TRANSKRIPSI
DIALOG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN MASYARAKAT INDONESIA DI PAKISTAN
KBRI PAKISTAN-ISLAMABAD, 24 NOVEMBER 2005



Abdullah

… atau pertanyaan dan satu uneg-uneg atau tanggapan kami sampaikan. Mungkin pertanyaan sederhana saja. Dari kunjungan ke tiga negara, ke Korsel, India dan Pakistan, kira-kira apa hasil yang bisa diberikan untuk membangun Indonesia ke depan.

Kemudian, sekedar uneg-uneg dan mungkin usulan Pak, kami melihat di media massa, di koran-koran, di berbagai majalah, bahwa seolah-olah terorisme menjadi nomor satu di Indonesia. Yang ingin kami usulkan adalah bahwa kami dari generasi muda yang prihatin terhadap generasi kami, kami usulkan agar kejahatan narkoba, dan kami sebagai anak bangsa yang prihatin terhadap bangsa kami, juga mengusulkan agar korupsi didudukan sebagai masalah bangsa yang sama levelnya, sama mengancamnya bagi masa depan Indonesia, seperti terorisme. Karena dari dampak yang meruntuhkan sendi-sendi bangsa dan juga korban korupsi dan kejahatan narkoba ini, tidak kalah kejinya dan tidak kalah pentingnya dari terorisme. Mungkin dua poin itu saja Pak.

Terakhir, kami mendoakan, mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan hati untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih demokratis, adil, bermartabat dan sejahtera. Terima kasih.




Presiden Republik Indonesia

Terima kasih, Saudara-saudara kami di Islamabad.
Saya memang tidak suka berjanji. Saya hanya ingin mengemban amanah. Memang berat bagi saya, insya Allah dengan pemerintah yang saya pimpin akan bekerja keras dan bekerja keras, dengan harapan tentunya, apa yang rakyat Indonesia harapkan, Adik-adik, Saudara-saudara harapkan di Islamabad ini, secara bertahap bisa kita capai.

Itu yang pertama. Yang kedua, justru saya bali, yang penting tadi, jangan hanya Indonesia itu meletakkan terorisme sebagai musuh besarnya. Saya setuju 100%, bahkan, kebetulan ini ada contoh yang baik, Saudara-saudara yang saya cintai, mungkin dua minggu yang lalu saya langsung meninjau ke lapangan, karena terbongkar pabrik ekstasi dan shabu-shabu, yang itu konon ukurannya, besarnya, itu nomor tiga di dunia. Mengapa saya langsung sujud syukur, dan saya datang langsung ke situ, langsung meminta yang berhasil dalam operasi itu mendapatkan imbalan dari negara.

Saudara bisa bayangkan, itu tempat luasnya hanya 4000 meter, pabriknya itu. Setiap minggu, pil yang diproduksi itu satu juta. Setara kalau dinilai, atau uang yang beredar karena kejahatan itu 100 milyar. Sebulan beredar 400 milyar, empat juta pil ekstasi. Satu tahun, itu bisa mencapai 4,5 trilyun. Belum shabu-shabunya. Tapi bukan hanya uang kejahatan yang begitu besar. Bayangkan kehancuran fisik, moral, mental dari bangsa kita, generasi muda kita. Oleh karena itu, kejahatan trans nasional, dalam hal ini, kejahatan narkoba, kita letakkan sebagai musuh besar kita, karena korbannya bisa lebih besar dari tsunami, bisa lebih besar dari peperangan yang besar di negara manapun, dan itu menghancurkan nasib dan masa depan bangsa. Nah, itu, sama dengan yang Adik lihat.

Yang kedua korupsi. Korupsi itu, juga luar biasa jahatnya. Karena korupsi, maka uang negara yang harus dibelanjakan, membangun gedung sekolah, membangun rumah sakit, membangun jalan, mengurangi kemiskinan, itu masuk kantong orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, yang besarnya juga sangat besar. Misalnya APBN kita ini 500 trilyun rupiah. Belanja yang dikeluarkan, karena menyangkut biaya rutin, gaji, ini, itu, misalkan belanjanya 100 trilyun. Seratus trilyun itu, yang bisa diakali, bisa dikorupsi, misalkan, mark up, bangun gedung sekolah harusnya cukup 500 juta, dia akui satu milyar. Atau 500 juta hanya dibangun 300 juta.

Atau fiktif. Katanya membeli ini, membangun ini, mengadakan ini, yang dibangun tidak ada. Barangnya tidak ada. Nah, kalau itu dikumpul-kumpul, berapa puluh trilyun setahun? Sepuluh tahun berapa besar. Kalau untuk menaikkan gaji guru, gaji PNS golongan I, gaji Tamtama, mengurangi kemiskinan, mengobati orang yang sakit di Puskesmas di desa-desa, SD, pendidikan umum, keagamaan, apapun, tentu lebih sejahtera.

Yang kedua, karena korupsi, mestinya usaha itu bagus, investor datang, China, tumbuh seperti itu, karena teknologinya dia kuasai. Capital, biaya untuk membangun kan dari negara manapun, mengapa datang ke China? Karena iklimnya lebih bagus dibandingkan Indonesia. Datang ke negar lain juga begitu. Andaikata, tidak banyak korupsi, tidak banyak pungli, tidak banyak kongkalikong, tidak banyak pungut sana, pungut sini, maka kerjasama ekonomi, usaha itu bagus, kalau bagus apa? Tumbuh dengan baik usaha kita. Kalau tumbuh apa? Banyak rakyat kita mendapatkan pekerjaan. Karena tumbuh, membayar pajak. Pajak itu sebagai penerimaan negara. Karena pajaknya makin tinggi, penerimaan negara makin tinggi, mengalokasikan untuk pendidikan, kesehatan, yang tadi itu, juga makin besar. Itu.

Belum citra kita di luar negeri. Apa bangga, Indonesia dianggap negara yang korup? Banggakah kita? Tidak, tidak ada satupun. Oleh karena itulah, kita meningkatkan. Tidak berarti pemerintahan yang dulu itu membenarkan korupsi. Sejak mendiang Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, tidak ada yang membiarkan korupsi, membenarkan. Tapi menyadari, bahwa makin mengkhawatirkan dan makin mengkhawatirkan kalau bangsa ini lunak pada korupsi, lunak pada koruptor, maka saatnya telah tiba, kita tingkatkan dengan segala upaya. Makin keras kita, dan kita nyatakan perang pada koruptor.

Kalau Saudara, Adik-adik pulang ke Indonesia, tanya, mungkin ke kepolisian, ke Jaksa Agung, ke KPK, apa yang sudah kita kerjakan tahun ini? Itupun belum cukup. Saya juga belum puas, sebelum betul-betul budaya itu makin susut. Orang berani korupsi makin kecil nyalinya. Sebelum itu datang, saya nyatakan perang terhadap korupsi jalan terus.

Saya memang membanding-bandingkan dengan negara lain. Saya kemarin bertemu dengan Pimpinan Hongkong di Korea, saya ingin belajar. Hongkokong itu berhasil, yang tadinya korup menjadi tidak korup. Yang tadinya pemerintahannya kotor, menjadi bersih. Sistemnya berantakan, sistemnya menjadi clean. Dikerjakan langkah-langkah itu, dan perlu waktu 12 tahun. Tidak semudah itu, tidak seperti membalik telapak tangan. Tapi jalan terus. Negara yang lain juga begitu.

Oleh karena itu, ada yang salah menafsirkan, mengapa saya katakan, Indonesia itu kalau ingin bersih sistemnya, negaranya berubah total dari korupsi, kita memerlukan waktu, yang saya katakan 15 tahun. Kalau kita sekarang bekerja sungguh-sungguh, sangat serius, siang dan malam, insya Allah akan sampai waktu itu. Bukan berarti kita memberantas korupsi nunggu 15 tahun lagi, bukan. Sekarang ini. Kalau perlu tancap gasnya itu setinggi-tingginya. Tapi ini penyakit yang sudah kronis, kalau menyangkut sistem, menyangkut budaya, menyangkut mentalitas, kita juga harus meningkatkan kesejahteraan rendah, dengan demikian baru bisa efektif. Setuju, korupsi musuh besar kita.

Yang ketiga, tadi korupsi sudah, narkoba sudah. Nah, sekarang terorisme. Begini, tidak usah kalau kita bicara terorisme itu kita kaitkan dengan yang lain-lain, kita banding-bandingkan dengan negara lain. Mari kita berpikir untuk tanah air kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, yang tentunya ingin hidup aman, tentram dan damai. Bagi saya, mari kita cegah terjadinya kejahatan terorisme. Karena saya kira, tidak ada yang membenarkan membunuh saudara-saudaranya sendiri. Tiba-tiba jeger, kan tidak ada.

Sekarang begini, misalkan Dik Abdulah punya adik, wanita, ingin ke toko buku ingin membeli Al Qur’an, tiba-tiba dekat toko buku itu ada toko lain, yang dianggap itu tidak baik, dan ketika sedang belanja di situ, diledakkan di toko itu, dan adik Adik Abdullah ikut menjadi korban, meninggal karena itu. Betapa menangisnya kita. Kenapa harus begitu? Saya katakan, kita harus ber-amar ma’ruf nahi munkar. Kita harus menegakkan keadilan, kebenaran. Kita harus memerangi ke-dzalim-an, kita harus dan lain-lain. Tapi mari kita pilih cara-cara yang tidak mengorbankan orang yang tidak berdosa. Itu, sebetulnya yang paling dalam falsafah kita itu. Oleh karena itu, bagaimana pun kita selamatkan negara kita. Kita amankan. Dan masih banyak lagi, penyakit-penyakit, kejahatan-kejahatan yang lainlah begitu.

Jadi, memang, saya tidak pernah mengatakan musuh Indonesia itu hanya terorisme ataupun yang kita hadapi hanya terorisme. Nah, kalau pers luar negeri itu, mereka punya angle tertentu, punya kalimat-kalimat sendiri untuk mengangkat sesuatu yang ada di tanah air kita. Tapi bagi bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita, kita pahami dulu masalah dalam negeri kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kalau mengapa menjadi masalah sedunia. Ya, sekarang ini tidak ada satu masalah pun, ekonomi, politik, kesejahteraan, penyakit, terorisme, yang tidak melibatkan banyak negara karena jaringannya juga begitu.

Kemudian, yang terakhir, singkat saja, karena sudah waktunya. Mungkin tambah dua pertanyaan lagi nanti. Pendek kata begini, di Korea itu, APEC, kerjasama ekonomi sebetulnya. Kita perlu kerjasama ekonomi, agar ekonomi kita tumbuh. Karena Indonesia itu memerlukan kerjasama untuk investasi, untuk perdagangan, untuk industri, untuk pertanian, untuk jasa, kita kerjasama. Kerjasamsa untuk apa? Untuk kepentingan kita meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Itu yang kita bahas, kita perjuangkan, agar pertanian kita jangan diembargo, jangan dibatasi, dijegal, dan sebagainya, antara lain itu.

Dengan Korea kita juga menggalang kerjasama. Ada 30 ribu atau 25 ribu, warga negara kita bekerja di Korea. Tentu saya titip kepada pemerintah Korea, karena mereka berjuang, pahlawan, bagus, diharapkan bisa dapat penghasilan yang lumayan, dan harapan kita juga menjadi bagian kerjasama kita.

Dengan India, ada masalah-masalah yang bisa kita kerjasamakan. Di bidang energi, ingat, kita juga perlu membangun energi yang bagus di masa depan, agar transportasi kita, pabrik kita, listrik kita, rumah tangga kita juga tidak kekurangan energi. Ini juga salah satu contoh yang bisa kita kerjasamakan di bidang, selain investasi dan lain-lain.

Dengan Pakistan tentu ada. Dikatakan ekonomi tadi, perdagangan kita, kedekatan kita, untuk saling membantu dan bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Semua yang kita lakukan, Saudara-saudara, apakah bilateral, multilateral, atau regional, dalam kerjasama internasional ini, tentu diarahkan untuk menunjang kepentingan Indonesia. Tentu kerjasama yang saling menguntungkan.

Terima kasih.






Duta Besar RI untuk Pakistan

Sebelum, ini bukan masalah gender, bukan. Tapi, ada nggak yang wanita? Ada? Oke, satu. Tolong sebutkan namanya.


Dwi Sulistyowati

Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Nama saya Dwi Sulistyowati, mahasiswi ekonomi, Islamic University.

Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk saat sekarang ini, apa langkah sistematis dan komprehensif pemerintah dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dan antara daerah? Mengingat sumber dayanya setiap daerah yang sangat tidak merata.

Demikian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Presiden Republik Indonesia

Karena itu yang ditanyakan tepat sekali, dan saya senang justru, di Pakistan masih peduli dan berpikir bagaimana ekonomi di seluruh Indonesia, daerah-daerah tumbuh dengan baik.

Singkatnya begini, Undang-Undang No. 2 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 itu tujuannya agar pembangunan itu lebih merata, lebih adil, tidak sentralistik, tapi lebih didesentralisasikan. Tidak berpusat di Jakarta, di kota-kota besar, tapi di seluruh Indonesia, itu. Dalam perkembangannya memang sudah kita adakan revisi, penyempurnaan, dan sekarang undang-undang itu menjadi Undang-Undang No. 32 dan No. 33. Sama sebetulnya, satu otonomi daerah, satu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tambah dua undang-undang lagi, namanya Undang-Undang Otonomi Khusus, berlaku bagi Aceh dan bagi Papua. Napasnya sama, jiwanya sama. Tapi karena ada suasana khas di Aceh dan di Papua, kita tuangkan dalam undang-undang itu.

Yang kita lakukan sekarang ini, adalah kita mendorong daerah-daerah itu mengeluarkan peraturan daerah, kebijakan daerah, upaya daerah, agar sumber daya yang dimiliki bisa tumbuh. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing, bisa untuk memenuhi kewajibannya. Pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, larinya ke situ-situ juga. Itu nomor satu.

Nomor dua, adakalanya tidak semua daerah memiliki kemampuan memiliki kemampuan, memiliki sumber daya yang cukup. Itulah pemerintah juga, dalam APBN, mengalokasikan dana kepada mereka, yang disebut dengan DAU dan DAK. Itu tujuannya juga membantu daerah-daerah agar memiliki kemampuan. Dan yang lain, yang ketiga, sekarang ini, dalam era globalisasi, kerjasama kawasan, kita juga mendorong daerah itu memiliki kerjasama dengan negara sahabat. Misalkan provinsi di Sumatera dengan Malaysia dan Singapura dan Thailand. Provinsi di Kalimantan, di Sulawesi, dengan Filipina juga dengan Taiwan, dengan RRT, dengan Jepang, Korea dan lain-lain. Di bagian timur, dan seterusnya.

Ini juga salah satu upaya supaya mereka juga mekar, berinisiatif, berinovasi, dengan cara-caranya yang baik, meskipun masih ada aturan-aturan. Kalau pinjam uang resmi dari negara lain, tentu ada aturannya bagaimana pusat bisa tahu, tahu-tahu tekor nanti, pinjam masing-masing, jumlahnya besar, nanti yang nanggung juga Indonesia, pemerintah pusat. Oleh karena itu kita atur. Tapi semua kita dorong.

Sebenarnya perkembangannya lumayan, makin bagus, makin bagus. Yang dulunya ada konflik peraturan daerah dengan pusat, sudah kita tata kembali. Investor dari luar negeri, sudah mulai datang ke daerah-daerah, sudah ketemu kita di Jakarta, silahkan datang ke provinsi, kabupaten, kota ini. Kita bantu. Jadi, kewajiban pemerintah pusat itu. Dengan harapan, ini saya sampaikan di Jakarta kepada para gubernur, dan harapan saya bupati, walikota. Mereka semua juga harus gigih. Harus ulet. Harus inovatif, harus betul-betul memikirkan bagaimana daerahnya berkembang. Tidak boleh sekedar menjalankan tugas pemerintahan. Tidak boleh, ah, terserah pemerintah pusat. Tidak. Saya melihat, banyak sekali provinsi, kabupaten, kota, makin maju, tumbuh dengan pesat karena gubernurnya, bupatinya, walikotanya, inovatif, gigih, mencari peluang, dan kemudian rajin turun untuk memimpin di daerah itu sendiri.

Itulah yang dapat saya sampaikan, dan akan terus kita sempurnakan, kita perbaiki sistem pemerintahan atau otonomi daerah di negara kita.


Fadly

Bismillahirramanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Nama saya Fadly, saya di Pasca sarjana Hubungan Internasional, satu university dengan cewek tadi, tapi beda kampus Pak. Beda kampus Pak, tidak boleh satu kita di sini Pak. Asal saya dari Menado, dan saya senang bertemu dengan Bapak Presiden untuk kedua kalinya sejak di Gorontalo Bapak buka STQ yang lalu.

Saya ingin bertanya Pak, masalah lepasnya Al Faruq, kebijakan pemerintah kita, bagaimana menanggapi lepasnya Al Faruq. Kemudian yang kedua, di masalah Ambalat, karena kita mengikuti perkembangan di negara kita lewat internet ataupun melalui CNN atau BBC. Ambalat kayaknya sudah hilang dari peredaran. Sejauh mana sekarang kasus Ambalat.

Dan alhamdulillah, yang terakhir. Tadi malam saya lihat CNN, apa salah dengar, embargo militer kita kayaknya sudah lepas. Dan alhamdulillah perlu kita syukuri bersama. Untuk itu, sebagai anak bangsa Pak, saya menghimbau kuota untuk militer ditambah budget-nya. Karena, begitu ada masalah border, bingung kita, alakadar-nya. Punya Sukoi satu, untuk melatih perang lagi, tidak bisa untuk serbu.

Terima kasih Pak.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Presiden Republik Indonesia

Wa’alaikum salam.
Ini, habis ini yang sujud syukur itu Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Karena ada orang yang kasihan sama beliau. Terima kasih.

Yang pertama, masalah Umar Al Faruq. Itu dalam tahanan di negara lain yang dikelola oleh negara lain. Meskipun kita punya komunikasi dengan komunikasi dengan negara lain, tentang bagaimana sama-sama mencegah berkembangnya terorisme, tetapi tentu, saya katakan tadi, saya akan lebih melihat kepada upaya di dalam negeri kita sendiri.

Terus terang, melewati jalur diplomatik dulu. Menlu kita juga sudah berkomunikasi, kira-kira sebenarnya bagaimana, apa yang terjadi Umar Al Faruq itu lepas dari tahanan. Jadi resmi kita. Tetapi yang penting bagi kita, kita tentu mengambil langkah-langkah yang tepat, jangan sampai yang bersangkutan kembali ke Indonesia, kemudian membikin susah negara kita. Intinya itu. Jadi, tentu ada langkah-langkah seperti itu. Tetapi kalau bagaiman lepasnya, mengapa lepas, ya, itu juga pertanyaan saya sebetulnya, yang kita sampaikan melalui jalur diplomasi.

Yang kedua, masalah Ambalat. Ambalat itu sebetulnya ada perairan di laut, di sebelah timur Kalimantan. Karena juga dekat sama Malaysia, terutama Pulau Ligitan dan Sipadan, dan Semenanjung Malaysia, maka terjadi persengketaan. Dengan masuknya Ligitan dan Sipadan ke Malaysia, seolah-olah perairan yang Indonesia meyakini wilayah kita, itu diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah Malaysia.

Memang, sempat tegang waktu itu, dan terjadi emosi, saudara-saudara kita di tanah air, yang khawatir, kalau Ambalat yang nyata-nyata diyakini wilayah Indonesia itu lepaslah begitu, seperti Ligitan dan Sipadan. Sampai terjadi unjuk rasa, kemudian, macam-macam. Dan memang, ya sempat kita berjaga-jaga, kewajiban TNI dalam mengamankan wilayah tanah air kita, juga mengerahkan kekuatan lautnya di sekitar Ambalat itu, jangan sampai terjadi pelanggaran wilayah di Indonesia. Intinya itu. Ketegangan memang memuncak. Dan biasa, dalam konflik antara negara, itu terus pikiran-pikirannya, kita selesaikan secara militer. Kalau perlu kita berperang, jangan sampai Ambalat lepas, sejengkal tanah pun tidak rela diambil oleh negara lain.

Saudara-saudara,
Saya, tentunya cepat mengambil langkah waktu itu, untuk jangan sampai negara kita mengambil keputusan yang salah, mengambil langkah yang salah. Sebab, kalau salah, ruginya lebih banyak dibandingkan untungnya. Yang penting, sikap pemerintah Indonesia sangat jelas, wilayah Ambalat bagi kita adalah wilayah sah Republik Indonesia, nomor satu itu.

Yang kedua, terjadi sengketa. Dengan posisi dasar itu wilayah kita, kita ingin kita selesaikan, dengan tujuan tetap menjadi wilayah kita. memilih penyelesaian itu, bagi kita adalah penyelesaian secara damai, penyelesaian dengan jalur diplomatik, jauh lebih baik daripada perang. Karena perang itu adalah sebetulnya, jalan terakhir. Begitu menurut ajaran militer, doktrin militer. Perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain.
Nah, kalau kita bisa selesaikan secara politik, secara diplomasi, secara damai, kan jauh lebih baik. Perang memerlukan biaya. Perang bisa menguras ekonomi kita. Perang bisa menimbulkan jatuhnya korban yang tidak perlu. Kerusakan sistem senjata kita, kapal, pesawat udara, prajurit, dan semuanya. Belum bagaimana dunia menanggapi, tiba-tiba Indonesia perang sama Malaysia, yang sesungguhnya kita dengan Malaysia memiliki hubungan sangat dekat. Negara serumpun, sama-sama ASEAN, tetangga dan sebagainya. Atas dasar itulah, maka yang kita pilih, kita selesaikan secara diplomasi. Perundingan terus berjalan dan kita tetap berpegang teguh, bahwa Ambalat wilayah kita.

Dulu, Ligitan, Sipadan karena dispute-nya, sengketanya berkepanjangan, diserahkan kepada pihak ketiga, Mahkamah Internasional. Saya, telah mengambil keputusan, bersama-sama pemerintah yang saya pimpin, masalah Ambalat tidak akan kita serahkan kepada pihak manapun juga, karena kita yakin milik kita dan kita selesaikan secara diplomasi, secara politik, dan secara damai. Jadi bukan karena berarti hilang dari peredaran, tetap menjadi agenda kita.

Kemudian yang terakhir, begini, Saudara-saudara, yang kita lakukan di negara kita ini kan membangun kembali negara kita, melakukan reformasi, menjalankan demokratisasi, memperbaiki ekonomi, dengan cara kita mengelola konflik, menjunjung hak asasi manusia, menghormati hukum dan lain-lain. Itu memang agenda dalam negeri kita. Ternyata, karena peristiwa Santa Cruise tahun 1991, karena peristiwa Dili pada bulan September 1999, PBB, dunia, Amerika Serikat, menganggap Indonesia telah melakukan sesuatu yang akhirnya kepada kita diberikan sanksi, embargo, atau yang disebut seperti itu.

Kemudian, mereka mengatakan, “Ya, kita lihat Indonesia seperti apa, apakah reformasinya bagus, apakah tentaranya menghormati HAM dan hukum, apakah begini, begitu”. Indonesia dengar, saya juga dengar semuanya itu. Tetapi bagi Indonesia, kita menjalankan reformasi, demokratisasi, pengelolaan semua masalah dengan baik, secara demokratis, itu memang menjadi agenda kita, tujuan kita, kepentingan kita. Bahwa itu dilihat oleh pihak lain, PBB, negara sahabat, Amerika Serikat, dan kemudian embargo itu dicabut …(kaset dibalik)… terima kasih. Kita senang, tetapi jangan kita menjalankan sesuatu hanya karena melihat bagaimana dunia melihat kita.

Kalau kita hanya melihat bagaimana yang lain melihat kita, dan bukan menjadi tujuan kita, keinginan kita sendiri, kepentingan kita sendiri, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baik, konsisten dan tuntas. Jadi itu, tentu kami berterima kasih, kita gembira, karena berarti F16 kita, F5 kita akan mengudara lagi. Wong itu pesawat kita, kita beli dengan uang rakyat kita. Karena ada masalah politik, masalah HAM, masalah itu, diembargo, tidak bisa cair, insya Allah akan cair kembali.

Dan, tentu ini juga menjadi semangat bersama, bukan hanya dengan satu negara, tetapi kita ingin memelihara hubungan baik dengan semua negara, dan kemudian, jadi saya belajar banyak dari masa lalu. Oleh karena itu, bagi kita, mari kita menjalankan semua kegiatan di negeri kita, karena menjadi agenda kita, tujuan kita dan prioritas kita. Kalau semuanya ini benar, tentu akan klop dengan nilai-nilai yang berlaku pada tingkat dunia.

Dan masalah biaya, yang terakhir begini, sudah lewat lima menit ya? Tapi nggak apa-apa ini. Nanti makan saya percepat 10 menit nanti. Kan harusnya 30 menit, tapi karena dipotong tanya jawab, makannya dipercepat. Ibu-ibu jangan lama-lama makannya nanti ya.

Begini, uang kita ini belum banyak benar. Alhamdulillah, ekonomi kita masih tumbuh. Tahun lalu 5,1%, tahun ini kalau tidak ada aral melintang atau sesuatu yang luar biasa, kita bisa mencapai 5,7%, insya Allah. Anggaran belanja negara kita juga meningkat, karena penerimaan juga meningkat, pajak juga meningkat. Tetapi, meskipun meningkat, meningkat seperti itu, belum dalam ukuran yang besar, sehingga kita bisa membiayai semua kebutuhan kita sekaligus. Semuanya itu secara bertahap.

Kalau saya harus bicara terus terang, kemampuan TNI kita, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, tank-nya, kapalnya, kapal lautnya, pesawat udaranya, kurang. Dibandingkan negara-negara tetanggapun kita masih lebih sedikit sebetulnya, dibandingkan luasnya tanah air kita, dibandingkan jumlah penduduk kita. Jawabannya adalah mari kita tingkatkan secara bertahap kemampuan TNI kita. Tetapi ingat, sebagai Presiden yang mengemban amanah rakyat, saya harus lebih dulu berpikir, bagaimana pengangguran ini bisa kita pecahkan, kita kurangi. Kemiskinan bisa kita turunkan dengan lebih baik. Kemudian pendidikan, termasuk di desa, di kampung, kita tingkatkan. Kesehatan juga demikian, kita tingkatkan. Dan, tentunya, kalau ada penambahan anggaran untuk TNI, itu setelah kita memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Saya minta, tetap sabar, kepada TNI. Tidak bisa sekaligus kita regenerasi, kita modernisasi, kita beli, kita adakan, kita produksi, dalam negeri sendiri, meskipun bisa, tetap memerlukan biaya. Oleh karena itu, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan peningkatan penerimaan negara, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, ya guru, ya petani, ya nelayan, ya tadi-tadi itu, maka kita juga akan tingkatkan kemampuan TNI kita, terutama sistem persenjataan dan alat-alat kita, agar kita tidak dilecehkan oleh negara lain. Agar kita bisa juga mengamankan tanah air kita, agar kita melindungi wilayah kita, dan dengan demikian, dengan keamanan yang lebih baik, ekonomi kita, kesejahteraan kita juga akan lebih baik.

Saya kira itulah yang saya jawab. Saya ingin lebih panjang lagi, tetapi tidak memungkinkan. Sekali lagi, doa kami semua bersama Saudara-saudara, Adik-adik, mahasiswa, pelajar yang ada di Pakistan ini, jadilah duta bangsa yang baik. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Kembali ke tanah air, mari kita bersama-sama membangun bangsa.

Terima kasih, selamat belajar. Tuhan beserta kita.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

* * * * *


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan