Pengarahan Awal Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tentang RKP 2010

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET PARIPURNA TENTANG RKP 2010
KANTOR PRESIDEN, 14 APRIL 2009



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan Dewan Pertimbangan Presiden, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, dan para Pejabat Pemerintahan yang hadir,
Hadirin sekalian yang saya cintai,

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita mulai Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini yang mengacarakan satu agenda penting yaitu RKP Tahun 2010.

Sebelum kita memulai pada presentasi tentang draft RKP Tahun 2010, saya ingin menyampaikan pengantar sebagai berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkembangan politik dan keamanan dewasa ini, utamanya pasca kampanye terbuka pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemungutan suara pada tanggal 9 April yang lalu. Dan kemudian yang kedua adalah directive awal saya dalam penyusunan RKP Tahun 2010.

Saya mulai dari yang pertama yaitu perkembangan keadaan politik dan keamanan dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampanye terbuka pemilu legislatif berjalan relatif baik. Sebenarnya ada dua tahapan kampanye. Pertama, sekitar 7-8 bulan, itu tertutup katakanlah terbatas. Kemudian, tiga minggu setelah itu kampanye terbuka dalam bentuk rapat-rapat umum.

Kita nilai, apa yang kita pantau, apa yang saya terima laporannya dari semua pejabat pemerintahan termasuk para gubernur dari seluruh Indonesia, bahwa pelaksanaan kampanye terbuka pemilu legislatif pada prinsipnya berjalan aman, tertib dan lancar.

Ditengarai, kemampuan menahan diri dari para elit dalam masa kampanye itu, meskipun kompetisi sering keras, juga dilihat baik dan kemudian yang patut kita syukuri tidak terjadi incident ataupun benturan-benturan antarmassa, antarkonstituen yang kita kategorikan sebagai satu gangguan yang serius.

Tentu saja ucapan penghargaan dan terima kasih selaku kepala negara, saya sampaikan kepada semua pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang telah bisa menyelenggarakan kampanye itu dengan baik, juga kepada para pimpinan partai politik dan anggota partai politik yang ikut berkompetisi dalam pemilihan umum tahun 2009 ini.

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di seluruh Indonesia, minus satu-dua lokasi yang dilakukan penundaan, juga berlangsung relatif aman, tertib dan lancar. Ada sejumlah gangguan dalam skala yang kecil sebenarnya yang terjadi di Papua tetapi menurut laporan intelijen, laporan kepolisian, dan juga penjelasan dari TNI tidak berkait langsung dengan kompetisi pemilu ini.

Permasalahan teknis termasuk distribusi kotak suara masih terjadi. Di Papua masih beberapa lokasi karena faktor medan dan cuaca, meskipun segera diupayakan oleh jajaran KPUD untuk mengatasinya.

Kita semua tahu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan DPT, yang mengakibatkan sejumlah penduduk tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Persoalan ini cukup mengemuka, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan, saya minta KPU untuk bisa menjelaskan kepada publik dan melakukan langkah-langkah semestinya sehingga semua mendapatkan kejelasan dari permasalahan itu dan perbaikan yang sungguh-sungguh untuk melanjutkan rangkaian pemilu tahun 2009 ini.

Di sisi lain muncul berbagai kasus dan disertai dengan tuntutan hukum. Saya mengikuti terus pemberitaan media massa, menurut apa yang dinyatakan oleh berbagai pihak terjadi sejumlah pelanggaran hukum pemilu legislatif tahun 2009 ini. Diduga ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat pidana. Tapi biarkanlah proses hukum yang menyelesaikan apakah administratif, apakah pidana.

Dan ini sesungguhnya tidak khas pemilu 2009 ini. Catatan saya, tahun 2004 juga ada hal-hal demikian, tidak kurang dari 10.000 pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2004 yang lalu. Bukan jumlahnya, kita lihat sama-sama nanti, tapi jenis apa saja pelanggaran itu terjadi dan yang penting penyelesaiannya harus adil sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain sebagaimana yang kita ikuti perkembangan politik di tanah air utamanya di Jakarta, memang ada katakanlah aksi-aksi politik dan meskipun tidak terjadi semacam ancamanlah begitu. Ya kalau politik tidak selesai, kita masuk pada wilayah keamanan. Dan ini saya kira semua sudah mengantisipasi, mencegah. Jangan sampai proses demokrasi yang ingin sama-sama kita rawat menjadi cacat karena tidak dipatuhinya aturan main.

Pergerakan politik, protes, tuntutan itu dibenarkan dalam demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum sebagaimana saya katakan tadi ini juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2004 yang lalu. Tentu kita berharap, semua itu disalurkan melalui apa yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku, dan harapan kita ya, kita cegahlah tidak menjadi satu tindakan-tindakan keluar dari situ, apalagi kalau sampai menjurus pada anarkisme dan kekerasan. Lebih baik kita mencegah, mengingatkan semua kembali untuk kita ikuti mekanisme dan aturan. Dan saya setuju bahwa apapun tuntutan, gugatan itu mesti direspon, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

Saya pribadi dan selaku kepala negara juga prihatin sebenarnya, menyesalkan ada permasalahan yang berkaitan dengan DPT. Sekali lagi, saya persilakan KPU. Dengan begitu tatanan undang-undang harus menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita dorong KPU untuk itu agar semuanya menjadi terang benderang.

Saya mendapat laporan dari Mendagri, sesungguhnya sejak 5 April tahun lalu permasalahan DPT sudah berada dalam wilayah KPU. Proses selanjutnya kita harapkan bisa dikelola, ditata dengan baik, dan laporan-laporan KPU yang saya terima dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya waktu itu, dikatakan juga sudah dikelola dan saya berikan atensi jangan sampai ada masalah-masalah. Demikian juga laporan gubernur pada H minus sekian kepada saya, video conference pada prinsipnya juga siap untuk menjalankan semuanya itu, termasuk antisipasi kalau ada masalah-masalah teknis di lapangan. Tapi bagaimanapun KPU yang oleh undang-undang, oleh tatanan dimandatkan untuk menyelenggarakan pemilu.

Harapan kita, demi akuntabilitas KPU sendiri bisa dijelaskan dan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita tidak ingin proses pemilu 2009 selanjutnya lagi terganggu karena masalah ini. Dan ketika KPU menyelesaikan permasalahan DPT ini, kita tentu ingin pekerjaan yang sekarang dilakukan seperti penghitungan suara juga terus dapat dilaksanakan dan tidak terbengkalai.

Saudara-saudara,
Kita ingin semua rangkaian pemilu berjalan. Dan manakala ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekeliruan, dan segala macam, silakan mengikuti aturan main dan tatanan yang ada. Undang-undang Dasar silakan dibaca.

Undang-undang telah mengatur penyelesaian entah gugatan, entah tuntutan, entah apapun. Lembaga-lembaga yang berwenang merespon dan menangani juga sudah diatur, apakah itu Kepolisian, apakah Kejaksaan, apakah jajaran Mahkamah Agung dengan pengadilan, apakah Bawaslu, Panwaslu, dan apakah pula Mahkamah Konstitusi. Gunakan mekanisme, aturan dan prosedur yang telah sama-sama kita sepakati, bagian dari konstitusi, dan juga bagian dari undang-undang.

Kalau itu bisa dilakukan semuanya, maka kita telah masuk dalam suatu tatanan demokrasi, rule of law-nya tetap. Dengan demikian, keadilan akan didapatkan, semua pelanggaran diproses, tidak ada yang dipetieskan sehingga mendapatkan kejelasan yang sesungguhnya. Mengapa ini saya jelaskan Saudara-saudara, tentang ringkasan perkembangan keadaan kepada para menteri, para anggota Kabinet Indonesia Bersatu agar Saudara juga paham duduk persoalan yang sebenarnya. Saudara tidak keliru dalam mengeluarkan statement dan yang lebih penting lagi Saudara bisa menjelaskan pula kepada rakyat, kepada semua tentang sisi-sisi dari pelaksanaan pemilu 2009 ini. Itu saya sampaikan apa yang tengah terjadi sekarang ini.

Sekarang saya masuk pada directive awal penyusunan RKP 2010. Nanti Pejabat Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas akan melaporkan kepada kita semuanya itu. Kemarin, saya didampingi Wapres juga melaksanakan Rapat Terbatas dengan pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk mendengarkan presentasi awal, dan sekaligus untuk kita berikan semacam directions.

Saya ingin mengulangi beberapa hal yang sifatnya penting katakanlah directive saya, directive awal di dalam penyusunan RKP 2010 ini.

Pertama Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa dari segi global, resesi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan. Jadi, banyak sekali assesments yang memperkirakan bahwa global recession masih akan berlangsung hingga tahun depan. Praktis 2009-2010.

Saudara juga memantau G-20 Summit yang dilaksanakan di London itu telah menetapkan 5 triliun dolar Amerika Serikat sebagai cost of recovery secara global. Kalau boleh saya ringkas, upaya global yang dilakukan oleh global community terutama “disponsorilah” oleh G-20 adalah kita ingin melakukan pemulihan kepercayaan, pertumbuhan, dan lapangan pekerjaan, restoring confidence, growth, and job.

Yang kedua kita juga sepakat untuk menstabilkan financial market. Kita juga melakukan upaya untuk betul-betul tank landing, dan likuiditas itu bisa mengalir kembali pada tingkat global. Kita juga sepakat reforming international financial institution, World Bank, IMF dan sebagainya.

Dan alhamdulillah, sebagaimana yang saya intervensikan dalam G-20 Summit di London, Forum G-20 sepakat bahwa mereka juga akan membantu negara-negara berkembang, protecting the poor, termasuk tidak careless dalam mengelola lingkungan hidup meskipun secara ekonomi dunia sedang mengalami kesulitan. Itu upaya global. Mengapa saya jelaskan? Supaya kita paham, kalau kita melaksanakan economic recovery secara nasional, kita paham secara global apa yang dilakukan. Mengalir dari situ saya ingin masuk apa yang dilaksanakan oleh kawasan, kawasan Asia, kawasan Asia Tenggara yang saya sebut dengan upaya regional, utamanya ASEAN+3 dan East Asian Forum.

Saudara-saudara,
Secara regional kita mengimplementasikan apa yang telah disepakati oleh global community itu dialirkan. Yang kedua, kita bersepakat bahwa Chiang Mai Initiative mechanism, multilateralism itu sudah hampir bulat. Insya Allah pada bulan Mei akan dituntaskan dalam pertemuan para menteri keuangan ASEAN+3 di Bali. Back to back dengan annual meeting of Asian Development Bank. Ini juga satu instrumen yang bisa digunakan oleh negara ASEAN+3 untuk mengatasi persoalan perekonomian domestik.

Kita juga bersepakat secara regional akan trade and invesment itu bisa kita jaga bersama-sama meskipun ada krisis. Dan di atas segalanya, kita sangat sadar bahwa food security dan energy security itu salah satu agenda penting yang akan kita kerja samakan pada tingkat regional. Setelah saya jelaskan, itulah keadaan dunia kita global dan regional. Nanti Menteri Keuangan saya persilahkan untuk lebih mengelaborasi semuanya itu sehingga lebih gamblang lagi. Kita semua memahami the dinamics of global economy.

Saudara-saudara,
Secara nasional, saya ingin menegaskan supaya tidak ada persepsi yang keliru, ini musim kampanye biasanya banyak sekali komentar, statement tentang the state of our economy sekarang ini seperti apa, terutama sampai dengan triwulan 1. Ekonomi kita memang terdampak oleh krisis global ini. Ada sejumlah penurunan di sana-sini. Investasi misalnya, ekspor misalnya, juga impor. Menteri Keuangan akan mempresentasikan lebih gamblang lagi. Tetapi tidak seburuk sebagaimana yang diperkirakan oleh banyak lembaga. Growth tidak serendah yang diperkirakan oleh banyak lembaga. Silakan, berapa persen, nanti Menteri Keuangan bisa menjelaskan. Saya baru saja melihat BBC, bahwa ekonomi Singapura diperkirakan akan mengalami konstraksi ke bawah 9% dibandingkan 2008. That is deep. Kita tidak sedalam itu, tidak seburuk itu, silakan nanti.

Dan tujuh prioritas yang telah kita tetapkan dulu, kita jalankan, semua. Saya ingin mengulangi supaya Saudara paham karena stimulus juga Saudara punya kewajiban. Ingat, ini sudah April. Saya tidak ingin terhenti pada wilayah Saudara dari stimulus yang telah dialokasikan. Tujuh prioritas itu kita pastikan bahwa sektor riil tetap kita jaga. Saya tahu ada masalah-masalah. Dengan demikian, yang kedua, gelombang PHK kita harapkan tidak terjadi besar-besaran. Bisa kita lokalisasikan. Yang ketiga, tentunya kita ingin inflasi dalam batas pengelolaan yang baik, mencakup, tapi yang keempat kita sekaligus pastikan bahwa daya beli rakyat juga perlu kita jangkau dengan berbagai policy. Lantas yang kelima, kita harus melindungi si miskin, we protect the poor dengan program-program yang sudah ada. Itu bagian dari social safety net. Yang keenam, kita ingin dua tahun ini, 2009, 2010 sejalan dengan komitmen kawasan bahwa, food security dan energy security dapat kita jaga, dan diatas segalanya meskipun ini struggle kita yang tidak ringan, kita jaga pertumbuhan kita pada tingkat yang wajar, as high as possible, tapi dalam batas-batas kemampuan perekonomian kita.

Dengan tujuh prioritas itu, tentu kita terus memantau dinamika perekonomian global dan regional, dan setiap saat kita mesti melakukan policy adjusment terutama fiskal. Tujuannya adalah supaya selamat perekonomian kita sehingga kalau ada set back, penurunan tidak terlalu dalam.

Setelah saya jelaskan gambaran perkembangan perekonomian global, regional, nasional maka directive awal saya kepada para menteri terkait dalam penyusunan RKP 2010, saya akan langsung menuju ke RAPBN dan APBN 2010 adalah sebagai berikut.

Pertama, mari kita berpikir RKP APBN 2009 dan RKP APBN 2010 dalam satu kesatuan, dalam satu keutuhan karena dua tahun ini pada prinsipnya kebijakan kita adalah economic recovery, jangan dipisahkan, jangan dilihat 2009 sendiri, 2010 sendiri, apalagi tim kerjanya beda. Nanti menjadi sulit, susah. Pertama, pastikan well connected.

Yang kedua, kalau menetapkan sasaran jangan terlalu tinggi, lebih bagus sedikit konservatif. Mengapa? Karena masih tingginya volabilitas, masih tingginya uncertainty pada tingkat global. Dengan demikian lebih bagus konservatif daripada kita search sasaran yang terlalu tinggi.

Ini musim kampanye. Saya dengar ada yang ingin tahun-tahun ke depan ekonomi tumbuh 12% atau dua digit. Saya tidak paham bagaimana cara menuju ke situ. Memang, kalau dikampanyekan menarik itu semua, hebat itu, dua digit. Tapi, yang paham ekonomi, yang paham situasi, yang paham bagaimana kita mencari sasaran demi sasaran tentu tidak semudah itu kalau tidak, saya katakan, kondusif.

Yang ketiga, pilar APBN saya minta dipastikan terutama secara structural, bertanggung jawab ya, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Menteri teknis tinggal ikut di situ. Pilarnya tetap dua, growth stimulation dengan social safety net. Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Banyak negara, termasuk negara maju yang ketika ekonomi begini sulit mereka justru melakukan program social safety net, termasuk cast transfer sebetulnya yang dalam istilah kita BLT. Itu bukan milik Indonesia, tapi negara-negara lain. Oleh karena itu meskipun tidak harus dalam bentuk BLT karena format BLT di tempat kita ini diberikan jika terjadi kenaikan BBM, kita ambilkan dari kompensasi, kita alirkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Tetapi, pastikan bahwa anchor atau pilar dari APBN 2010 adalah growth stimulation dan satunya lagi adalah social safety net.

Yang keempat, bicara defisit dalam countercyclical economy, dalam countercyclical policy, defisit diniscayakan. Memang G-20 kemarin menyebut-nyebut 1,5% dari GDP, tetapi itu tidak hitam putih tergantung pada negara masing-masing. Tetapi diharapkan globally ada sejumlah itu, 1,5 persen dari GDP. Kalau global output kita sekarang berapa ini? Rp 45 triliun sampai tidak global output dunia? Nanti Ibu ya, silakan.

Saudara-saudara,
Defisit tetap terjadi pada APBN 2010. Disebut-sebut kemarin, exercise antara 1-1,3 persen, go a head. Antara 1-1,5 persen karena tanpa growth stimulation tidak akan bergerak kembali, tidak recover, tidak cukup. Tapi juga perhatikan keberlanjutan fiskal jangka sedang dan lihat juga fiscal space-nya. Ringan gak ruang itu? Dan juga availability dari sumber pendanaan atau penutup itu jangan sampai kita keluar dari kendali, sehingga nanti malah menyulitkan bagaimana systemability dan fiskal kita untuk tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu hitung secara cermat why kita di 1,2 persen, 1,3 persen, atau mungkin 1,1 persen defisit kita untuk tahun 2010.

Yang terakhir, directive saya adalah menyangkut penerimaan negara. Alhamdulillah, sebenarnya struktur dari APBN kita, politik APBN kita tahun-tahun terakhir ini sudah semakin healthy karena spending itu dibiayai lebih banyak dari penerimaan negara, dari pajak.

Ini era yang baik ketika kita menjauh dari sumber-sumber pembiayaan yang dulu barangkali di masa sulit: penjualan aset, privatisasi, ada yang tidak pasnya. Dulu pernah juga ada penerimaan negara bukan pajak, pada masa jaya minyak kita. Pernah juga dari sumber-sumber bantuan keuangan atau utang. Utang ini ramai di luar, tapi tolong dibaca yang baik. Jangan dilihat nominalnya, meskipun nominal juga kita kontrol, tetapi lihat bagaimana hutang itu dibandingkan dengan pendapatan negara pada periode yang bersangkutan, back to GDP ratio. Lihat bagaimana kewajiban membayar bunga hutangnya. Lihat apakah hak neto negatif atau positif. Artinya berapa banyak yang kita bayarkan dengan berapa banyak yang kita pinjam kembali. Itu pastikan netonya baik.

Dalam konteks ini, memang sekali lagi pajak sangat-sangat penting. Jangan salah hitung pajak, don’t miscalculate. Cermat betul sehingga, ketika menata nanti anggaran revenue dengan spending, pas untuk 2010. Ingat, itu masih periode recovery. Dengan demikian, jangan ada miscalculate di situ karena tentu akan repot.

Saudara-saudara,
2010 adalah milik pemerintahan dan parlemen pascapemilu ini. Kita hanya mempersiapkan dan kewajiban amanah undang-undang untuk itu bahwa nanti akan di-up date, akan diubah kembali oleh pemerintah, oleh parlemen pasca pemilihan umum ini. Mari kita serahkan kepada beliau-beliau, yang penting kewajiban kita persiapkan draft ini untuk perencanaan dan secermat mungkin kita lebih paham sebetulnya sekarang ini tentang kondisi yang aktual, meskipun sekali lagi bisa diakui oleh para pejabat negara nanti, eksekutif maupun legislatif hasil pemilihan umum tahun 2009.

Itulah dua butir pengantar saya, perkembangan situasi politik dan keamanan. Yang kedua, directive saya untuk penyusunan RKP 2010. Dengan pengantar ini, saya persilakan Pejabat Menko Perekonomian untuk memberikan pengantarnya, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Kepala Bappenas, dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada utamanya kepada para Menko. Para Menko apa yang ingin disampaikan dan bisa jadi saya buka beberapa Menteri, terutama yang punya alokasi cukup signifikan bisa menyampaikan pandangan dan tanggapannya.

Sidang Kabinet tidak dirancang untuk membahas secara detail. Nanti forum Saudara sendiri, forum menteri. Silakan dibahas dalam-dalam. Pada setingkat saya dan Wapres, saya hanya ingin memberikan initial guidance kemudian ingin melihat nanti apa yang secara fundamental kita tata dan perbaiki. Selebihnya lanjutkan apa upaya dan proses berikutnya lagi. Demikian. Saya persilakan Saudari Menteri Keuangan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****




Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan