Pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Membahas Bidang Perekonomian

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET PARIPURNA MEMBAHAS BIDANG PEREKONOMIAN
KANTOR PRESIDEN, 29 JULI 2010



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Wakil Presiden,
Para peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya hormati,
Alhamdulillah, hari ini kita kembali menyelenggarakan Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda utama membahas masalah-masalah penting di bidang perekonomian dan yang kedua, membahas berbagai aspek pembangunan di daerah yang juga memiliki kaitan dengan pembangunan ekonomi kita.

Di bidang ekonomi, kita akan mendengarkan laporan dan presentasi dari para menteri terkait tentang perkembangan investasi, tentang perkembangan pembangunan infrastruktur dan tentang perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat.

Sedangkan di bidang pemerintahan daerah, kita ingin melihat nanti setelah mendengarkan laporan dan presentasi dari Mendagri tentang efektivitas pembangunan yang dilaksanakan di daerah, serta sisi-sisi kebijakan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD.

Saudara-saudara
Saya memandang perlu untuk mengagendakan dua hal penting ini dalam Sidang Kabinet Paripurna kita. Pertama-tama, ini berkaitan dengan rencana rapat kerja yang akan kita selenggarakan tanggal 5 dan 6 Agustus mendatang di Istana Bogor, yang akan dihadiri oleh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait, serta para gubernur dan para ketua DPRD propinsi.

Sebagaimana saudara ketahui, bahwa dalam raker nanti kita akan melihat secara utuh APBN, APBD, dan kebijakan ekonomi makro yang kita jalankan sekarang ini, untuk mengetahui masalah-masalah yang mesti kita carikan jalan keluarnya.

Yang kedua, kemarin baru saja saya menerima rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Presiden yang berkaitan dengan pembangunan yang kita laksanakan ini, termasuk pembangunan ekonomi, serta termasuk pula aspek daerah untuk menyukseskan pembangunan nasional kita.

Di samping itu, beberapa hari yang lalu saya berbicara panjang lebar dengan Mendagri dan juga saya berbicara dengan sejumlah gubernur, yang penting bagi saya untuk bisa dipresentasikan oleh Mendagri pada sidang kabinet ini, termasuk akan saya sampaikan juga apa yang menjadi pikiran utama para pimpinan daerah, termasuk pengamatan mereka sendiri atas hal-hal yang belum benar yang ada di daerah. Dan saya harus melengkapi urgensi dan kaitan memilih dua agenda dalam Sidang Kabinet Paripurna ini adalah hasil evaluasi dari UKP4, terutama yang berkaitan dengan perkembangan investasi dan perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat.

Saudara-saudara
Terhadap itu semua, saya ingin memberikan pengantar dan beberapa direktif awal untuk saudara laksanakan nanti, meskipun seperti biasanya setelah sidang kita ini selesai, saudara akan saya berikan instruksi-isntruksi khusus.
Di bidang ekonomi, kita harus selalu ingat bahwa kita harus sungguh meningkatkan pertumbuhan, growth 4 tahun mendatang. Ingat, masa bakti kabinet ini akan berakhir pada tahun 2014, waktu efektif kita tinggal 4 tahun lebih sedikit. Pertumbuhan ekonomi mesti terjadi, dalam tingkatan yang cukup untuk bisa mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan harus menjadi goal dari pembangunan ekonomi yang kita lakukan.

Berkaitan dengan itu, maka investasi harus bergerak. Investasilah sebagai pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi kita, agar investasi bergerak terkait pula dengan ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang harus kita lakukan di seluruh tanah air. Dan berkaitan dengan upaya yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan ekonomi mikro, ekonomi kecil, dan ekonomi menengah, atau katakanlah usaha mikro, kecil dan menengah yang kredit usaha rakyat kita arahkan untuk mengembangkan usaha-usaha mikro dan kecil itu.

Karena sasaran yang kita tetapkan itu cukup ambisius, baik sasaran pertumbuhan maupun sasaran penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan, maka kita harus bekerja sangat keras. Business as usual tidak cukup. Enough is not good enough, dan kita harus terus mengukur progress-nya. Sidang hari ini juga sebagai forum untuk mengukur, melihat kemajuan seperti apa yang telah kita dapatkan dan kemudian informasi yang penting sejauh mana progress misalnya investasi, pembangunan infrastruktur, penyaluran kredit usaha rakyat dan lain-lain, itu perlu juga dijelaskan kepada rakyat.

Kehadiran media massa ada 100 lebih pers yang ada di istana ini, untuk itu, rakyat tahu banyak sekali pers yang ada di sini, mereka juga ingin informasi-informasi yang penting mengalir kepada mereka. Oleh karena itu, setelah sidang kabinet ini, menteri terkait wajib menyampaikan informasi berharga itu kepada rakyat, agar rakyat mengetahui secara utuh apa yang sudah baik di negeri ini dan mana yang belum baik. Kemudian di atas segalanya, ya kalau kita merasakan ada yang kurang, kita dorong, kita percepat implementasinya. Itu di bidang ekonomi, saudara-saudara.

Sedangkan di bidang pemerintahan, ini saya ingin mengangkatnya secara khusus, karena begini, banyak sekali laporan dan informasi yang saya dapatkan menyangkut hal-hal yang tidak baik, yang ada dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah, termasuk yang saya dapatkan sendiri ketika saya berkunjung ke daerah, berbincang-bincang dengan gubernur, bupati maupun walikota. Jadi ini bukan hanya laporan sepihak, tapi apa yang saya lihat sendiri, saya dengar sendiri, belum ribuan SMS dan surat-surat dari rakyat kita. Yang kalau kita ingin berhasil pembangunan kita ini, ya harus kita lakukan pembenahan dan perbaikan yang riil.

Saudara jangan keliru bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Meskipun sekarang pemimpin daerah dipilih langsung dalam sistem pilkada kita, apakah gubernur, apakah bupati, apakah walikota, tetapi mereka berada dalam organsiasi pemerintahan dan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Wajib hukumnya mereka menjalankan garis-garis Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Wajib hukumnya bagi saya memastikan bahwa mereka juga menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, termasuk tugas-tugas pembangunan. Jadi demokrasi yang goes local, itu tidak meniadakan tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan dan mereka harus bertanggung jawab kepada presiden, bukan hanya kepada DPRD, dan kepada rakyat yang memilihnya dalam pilkada.

Saya perlu mengangkat hal ini, karena tidak ada artinya kebijakannya benar, anggarannya besar, kita sangat serius, tapi pada tahap implementasinya meleset di sana sini. Masalah yang menurut saya sangat serius, sudah saatnya saya harus mengemukakan ini adalah banyaknya pemberian izin, kebanyakan pada tingkat bupati, walikota, yang ternyata membawa dampak yang negatif pada banyak hal. Misalnya perizinan batubara yang banyak sekali, yang kemudian pengelolaannya tidak baik, tidak menjalankan best practices, merusak lingkungan dan sejumlah kerugian yang dialami oleh negara.

Ada APBD yang dinilai tidak optimal dan tidak sehat, beberapa gubernur berbicara dengan saya geleng kepala, karena sebuah APBD di tingkat kabupaten hanya karena disetujui oleh DPRD di kabupaten itu, strukturnya penggunaannya, sasarannya tidak tepat, boros, tidak optimal dan sebagainya.

Kinerja pemerintahan daerah itu juga tidak boleh diserahkan kepada ya terserahlah, mau kerja baik, setengah baik, menteri tidak baik, ada reshuffle, bagaimana pejabat di daerah, gubernur, bupati, walikota yang lalai tidak menjalankan tugasnya. Kemudian juga menyangkut disiplin, integritas. Kalau ada masalah hukum, saya sudah punya pegangan, seorang pejabat yang ditetapkan sebagai terdakwa misalnya, diberhentikan sementara, dan sudah pernah saya lakukan pemberhentian sementara. Seorang pejabat yang didetapkan sebagai terhukum oleh pengadilan yang sah, terpidana, saya berhentikan. Tetapi ada wilayah lain, disiplin, kinerja, integritas, dan sebagainya, itu yg sifatnya non hukum, tentu saya harus punya tools untuk mendisiplinkan agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu, setelah 6 tahun kurang lebih saya memimpin negeri ini, sudah pada saatnya untuk melakukan koreksi-koreksi, kalau tidak, perjalanan kita akan salah arah. Demokrasi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi ada tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, agar rakyat mendapatkan sebanyak-banyaknya dari sistem yang kita pilih, yang kita anut sekarang ini. Saya memikirkan sebagai contoh, perlu saya tugasi elemen tertentu nanti untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan, terhadap apa yang saya terima sekarang ini terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemberian izin yang kacau dan pelaksananya pun juga tidak baik. Perlu kiranya dilakukan audit misalnya, untuk dana pembangunan daerah otonomi khusus Papua. Banyak sekali masuk surat kepada saya, bahkan seolah-olah yang lalai Jakarta, kurang dananya.

Saudara-saudara
Biaya pembangunan per kapita dari 33 propinsi yang paling tinggi adalah Provinsi Papua, yang paling tinggi. Baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa, why. Audit akan kita lakukan untuk itu, mana yang tidak pas, apanya yang tidak pas, manajemennyakah, penganggarannyakah, pengawasannyakah, efisiensinya kah dan sebagainya.

Papua sejak tahun 2005 telah kita ubah kebijakan dasar kita, yang tadinya security approach, kita ubah menjadi prosperity approach. Penegakan hukum mengiringi pendekatan kesejahtaraan. Sejalan dengan mengalirnya dana-dana pembangunan, termasuk dana notonomi khusus. Oleh karena itu, sudah saatnya kita melihat utuh, supaya tidak saling menyalahkan, menjadi bulan-bulanan LSM dalam dan luar negeri kita perlu tahu, satu-satunya audit yang dilaksanakan secara akuntabel.

Kemudian saya juga akan memerintahkan untuk meneliti sejumlah APBD di beberapa kabupaten dan kota yang oleh gubernurnya pun dianggap sangat tidak pas. Uang itu uang rakyat, sebagian bahkan sebagian besar adalah desentralisasi fiskal yang kita lakukan untuk kabupaten-kabupaten tertentu. Bayangkan kalau itu tidak optimal atau salah sasaran. Kita harus pastikan semua itu, karena itu bagian dari manajemen pemerintahan.

Saudara-saudara
Saya akan mengakhiri pengantar saya dengan satu direktif khusus kepada saudara, tapi ini bermula dari apa yang kemarin diberitakan di media massa tentang biaya perjalanan dinas, termasuk biaya perjalanan dinas Presiden. Saya sebenarnya tidak ingin mengangkat pada sidang ini karena sudah diberi penjelasan oleh Mensesneg secara resmi. Tapi justru kemarin dalam rapat kerja antara Mensesneg, Seskab dengan jajarannya dengan Komisi II DPR RI diangkat dan Mensesneg sudah menjelaskan. Tapi bukan itunya, saya ingin sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan arahan kepada saudara bagaimana kita menjalankan kebijakan anggaran yang tepat berkaitan dengan perjalanan ini.

Saudara-saudara
Di samping itu terus terang, saya juga menerima laporan dari para duta besar, saya mendapatkan informasi dari banyak daerah, ada kunjungan-kunjungan pejabat negara, baca pejabat negara, bukan hanya pejabat pemerintah, yang menurut mereka tidak pas. Saya instruksikan kepada jajaran pemerintahan, jangan sampai tidak pas kunjungan kita, apakah tugas ke luar negeri ataupun tugas ke daerah.

Menyangkut perjalanan Presiden ke luar negeri, untuk saudara ketahui, yang membedakan sekarang dengan sebelum-sebelumnya, kewajiban Presiden untuk hadir dalam pertemuan puncak, summit itu bertambah. Kalau dulu sekali ASEAN Summit, sekali APEC Summit, dua kali. Sekarang yang wajib menjadi 5, ASEAN 2 kali summit, termasuk East Asia Summit, kemudian APEC tetap 1 summit, G-20 2 kali summit, bertambah tiga. Oleh karena itulah, contoh tahun ini, tidak mungkin saya terlalu banyak ke luar negeri. Ada tiga pertemuan puncak yang tidak saya hadiri, dan ini juga tidak banyak terjadi, karena semua kepala negara hadir. Misalnya pertemuan puncak di Washington DC tentang nuclear security, tidak hadir, Wapres yang hadir. Pertemuan puncak G-15 di Teheran yang saya utus Menteri Perindustrian. Pertemuan puncak di Nigeria yang juga dihadiri oleh para perdana menteri dan presiden, saya tidak hadir, yang hadir Menko Perekonomian.

Jadi dari situ memang lebih banyak. Tetapi jumlah kunjungan bilateral sangat kita susutkan. Jumlah rombongan sejak 2005 sudah dipangkas 15%. Kemudian anggaran-anggaran yang dulunya menggunakan anggaran negara padahal pribadi, kita hentikan. Saya bicara ini ada kaitannya nanti dengan harapan saya kepada saudara. Tidak boleh ada anggaran negara untuk membeli pakaian, beli macam-macam yang betul-betul pribadi, karena jumlahnya bisa sangat besar.

Kemarin di Komisi II diangkat, dan ini relevan untuk saudara semua, dikatakan kunjungan presiden ke daerah, rombongannya juga membebani daerah dari segi anggaran. No. Kunjungan Presiden ke daerah sama sekali tidak menggunakan anggaran daerah, anggaran sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kalau saudara ke daerah juga gunakan anggaran sendiri, jangan meminta, jangan membebani propinsi, kabupaten, dan kota. Kita ke luar negeri jangan sekali-kali meminta anggaran duta besar, resmi ini. Gunakan anggaran sendiri, duta besar punya anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan.

Dan satu lagi, saya dapat keluhan juga, banyak sekali kegiatan-kegiatan lain di luar negeri, diacarakan baik-baik tiba-tiba dibatalkan. Ya kebetulan bukan dari jajaran di sini, tapi itu mempermalukan negara kita, mempermalukan dubes. Saya menyeru tentunya kepada lembaga negara manapun ketika berkunjung ke luar negeri, tolong dijaga keprotokolan, tolong dijaga etika diplomasi, dengan demikian tidak merepotkan kedutaan-kedutaan besar kita.

Jadi saudara-saudara, apa yang saya jalankan juga berlaku bagi saudara dalam kunjungan ke daerah ataupun kunjungan ke luar negeri. Dengan demikian, tidak ada yang mengatasnamakan. Saya khawatir ada saja, mungkin saudara datang, mungkin dibantu sejumlah biaya X, tiba-tiba nanti bisa membengkak X plus sekian, bisa terjadi. Oleh karena itulah, mari benar-benar kita jalankan administrasi dan akuntabilitas keuangan ini dengan sebaik-baiknya.

Saya angkat ini sekaligus karena tadi malam ada pertanyaan-pertanyaan dari parlemen. Sudah dijelaskan, sekaligus saya mintakan mari kita lakukan pertanggungjawaban keuangan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah saudara-saudara, pengantar saya dan saya persilakan saudara Menko Perekonomian untuk memulai presentasinya pada masalah perekonomian. Silakan, Pak Hatta.



*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan