Sambutan pada Sidang Kabinet Paripurna Bidang Ekonomi dan APBN

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET PARIPURNA
MENGENAI BIDANG EKONOMI DAN APBN
KANTOR PRESIDEN, 10 JUNI 2010



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara wakil Presiden dan peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, Sidang Kabinet Paripurna hari ini kita mulai dengan agenda pembahasan masalah-masalah utama di bidang perekonomian. Topik bahasan kita ada dua, yaitu satu, perkembangan perekonomian dunia terkini dan implikasinya pada perekonomian kita. Sedangkan topik bahasan yang kedua adalah permasalahan rancangan APBN tahun 2011. Saya ingin memberikan pengantar, sebelum kedua topik bahasan itu disampaikan nanti oleh Menteri Keuangan.

Pengantar pertama, berkaitan dengan topik pertama, yaitu perkembangan ekonomi terkini. Saya kira kita mengikuti perkembangan perekonomian global, utamanya di Eropa. Yang jelas krisis perekonomian global yang terjadi pada tahun 2008-2009, meskipun secara global telah terjadi proses pemulihan, tetapi nampaknya dampak dari resesi perekonomian global dan krisis keuangan global tahun 2008-2009 masih dirasakan di banyak negara di dunia. Yunani, dalam batas tertentu Hungaria, Spanyol dan disebut negara-negara lain menghadapi sejumlah permasalahan perekonomian. Sama dengan yang terjadi tahun 2008 yang lalu, krisis finansial yang ada di Amerika Serikat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia.

Hampir semua negara mendapatkan implikasi dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat itu. Oleh karena itu, karena berkaitan dengan stabilitas perekonomian global, kita harus memahami. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga harus melakukan langkah-langkah antisipasi dan sejumlah langkah yang proaktif, sebagaimana yang kita laksanakan tahun 2008-2009, sehingga alhamdulilah kita bisa meminimalkan dampak itu.

Saya mengikuti percaturan pada tingkat global, termasuk peran G-20 yang diharapkan oleh masyarakat dunia ikut mengatasi permasalahn ini, meskipun juga ada kritik-kritik terhadap G-20. Dikatakan policy coordination di antara G-20 tidak berhasil mengatasi permasalahan di Eropa misalnya. Tetapi masih besar harapan banyak pihak terhadap G-20 yang lebih mewakili perekonomian bangsa-bangsa sedunia. Saya berharap Menteri Keuangan nanti bisa menyampaikan perkembangan terkini dari perekonomian global, terutama yang akan berdampak pada perekonomian dalam negeri kita.

Yang kedua, berkaitan dengan APBN atau RAPBN 2011. Saya ingatkan kembali, bahwa APBN kita ini harus benar-benar tepat sasaran. Alhamdulillah, jumlahnya makin besar, karena GDP kita juga naik, penerimaan negara juga naik. Oleh karena itu, sepatutnya juga anggaran lebih besar. Tetapi kenaikan prosentase dan angka nominal anggaran ini tidak akan efektif sekali, manakala design, struktur, alokasi dan distribusi anggaran itu tidak tepat. Mari kita pastikan tepat.

Saya juga meminta kepada saudara semua, terutama di sini Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, agar ke depan kita hilangkan in-efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik di lembaga, kementerian, baik jajaran pusat maupun daerah. Bikin benar-benar optimal, kurangi overhead cost yang tidak semestinya. Berkali-kali saya katakan, kalau angka anggaran ini makin naik, yang diperbanyak bukan untuk overhead cost-nya, tapi justru spending atau expenditure yang mengarah kepada, baik stimulasi pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan atau program-program pengurangan kemiskinan.

Itu yang diutamakan. Karena apa? Administrasi ya itu-itu juga yang diperlukan, perjalanan dinas ya itu-itu juga, kegiatan pada tingkat lembaga, kementerian ya itu-itu saja, cukup. Kenapa dilipatgandakan? Karena dengar anggarannya naik, keliru. Justru yang boros, yang tidak efisien dihilangkan, dirampingkan, dan ini berlaku bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selebihnya alirkan karena government spending yang tepat, itu juga komponen dalam pertumbuhan ekonomi, economic growth yang harus kita jaga dan kita tingkatkan.

Saya juga berharap cara berpikir kita harus menuju ke balance budget. Jangan semudah itu kita mematok angka defisit yang besar. Defisit yang besar itu dibenarkan, manakala harus ada stimulasi pertumbuhan, manakala ada krisis yang disebut dengan at demand, sehingga kalau counter cyclical economy sudah kita lakukan tahun 2009-2010, karena memang akibat krisis global hampir semua negara melakukan counter cyclical economy dengan menerima defisit yang lebih besar.

Tetapi ketika keadaan sudah menjadi normal, maka APBN pun harus prudent, menuju ke balance budget, karena itu bagian dari macro economic stability dan itu kerangka bagi semua usaha perekonomian di negeri ini, termasuk sektor riil. Kalau sebuah negara macro economy-nya sudah tidak stable, tidak kondusif untuk semua upaya di bidang perekonomian dan dunia usaha, maka trust menjadi berkurang, resikonya menjadi lebih besar.

Mari kita benar-benar memahami, bahwa yang paling baik menuju, menuju saya katakan ke balance budget. Oleh karena itu, deficit harus measurable, harus terukur, harus bisa dibenarkan atau justify, bukan sekedar banyak-banyakan kita mematok defisit. Dan ingat policy kita, mengurangi hutang luar negeri, mengurangi hutang luar negeri.

Sudah bagus sekarang debt to GDP ratio itu makin kecil, dalam arti makin positif. Artinya beban atau kewajiban kita membayar hutang luar negeri dibandingkan pendapatan kita makin ringan. Tapi mari kita usahakan juga ke depan, hutang luar negeri itu makin kecil dan makin kecil, dengan demikian lebih sehat kita punya APBN, dengan demikian, defisit sekali lagi harus pas.

Yang terakhir, masih berkaitan dengan APBN adalah tentang desentralisasi fiskal. Kita menganut sistem pemerintahan yang didesentralisasikan. Otonomi daerah sepatutnya makin ke depan makin banyak anggaran yang kita alirkan ke daerah. Pesan saya, mari kita persiapkan bersama-sama, kita dan pemerintah daerah sendiri, dari segi kapasitas dan akuntabilitas. Pastikan, bahwa makin besarnya anggaran itu dikelola dengan tepat dan benar, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.

Itu elemen-elemen penting yang saya titipkan dalam design, dalam penyusunan struktur sampai dengan alokasi dan distribusi rupiah kita yang harus kita gunakan dengan lebih baik ke depan ini.

Saudara-saudara,
Masih merupakan pengantar saya, saya ingin menyampaikan tiga isu penting yang saya ikuti hari-hari terakhir ini menjadi bahasan di media massa, percakapan di ruang publik, termasuk berita-berita yang saya terima melalui SMS.

Sebelum yang betul-betul isu yang sedang mengemuka hari-hari sekarang ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tetapi saya ingin mengingatkan, karena ini masih dianggap awal dari Kabinet Indonesia Bersatu II, belum genap setahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, tetaplah kita menjalankan strategi perekonomian yang kita sebut dengan triple track strategy. Cuma sekarang boleh kita sebut triple track plus one strategy. Triple track-nya, perekonomian kita harus pro-growth, harus terus meningkatkan pertumbuhan, pro-job, harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan yang ketiga pro-poor, harus ada cukup resources yang kita alokasikan untuk mengurangi kemiskinan di negeri ini. Plus one-nya adalah harus pro-environment. Dalam mencapai pertumbuhan atau growth itu jangan dilupakan aspek lingkungan.

Saya baru menyampaikan pidato beberapa hari yang lalu, ada tulisan menarik di Newsweek, Newsweek edisi minggu ini, yang berjudul Disaster In The Making, menyoroti negara-negara yang hanya mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya, high economic growth, tetapi lalai di dalam menjaga lingkungannya. Dikatakan di situ, kalau negara itu seperti itu, maka in the long run, kurang lebih 20% GDP-nya akan habis untuk mengatasi dampak dari kelalainnya mengelola lingkungan, berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kesehatan rakyatnya, mungkin air tercemar, udara kotor, dan seterusnya, dan seterusnya, akan banyak sekali.

Contoh yang nyata karena pengelolaan hutan yang tidak baik di waktu lalu misalnya, banjir, tanah longsor. Itu juga cost dari kelalaian kita yang juga atas spending dari GDP yang besar. Rusaknya ekosistem, flora, fauna, dan segala kehidupan yang itu juga sumber dari kesejahteraan rakyat kita. Itu juga ikut terpukul yang konon dinilai bisa mencapai 20% of our GDP.

Mari kita sadar betul pro-growth, pro-job and pro poor strategy itu ditambah lagi dengan pro-environment. Dalam konteks ini, saya tadi menelpon Menko Perekonomian, kalau growth, insya Allah makin tinggi. Theoretically kalau growth makin tinggi, maka pengangguran makin susut, kecuali kalau ada anomali. Itu hukum seperti itu. Growth terjadi, kemiskinan jug susut. Tetapi dalam praktek, kita juga harus proaktif bersama-sama dunia usaha, bagaimana mengarah pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas, entah di manufaktur, entah di sektor jasa, entah di pertanian, di pariwisata, ataupun untuk pegawai negeri yang rasional, yang cocok, yang tepat begitu, harus ada juga strategi kita bagaimana job creation ini terjadi.

Saya titip kepada para menteri, karena saudara juga ada anggaran, ada spending, coba pada tingkat pemerintah apa yang bisa kita lakukan to create more jobs. Demikian juga ajak dunia usaha untuk bersama-sama, daerah-daerah berkembang sekarang, ada zona-zona perekonomian, apakah industri, pertanian, pastikan pula itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, padat karya, padat tekonologi, padat modal, itu jangan dipisah-pisah.

Jadikan satu kesatuan, tetapi tetap perhatikan kita harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Alhamdulilah, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, tetapi kalau bisa kita percepat mengapa tidak kita lakukan. Tolong betul saudara-saudara, triple track plus one strategy masih berlaku, karena ini kita anggap yang paling tepat untuk negeri kita, untuk Indonesia sebagai negara berkembang.

Dua isu lainnya, yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang sekarang sedang menjadi perhatian publik di media massa, yaitu dana aspirasi yang dibicarakan oleh teman-teman kita di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tadi pagi saja saya masih menerima SMS dari rakyat tentang dana aspirasi ini. Ya seperti biasanya dari sekian ratus SMS yang tiap hari, kami terima, ada yang sesuai dengan isunya, ada yang betul memang itu inti permasalahannya, tapi juga ada yang barangkali tidak paham betul. Yang jelas, pagi-pagi sudah dimarahi saya, karena dikira dana aspirasi itu ide saya, rencana Presiden untuk memberlakukan itu.

Tetapi begini saudara-saudara, mari kita berbicara secara positif ya. Tidak baik kalau kita ini, ada isu langsung dikontraskan, dikonflikkan ke sana, ke mari, akhirnya tidak mendapatkan solusi. Yang timbul masalah-masalah baru. Begini, setelah saya dengarkan apa sih yang menjadi adalah latar belakang dan ide dasar dari dana aspirasi itu, teman-teman kita di DPR mengangkat itu. Ternyata sebetulnya ingin anggota DPR yang berasal dari dapil-dapil itu dalam pelaksanaan pembangunan, dari segi penganggaran juga memenuhi harapan atau kepentingan konstituen yang ada di daerah itu.

Kalau saya lihat tujuannya sebetulnya positif, dalam konteks itu, agar ya terjadilah proses antara yang dipilih dengan yang memilih dalam aspek pembangunan, dalam aspek anggaran. Kalau itu yang dimaksudkan, saya berpendapat, pemerintah dalam hal ini adalah baik anggota DPR yang berasal dari dapil-dapil tertentu maupun anggota DPD, ingat ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu sangat bisa dapat memberikan usulan khusus terhadap pemerintah tentang sisi-sisi penting atau barangkali penganggaran khusus bagi daerah-daerah yang dirasa memerlukan kebijakan seperti itu.

Meskipun ada DPRD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten, Kota, tapi sangat bisa DPR karena mereka juga dipilih pada tingkat dapil dan apalagi DPD yang berasal dari propinsi-propinsi itu mengajukan usulan-usulan khusus. Nah usulan khusus itu masukan dalam sistem, dalam tatanan, ada musrenbang, ada musyawarah tingkat daerah, ada proses ini, proses itu, yang itu kita jalankan sudah, sesuai dengan undang-undang sesuai dengan konvensi dan sesungguhnya berjalan.

Nah kalau itu masuk ke situ, tinggal saudara-saudara kita yang dari DPR dan DPD itu ikut dalam pengawasan. Sekali lagi, meskipun ada DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten sangat bisa anggota DPD dan DPR RI juga ikut melakukan pengawasan. Apakah anggaran yang dialokasikan itu juga digunakan dengan baik oleh pemerintah, tentunya pemerintah daerah.

Kalau kita letakkan dalam konteks ini, saya kira ada jalan keluar tidak perlu harus berlarut-larut ke sana, ke mari. Ada pikiran, saya pahami apa latar belakang dan ide itu, dan kemudian bisa kita rumuskan seperti itu sesuai dengan tatanan sistem. Dan mudah-mudahan akan lebih bagus, karena semua involve dalam proses penganggaran. Toh nanti juga akan dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR RI, kemudian ada porsi peran DPD juga untuk ikut berkontribusi dalam kaitan itu.

Ini respon saya, karena sudah beberapa hari yang tadinya kontekstual, sekarang sudah melebar ke sana, ke mari. Saya kira mari kita kembalikan pada konteksnya, dan saya kira itu salah satu jalan keluar yang menurut saya patut untuk kita tempuh secara bersama.

Terakhir saya ingin bicara tentang trust. Begini saudara-saudara, saya membaca memo yang disampaikan oleh Pimpinan UKP4 berkaitan dengan kerjasama kita dengan negara sahabat, khususnya kerjasama Indonesia Norwegia di bidang kehutanan. Saudara sudah tahu dalam sidang kabinet juga sudah saya sampaikan, kerangka kerjasama yang kita jalankan. Persoalannya begini, dan saya minta tidak usah kecil hati, tidak usah gusar, tidak usah marah, memang terus terang masyarakat dunia belum percaya benar kepada institusi-institusi di banyak negara berkembang, termasuk di negeri kita, apakah institusi itu ketika dana dialirkan itu cukup credible, tidak ada penyimpangan, kasarnya tidak ada korupsi dan dijalankan. Itu adalah ya mungkin pandangan rata-rata dunia atau negara-negara maju terhadap institusi di banyak negara berkembang.

Dalam kaitan ini, saya tidak merasa terlecehkan ataupun dipandang remeh begitu, karena ya memang yang kita lakukan sekarang sedang memperkuat kelembagaan kita, meningkatkan kredibilitas kelembagaan kita. Tetapi di manapun saya bisa berbicara. Di Oslo saya berbicara kemarin, tidak boleh dianggap bahwa semua lembaga di seluruh dunia itu tidak credible, kecuali yang dimiliki negara-negara maju. Contohnya berkali-kali, BRR Aceh dan Nias. Itu dana yang dikelola, lebih dari kalau pledging dunia itu yang di-deliver itu mencapai 7 billion, itu 70 trilyun, dikelola bagus, credible, accountable dan sekarang malah menjadi contoh dan rujukan. Ada dalam sejarah Indonesia juga bisa melakukan seperti itu. Saya kira banyak juga institusi di dalam negeri yang se-credible yang dilaksanakan BRR Aceh dan Nias.

Maksud saya begini, sambil kita memastikan semua institusi di dalam negeri yang berkaitan dengan finance itu betul-betul credible, sebagaimana contoh BRR Aceh dan Nias dan yang lain-lain. Kita berdiplomasi kepada dunia, anda tidak boleh memukul rata seluruh institusi seolah oleh tidak credible. Dengan demikian, trust terbangun. Intinya trust saudara-saudara.

Begini, 10 tahun yang lalu waktu kita mengalami krisis, trust kepada indonesia itu rendah sekali. Kita ini maju kena, mundur kena, kanan salah, kiri salah dulu, macam-macam. Karena barangkali dianggap masih banyak korupsi, demokrasi tidak jalan, ada pelanggaran HAM, ada kekerasan ini, itu, pokoknya di mata dunia, kita ini tidak bagus, waktu itu, masa-masa sulit. Kita sebagai bangsa melakukan perubahan-perubahan, reformasi bersama-sama semua.

Sekarang ini sesungguhnya trust dunia kepada indonesia meningkat secara signifikan. Kita dianggap maju demokrasi, menghormati hak azasi manusia, lantas ekonominya berjalan, reformasi berjalan, kita juga kontributif terhadap persoalan global, Islam, demokrasi, dan modernitas bisa hidup bersama dan banyak persepsi dunia yang positif terhadap negara kita. Kembali trust.

Oleh karena itu, dipicu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kuntoro kepada saya, dan memang saya mendengarkan, apakah betul-betul bisa jalan kalau diserahkan pada institusi domestik Indonesia masih ada pikiran-pikiran negara maju seperti itu. Mari kita pastikan saudara-saudara, semua yang harus memiliki tingkat kredibilitas secara global, kita wujudkan dan kita jalankan.

Saya mengajak semua institusi di negeri ini juga bisa melakukan itu. Inilah gunanya reformasi. Dari trust deficit, menjadi trust surplus yang kita harapkan. Jadi menurut saya, saya lebih bagus melihat permasalahan seperti itu. Mari kita jadikan cambuk, kita pastikan semua institusi di dalam negeri itu credible. Jangan ada toleransi terhadap penyimpangan, apakah itu government yang memiliki, apakah itu private, semua institusi di negeri kita ini harus credible. Dengan demikian, tidak ada halangan apapun kalau kita menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat ataupun pihak internasional.

Saudara-saudara,
Itulah yang ingin saya sampaikan, dan apalagi masih berkaitan dengan trust, di kalangan kita, di kalangan kementerian lembaga. Saya tidak ingin ada kasus, saya tidak ingin ada kesimpulan akhirnya; ah itu tidak bisa dipercaya, ah itu enggak bersih, itu tidak yakin, dananya akan digunakan sebagaimana yang diharapkan. Saya ingin itu mari kita jadikan, kalau itu kita lakukan saudara, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun percayalah, trust dari dunia kepada kita akan mencapai puncaknya nanti dan insya Allah kita akan menjadi negara yang mungkin menjadi contoh bagi banyak pihak.

Itulah pengantar saya, saudara-saudara, agak panjang sedikit tetapi ingin saya gunakan dengan baik kesempatan yang baik ini.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan