Sambutan Buka Puasa Bersama Forum Persatuan Nasional dan Partai Koalisi

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
BUKA BERSAMA DENGAN FORUM PERSATUAN NASIONAL, PARTAI KOALISI DAN ORGANISASI SAYAP PARTAI DEMOKRAT
PURI CIKEAS, 5 SEPTEMBER 2010



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Boediono, Bung Usman Sapta beserta para Tokoh Politik tingkat nasional,
Bapak, Ibu, hadirin-hadirat yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang baik, dan senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Sore hari ini, kita dapat bersilaturahim dan beribadah bersama di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dengan ampunan ini. Semoga silaturahim dan ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Saya juga ingin sekali lagi, selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang, terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Saudara semua yang memenuhi undangan saya, untuk berbuka puasa bersama sambil bersilatuhrahim pada sore hari ini.

Saya merespon apa yang disampaikan oleh Bung Usman Sapta tadi, kalau ingin mengundang pada acara halal bihalal, saya persilakan dengan senang hati saya datang. Dengan catatan, tanggalnya dicocokkan dulu, sebab kalau saya dikasih tanggal sekian, padahal sudah ada acara yang fixed, tentu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya berharap diakurkan, dicocokkan tanggalnya, teman-teman dari Persatuan Nasional bisa hadir, saya juga bisa hadir. Dengan demikian, tujuan silaturahim dapat kita capai.

Saya mengenal Bung Usman Sapta ini, terutama ketika kita sering berdiskusi pada pra reformasi dan juga awal-awal reformasi. Saya ingat tahun 1997, saya menjadi Wakil Ketua Fraksi ABRI di MPR RI kemudian 1998-1999, saya Ketua Fraksi ABRI di MPR RI puncak penggodokan kita untuk sebuah reformasi yang kita laksanakan sejak 11 tahun yang lalu. Bung Usman Sapta sebagai pimpinan dari fraksi utusan daerah. Kita berdiskusi sampai tengah malam, membahas banyak hal, termasuk proses lahirnya amandemen pertama, yaitu pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Banyak sekali yang kita interaksikan waktu itu dan itu menjadi, bukan hanya kenangan manis, tetapi juga catatan abadi dalam perjalanan sejarah di negeri kita ini.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Justru poin inilah yang ingin saya kedepankan pada acara sore hari ini, kesempatan yang baik, karena saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman seperjuangan yang saya ikuti sampai sekarang pun masih memiliki komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan. Dan saya mengajak hadirin sekalian, marilah kita tengok perkembangan kehidupan di negeri ini, terutama kehidupan politik dan juga sistem ketatanegaraan yang tengah berlangsung.

Kalau tahu Prof. Nazarudin Umar selaku cendekiawan muslim dan ulama memberikan renungan spiritual di bulan Ramadhan ini, saya tentu sebagai umarah akan menyampaikan refleksi politik juga di bulan suci Ramadhan.

Saudara-saudara,
Saya punya harapan dan tentu doa agar para tokoh nasional yang hadir di tempat ini, yang sesungguhnya juga menjadi mayoritas dari pimpinan partai-partai politik di negeri kita terus bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan kehidupan bernegara dan berbangsa yang sama-sama kita idam-idamkan dan kita tuju sejak kita melaksanakan reformasi.

Reformasi gelombang pertama sudah kita laksanakan. Saudara semua menjadi bagian aktif dari proses besar itu. Kita sekarang tengah memasuki atau memulai reformasi pada periode berikutnya lagi atau yang sering saya sebut dengan reformasi gelombang kedua.

Sekarang ini kita mendengar, mulai ada yang mempertanyakan sebagian dari kalangan bangsa kita. Begini pertanyaannya, “Apakah sistem ketatanegaraan dan kehidupan politik seperti ini yang memang hendak kita bangun dan kita tuju?” Itu yang mulai mengemuka pada tahun-tahun terakhir ini. Oleh karena itu, saya mengajak dengan pikiran yang jernih, serta penuh rasa tanggung jawab, marilah kita tanggapi dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jawabannya, tanggapannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi kita melakukan telaah komprehensif, telaah kritis terhadap apa yang telah dihasilkan oleh reformasi gelombang pertama ini, mana-mana yang baik kita pertahankan, mana-mana yang kita rasa belum baik, tidak keliru kalau kita melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Dengan pemahaman bahwa reforms, itu sesungguhnya adalah kesinambungan dan perubahan, continuity and change.

Oleh karena itu, cara merespon seperti itulah yang diperlukan, bukan hanya diskursus, aksi-reaksi keseharian yang mewarnai wacana politik di negeri kita ini. Meskipun dalam alam demokrasi itu diniscayakan interaksi dari agreement and disagreement itu juga bagian dari demokrasi. Tetapi kita tidak boleh dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun hanya berputar-putar dalam satu diskursus dan tidak menghasilkan satu format baru seperti apa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tepat kita jalankan di negeri yang sama-sama kita cintai ini.

Saudara-saudara semua, kita berharap agar ya kita, Saudara-saudara itu juga akan menjadi pelaku sejarah yang aktif, yang bertanggung jawab untuk masa ke depan ini. Saya juga berdoa, berharap, agar ke depan bukan hanya beyond pemilu 2014, tapi masa ke depannya lagi Saudara semua juga dengan izin Allah SWT bisa tetap aktif menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saudara-saudara,
Tentu Saudara punya agenda yang bersifat pribadi, cita-cita dan tujuan yang bersifat pribadi dan itu sah. Sebagai pemimpin partai politik, saya yakin Saudara juga punya cita-cita, punya tujuan, punya sasaran apa yang hendak dicapai oleh partai politik yang Saudara pimpin 2014 dan ke depan. Itu juga sah dan itu etika kepemimpinan ketika seseorang diberikan mandat memimpin sebuah partai politik tentu berjuang sekuat tenaga untuk memajukan partai politik yang dipimpinnya itu.

Namun di samping Saudara memiliki agenda pribadi, agenda partai yang positif, yang konstruktif tentunya, yang itu menjadi hak Saudara, saya menitip pesan agar Saudara pun juga menyediakan pemikiran, waktu, dan tenaga Saudara untuk bersama-sama menyukseskan perubahan besar di negeri ini pada periode berikutnya lagi, menyukseskan agenda reformasi gelombang kedua.

Saudara-saudara,
Dalam konteks itulah, dengan harapan dan ajakan seperti itulah, saya ingin sekarang mengajak Saudara untuk melihat konteks yang lebih besar dari kehidupan di negeri ini, yang tentunya kita semua punya kewajiban untuk menjaganya, membangunnya, melanjutkannya menuju masa depan yang lebih baik.

Saudara-saudara,
Dua tahun yang lalu, dunia diguncang oleh krisis besar yang disebut dengan krisis atau resesi perekonomian dunia. Dengan terjadinya krisis itu sesungguhnya sekarang ini sedang dilakukan satu penataan baru dalam kehidupan di seluruh dunia. Saya tahu karena sejak tahun 2008, 2009, dan 2010 ini banyak sekali forum yang saya ikuti bersama-sama para pemimpin dunia yang lain, apakah forum ASEAN, forum East Asia, forum APEC, forum G-8, forum G-20, forum PBB dan sebagainya. Saya tahu seolah-olah dunia sedang ditata ulang, seolah-olah kita sedang mengenali isu-isu fundamental pada tingkat global dan seolah-olah kita diharuskan oleh sejarah untuk membangun new architecture pada hubungan antar bangsa dewasa ini, yang hampir pasti juga berpengaruh pada kehidupan nasional masing-masing negara, termasuk kehidupan kita di masa depan.

Dari krisis 2008 yang terjadi, maka satu, bangunan dan tatanan dunia sedang dipikirkan dan ditata ulang. Geo-politik masa kini dan masa depan telah berkembang dan membedakan dengan geo-politik di waktu yang lalu. Lingkungan atau the environment, climate change menjadi sekarang arus utama dalam berbagai kebijakan, baik pada tingkat dunia maupun pada tingkat nasional termasuk kebijakan ekonomi. Tanpa disadari, sekarang seperti ada pilihan-pilihan baru dalam ideologi dan sistem, baik politik maupun ekonomi yang tentunya kita pun juga berada dalam proses besar itu.

Saudara pernah mendengar yang disebut dengan The Washington Consensus. Saudara juga pernah dengar sekarang ini, yang disebut The Beijing Consensus, entah apalagi nanti konsensus-konsensus seperti itu yang menandai perkembangan, pemikiran tentang ideologi dan sistem, baik politik maupun ekonomi maupun political economy sebagai satu kesatuan.

Dalam kaitan itu semua, saya juga ingin mengatakan ada sebuah negara yang bernama Republik Rakyat Tiongkok yang sekarang tengah menjadi perhatian dunia. Mengapa? Tiongkok punya penduduk yang besar, terbesar di dunia sekitar 1,4 milyar, tapi ekonominya tumbuh tinggi, rata-rata tiap tahun 10 persen dan bahkan sekarang sudah menjadi ekonomi nomor dua terbesar di dunia. Negaranya stabil dan kondusif untuk pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, negara itu menganut yang disebut dengan market otoritarian atau state capitalism, tetapi sukses. Dan kemudian orang mulai bertanya, tidakkah China motto ini bagus untuk diikuti oleh negara-negara lain kalau ingin sukses menjadi negara maju, ulangi negara yang ekonominya maju di abad ke-21 ini.

Kita mengenal sekali lagi, yang disebut dengan The Washington Consensus, yang dalam banyak hal seperti disamakan antara new liberalism dengan Washington Consensus, serupa tapi tak sama. Ada keterpautan, ada karakter yang sama, tapi tidak sepenuhnya sama, Washington Consensus. Sementera itu sebagaimana saya sampaikan tadi, ada yang mulai memunculkan istilah The Beijing Consensus. Mari kita lihat satu per satu. Melihat satu per satu, membandingkan dengan tujuan, saya ingin mengajak nanti, lantas Indonesia seperti apa, apakah reformasi 10 tahun yang kita jalankan dengan desain, dengan order yang kita jalankan sekarang ini sudah tepat, apakah itu end-state atau masih bergerak lagi untuk mencari tatanan yang lebih tepat bagi kita.

Saya ingin langsung saja antara Washington Consensus dengan The Beijing Consensus. Washington Consensus itu adalah market capitalism, kita semua tahu. Sedangkan Beijing Consensus adalah scheme capitalism. Washington Consensus mengedepankan freedom and human right, kebebasan dan Hak Azasi Manusia. Sedangkan the Beijing Consensus konon lebih menekankan stabilitas dan order atau ketertiban sosial di sebuah negara. Washington Consensus lebih percaya pada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kentara, begitu kata Adam Smith. Tetapi yang namanya Beijing Consensus lebih percaya pada visible hand, tangan-tangan yang kentara. Oleh karena itu, yang percaya serahkan saja ekonomi ini pada tangan-tangan yang tidak kentara tadi, itu lebih memberikan ruang yang kepada multinational corporation. Sedangkan yang percaya pada visible hand, tolong pemerintah bisa ikut menentukan haluan atau perjalanan sebuah ekonomi dan kemudian less but not least, kita tahu semua Washington Consensus mengutamakan demokrasi, sistem demokrasi. Sedangkan Beijing Consensus mengedepankan sistem otoritarian. Karena, menurut aliran Beijing Consensus, too much democracy, too much freedom, too much human right, itu negara tidak stabil, goncang, tidak bisa membangun dan sebagainya.

Itu adalah 2 kutub yang sekarang sedang diangkat oleh para pakar pada tingkat global, para pemerhati, para praktisi, para politisi, para ekonom dan sebagainya. Dengan perbandingan itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lantas posisi kita di mana. Indonesia mau ke mana, Indonesia memilih model apa, apakah iya suatu saat Indonesia punya The Jakarta Consensus, bukan Washington Consensus, bukan Beijing Consensus? Seperti apa pula kalau suatu saat, insya Allah, ada Jakarta Consensus itu?

Saudara-saudara,
Mari kita lakukan refleksi kesejarahan. Tidakkah kita dulu dari sistem politik, dari ideologi yang kita anut? Kita pernah menganut demokrasi liberal. Masih ingat dulu? Kita juga menganut pernah demokrasi terpimpin. Kita juga menganut demokrasi periode setelah itu, demokrasi otoritarian. Kita harus berani mengatakan bahwa ketiga model itu, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi otoritarian ternyata menimbulkan masalah dan ternyata bukan itu yang kita pilih. Artinya, you should not repeat implementing the same model yang nyata-nyata berakhir pada krisis politik dan nyata-nyata tidak cocok untuk kita terapkan di negeri kita.

Saudara-saudara,
Dalam pikiran saya, saya serahkan kepada Saudara semua bagaimana berpikir yang lebih jernih, yang lebih strategis, yang lebih fundamental, yang lebih menjangkau ke depan. Barangkali untuk negeri kita, untuk sebuah dalam “The Jakarta Consensus”, yang kita bayangkan tentu kita akan terus menjalankan demokrasi, tapi bersama-sama dengan supremasi hukum atau rule of law dan tetap menjaga stabilitas. Tolong dibaca dalam satu nafas, demokrasi, rule of law, dan stabilitas.

Yang kedua, elemen penting dalam Jakarta Consensus nanti kalau itu terbangun bahwa peran pemerintah sangat diperlukan, tapi kaidah-kaidah konstruktif dari mekanisme pasar agar ekonomi kita kompetitif juga tidak boleh diabaikan, jangan dikotomikan.

Yang ketiga, ekonomi kita sudah terintegrasi dengan ekonomi dunia. Ada yang disebut dengan multinational corporation, sudah bekerja, sudah hidup, sudah jalan. Tetapi jangan lupa, kita memberikan ruang yang lebih luas untuk perusahaan-perusahaan domestik, usaha-usaha domestik, national flag, sekaligus memberikan ruang yang cukup untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, yang berbisnis di negeri kita, yang ekonomi terus tumbuh, domestic market makin kuat. Bukan hanya multinational corporation, tapi yang lebih utama adalah usaha domestik maupun usaha yang dilaksanakan oleh rakyat kita.

Elemen yang keempat, pertumbuhan penting, sangat penting, growth, tetapi pertumbuhan itu semata akan membawa malapetaka kalau tidak diikuti dengan equity, pemerataan, keadilan sosial dan sekaligus pemeliharaan lingkungan yang baik. Maka harus kita baca satu nafas, pertumbuhan, keadilan sosial dan lingkungan.

Masih ada lagi elemen yang perlu kita pikirkan, banyak negara yang ekonominya dibangun oleh ekspor, banyak. Di Asia pun begitu, Tiongkok pun begitu, Taiwan, Hongkong, dan sebagainya. Apakah untuk Indonesia juga ikut-ikutan itu. Menurut pikiran saya, di samping ekspor, sebagai tulang punggung pertumbuhan kita, kita juga harus mengembangkan pasar dalam negeri, domestic market. Kalau penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta makin ke depan makin tinggi daya belinya dan akan mengkonsumsi buatan dalam negeri, maka domestic market, pasar dalam negeri kita akan makin kuat dan makin hidup.

Dan less but not least, elemen yang keenam, kita telah memilih yang kita jalankan adalah sistem presidensial dalam demokrasi multi partai. Oleh karena itu, kedua elemen mari kita jaga, bukan one single party, tapi demokrasi multi party, demokrasi multi partai dalam sistem presidensial.

Kalau enam elemen itu dijadikan pilar, kita bangun, barangkali suatu saat, tentu dalam proses interaksi, pembelajaran, adjustment, kita barangkali, insya Allah, bisa menemukan format yang kita pilih sendiri sistem dan model yang kita anut, yang saya katakan tadi Insya Allah kita pun juga punya The Jakarta Consensus.

Saudara-saudara,
Itu sesuatu yang fundamental. Mari kita sadari negara ini adalah negara kita sendiri. Bangsa ini adalah bangsa kita sendiri. Kita sah dan dibenarkan, termasuk kita yang ada di bawah atap tenda ini. Untuk memikirkan sistem nasional seperti apa yang cocok untuk bangsa kita. Sistem ketatanegaraannya, sistem pemerintahannya, sistem politiknya, sistem ekonominya, semua. Kita tidak harus ikut-ikutan mengambil model negara manapun. Sekalipun dianggap yang paling baik, yang paling sukses, belum tentu kalau itu kita terapkan di Indonesia juga membawa keberhasilan. Mari kita berpikir besar, berpikir menjemput, berpikir mendahului untuk masa 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jelas bukan era saya, juga bukan era sebagian yang ada di ruangan ini. Tapi era generasi mendatang, era anak cucu kita. Tapi we have the responsibility untuk memikirkan mulai sekarang seperti apa sistem nasional yang hendak kita bangun.

Dalam kaitan itu juga, apa yang disampaikan oleh Bung Usman Sapta tadi, lantas gimana sih, sistem dan format kepartaipolitikan di negeri ini, seperti apakah pemilu yang baik di negeri ini, seperti apakah representasi rakyat yang duduk di parlemen di negeri ini, semuanya merupakan open chapter, semuanya merupakan satu wilayah, satu medan, satu ruang yang boleh kita pikirkan secara bersama. Inilah demokrasi. Inilah yang disebut dengan the equality of opportunity. Prosesnya tentu dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, konstruktif, sungguh-sungguh, proporsional dan semua inning, membidik, bergerak menuju terbangunnya sistem yang lebih baik.

Banyak ekses dalam demokrasi yang kita lakukan, politik yang kita jalankan dan pemilu yang kita anut, termasuk pemilu kepala daerah. Banyak ekses. Kalau ada ekses, jangan kita apatis dan berdiam diri, berarti there is something wrong, mari kita lakukan perbaikan dari yang salah-salah itu. Kemudian desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah pilihan kita, pilihan reformasi. Dalam praktiknya ada penyimpangan-penyimpangan, juga ada ekses, jangan kita biarkan. Mari kita koreksi, kita perbaiki. Kalau memperbaiki dan mengoreksi sesuatu yang ternyata tidak seperti itu yang kita kehendaki, jangan dibaca, wah ini jangan-jangan ingin mengembalikan pada sistem otoritarian. Itu jangan-jangan ingin mengembalikan pada sistem orde baru, tentu tidak. Karena demokrasi, Hak Azasi Manusia, desentralisasi adalah agenda reformasi kita, harus kita amankan. Tetapi manakala ada ekses dan penyimpangan jangan kita biarkan karena kita menyimpan masalah menjadi bom waktu di masa depan yang akan mengganggu anak cucu dan generasi mendatang. Kita tetap punya tanggung jawab, saya senang kalau partai-partai politik, baik yang memiliki perwakilan di DPR RI maupun yang belum mewakili perwakilan di situ, sama-sama dengan sungguh-sungguh kita memikirkan semuanya itu. Kita punya momentum, kita punya opportunity. Kita semua sebagai stakeholders, sebagai pelaku, sebagai pemilik negara ini dengan segala kehidupannya.

Oleh karena itu, pemerintah, DPR, DPD, lembaga negara tidak boleh memonopoli apapun. Mari kita buka ruang publik yang lebih puas, sambil mendengarkan pandangan-pandangan dari publik tentang bangun sistem pilihan yang berlaku di negeri kita ini.

Itulah yang ingin saya sampaikan Saudara-saudara dan mudah-mudah nanti bukan dalam suasana ibadah Ramadan pembicaraan kita lebih substantif, ya interaksi kita lebih bagus, kemudian kita lebih sungguh-sungguh melihat one by one masalah-masalah yang kita hadapi dan dengan jernih, dengan rasional, dengan waton sulaya, bukan asal hantam, tetapi dengan cara-cara seperti itu, Insya Allah akan ketemu jalan. Sekali lagi, pilihan ada pada kita, masa depan yang menentukan kita sendiri. Negara ini, negara kita, bangsa ini, bangsa kita sendiri. Jangan kita sia-siakan momentum ini.

Itulah Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih semuanya dan pada saatnya marilah kita lanjutkan komunikasi, silaturahim, dan diskusi kita untuk memikirkan tentang masa depan negeri yang sama-sama kita cintai ini.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan