Sambutan Buka Puasa Bersama Wartawan Kepresidenan

TRANSKRIPSI
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
BUKA BERSAMA DENGAN PARA PEMIMPIN REDAKSI MEDIA MASSA DAN WARTAWAN ISTANA KEPRESIDENAN
ISTANA NEGRA, 8 SEPTEMBER 2010



Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati para menteri, para Sesepuh dan Wartawan Senior, para Pemimpin Redaksi, para Wartawan yang bertugas di Lembaga Kepresidenan yang saya cintai,

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Saudara-saudara semua untuk memenuhi undangan saya untuk bersilaturahim dan beribadah bersama di bulan suci Ramadhan ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tadi kita telah mendengarkan ceramah Ramadan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nazaruddin Umar. Kemudian bagi yang beragama Islam, kita menjalankan sholat Maghrib bersama, dan kita bisa berbuka puasa dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan, dan alhamdulillah saya bisa pada kesempatan ini menyampaikan penjelasan dan pernyataan yang saya anggap perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia melalui Saudara-saudara semua, khususnya para wartawan istana.

Saya mengikuti apa yang hidup dalam percakapan publik dan yang menjadi liputan media massa, baik di pusat maupun di daerah. Saya juga menerima laporan dari jajaran kabinet dan para staf khusus tentang isu-isu aktual yang patut saya respon dan saya tanggapi dan dengan harapan, tanggapan, pernyataan dan respon ini bisa memberikan kejelasan atas sejumlah isu yang barangkali sebagian masyarakat kita belum meletakkannya pada konteks yang benar meskipun saya juga mengikuti, banyak yang telah memahami dan meskipun saya juga menyimak, ada yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Ini wajar dan normal dalam negara demokrasi dan di situlah interaksi di antara kita, insya Allah akan menemukan pilihan yang paling baik, kebijakan dan tindakan yang paling tepat di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini.

Ada delapan isu yang akan saya kedepankan, mengingat isu itu masih menjadi perhatian publik dan masih akan berlangsung beberapa saat lagi, sedangkan isu lain yang tidak termasuk delapan isu ini tidak saya pilih karena persoalan waktu, kemudian saya pandang juga lebih tepat disampaikan oleh para menteri di jajaran pemerintahan yang saya pimpin ataupun bisa kami komunikasikan kemudian.

Delapan isu ataupun penjelasan ini menyangkut: satu, pergantian Panglima TNI. Kedua, yang paling baru adalah kasus Kolonel Adjie Suradji. Yang ketiga, rencana pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Yang keempat, langkah-langkah penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Yang kelima, pemilihan pimpinan KPK yang telah saya ajukan kepada DPR RI. Yang keenam, stabilisasi harga bahan pokok yang terus kami lakukan. Yang ketujuh, bencana Gunung Sinabung dan antisipasi kita di dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa bumi ataupun bencana-bencana sejenis. Dan yang kedelapan adalah seputar kemacetan Kota Jakarta serta pemikiran dan insya Allah bisa menjadi rencana untuk membangun sebuah pusat pemerintahan yang lebih ideal untuk negara kita. Dan yang terakhir, tambahan ada yang ingin saya sampaikan khusus kepada wartawan istana yang setiap tahun berhalal bihalal dengan saya dan keluarga.

Hadirin yang saya hormati,
Saya mulai dari penjelasan isu pertama, yaitu seputar pergantian Panglima TNI. Saya telah mengajukan calon Panglima TNI kepada DPR RI, sebagaimana Saudara ketahui, yaitu Laksamana TNI Agus Suhartono yang sekarang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso yang akan mengakhiri masa dinas aktifnya pada akhir bulan ini. Pergantian pimpinan puncak TNI ini tentu untuk memenuhi kepentingan organisasi. Kita laksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Saya harus tunduk dan merujuk kepada undang-undang yang berlaku dan sejak tahun 2004 saya memimpin negeri ini. Saya telah menempuh sebuah kebijakan rotasi dalam kepemimpinan di TNI antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara tanpa meninggalkan kapasitas dan integritas maupun kesiapan calon-calon yang ada. Sebagaimana kita ketahui, menurut undang-undang, yang bisa dicalonkan menjadi Panglima TNI adalah mereka yang sedang atau pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.

Tugas Panglima TNI sekian tahun mendatang sangat penting, karena kita akan meneruskan program pembangunan kekuatan dan modernisasi sistem persenjataan TNI kita. Kita harus memastikan bahwa kekuatan kita, sistem persenjataan kita, perlengkapan kita, kesiagaan kita, postur kita, keterampilan tempur kita kuat, sehingga untuk mempertahankan kedaulatan, kita memiliki kekuatan yang tangguh, didukung tentunya dengan anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu sejalan dengan upaya kami untuk mencapai yang disebut dengan minimum essential force, kita memerlukan lebih banyak anggaran, saya akan meminta parlemen kita, DPR kita untuk menyediakan jumlah yang cukup tanpa mengorbankan kepentingan yang lain, untuk katakanlah pendidikan, kesehatan pembangunan infrastruktur dan banyak lagi pos-pos yang harus dibiayai oleh anggaran negara kita. Oleh karena itu sekali lagi, peran dari para pimpinan jajaran TNI akan semakin penting, karena harus benar-benar melakukan pembangunan kekuatan itu, seraya memastikan bahwa keterampilan dan kesiagaan dari satuan-satuannya dalam keadaan baik, sehingga siap mengemban tugas apapun, baik tugas-tugas pertahanan maupun operasi militer selain perang.

Saudara-saudara,
Yang kedua berkaitan dengan katakanlah kasus Kolonel Adjie Suradji. Ketika saya mendapatkan banyak sekali informasi, laporan-laporan, saya sedang berada di Kabupaten Karo, meninjau saudara-saudara kita yang sedang berada di dalam tempat pengungsian di Kabanjahe dan sekitarnya. Saya menerima laporan resmi dari Panglima TNI dan kemudian dari KSAU hari ini.

Sebenarnya Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan yang lebih tepat menjelaskan perihal Kolonel Adjie Suradji yang disebut-sebut memang ada permasalahan hukum dan permasalahan disiplin sebagai seorang perwira. Saya persilakan, itu bukan domain saya, apa yang akan dilakukan oleh lembaga, oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan TNI Angkatan Udara berkaitan dengan permasalahan hukum dan disipin itu. Yang ingin saya kemukakan adalah sesuatu yang lebih fundamental dalam kehidupan demorasi, dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara,
Berlaku di negeri kita dan sesungguhnya di seluruh dunia, utamanya negara-negara demokrasi, bahwa bagi prajurit dan perwira aktif itu sebenarnya tidak ada ruang untuk mengkritik ataupun menyerang atasan, siapapun atasan itu, atasan-atasan organik yang ada di lembaga militer itu maupun pada tingkat nasional, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi maupun undang-undang karena itu bertentangan dengan Sumpah Prajurit, bertentangan dengan undang-undang, dan dalam Undang-Undang TNI, dengan gamblang disebutkan kode etik perwira.

Saudara-saudara,
Negara kita negara demokrasi. Kita telah melakukan reformasi, termasuk reformasi bagi TNI dan di lingkungan TNI. Saya menjadi pelaku sejarah dalam melakukan reformasi di lingkungan TNI, untuk TNI berhenti dalam melibatkan diri dalam politik praktis. Dan ini hakekat dari civil-military relation, bahwa otoritas sipil mengontrol militer, bukan sebaliknya. Yang disebut dengan civilian leader adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara demokratis, militer tunduk kepada pemimpin yang dipilih oleh rakyat di negaranya. Dengan demikian, tentu tidak boleh menjadi preseden dan reformasi telah berjalan begitu jauh ketika tahun 2004 ada gangguan terhadap netralitas TNI dalam pemilu 2004, segera kita lakukan pembenahan, koreksi, untuk lurus kepada reformasi yang kita lakukan sejak 1998, alhamdulillah 2009 TNI kembali pada jati diri, tidak melibatkan diri dalam politik dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap usaha yang bertentangan dengan itu tentu harus kita cegah. Dan untuk mencegahnya ada aturan undang-undang, aturan yang berlaku di lingkungan lembaga TNI.

Saya ingin memberikan ilustrasi bahwa ini betul-betul bukan hanya khas Indonesia. Kita teringat seorang jenderal berbintang empat yang sedang memimpin pasukan yang sangat besar di Afghanistan, mengeluarkan statement yang statement-nya itu lunak sebetulnya, soft statement, yang dianggap merusak hubungan sipil-militer, yang mengganggu kepatuhan pada otoritas sipil, maka seorang presiden harus melakukan tindakan yang tegas. Saya tidak perlu masuk sampai sejauh itu, karena Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara memiliki tugas dan kewajiban untuk itu.

Yang ketiga tentang rencana pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Benar, dalam waktu dekat saya juga merencanakan untuk melakukan pergantian Kapolri dan Jaksa Agung. Tentu proses ini pun memiliki urgensi dan saya tempuh sesuai dengan aturan undang-undang. Khusus Kapolri, sekarang sedang saya godok, dan setelah Hari Raya Idul Fitri akan segera saya ajukan ke DPR RI. Saya tentu menerima usulan dari Kapolri dan juga pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional. Siapa mereka? Undang-undang meniscayakan adalah mereka yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik, memiliki prestasi dan jenjang karier yang baik pula, dan kemudian dari segi saya tentunya masih ada persyaratan-persyaratan lain, karena tugas yang akan diemban sangat penting dan menentukan: penegakan hukum, memberantas kejahatan, termasuk pemberantasan korupsi dan terorisme di negeri kita ini.

Saya tengah mempertimbangkan calon yang paling baik, dan tidak perlu ada manuver-manuver politik apapun dari siapapun, termasuk yang merasa layak untuk dicalonkan karena itu tidak ada gunanya. Serahkan pada mekanisme yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena saya juga akan memilih secara objektif, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Saya tahu bahwa calon-calon itu telah memenuhi syarat, dalam arti tidak terlibat dalam masalah-masalah hukum dan HAM, dengan demikian perlu semacam klarifikasi ataupun penjelasan dari lembaga-lembaga terkait bahwa calon-calon terbebas dari masalah itu. Pertama, tentunya dari Komnas HAM. Yang kedua, dari PPATK. Yang ketiga, dari KPK. Yang keempat, dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan kelima, dari Badan Intelijen Negara.

Kita pastikan adalah mereka-mereka yang lolos dari semuanya itu, dan tentunya saya berharap, nanti pada saatnya saya akan ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam waktu yang telah diatur dalam undang-undang bisa segera diberikan persetujuannya. Memang bisa DPR tidak memberikan persetujuan tapi dengan rasional dan juga dikomunikasikan kepada rakyat kita.

Selama ini, saya melihat mekanisme antara presiden dengan DPR berjalan dengan baik, proses uji kelayakan atau fit and proper test juga berjalan dengan baik, saya percaya bahwa dewan akan memberikan persetujuan dengan pertimbangan yang masak pula.

Perihal Jaksa Agung, ini prerogatif presiden. Saya tentu juga akan memilih tokoh yang cakap dan tepat, bisa dari pejabat karier, bisa dari pejabat non karier sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan kalau semuanya berjalan dengan baik, saya ingin pengangkatan dan pelantikannya pun dilaksanakan secara bersama: Kapolri-Jaksa Agung.

Harapan saya, dengan Kapolri dan Jaksa Agung yang baru, penegakan hukum berjalan makin efektif dan lebih berhasil lagi. Yang sudah baik dijaga dan dipertahankan, yang masih kurang-kurang diperbaiki, kemudian dilakukan upaya yang lebih.

Saudara-saudara,
Terkait dengan upaya peningkatan penegakan hukum sekaligus juga rencana pergantian Kapolri dan Jaksa Agung, maka saya telah memutuskan untuk melakukan revitalisasi dan penguatan dua komisi yang sangat penting dalam wilayah penegakan hukum, yaitu Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Saya lupa mengatakan tadi bahwa Kapolri juga dalam bulan Oktober, itu sudah akan mengakhiri masa baktinya meskipun saya merancang untuk ada percepatan, sehingga momentum dan dinamika konsolidasi penegakan hukum, peningkatan efektivitas penegakan hukum juga berjalan dengan baik.

Penguatan Kompolnas dan Komisi Kejaksaan sekarang sedang kita lakukan, dan saya ingin ke depan dua komisi ini benar-benar efektif. Mereka meski bertanggung jawab kepada presiden, tools saya untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan di jajaran kejaksaan dan kepolisian berjalan dengan baik. Kalau selama ini anggarannya barangkali dititipkan dalam anggaran Polri untuk Kompolnas, saya ingin terpisah. Jadi dua-dua komisi itu memiliki anggaran yang terpisah, dengan demikian tidak harus berada dalam satu atap dengan lembaga utamanya, baik Kejaksaan Agung maupun kepolisian.

Tentu saya harapkan tugas akan makin tajam, fungsi pengawasan akan makin baik, membantu saya dalam menetapkan kebijakan juga makin tepat sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Tentu kita juga tidak ingin ada tabrakan-tabrakan yang tidak perlu komisi ini dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan tetapi memang harus betul-betul efektif dan bisa melakukan banyak hal. Sekali lagi untuk memastikan tugas Polri dan tugas Kejaksaan Agung dapat dilaksanakan dengan baik.

Perihal pemilihan pimpinan KPK, dua calon telah saya ajukan kepada DPR, dua putra terbaik dari yang baik-baik, yang telah diseleksi dengan ketat oleh komisi atau panitia seleksi. Panitia seleksi sendiri terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Saya mempercayai bahwa dua calon itu, Saudara Dr. Bambang Widjojanto dan Saudara Dr. Muhammad Busyro Muqoddas adalah mereka yang terbaik, dan saya berharap DPR RI pada saatnya bisa menetapkan mana yang akan menjadi pimpinan KPK dari kedua calon itu.

Saudara-saudara,
Kalau kita ikuti apa yang dilihat oleh masyarakat luar negeri, yang sering lebih objektif karena berjarak dengan kepentingan-kepentingan kita di negeri ini sendiri, mereka sering mengatakan, Indonesia itu demokrasinya yes, tapi penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi dan good governance belum, belum yes. Oleh karena itu menjadi tantangan kita untuk memastikan bahwa makin ke depan, makin bagus: tata pemerintahan yang baik, terbebasnya dari korupsi, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu case KPK sangat penting. Peran pimpinan KPK dengan sendirinya juga sangat penting.

Saya ingin memastikan pada kesempatan yang baik ini ke hadapan rakyat Indonesia, apapun dinamika, hiruk-pikuk, kabar yang bersliweran tentang pemberantasan korupsi, tetapi bagi negara, bagi pemerintah, bagi saya sendiri, pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas. Dan kita akan tetap konsisten untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan memberantas korupsi.

Saya juga masih prihatin, sampai sekarang saya masih menandatangani usulan dari kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa pejabat-pejabat negara, apakah jajaran pemerintah maupun jajaran non pemerintah termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, ataupun wakil-wakilnya, berarti meskipun sangat agresif kampanye pemberantasan korupsi, masih ada praktek-praktek korupsi itu. Oleh karena itu sekali lagi, kita harus sangat serius untuk memberantas korupsi itu di seluruh tanah air.

Ada permasalahan yang muncul, apakah kedua calon itu dan kemudian dipilih salah satu nanti mengemban tugas dalam jangka waktu empat tahun ke depan, atau satu tahun katakanlah sesuai dengan masa bakti KPK yang sedang mengemban tugas sekarang ini. Terhadap itu, saya akan berkonsultasi dengan DPR RI, pemerintah bersama DPR untuk memikirkan mana yang paling baik, paling tepat untuk KPK, dan untuk kita semua.

Jangan menghalang-halangi hal itu untuk kita benar-benar segera memperkuat kembali KPK kita.

Saudara-saudara,
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Isu yang keenam adalah masih berkaitan dengan stabilisasi harga pangan, harga bahan pokok. Inflasi atau kenaikan harga itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Inflasi yang terjadi bisa karena dampak dari inflasi pada tingkat global, misalnya pergerakan atau kenaikan harga pangan dunia, bisa oleh urusan dalam negeri, misalnya yang sifatnya seasonal menghadapi hari Idul Fitri misalnya atau hari-hari besar yang lain. Bisa juga inflasi karena hubungan antara supply dengan demand. Ketika demand meningkat, harga naik, demand kembali normal atau permintaan, harga kembali turun seperti pergerakan harga sebelum dan sesudah hari Lebaran. Demikian juga faktor psikologis dan spekulasi juga bisa menaikkan harga-harga, manakala ditengarai ada kerawanan terhadap supply pangan, baik pada tingkat dunia, tingkat nasional maupun tingkat lokal.

Berkaitan dengan supply, ada persoalan baru, yaitu cuaca yang ekstrem itu bisa mengakibatkan gagalnya panen atas komoditas pertanian tertentu di banyak negara, seperti yang kita lihat sekarang di Pakistan, Bangladesh di India, di Tiongkok, di Nigeria ataupun di Rusia dan di tempat-tempat yang lain yang karena bencana alam mengganggu supply dari atau produksi dari komoditas pertanian itu. Untuk negeri kita, yang sedang dilaksanakan pemerintah sekarang ini adalah memastikan bahwa supply cukup, stok cukup, distribusinya tetap lancar. Itu yang sedang kami lakukan. Atensi kami di antara sekian banyak komoditas, adalah pada beras, minyak goreng, utamanya minyak goreng curah, kemudian pada daging sapi dan gula.

Beras memang sejak bulan Juni sampai dengan Agustus minggu kedua mengalami kenaikan. Minggu ketiga Agustus, minggu keempat sampai sekarang turun sedikit, tapi belum cukup. Kita ingin pastikan dengan stok yang cukup, dengan distribusi yang baik dan aksi yang lain diharapkan harga bisa terkelola kembali.

Daging sapi masih ada kecenderungan naik tipis dan ini menjadi prioritas kita juga. Saya berpesan sekaligus kepada pengusaha yang mengimpor daging sapi, manakala diberikan kuota, penuhi itu, jangan diperlambat, perlambat sehingga bisa mempermainkan atau mengganggu harga daging sapi, kasihan rakyat. Kebijakan yang sudah diberikan jangan disalahgunakan.

Kemudian minyak goreng, kita sedang mencari upaya. Minyak gorengnya di tempat kita, tapi masuk ke pasar global. Kita ingin pastikan bahwa keperluan dalam negeri diharapkan cukup. Lantas untuk gula, ada kebijakan khusus yang kita lakukan dengan harapan inipun harganya bisa kita stabilkan dan kita normalkan kembali. Semua sedang kita lakukan.

Bukan hanya itu, tetapi operasi pasar atas komoditas tertentu juga kita lakukan. Beras bersubsidi dulu bernama beras untuk rakyat miskin, juga kita akan alirkan, percepatan-percepatan, termasuk pasar-pasar murah yang dilakukan oleh BUMN maupun usaha swasta. Saya berharap apa dilakukan pemerintah ini betul-betul bisa menstabilkan harga, ditambah dengan kontribusi dari pihak-pihak lain, kiranya bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Kita pantau, kita atasi, kita lakukan aksi, bukan bulanan, tiap minggu, khusus persoalan harga bahan pokok ini.

Saudara-saudara,
Isu yang ketujuh adalah berkaitan dengan bencana Sinabung dan sekaligus antisipas kemungkinan terjadinya bencana di negeri kita di masa depan. Saudara tahu bahwa Indonesia rawan bencana. Geografi kita, lempeng-lempeng tektonik yang ada di tempat kita, gunung-gunung berapi yang begitu banyak, semua adalah rawan terhadap bencana. Meskipun ada berkah, ada manfaat bagi kesuburan tanah kita, bagi sumber daya mineral di bawah permukaan bumi kita.

Kemarin saya satu hari berada di Kabupaten Karo, bertemu dengan para pengungsi, memastikan bahwa yang dilaksanakan pemerintah berjalan dengan baik dan kemudian melihat langsung perilaku dan aktivitas Gunung Sinabung yang sedang berada dalam pengawasan yang tepat.

Saudara-saudara,
Pengungsi terkelola, saya melihat langsung, bertemu langsung, berdialog langsung. Demikian juga saya bertemu dengan elemen dari Satgas Tanggap Darurat satu demi satu. Kalau ada isu penyakit yang diliput oleh media massa, duduk perkaranya adalah sebagai berikut: begitu ada konsentrasi massa di tempat-tempat penampungan sistem bekerja, antara lain, di samping sanitasi, logistik, air, makanan, dan lain-lain, maka perawatan kesehatan juga berjalan, dilakukan pengecekan, pengawasan bagi yang sakit juga dilakukan pengobatan segera. Dengan tugas mencegah meluasnya penyakit yang bisa berpotensi menjadi wabah penyakit-penyakit menular. Kemarin semua dilakukan, jadi kalau jumlahnya besar itu jumlah yang diperiksa, yang dilayani.

Saya masuk ke tenda-tenda yang betul-betul ada yang sakit, 7 orang, 9 orang. Kesimpulannya terkelola, meskipun saya berpesan mereka masih ada di penampungan, ada yang menjalankan ibadah puasa, cuacanya tidak menentu, dingin, angin kencang, hujan lebat, maka kepada tim dokter dan tenaga medis, saya perintahkan untuk terus melaksanakan pelayanan dan perawatan kesehatan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara,
Gunung Sinabung ini sudah lama tidak aktif, saya kira lebih dari 400 tahun. Oleh karena itu, karakter, perilaku, dari gunung ini, kita tidak memiliki catatan ilmiah yang lengkap. Ini sedang kita lakukan secara serius untuk memahami perilaku dari Gunung Sinabung ini dan berbeda dengan Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Talang, dan gunung-gunung yang lain.

Saya berbincang dengan ahli geologi, ahli vulkanologi kemarin untuk melihat seperti apa kira-kira ke depan, masih berapa lama lagi, mingguan atau harian, sehingga kita bisa memiliki planning kapan pengungsi bisa segera kembali. Mereka pun mengatakan belum bisa secara exact mengatakan berapa lama lagi. Saya pahami, karena sekali lagi, ini pengalaman baru sekian tahun setelah 400 tahun kita tidak melihat aktivitas Gunung Sinabung ini.

Tetapi satu hal, dalam perbincangan saya, saya diingatkan, “Bapak, dengan kejadian di negara-negara lain, di banyak lempeng tektonik di dunia ini, yang terakhir di Selandia Baru, sebelumnya di Amerika Latin, di California dan di tempat-tempat di tanah air kita juga, bisa jadi di masa depan masih akan lebih akan terjadi lagi gempa bumi-gempa bumi itu.” Ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga kesiapan kita kepada para gubernur, bupati dan walikota. Saya instruksikan melalui mimbar ini, lakukan terus upaya untuk membangun kesadaran, kewaspadaan, latihan-latihan alat-peralatan apabila terjadi sesuatu cepat beraksi untuk mengurangi jumlah korban, baik jiwa maupun material.

Saya juga meminta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk terus aktif. Kemudian BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) juga harus bisa mendistribusikan informasi yang penting, misalnya ketika ada gempa, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Dan atas berita yang berjalan dalam hitungan 1, 2, 3 menit ini, pemerintah daerah harus segera merespon dengan tepat pula.

Pendek kata Saudara-saudara, dengan aktivitas Sinabung, kita harus bersiap diri karena yang tadinya kita anggap sudah tidak aktif menjadi aktif kembali dan selalu ada rangkaiannya dengan tempat-tempat lain sepanjang lempeng ataupun di saluran-saluran patahan yang lain.

Yang kedelapan, barangkali yang juga menyita perhatian publik tentang kemacetan Jakarta dan bagaimana solusi masa depan.

Saudara-saudara,
Kalau kita jujur, obyektif, jernih berpikir memang Jakarta sebagai, baik ibukota negara, sekaligus pusat pemerintahan, sekaligus sebagai pusat perdagangan, pusat ekonomi dan lain-lain, aktivitas tidak lagi ideal. Pasalnya rasio antara manusia dengan lingkungan itu juga sudah tidak kena. Biasanya yang baik 1 hektar itu jumlah manusianya kurang dari 100 orang, Jakarta 250 orang bahkan di slum area itu lebih tinggi lagi.

Yang kedua, prasarana jalan, itu juga rasionya sungguh tidak memadai. Tiap tahun kita punya kendaraan roda 2 dan roda 4, itu kenaikannya bisa 10 sampai 15 persen, sedang kenaikan panjang jalan di Jakarta hanya 0,01 persen. Bisa diperkirakan 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang.

Kemudian juga drainage system, kemudian juga lingkungan dalam arti the environment itu sendiri dengan manusia yang ada di sini. Belum Koefisien Daerah Bangunan atau KDB yang tidak lagi memenuhi syarat bagi sebuah lingkungan yang baik. Solusinya, orang memikirkan bagaimana mengatasi lalu lintas Jakarta.

Saudara-saudara,
Setelah kita telaah memang harus ada keputusan besar, harus ada solusi besar dan rencana strategis. Tidak lagi bisa tambal-sulam, tidak lagi hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi sekali kita melakukan sesuatu yang strategis diharapkan sudah menjangkau waktu 20, 30, 40 tahun mendatang. Dengan demikian, resources yang kita gunakan itu memadai untuk menjemput Indonesia yang terus berkembang di dasawarsa-dasawarsa mendatang.

Oleh karena itu, saya pernah menyampaikan di hadapan Kadin beberapa saat yang lalu, kita pikirkan ada 3 opsi, 3 model. Opsi yang pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota, capital of Indonesia, menjadi pusat pemerintahan, sekaligus kota dagang, kota ekonomi dan kota-kota lain. Kalau itu yang kita pilih, maka yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah lalu lintas, kemacetan yang sangat mengganggu efisiensi dan produktivitas dari kita semua, baik penyelenggara negara maupun dunia usaha. Solusinya menambah prasarana, mengatur lalu lintas dan ini dan itu, membangun prasarana transportasi di bawah tanah, di atas tanah, di atas permukaan, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi jumlah manusia yang lebih dari 10 juta dengan rasio yang tidak seimbang, ini juga tidak mudah. The challenge is great, tetapi kalau bangsa ini sepakat itu yang kita pilih, mari kita carikan solusinya ke arah itu, meskipun yang paling depan adalah Pemerintah DKI Jakarta sendiri dengan community yang ada di Jakarta ini.

Tersedia opsi yang lain, opsi yang kedua adalah kita bangun ibukota yang baru, totally new capital, kita pilih tempat di negeri kita ini, ya ibukota, ya pusat pemerintahan dan segalanya. Jadi Jakarta yang lainlah begitu. Itu opsi atau pilihan yang kedua. Model atau opsi yang ketiga adalah seperti yang terjadi di, opsi yang kedua tadi misalnya Kanbera, Brasilia di Brasil, Ankara di Turki, Den Haag di Belanda, bukan Amsterdam dan di kota-kota lain.

Model yang ketiga atau opsi yang ketiga adalah misalnya apa yang terjadi di Malaysia, ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tetapi pusat pemerintahan adalah di Putrajaya yang dihuni sekitar 300 sampai 500 ribu, yang dibangun selama 12 tahun yang menggunakan biaya 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara hampir menyampai Rp 80 triliun. Terpisah, dengan demikian tidak saling menganggu meskipun saya tahu belum rampung betul, masih ada masalah-masalah perpindahan atau pergerakan dari penyelenggara pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dan sebaliknya.

Kalau kita memikirkan dan andaikata nanti pilihan kita membangun pusat pemerintahan yang baru dan pernah dipikirkan di masa yang lalu, maka kita pastikan bahwa pusat pemerintahan yang baru itu betul-betul didesain dan direncanakan dengan baik, paripurna dari aspek lingkungannya, dari aspek keindahannya, dari fungsi pemerintahan, dari kehidupan yang mandiri, self sufficient sehingga layak menjadi ibukota atau pusat pemerintahan yang mencerminkan kebesaran Indonesia. Arsitektur, konstruksi, tenaga kerja, mesti hampir seluruhnya dari negeri kita sendiri. Kalau itu terjadi, maka ekonomi lokal pasti bergerak. Tenaga kerja atau job creation akan terjadi dan banyak sekali yang bisa kita tempuh.

Kemudian memang diperlukan waktu. Saya dengan tim sangat kecil yang bekerja pelan-pelan setelah saya mendengarkan pendapat rakyat, pendapat banyak pihak tentang masa depan Jakarta, tentang kemungkinan membangun ibukota baru atau membangun pusat pemerintahan yang baru, diam-diam saya juga bekerja setelah saya dengarkan baik-baik apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka tim kecil ini sedang bekerja. Financing, pendanaan dari mana, tidak semua harus dari APBN, bisa sebagian dari private sector, bisa public private partnership. Kalau memang betul-betul suatu saat kita membangun pusat pemerintahan yang baru, gedung-gedung yang idle bisa dilepas, itu juga sumber anggaran, sehingga tidak menyedot habis APBN kita. Dan pengalaman Malaysia di dalam membangun Putrajaya 12 tahun, well-designed, well-planned, kalau kita mengambil keputusan hari ini, kesepakatan bersama pemerintah, parlemen, semua pihak, ya setuju, sejak diambil keputusan itu, 2-3 tahun persiapan untuk perencanaan, persiapan dan seterusnya. Konstruksi itu sendiri diperkirakan 5 sampai 6 tahun. Agar fungsi utama bisa berjalan dulu, diperlukan untuk pindahnya 2 sampai 3 tahun. Dengan demikian, 10 sampai 12 tahun juga sejak diambil keputusan sampai sebuah pusat pemerintahan yang baru betul-betul berfungsi dengan baik.

Ini memerlukan kesepakatan bersama, tidak bisa dengan keppres, tidak bisa dengan begitu saja, karena akan menyedot sumber anggaran yang besar dikaitkan dengan sejarah kita, heritage kita, apa yang diinginkan para founding father kita dan sebagainya. Dan yang namanya central dalam artian geografis semata, tapi juga centrality dalam arti benang kesejarahan, benang peradaban, pergerakan ekonomi, connectivity dengan dunia, connectivity dengan negara, provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Ini memerlukan pikiran yang besar, tapi di atas segalanya memang kita harus mengambil keputusan yang strategis, tidak boleh terlalu lama, kalau memang kita tidak memilih opsi satu, tambal-sulamnya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada di Jakarta ini.

Saya tahu ada yang belum-belum berkomentar pesimis, berkomentar yang seolah-olah tidak mungkin, endapkan dulu, pahami betul idenya, jernih berpikir sebagaimana saya, selama 2-3 bulan mendengarkan terus percakapan rakyat kita, universitas, masyarakat usaha dan sebagainya. Dengan demikian, saya tidak reaktif, tapi saya merespon dengan tanggung jawab dan juga kepedulian yang sama ke hadapan rakyat Indonesia melalui insan pers ini. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan secara bersama dan yang penting jangan kita telat untuk memikirkan masa depan kita. Barangkali sudah generasi berikutnya lagi yang menikmati, pemerintahan nanti, presiden-presidennya berikutnya lagi setelah saya. Tapi kita mendapatkan historical opportunity untuk mengambil pilihan dan memutuskan masalah yang besar ini.

Hadirin yang saya hormati,
Khusus untuk para wartawan Istana, yang isu tambahan, ada yang menanyakan kepada saya, apakah open house atau halal bihalal tetap dilaksanakan pada hari H? Betul, insya Allah pada tanggal 10 setelah ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu adalah Idul Fitri, saya akan menerima acara halal bihalal, open house di Istana Negara ini. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya akan saya bikin lebih efisien, lebih praktis dan tidak terlalu panjang antrean untuk saling berhalal bihalal. Saya berharap tidak lebih dari 8 sampai 9 jam saya berdiri, Bapak, Ibu di sebelah sana, agak manusiawi, usia sudah 61 tahun, besok insya Allah. Dengan demikian, bagus kalau 8-9 jam cukuplah, satu hari. Oleh karena itu, perangkat Lembaga Kepresidenan, Paspampres, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, itu saya kasihkan hari ini, supaya tidak bertumpuk tanggal 10.

Kemudian biasanya dari orpol, dari ormas, teman-teman seperjuangan yang juga suka numpuk sampai malam, saya sediakan hari lain. dengan demikian, khusus tanggal 10 nanti, sahabat-sahabat semua yang memang dijadwalkan untuk bertemu atau berhalal bihalal pada Idul Fitri nanti.

Hari kedua, yang biasanya saya juga masih ada open house. Untuk kali ini kan sudah kami bagi-bagi, hari kedua saya akan sungkem dan berhalal bihalal kepada ibunda saya dan juga ibu mertua saya dan kemudian keluarga, sanak dekat. Ini untuk diketahui supaya nanti tidak ada yang tiba-tiba dengan rombongan pergi ke Cikeas, karena sudah saya sediakan satu hari penuh di sini, sampai biasanya sebelum Maghrib atau kadang-kadang setelah Maghrib. Tapi ya yang lebih manusiawi sebelum Maghrib Insya Allah sudah selesai.

Bapak, Ibu, hadirin sekalian,
Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kepedulian dan bantuannya kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, termasuk mereka yang menjalankan mudik Lebaran, baik kepada BUMN, swasta, partai-partai politik, organisasi massa, perseorangan, ada yang menyediakan bus, pasar murah, bantuan ini, bantuan itu, saya sungguh mengucapkan terima kasih, karena setahun sekali saudara-saudara ingin merayakan hari rayanya, bertemu dengan keluarga, membawa ekonomi ke daerah-daerah, tentu harus kita layani sebaik-baiknya, kita amankan sebaik-baiknya. Pemerintah telah bekerja dan terus bekerja, tapi dengan bantuan dari semua pihak tadi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Dan akhirnya pada saatnya nanti, para sesepuh dan wartawan senior, rekan-rekan wartawan semua, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin dan semoga dengan Idul Fitri ini, kita bisa masuk pada lembaran baru untuk berbuat yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya, mari kita terus jalin, silaturahim dan komunikasi untuk kepentingan bangsa di masa depan.

Sekian.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


************


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan