Sambutan pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Perekonomian

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET TERBATAS BIDANG PEREKONOMIAN
KANTOR PRESIDEN, 19 JULI 2010



Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Wakil Presiden, para peserta Sidang Kabinet Terbatas yang saya hormati, alhamdulilah hari ini kita dapat kembali melaksanakan sidang kabinet terbatas dengan agenda membahas kebijakan fiskal dan APBN, agar perekonomian kita semakin kokoh dan tumbuh dengan baik. Di berbagai kesempatan, saya mengingatkan bahwa kebijakan fiskal dan APBN yang tepat itu sangat penting. Sebaliknya kebijakan fiskal dan APBN yang ceroboh, tidak tepat bisa berdampak buruk pada perekonomian kita, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Oleh karena itu, APBN jangan hanya dilihat sebagai kegiatan bagi-bagi anggaran, meskipun alokasi dan distribusi sumber daya atau anggaran itu yang memang menjadi ruh dari sebuah APBN atau APBD. Tetapi APBN dan APBD itu harus punya arah, punya sasaran, mendasarkan pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan pengelolaannya yang tepat. Oleh karena itu, saya telah mengatakan di kesempatan yang sebelumnya bahwa salah satu agenda dan prioritas kita, 4 tahun mendatang ini adalah memastikan bahwa APBN kita dan kemudian nanti harapan saya, APBD di daerah itu betul-betul tepat dan optimal.

Kalau kita sejenak melihat perkembangan dan dinamika perekonomian dunia sampai sekarang kita masih menyaksikan banyak sekali negara, termasuk negara maju sekalipun yang mengalami krisis baru, karena APBN yang tidak tepat. Katakanlah karena defisit yang amat besar dan sisi-sisi lain, sehingga tidak sustain dan menimbulkan krisis keuangan serta krisis perekonomian yang baru. Juga manakala rasio utang terhadap pendapatan negara yang bersangkutan dalam hal ini GDP yang tidak aman, itu juga rawan terhadap keberlangsungan perekonomian sebuah negara.

Kalau kita mempelajari APBN kita sekarang ini dan juga perkembanganya dari tahun ke tahun, maka marilah dengan sangat serius, saudara-saudara, kita sungguh memastikan bahwa penerimaan negara atau pendapatan negara itu ya baik dalam arti sesuai dengan potensinya, jangan sampai potensi pendapatan negara X yang kita terima kurang dari X, berarti ada yang tidak benar. Ini sisi hulu dari APBN kita.

Setelah kita pastikan penerimaan atau pendapatan negara itu sesuai dengan potensi yang kita miliki, maka pembelanjaannya pun, spending expenditure, alokasi dan distribusinya juga tepat. Dan ini policy dan direction saya sejak beberapa tahun yang lalu, tidak boleh memiliki defisit yang tinggi, apalagi sangat tinggi. Dalam keadaan krisis seperti 2008-2009 kemarin, bisa saja defisit itu meningkat, tapi tetap dalam batas yang aman untuk tidak memberikan beban pada jangka menengah perekonomian kita. Apalagi kalau defisit itu mengandalkan utang luar negeri, ini double hit, defisit itu sendiri kalau sangat tinggi, berlebihan, melebihi yang diperlukan itu sudah merupakan kerawanan, apalagi kalau itu bertumpu pada utang luar negeri.

Oleh karena itu, ke depan defisit harus tetap dalam batas yang aman, dan defisit itu memang sungguh diperlukan. Subsidi yang menjadi komponen penting dalam APBN kita dewasa ini dan juga di masa yang lalu. Ke depan harus benar-benar tepat sasaran. Dan mengingat apabila subsidi itu melebihi batas kepatutannya, jumlahnya besar, apalagi tidak tepat sasaran, itu bisa mengancam keamanan dari APBN dan ekonomi kita dengan resiko-resiko tertentu, maka kita harus melakukan pengurangan secara bertahap, secara sistematis, terutama bagi subsidi yang kita nilai kurang tepat sasaran.

Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, pilihan untuk menaikkan tarif dasar listrik atau mengurangi subsidi listrik, itu pilihan yang tidak mudah. Keputusan yang pahit yang diambil oleh pemerintah. Tetapi sama halnya dengan pengurangan subsidi BBM di waktu yang lalu, kalau tidak kita ambil, maka dampak buruknya lebih besar.

Yang penting, karena sudah kita pertimbangkan dengan seksama, seraya melindungi konsumen ekonomi lemah, rakyat kita, kenaikannya pun dengan prosentasi yang tidak tinggi dan sudah kita hitung dampak dari kenaikan ongkos produksi, cost of production dari perusahaan-perusahaan kita akibat kenaikan itu. Mari kita kontrol, kita pastikan tidak ada penyimpangan-penyimpangan.

Adalah tidak bisa dibenarkan, bahkan secara moral, manakala ada perusahaan yang mampang-mumpung, sudah kita jadikan alasan, yang tadinya kenaikannya relatif kecil, dilipatgandakan. Ini adalah tanggung jawab yang tidak baik, karena menggunakan kesempatan, ketika kita semua sedang menghadapi masalah yang harus kita carikan solusinya. Saya sudah meminta Menko Perekonomian untuk dipastikan betul apa yang dilakukan oleh PLN dan dilakukan oleh dunia usaha, perusahaan industri juga tepat, tidak kesana-kemari. Dengan demikian, tidak mengorbankan rakyat.

Saya akan meninjau langsung nanti, sebuah perusahaan industri bersama-sama Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian dan lain-lain yang betul-betul memiliki tanggung jawab yang tinggi, ikut menyelamatkan perekonomian kita dan menumbuhkannya dengan cara, ya menjalankan kebijakan perusahaan yang bertanggung jawab dan bukan yang sebaliknya. Saya juga tidak segan-segan untuk memberikan peringatan nanti, bagi mereka yang sama sekali tidak punya hati dengan menaikkan ongkos produksi, baik barang dan jasanya yang melebihi kepatutan.

Masih berbicara tentang APBN, saudara-saudara, kita amati porsi dari APBN kita untuk pertumbuhan ekonomi, untuk pembangunan di luar yang kita sebut dengan anggaran yang sudah terikat, committed atau dulu anggaran rutin, itu belum tepat rasionya. Sehingga makin tinggi kita punya APBN, maka rasio untuk pertumbuhan dan pembangunan itu harus makin besar dibandingkan untuk biaya rutin atau biaya-biaya administrasi, atau keperluan-keperluan yang sifatnya overhead, overhead cost. Mari kita pastikan. Nanti akan mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan berapa persen yang betul-betul untuk government spending yang menstimulasi pertumbuhan, untuk pembangunan infrastruktur misalnya berapa persen, dibandingkan dengan yang menurut saya masih bisa dioptimalkan.

Sehingga saya meminta kepada para menteri dan juga bersama-sama DPR nanti bicarakan dengan baik. Jangan karena APBN kita prosentasenya naik terus, nominalnya naik terus, kemudian pengeluaran kementerian, lembaga yang tidak harus ikut-ikut dinaikkan segaris dengan prosentase kenaikan APBN itu. Itu tidak healthy, tidak sehat dan tidak diperlukan. Berkali-kali saya memberikan contoh, kalau keperluan manajemen administrasi sebuah kementerian, lembaga itu X dan cukup.

Ketika APBN itu terus naik, tidak harus X plus sekian, plus sekian, plus sekian, sehingga porsi untuk pembangunan real development itu menjadi kecil. Policy kita harus menjamah sampai di situ untuk APBN dan ini juga harus sama dengan yang dilakukan oleh para gubernur, bupati, dan walikota. Jangan sampai tidak ada sama sekali pembiayaan untuk infrastruktur dasar yang di daerah-daerah. Karena habis, misalkan untuk belanja pegawai dan pengeluaran-pengeluaran administrasi yang lain.

Sistem pemerintahan yang didesentralisasikan tidak berarti, tidak ada koherensi pada tingkat nasional di dalam kebijakan fiskal, di dalam memastikan APBN dan APBD kita benar. Oleh karena itu, ke depan saya akan pastikan para gubernur, bupati, dan walikota juga memiliki pemahaman yang sama tentang struktur dari APBD beliau-beliau di daerah itu spending-nya, kemudian kewajiban untuk membangun infrastruktur dasar, pelayanan publik dan sebagainya. Ini yang juga justru menjadi pekerjaan rumah dari para pimpinan daerah.

Dalam kaitan itu, saudara-saudara, pengalaman interaksi saya dengan para gubernur selama ini dan dalam batas-batas tertentu dengan para bupati dan walikota, nampaknya kita harus menyamakan pemahaman, persepsi dan kebijakan dasar kita dalam pengelolaan uang negara, dalam mengembangkan kebijakan fiskal, dalam menyusun APBN dan APBD, agar sekali lagi betul-betul optimal, tepat sasaran dan menghasilkan sesuatu yang baik.

Nampaknya pula dari hasil percakapan kita selama ini, dari beberapa kali rapat kerja, kita juga harus menyamakan pemahaman kita tentang ekonomi makro. Sektor riil tidak mungkin tumbuh dengan baik, apabila ekonomi makro kita sebagai prasyarat, sebagai lingkungan, sebagai kondisi, itu tidak terkelola dan berjalan dengan baik.

Oleh karena itulah, dalam rapat kerja mendatang antara kita dengan gubernur, saya minta saudara mengacarakan penyamaan pemahaman tentang ekonomi makro ini, tentang pertumbuhan ekonomi misalnya, tentang inflasi atau stabilitas harga supaya peka, di daerah juga kalau ada gejolak harga mengapa, tentang pengurangan pengangguran ataupun penciptaan lapangan pekerjaan dan segi-segi lain dari makro ekonomi kita. Dengan pemahaman yang utuh, harapan kita, maka di seluruh Indonesia, bukan hanya makro ekonomi, tapi mikro ekonomi juga berjalan dengan baik, sektor riil sehingga lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan lebih banyak lagi, kemudian kemiskinan bisa kurangi lebih banyak lagi.

Saudara tahu, di tengah krisis global yang meskipun sudah berlangsung pemulihan sekarang ini, Amerika Serikat itu masih 10% kurang lebih penganggurannya, jauh di atas pengangguran kita. Kemudian, defisit di negara-negara Eropa itu luar biasa. Kita puncak krisis saja, alhamdulilah bisa mempertahankan defisit tidak lebih dari 2%, realisasinya 1,7 ya. Itupun kita sudah melakukan stimulus fiskal sebanyak hampir 80 trilyun.

Artinya dengan pengelolaan seperti itu, ya kita selamat dan saatnya sekarang untuk kembali meningkatkan perekonomian kita. Sambil mengatasi masalah-masalah yang selalu ada di negeri ini, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Bersama itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan walikota.

Saudara-saudara,
Menutup pengantar dan pengarahan awal saya ini, saya memberikan atensi yang sungguh-sungguh dan tolong para menteri terkait, segera menindaklanjutinya, yaitu tentang kebijakan dan pengelolaan hutang luar negeri kita ke depan. Kita tidak perlu mundur ke belakang, mengapa menjadi besar sekali, kita punya hutang, kita punya hutang luar negeri dan segalanya. Tapi dari sekarang ke depan ini, apa yang mesti kita lakukan. Dengan kebijakan dasar, mari kita kurangi atau kita batasi sumber pembiayaan baru dari luar negeri. Kita punya opsi lain untuk mendapatkan sumber dari rupiah kita.

Kalau ada peluang hibah atau grand dan swap atau debt swap, mari kita pilih. Saudara, kemarin itu, jauh-jauh saya berangkat ke Norwegia, dua hari di tempat, dua hari di perjalanan, tentu dengan kelelahan fisik yang tinggi. Tetapi saya harus berangkat, karena ada opportunity yang tidak pernah terjadi, yaitu satu peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan hibah hingga mencapai 1 milyar dolar Amerika Serikat setara dengan 9 trilyun lebih untuk nilai tukar rupiah sekarang ini. Itu contoh. Jangan terlalu cepat meskipun untuk climate change, meskipun untuk apapun, kalau itu pinjaman-pinjaman yang tidak sangat kita perlukan.

Yang kedua, debt swap, ini juga cara yang mesti kita harus tekuni dan proaktif dan kita dapatkan. Alhamdulilah, misalnya dalam pengurangan atau dalam mengatasi penyakit menular di Indonesia ini, kita bisa bekerja sama dengan global fund, sebuah lembaga internasional yang kita bekerja sama dengan Jerman. Jerman bisa mengurangi atau memutihkan hutang kita dengan metode swap, artinya kita keluarkan anggaran kita, sama dengan hutang itu sehingga tidak perlu membayar kepada Jerman dan uang itu sebetulnya juga diperlukan untuk Indonesia sendiri akhirnya.

Kalau tidak salah kerja sama dengan global fund itu kita sudah mendapatkan pembiayaan berapa trilyun? 450 juta itu sekitar 4 sampai 5 trilyun dalam sekian tahun. Ini contoh dengan policy debt swap. Kita sedang menegosiasi, saya tahu dengan Australia. Tolong dikembangkan cara-cara seperti ini di samping kemungkinan grand, meskipun tidak selalu grand dalam jumlah besar, kecuali kemarin di Norway, karena kesungguhan kita dan jangan sampai meleset apa yang telah kita sepakati di Oslo.

Kemudian, debt swap ini, saya dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin Eropa, pertemuan pertama saya dulu, saya angkat juga untuk kemungkinan debt swap ini. Respon dari para pemimpin itu pada prinsipnya menyimak, ada yang menanggapi secara positif, ada yang memerlukan waktu untuk mempelajari dan mendalami. Oleh karena itu, marilah kita juga berdiplomasi secara gigih untuk kepentingan itu semua.

Baru setelah dengan pengetatan sumber-sumber pembiayaan luar negeri itu, kalau memang sumber itu, pembiayaan itu diperlukan karena untuk benefit yang riil, untuk ekonomi kita, untuk rakyat kita, baru kita berikan. Itupun dengan tujuan rasio hutang terhadap pendapatan nasional haruslah terus turun. Kita lega dalam 5-6 tahun terakhir penurunannya tajam. Mari kita jaga trend ini, penurunannya secara sistematis. Ada yang mengatakan hutang luar negeri, atau hutang itu tinggi tidak apa-apa, sepanjang kita punya kemampuan untuk menanggungnya. Tapi lebih baik, meskipun kitapun punya kemampuan kalau rasio itu semakin baik, semakin baik, dan semakin kecil komponen hutang itu, terutama hutang luar negeri.

Itulah pengantar saya. Dan setelah ini, saya persilakan kepada Menko Perekonomian, kemudian dilanjutkan nanti oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk meneruskan pembahasan agenda sidang kita hari ini.

Terima kasih.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan