Sambutan Acara Pertemuan dengan Muspida dan Tokoh Masyarakat se Provinsi NAD

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PERTEMUAN DENGAN PARA MUSPIDA DAN MASYARAKAT
SE-PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
24 FEBRUARI 2009



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri, para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Badan-badan Usaha Milik Negara yang datang dari Jakarta, Saudara Gubernur, Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan para Pejabat Negara yang bertugas di Aceh, baik dari unsur Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, maupun TNI dan POLRI, para Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat yang saya cintai dan saya muliakan,

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Marilah sekali lagi, pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maka Kuasa, Allah SWT, karena kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Saudara-saudara,
Kemarin kita bersama-sama menghadiri peresmian berbagai proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur, yang dihasilkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias dengan dukungan dari jajaran Pemerintah dan juga dukungan masyarakat internasional. Kemarin juga kita telah menyerahkan berbagai bantuan langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, baik itu Program PNPM Mandiri, membantu Kecamatan dan Desa dengan sejumlah anggaran yang tidak sedikit, untuk digunakan oleh Kecamatan dan Desa itu sendiri. Dan juga bantuan permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, agar mereka bisa mendapatkan bantuan modal dengan persyaratan yang mudah. Dengan demikian, usaha mereka bisa bergerak, dengan harapan pengangguran bisa makin berkurang, dan kemiskinan pun secara bertahap juga dapat kita turunkan.

Kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada BRR, Pak Kuntoro juga ada di sini dan seluruhnya pihak, Saudara semua yang dengan gigih ikut membangun kembali Aceh pasca tsunami. Kemarin di lapangan Blang Padang, saya juga menyampaikan ajakan, harapan, dan arahan kepada jajaran Pemerintah untuk bisa menjaga bersama-sama proses penyelesaian Aceh secara adil, bermartabat, damai, dan permanen yang sedang kita jalankan sekarang ini. Dengan harapan, tidak mundur kembali, tapi justru mengarah ke depan, agar semua yang kita inginkan dapat kita wujudkan. Aceh dapat dibangun kembali, masyarakatnya makin sejahtera dalam kebersamaan dengan keluarga besar bangsa Indonesia, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya juga mengingatkan kemarin, agar proses trust building disukseskan. Wajar kalau setelah sekian lama berjarak di antara putra-putri bangsa, di antara saudara-saudara kita yang ada di Aceh ini, diperlukan waktu untuk kembali berintegrasi, hidup bersama, kemudian bersatu membangun masa depan Aceh yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tugas setiap pemimpin, tokoh masyarakat, semua pihak menjaga proses ini, agar bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara,
Hari ini, saya ingin menyampaikan arahan kepada jajaran Pemerintah, sekaligus ajakan dan harapan kepada Saudara-saudara yang di luar jajaran Pemerintah, utamanya para Pimpinan dan Tokoh Masyarakat Aceh untuk mensinergikan langkah kita, agar membangun Aceh ke arah yang lebih baik dapat kita sukseskan.

Saudara-saudara,
Aceh pasca tahun 2005, adalah Aceh dengan status otonomi yang luas, wide ranging autonomy, berbeda dengan tatanan di waktu yang lalu. Oleh karena itu, sistem politik dan tatanan demokrasi banyak yang bersifat khas di Aceh ini, dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Itu semua telah tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku untuk Aceh.

Mari kita membiasakan diri dengan mindset baru ini, bahwa Aceh memang berada dalam tatanan otonomi yang luas. Keliru kita menggunakan cara pandang ini, keliru pula kita dalam menjalankan kehidupan, utamanya politik dan demokrasi di Aceh ini. Saya berharap semua memahami kandungan, substansi dari Undang-Undang itu, karena Undang-Undang adalah tentu paduan dari apa yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Meskipun Aceh berstatus otonomi luas sekarang ini, tentu misi yang diemban oleh Pemerintahan Aceh tidak berbeda dengan misi yang diemban oleh pemerintahan nasional Indonesia, dan juga jajaran Pemerintah Provinsi-provinsi yang lain. Pertama, di bawah Pemerintahan Saudara Gubernur dibantu Wakil Gubernur bersama DPR untuk Aceh, Saudara harus menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, harus terlaksana dengan baik. Tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Aceh ini, kesehatan, pendidikan, pertahanan, semua adalah tugas-tugas pemerintahan umum, agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

Yang kedua, misi yang tidak kalah pentingnya adalah tugas-tugas pembangunan. Oleh karena itu, harus ada visi, misi, kebijakan, program, dan pelaksanaan dari semuanya itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembangunan pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat disebut makin sejahtera, apabila mereka dapat memiliki kecukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, energi, lingkungan hidup yang baik, dan sejumlah basic human need yang dibutuhkan oleh mereka. Pembangunan adalah never ending goals, tidak ada untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera bisa kita selesaikan satu tahun, dua tahun saja, sebagaimana membalik telapak tangan. Tetapi kita harus bisa menunjukan ukuran capaian tahun demi tahun, periode demi periode, bahwa pembangunan ini telah dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, kalau di sini tentunya masyarakat Aceh.

Saudara-saudara,
Ketika Aceh pasca bencana besar tsunami, Aceh pasca diselesaikannya konflik yang terjadi di wilayah ini dalam waktu yang cukup lama, dan kemudian Aceh kembali menjalankan misi pemerintahan umum tadi dan pembangunan, dan dengan tekanan jangan lupa melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, dan melaksanakan reintegrasi Aceh pasca konflik, maka perkembangan situasi di tingkat dunia dan di tingkat nasional tentu juga memberikan pengaruh bagi apa yang Saudara-saudara laksanakan di Aceh sekarang ini.

Kita hidup dalam perkampungan global, kita hidup dalam kehidupan bersama secara nasional, apa yang terjadi pada tingkat global dan tingkat nasional pasti berpengaruh kepada apa yang terjadi di Aceh. Oleh karena itu, tentu tidak boleh Saudara tidak memahami what’s going on pada tingkat dunia dan pada tingkat nasional, karena ini juga berkaitan dengan alokasi sumber daya, alokasi anggaran pada tahun-tahun sekarang ini, dimana dunia sedang terjadi resesi perekonomian. Dengan demikian, semua pihak paham apa yang sedang terjadi, semua pihak mengerti, barangkali ada penghematan di sana sini untuk tahun-tahun tertentu, karena memang kita harus mengatur dengan baik, seadil-adilnya sumber daya yang tersedia pada tingkat nasional untuk dialokasikan ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Saudara-saudara,
Dunia bukan hanya sekarang mengalami resesi yang dalam, deep recesseion yang dipicu oleh krisis keuangan, yang juga bersifat global. Sebelumnya dunia juga didera oleh krisis harga minyak dan krisis harga pangan, yang sesungguhnya dunia itu sendiri sekarang ini masih mengalami krisis lingkungan, climate change, global warming. Paduan dari itu semua, maka kita rasakan sekarang ini, terjadi kesulitan dalam pengaliran sumber-sumber dari tingkat dunia untuk pembangunan bangsa-bangsa di dunia pula.

Contoh, karena resesi perekonomian global, global growth minus, pasar-pasar untuk barang-barang Indonesia menciut, investasi yang diharapkan akan tumbuh dimana-mana terhenti, pasar modal dan pasar keuangan bergejolak. Maka tentunya semua itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Negara-negara maju mengalami konstraksi ke bawah, dengan penurunan yang tajam, tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia, tidak juga pada the great depression tahun 1920-an sebelum perang dunia kedua dulu, negara-negara maju, negara-negara yang disebut emerging economy, juga mengalami masalah yang sama. Akibatnya langsung kita rasakan adalah komponen pertumbuhan yang juga disumbang oleh ekspor, investasi, pengeluaran Pemerintah dan konsumsi masyarakat ikut terganggu.

Kalau tidak ada aral melintang, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu itu diperkirakan mencapai 6,3%. Tapi karena sudah terkena dampak, ekonomi kita tahun lalu hanya tumbuh 6,1%. Tetapi itu termasuk pertumbuhan yang spektakuler, karena negara-negara lain konstraksinya lebih dari itu. Singapura yang tadinya tumbuh 7% hanya tumbuh 2%, negara-negara lain juga demikian juga. Bahkan tahun ini diperkirakan banyak negara yang mengalami pertumbuhan negatif atau minus.

Kita masih berharap dengan kerja keras kita semua, dengan policy yang benar, dengan actions yang benar pula, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa kita pertahankan, mudah-mudahan antara 4,5 sampai 5%. Kalau itu terwujud, itu sudah suatu capaian yang luar biasa di tengah-tengah resesi perekonomian global dewasa ini.

Itu baru dari segi pertumbuhan. Yang kalau Saudara mengikuti pandangan dunia terhadap perekonomian kita dikatakan so far so good, kita dianggap kompeten, dianggap stable, tapi saya masih belum merasa aman karena memang badai belum berlalu, awan masih menggantung pada tingkat dunia, tidak boleh kita merasa puas dan akan baik-baik saja, lebih baik kita bersikap, lebih baik kita mengantisipasi, bahwa tantangan, persoalan akan lebih berat lagi pada tahun ini, dan tahun depan, sampai resesi perekonomian itu berakhir.

Oleh karena itu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, pada tingkat nasional setelah 6 tahun yang lalu dengan cepat dan tepat kita melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan perekonomian kita, agar tidak terjadi lagi seperti yang terjadi tahun 1998, no coordination, no synergy, lack of confidence, terjadi capital outflow, bangrut semua perbankan, dan sebagainya. Maka kita belajar pada krisis yang sangat pahit itu, sejak 6 bulan yang lalu saya mengajak semuanya, jajaran Pemerintah, jajaran perbankan, dunia usaha, para ekonom, dan semuanya untuk menserasikan. Saudara mengikuti, banyak yang kita keluarkan dengan cepat, seperti perpu, perubahan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang lain, agar kita bisa melakukan stabilisasi dengan cepat, kita bisa meminimalkan dampak, kemudian kita mencegah terjadinya PHK besar-besaran di negeri kita.

Sejauh ini, kita berhasil meminimalkan, mengurangi dampak, kita tidak mungkin mengnolkan dampak dari resesi perekonomian dunia ini. Oleh karena itu Saudara-saudara, secara nasional, secara nasional berarti Aceh menjadi bagian dari integral dari kebijakan nasional, dari upaya nasional yang kita jalankan dewasa ini.

Saya menetapkan tujuh prioritas. Yang pertama, bagaimana pun kita harus mencegah terjadinya gelombang PHK sejauh mungkin. Kalau terpaksa ada PHK di perusahaan-perusahaan, di dunia usaha harus kita lakukan penanggulangan secara cepat dan tepat. Jadi pertama adalah menghadapi kemungkinan unemployement, new unemployement.

China, negara raksasa, negara ekonomi besar dunia penganggurannya sudah lebih 15 juta. Amerika, negara yang paling maju di dunia, penganggurannya yang saya ketahui lebih dari 1,5 juta. Perusahaan-perusahaan yang top rontok. PHK juga tidak bisa dicegah dan dihindarkan di perusahaan-perusahaan itu. Pada tingkat nasional, catatan saya sejauh ini PHK yang terjadi jumlahnya modest atau relatif kecil, mari kita pertahankan agar tidak lebih meningkat lagi.

Prioritas yang kedua adalah, berkaitan dengan itu, maka sektor riil harus kita jaga. Cara menjaga sektor riil, Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan, meringankan beban sektor riil itu, agar sektor riil tidak bangrut dan kemudian tidak perlu harus mem-PHK-an karyawan, pekerja, atau buruh-buruhnya. Kalau Pemerintah Pusat juga memberikan insentif, memberikan kebijakan pada sektor riil, harapan saya yang menjadi kewenangan Pemerintah di Aceh ini, berikan pula insentif dan kebijakan-kebijakan untuk itu, agar mereka juga bisa menahan gelombang PHK yang tidak perlu. Itu prioritas yang kedua.
Prioritas yang ketiga adalah, kita menjaga daya beli rakyat kita. Saudara tahu gaji pegawai negeri, termasuk TNI dan POLRI tiap tahun kita naikan, termasuk gaji ke-13, agar mereka memiliki daya beli. Dengan gonjang ganjing perekonomian global, harapan saya masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Demikian juga pada kalangan masyarakat, utamanya masyarakat tidak mampu, program untuk meringankan beban mereka, kita lanjutkan, BOS untuk mengratiskan pendidikan bagi yang miskin, Jamkesmas mengratiskan kesehatan bagi yang miskin dan sejumlah bantuan-bantuan kepada mereka, tujuannya agar daya beli terpelihara.

Yang keempat, yang miskin, yang mengalami kesulitan yang lebih akibat krisis ini, kita berikan proteksi khusus, bantuan-bantuan langsung kepada mereka itulah yang kita tujukan untuk melindungi mereka, to protect the poor, termasuk bantuan-bantuan langsung tunai, dengan bermacam-macam scheme. Itu adalah prioritas yang keempat.

Prioritas yang kelima adalah, kita ingin menjaga kecukupan pangan dan kecukupan energi, pangan dan energi. Saya senang Aceh nampaknya surplus untuk beras, Alhamdulillah berkat kerja keras dan tolong perhatikan semua itu, agar Aceh betul-betul menjadi lumbung pangan, lumbung padi dan lumbung segalanya untuk untuk tanah air kita. Dan karena selama dua tahun terakhir kita juga berusaha sekuat tenaga secara nasional, kita pun sekarang juga sudah berswasembada beras, dan ini harus kita jaga. Kemarin ada masalah pupuk, kita selesaikan dengan berbagai upaya yang sedang kita kerjakan sekarang ini.

Yang kedua kecukupan energi. Saudara tahu harga minyak dunia naik dan turun, adakala dengan sangat terpaksa kita menaikan harga BBM, tapi manakala ada peluang untuk menurunkan harga BBM, kita turunkan harga BBM itu. Semuanya itu agar masyarakat mendapatkan peluang untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak atau energi.

Listrik ada persoalan memang, supaya Saudara tahu. Secara nasional memang sudah sangat lama kita tidak menambah pembangkit-pembangkit listrik. Saya berkali-kali mengatakan sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2005, listrik kita baru 25 ribu megawatt. Jaman dulu memang cukup, tapi dengan ekonomi tumbuh 6%, dengan industri tumbuh, bisnis tumbuh, rumah tangga tumbuh, jumlah itu tidak cukup, ditambah dengan krisis 11 tahun yang lalu kita tidak banyak membangun, maka kita lakukan crash program. Kita sedang membangun tenaga listrik 10 ribu megawatt sekarang ini. Dan tahun ini, saya mulai lagi, kita mulai lagi menambah lagi 10 ribu megawatt berikutnya. Dengan harapan, tahun-tahun mendatang listrik bisa mengalir ke tempat-tempat yang mesti kita aliri, sehingga ekonomi yang tumbuh baik bisa dialiri, dibantu dengan energi listrik yang mereka butuhkan.

Prioritasnya berikutnya lagi adalah, bagaimana pun karena tahun-tahun terakhir ekonomi kita tumbuh baik, Alhamdulillah, sudah masuk pada kisaran 6%, ya kita harus jaga sekuat tenaga. Memang apa boleh dikata, karena kita merencanakan, Tuhan menentukan lain ada krisis global yang semula harapan kita tahun ini bahkan mencapai, mendekati 7% begitu pertumbuhan perekonomian kita, kita justri harus siap mendapatkan pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun 2008 yang lalu. Itu adalah prioritas berikutnya lagi. Sudah berapa tadi diprioritasnya?

Satu lagi, satu lagi. Saya kembali lagi nanti. Tujuh prioritas, satu, tadi masalah unemployment, yang kedua masalah sektor riil, yang ketiga masalah daya beli, yang keempat masalah protection the poor, yang kelima yah, yang keenam pertumbuhan kita jadi. Satu lagi inflasi.

Begini, Saudara tahu inflasi harga-harga barang. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode memang ada kenaikan harga barang. Ketika harga-harga komoditas dunia naik dan kita masih mengimport, pasti harga barang, harga sembako ikut naik. Ketika minyaknya naik, BBM naik, ongkos distribusi angkutan komoditas itu ikut naik, harga juga naik. Oleh karena itu, dengan sekuat tenaga yang dalam batas kemampuan kita, kita kelola inflasi ini. Alhamdulillah, tiga bulan terakhir inflasi kita kelola, bahkan dua bulan terakhir mengalami deflasi, deflasi itu bukan naik malah turun. Dengan telah kita turunkan BBM tiga kali, kita turunkan tarif dasar listrik, tarif listrik industri, kita turunkan angkutan, kita sudah bisa menahan untuk tidak terus naik dan bahkan sebagian flat, sebagian mulai turun. Ini adalah upaya berlanjut agar kita bisa mengelolah inflasi.

Tapi ingat memang jangan hanya dilihat harga barang, harga sembako, harga jasa, tapi ingat daya belinya. Oleh karena itulah, kita naikan terus penghasilan rakyat kita, termasuk yang menjadi abdi negara dengan skema gaji yang ada. Semuanya itu harus kalau harga ada kenaikan, kita punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu.

Itulah tujuh prioritas. Saya berharap Aceh, baik Eksekutif maupun Legislatif dengan tekad dari semua pihak, juga ikut menyukseskan tujuh prioritas itu untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Saudara-saudara,
APBN yang kita miliki semestinya kalau tidak ada krisis, kalau pajak tidak berkurang. Saudara tahu APBN ini adalah dua kan, satu penerimaan negara terima berapa, yang kedua pembelanjaan negara, kita belanjakan berapa. Kalau penerimaan dengan pembelanjaan atau kalau revenue dengan spending itu klop, maka anggaran itu berimbang, defisitnya nol, surplusnya juga nol.

Tahun-tahun terakhir memang kita memelihara defisit yang kecil, tidak apa-apa. Tahun ini, barangkali agak lebih sedikit besar, negara lain lebih besar lagi defisitnya. Mengapa? Sebab kalau kita tidak mengeluarkan pembelanjaan, tambah terhenti sektor riil, siapa nanti yang menggerakkan kehidupan perekonomian kita itu, bagaimana pertumbuhan. Oleh karena itu, barangkali ada defisit. Penerimaan itu darimana? Sebagian besar dari pajak. Pajak itu apa? Kalau sektor riil tumbuh untungnya banyak, pajaknya banyak. Ketika sektor riil mengalami hambatan pajak berkurang, menutup kekurangan tentu ada harus ikhtiar kita, itulah yang disebut dengan tambahan defisit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita kelola sedemikian rupa tahun ini dengan tujuan, satu, bagaimana pun tetap ada stimulasi untuk growth, untuk pertumbuhan, untuk pembanguan infrastruktur harus ada. Dan APBN itu sebagian lagi adalah untuk melindungi yang lemah, untuk komponen peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk penanggulangan kemiskinan. Itulah yang sering kita sebut dengan social safety nett.

Dengan demikian, karena memang musim resesi, terutama tahun ini dan tahun depan, mudah-mudahan 2011, resesi sudah selesai pada tingkat dunia, ekonomi dunia tumbuh, Insya Allah ekonomi Indonesia juga akan ikut tumbuh. Tetapi pada masa-masa sulit 2009 – 2010, Saudara tahu tadi structure atau struktur dari APBN disamping pembiayaan tugas pemerintahan umum yang lainnya diarahkan untuk infrastruktur, dan satu untuk social safety nett, mungkin ada pengurangan spending yang masih bisa kita tunda. Ini saya minta dimengerti.

Oleh karena itu, kalau Pak Gubernur datang ke saya, Gubernur misalnya Gubernur Jawa Tengah datang ke saya, Gubernur Kalimantan Timur datang ke saya, Gubernur Bali datang ke saya, Gubernur Sumatera Selatan datang ke saya minta dukungan dari pusat, APBD-nya tidak cukup, ada enam saya tanya, ya nggak mungkin enam-enamnya, kecuali kalau ekonomi kita tumbuh bagus, resesi dunia tidak ada. Kalau saya harus pilih Pak Gubernur mana prioritasnya, tuntasnya ini saja Pak harus begitu. Tidak boleh punya sekian banyak keinginan datang ke Pak Joko Kirmanto Menteri PU, ya tidak ada uangnya, tidak ada, karena memang sulit, tapi dengan prioritas Insya Allah bisa kita tata, nanti kalau sudah pulih kembali yang tadi belum dianggarkan, dianggarkan.

Jadi ingat Saudara-saudara, selalu ada paduan antara APBN dan APBD. Dengan status yang khusus, yang istimewa, yang khas untuk Aceh ini disamping ada dana yang biasa, DAU, DAK juga ada bagi hasil, juga ada dana yang otonomi khusus, empat-empatnya ada untuk Aceh. Oleh karena itu, pandai-pandailah mengelola dan yang paling baik, mari kita padukan dana APBN dan dana APBD, dengan demikian proyek-proyek itu bisa kita biaya.

Saudara-saudara,
Itu yang akan berpengaruh langsung untuk tahun ini dan tahun depan, menyangkut apa namanya, pembangunan daerah. Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah pemilihan umum. Pemilihan umum ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus menyeramkan. Pemilihan umum itu bukan sesuatu yang luar biasa. Pemilihan umum itu, atau election adalah regularitas demokrasi setiap lima tahun menurut Undang-Undang Dasar, menurut konstitusi kita ada pemilihan umum, ada election, yang diikuti oleh partai-partai politik, yang diikuti pula oleh Calon-calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara independen, untuk Aceh diikuti pula oleh partai-partai politik lokal. Itu bukan sesuatu yang luar biasa.

Oleh karena itu, mari dalam hati dan pikiran kita semua, Saudara-saudara, mari kita jalankan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jalankan, agar berjalan secara aman, tertib, lancar, fair atau jujur, adil penyelenggaraannya dan norma-norma pemilu yang baik, kaidah-kaidah demokrasi yang baik. Saya tahu, pemilu dimana pun mesti suhu politik memanas. Saya tahu, kompetisi tidak bisa dihindarkan. Saya tahu, akan ada kampanye-kampanye, saya tahu, pohon sudah dipaku ratusan tahun barangkali, yang dulu belum dicabut dipaku lagi sekarang, sudah luka parah pohon-pohon itu, karena ada gambar-gambar, nggak apa-apa, karena rakyat ingin tahu siapa calegnya ini, siapa tokohnya ini, bendera apa, pesannya apa dan sebagainya dan sebagainya.

Yang penting, ikutilah aturan yang berlaku. Aturannya ada, Undang-Undangnya ada, peraturan KPU ada, ikuti aturan, yang tidak mengikuti aturan, ingatkan, ada KPUD, dan Panwaslu, apapun namanya di sini. Lebih dari itu ada yang berusaha yang harus menertibkan, ada Kejaksaan, ada Kepolisian dan penegak hukum yang lainnya. Kalau semua, tertib, ikut aturan tidak akan ada apa-apa. Apabila ada kecenderungan tidak tertib dan tidak mengikuti aturan, dan kemudian secara cepat diluruskan oleh mereka yang oleh Undang-Undang ditugasi untuk itu, bisa dicegah hal-hal yang tidak baik. Tidak pernah ada Undang-Undang pemilu yang boleh saling mengintimidasi, tidak ada, cari di negara manapun juga aturan tentang intimidasi, tidak ada. Tidak ada dalam pemilu tindakan-tindakan kekerasan fisik, perusakan-perusakan, tegakkan semuanya itu.

Saya kira kalau di antara elit politik, pimpinan partai politik, caleg, semua menjalankan betul ketentuan Undang-Undang, aturan-aturan yang berlaku, dan sekaligus lembaga-lembaga yang berfungsi, bertugas untuk mengawasi, menertibkan, mengatur, juga bertindak dengan tepat, maka harapan kita akan terwujud, pemilu di Aceh berjalan dengan baik, demokratis. Dengan demikian, suara rakyat akan diwujudkan dalam perolehan pemilu, baik itu suara partai politik, maupun siapa calon-calon anggota Legislatif yang mereka inginkan untuk mewakili mereka, jadi seperti itu.

Saya mendapat laporan tentang hal-hal yang mesti dicegah. Saya juga mendengarkan harapan dari para ulama, para abu, untuk betul-betul ketenteraman-ketenteraman dan situasi yang baik perlu dipertahankan, jangan terluka, jangan terganggu, jangan terobek oleh pemilu yang Insya Allah akan segera kita jalankan bersama di negeri kita, dan tentu di Aceh ini.

Dan untuk jajaran TNI, Kepolisian, Birokrasi sudah ada Undang-Undangnya, Saudara harus netral dan kemudian justru menjalankan tugas-tugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, jalankan semuanya itu dengan sebaik-baiknya.
Saudara-saudara,
Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, baik sejak kemarin maupun hari ini, yang jelas kita semua ingin Aceh yang kita cintai bersama ini terus bisa membangun diri lebih baik lagi, dengan suasana yang baru, lembaran baru, mengambil pelajaran sejarah yang pahit di masa lalu. Dan kemudian semuanya diabdikan untuk kepentingan Saudara-saudara kita, masyarakat Aceh, dan tentunya keluarga besar bangsa Indonesia. Itulah yang saya sampaikan.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan