Pidato pada Pembukaan Rapat Terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat

TRANSKRIPSI
PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
PEMBUKAAN RAPAT TERBATAS BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
KANTOR PRESIDEN, 18 MARET 2010



Assalamu''alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Wakil Presiden, para Menteri dan Peserta Sidang Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat yang saya hormati,
Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet di bidang kesejahteraan rakyat, untuk memastikan bahwa semua program kerja pemerintah di bidang kesra dapat kita laksanakan dengan baik, sekaligus melakukan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan, manakala kita ketahui ada implementasi yang tidak baik atau belum seperti yang kita harapkan.

Sebelum saya memberi kesempatan kepada Saudara Menko Kesra, saya ingin menyampaikan 2 hal. Sebagaimana Saudara ketahui, kita telah melaksanakan rapat kerja yang juga dihadiri oleh para gubernur seluruh Indonesia beberapa saat yang lalu di Cipanas. Dari rapat kerja atau retreat itu, kita telah menghasilkan satu program aksi katakanlah, yang akan kita lakukan pada tahun 2010 ini, yang kita tuangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, yang dalam Sidang Kabinet hari Senin yang lalu telah dilaporkan, baik oleh Kepala Bappenas maupun para Menteri Koordinator, implementasi dari Inpres Nomor 1 itu.

Yang ingin saya sampaikan adalah kita merancang untuk rapat kerja yang kedua, Insya Allah pada bulan april, bulan mendatang, yang juga menghadirkan para Gubernur, para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta Badan-badan Usaha Milik Negara untuk membahas 2 agenda.

Agenda pertama, satu, evaluasi dari keseluruhan program-program pro rakyat. Saudara tahu bahwa sejak kita laksanakan program pro rakyat itu, apakah itu di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pangan, kredit mikro dan kecil, pemberdayaan masyarakat mandiri, bantuan untuk kaum lanjut usia dan sebagainya. Saya amati dan saya nilai, implementasinya di seluruh tanah air, ada yang sudah baik, ada yang belum baik benar. Penyebabnya beragam.

Menurut penjelasan para bupati, walikota, gubernur dan juga pihak-pihak lain, ada yang berkaitan masih belum sinergisnya antara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sosialisasi atau penjelasan yang kurang kepada masyarakat, kemudian implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah, seperti bank-bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat yang sering berbeda-beda. Kemudian kurang dilibatkannya unsur pemerintah daerah, sehingga meskipun banyak yang telah kita capai. Saya menilai masih bisa kita lakukan perbaikan dan penyempurnaan, agar semua program pro rakyat itu benar-benar mencapai sasarannya dan makin dirasakan rakyat kita.

Disamping evaluasi program-program pro rakyat yang ada, kita juga ingin dalam rapat kerja nanti memikirkan lagi program apalagi yang bisa kita lakukan, guna meningkatkan kesejahateraan rakyat mempercepat pembangunan di tingkat lokal atau tingkat daerah. Kita berharap juga mendengar pandangan dan rekomendasi dari para gubernur.

Kepada Sekretaris Kabinet, tolong sampaikan kepada Mendagri, agar dalam rapat kerja nanti para gubernur sudah membahasnya dengan para bupati dan walikota, sehingga pikiran, rekomendasi dari para bupati dan walikota itu juga disuarakan oleh para gubernur. Dengan demikian, sekali kita sempurnakan kebijakan kita, maka implementasinya menjadi lebih baik lagi. Itu agenda yang pertama nanti dalam rapat kerja mendatang.

Sedangkan agenda kedua, barangkali yang juga akan dilaporkan oleh Menko Kesra pada sidang kita kali ini adalah yang saya sebut dengan keadilan untuk semua, yang juga sudah kita bahas di ruangan ini. Satu sistem, satu undang-undang dan peraturannya, termasuk kebijakan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah, bagi utamanya kaum lemah, kaum marjinal. Dengan demikian, mereka mendapatkan perlakuan adil.

Diskriminasi tanpa tujuan yang jelas itu sendiri negatif, tapi manakala kita melakukan pembedaan dengan tujuan positif, seperti affirmative action, membantu golongan ekonomi lemah, kaum miskin, itu justru menjadi adil. Oleh karena itu, karena ini persoalan yang penting untuk kita jalankan 5 tahun mendatang dalam rapat kerja. Mari kita bahas bersama para gubernur. Dengan demikian, apa yang kita pikirkan, itu juga yang nanti dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

Tolong juga nanti Sekretaris Kabinet sampaikan Mendagri, agar para gubernur juga bisa memberikan pikiran, usulan, dan rekomendasinya tentang bagaimana implementasi dari kebijakan keadilan untuk semua tadi. Dengan demikian, ini benar-benar menjadi sistem, dengan kebijakan yang jelas, sekaligus penganggaran yang tepat untuk itu semua. Dua hal itu yang dapat saya sampaikan. Dan kita mulai tahun ini, 2010 ini setelah selesai evaluasi, baik program-program pro rakyat maupun program keadilan untuk semua.

Saudara-saudara,
Itulah pengantar saya dan setelah ini saya berikan kesempatan kepada Menko Kesra untuk melaporkan masalah-masalah yang penting, yang menonjol berkaitan dengan bidang kesra, utamanya yang berkaitan dengan konsep keadilan untuk semua tadi. Saya persilakan.

*****
Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan