TNI yang saya tahu pasti bukan kebijakan Panglima TNI waktu itu, yang dalam forum dikatakan jangan memilih partai X dan diedarkan ditunjukkan AD/ART dari partai X itu. Itukah TNI? Oknum.

Ada juga pamen di lingkungan POLRI, dalam forum terbuka, meminta jangan pilih capres-capres ini jangan, jangan, jangan, jangan, dan mesti memilih capres X. Itu terjadi 5 tahun yang lalu, dan sudah lama saya maafkan. Saya maafkan, karena itu keadaan barangkali, juga tidak ada niat untuk melakukan seperti itu dan putra-putra pilihan, putra-putra terbaik bangsa yang ada di jajaran TNI dan POLRI.

Saudara, sebagai salah satu pelaku reformasi, janganlah diganggu atau dirusak semangat reformasi yang kita jalankan dan laksanakan bersama sejak 11 tahun yang lalu. Lebih baik saya sampaikan sekarang daripada bergulir isu-isu yang semakin tidak baik. Saya sampaikan hati-hati bila akan mengeluarkan statement, berbicara dengan pihak-pihak tertentu apalagi bertindak.

Saya mendengar informasi ada seorang petinggi TNI Angkatan Darat yang mengatakan ABS, asal bukan capres S begitu. Ada petinggi POLRI yang diisukan membentuk tim sukses untuk capres tertentu. Saya yakin informasi itu tidak benar. Saya yakin sekali lagi, informasi itu tidak benar. Wartawan jangan lupa catat.

Begitulah rentannya, begitulah rawannya, begitulah mudahnya satu isu bergulir kesana kemari. Oleh karena itu, netral, lurus, jangan berpolitik praktis, jangan. Saya tetap percaya para Jenderal, para Laksamana, para Marsekal, TNI dan POLRI akan benar-benar netral dalam Pemilu 2009 ini. Ini kesempatan juga dalam forum yang sama, karena juga terkait dengan netralitas, yaitu menyangkut netralitas birokrasi.

Aturan kampanye bagi pejabat negara sudah jelas. Bagaimana aturan bagi seorang Presiden yang harus saya patuhi, bagi Wakil Presiden, bagi Menteri, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, bagi Bupati dan Wakil Bupati bagi Walikota dan Wakil Walikota, jangan ada perintah atau fasilitasi dari pejabat negara untuk menyerahkan, mengumpulkan, mengarahkan jajaran-jajaran Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Kepala Desa diminta untuk memenangkan parpol tertentu, untuk memenangkan capres tertentu. Jangan melanggar sumpah jabatan. Biarkan rakyat memilih sesuai dengan hak pilih yang dimilikinya, sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Saya mendengar dan tadi juga disampaikan bahwa demi netralitas TNI, Pemilu 2009 ini, anggota TNI dan POLRI tidak akan menggunakan hak pilihnya. Secara pribadi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, saya hormati pilihan ini. Dengan logika yang saya pahami, bahkan saya dukung pilihan ini, jelaskan kepada masyarakat luas, jelaskan kepada semua pihak tentang mengapa muncul pilihan Saudara itu, supaya tidak ada debat, polemik yang aneh-aneh tentang tidak digunakannya hak pilih TNI dalam Pemilihan Umum 2009 ini.

Para Peserta Rapim TNI dan Rakor Polri yang cintai dan saya banggakan,
Itulah pengarahan saya, itulah instruksi saya, baik dalam rangka pelaksanaan tugas ke depan jajaran TNI dan POLRI maupun tugas Saudara untuk menyukseskan Pemilu 2009, terutama dari aspek ketertiban dan keamanan Pemilu.

Selamat bertugas Saudara-saudara. Sekali lagi, terima kasih atas segala pengabdian yang selama 4 tahun ini saya nilai baik. TNI dan POLRI tetap menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan bangsa dan negara.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan