TRANSKRIPSI
DIALOG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MASYARAKAT BANGDESMADU, PETANI LELE, KEPALA DESA, PENERIMA PNPM DAN KUR, KARANG TARUNA SERTA PERANGKAT DESA
PROVINSI JAMBI, 29 JUNI 2008



Gubernur Provinsi Jambi
Bapak Presiden yang kami hormati dan yang kami banggakan,
Di hadapan Bapak sekarang ini di Desa Kota Baru, ada Kepala Desa dan Lurah seluruh Provinsi Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK seluruh Provinsi Jambi, Ketua LPM seluruh Provinsi Jambi dan Ketua BPD seluruh Provinsi Jambi. Jadi diperkirakan sekitar 3.800 orang Bapak sesuai undangan kami. Kami mohon sekali arahan Bapak dan mengadakan temu wicara dengan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK, LPM dan DPD.

Bapak-bapak Kepala Desa dan Ibu-Ibu Penggerak PKK, LPM, dan DPD di hadapan kita sekarang adalah Bapak Presiden kita, beserta Ibu yang sangat kita banggakan dan kita sayangi. Kesempatan ini beliau berkenan untuk mengadakan temu wicara dengan kita semuanya. Tetapi karena kesibukan beliau, tadi sudah bicara dengan Pak Mendagri, tolong empat penanya yang mungkin mewakili dari bagian Timur Jambi, bagian Tengah Jambi, dan bagian Barat Jambi. Jadi dapat mewakili semua, empat penanya yang langsung ditanyakan kepada beliau.

Untuk itu kepada Bapak-bapak, Ibu semuanya, kami persilakan untuk mengadakan temu wicara ini. Jadi saya ulangi ada empat penanya yang diberikan kesempatan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena waktunya sangat langka sekali, karena beliau dari jauh-jauh datang ke Jambi, tadi pakai jalan darat, tidak pakai helikopter untuk merasakan bagaimana untuk melihat langsung kondisi kita di daerah Jambi ini, di pedesaan-pedesaan. Untuk itu, kami persilakan barangkali baiknya kalau empat, dua bapak dan dua ibu. Saya harapkan kalau bisa dari bagian Timur dulu, Tengah, dan bagian Barat Provinsi Jambi. Darimana Jabung Timur, Muara Jambu, Bungo. Yang terakhir baru ada dari Kerinci? Paling Barat ada Kerinci, kalau tidak diwakilkan dan menerangkan? Darimana Pak? Kerinci, untuk itu kami persilakan pertama dari Jabung Timur Bapak langsung dengan Bapak Presiden, kami persilakan.

Sdr. Suiswanto, Lurah Simpang Tuan
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Presiden Republik Indonesia beserta rombongan,
Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Jambi, Bapak Drs. H. Zulkifli Nurdin beserta Ibu,
Yang kami hormati dan kami sangat banggakan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur beserta Ibu Magdalena Abdul Khalid,
Pertama-tama, kami, Pak sebagai warga Provinsi Jambi umumnya dan khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengucapkan rasa salut dan bangga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan yang telah bersedia menggunakan jalan darat untuk sampai ke tempat kami ini, Pak.

Dan kemudian langsung pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa berbentuk saran juga pertanyaan ini, Pak. Yang pertama yang perlu kami pertanyakan di sini, Pak. Nama sebelumnya, nama Suiswanto Lurah, Simpang Tuan, Kecamatan Menara Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di sini kalau kita lihat, bahwa untuk khususnya di Kabupaten Tanjung Jagung Timur ini, Pak, dan mungkin juga di beberapa Kabupaten yang lain, mulai kita rasakan kemajuan dan perkembangan, Pak. Namun di sini karena adanya keterbatasan lahan, maupun lapangan kerja yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk pertanian, perkebunan, dan juga untuk perumahan, Pak. Mungkin kendala di sini lahan sebagian besar di Kabupaten itu masih statusnya kawasan HP, Pak, itu.

Jadi melalui forum ini, sepanjang yang kami ketahui bahwa Pemerintah Daerah sudah mengajukan usulan, Pak, untuk pembebasan dari lahan HP untuk menjadi HPN, sehingga masyarakat khususnya mungkin di Provinsi Jambi ini bisa untuk, dengan adanya kesadaran yang tinggi untuk membuat sertifikat ataupun legalitas tanah yang dimiliki. Itu, Pak, itu yang pertama. Dan usulan itu sampai saat ini kami tunggu realisasinya, Pak, itu.

Kemudian yang kedua, bahwa untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi ini untuk masalah pendidikan, kesehatan, dan mungkin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan adanya kebijakan Bapak Bupati yang telah menggratiskan pendidikan, mengratiskan kesehatan. Di sini yang perlu kami sampaikan, Pak, kurangnya tenaga di bidang kesehatan dan juga tenaga pendidikan, kami harapkan disini Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kami berharap khususnya di Provinsi Jambi ini dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan untuk dapat diperhatikan, Pak. Mungkin itu saja usulan dari kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahitaufiq walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sdr. Abdul Haris, Kabupaten Muara Jambi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua,
Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono,
Yang kami hormati Bapak-bapak Menteri Kabinet Bersatu, Bapak Gubernur,

Hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan,
Kami mewakili dari rekan-rekan Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Jambi ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Presiden melalui forum yang terhormat ini. Sungguh merupakan kebahagian bagi kami, meskipun Pak Presiden dari jam 12 tadi malam, kami menunggu kehadiran Bapak tanpa tidur. Tetapi alhamdulillah setelah kami bertatap muka, rasa capek, rasa letih itupun terobati, Pak Presiden.

Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan. Di kabupaten Muara Jambi adalah yang perdana untuk tahun 2008, kami mendapatkan program. Mohon maaf, Pak saking semangatnya, Pak. Nama kami Abdul Haris dari Desa Sarang Boru Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara Jambi.

Kami lanjutkan bahwa untuk Kabupaten Muara Jambi adalah yang perdana pada tahun 2008 mendapatkan Program PNPM Mandiri Pedesaan. Bahwa program ini kami nilai seluruh masyarakat ini sangat baik sekali, karena sangat berbeda dengan program di era pemerintahan orde baru, bahwa perencanaan kalau kita lihat di era orde baru adalah dari atas ke bawah, kadang-kadang sering salah sasaran, Pak. Tetapi dengan adanya Program PNPM Mandiri Pedesaan dari perencanaan, penggalian gagasan memang dari RT, Kades kemudian Desa baru diusulkan ke tingkat Kecamatan. Secara otomatis usulan itulah yang paling menyentuh di pemerintahan ataupun di masyarakat paling bawah.

Usulan kepada Bapak Presiden, dana PNPM Mandiri Pedesaan itu sangat minim, oleh karenanya untuk periode ke depan, Pak, tolong ditingkatkan. Terlebih sambutan yang sangat menggembirakan khusus kepada ibu-ibu, ada simpan pinjam khusus perempuan dan ini sangat disambut antusias kepada kaum ibu-ibu, khususnya yang perekonomiannya sangat lemah. Dan ini manakala akan ditingkatkan nilainya sangat terbantu kepada ibu-ibu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian, khususnya keluarga, yang pertama, Pak.

Yang kedua, kaitannya dengan bantuan tunai langsung. Jadi sesuai dengan kebijakan Bapak menaikkan harga BBM yang ketika itu diiringi dengan Bantuan Tunai Langsung. BLT, Pak, mohon maaf Bantuan Tunai Langsung, BLT, Bantuan Langsung Tunai. Mohon maaf, mungkin sudah tidak konsentrasi. Karena itu berdasarkan data tahun 2005, kami seluruh Kades, Pak, merasa sangat kewalahan yang menjadi sasaran di bawah adalah Kepala Desa. Tidak Jarang, Pak, kadang di keheningan malam kami digedor, ”Pak, tolong bantuan untuk kami dimasukkan.” Tapi apa daya, Pak, karena data itu data tahun 2005, kami pun tidak bisa untuk menambahkan data tersebut.

Oleh karenanya, kami mohon kebijakan kepada Bapak, bagaimana solusi seandainya ada masyarakat memang yang miskin, yang membutuhkan, tetapi mereka tidak terdata pada tahun 2005 tersebut. Kemudian, Pak, kami juga mengharapkan kalau bantuan itu tunai hanya nilainya Rp 100 ribu, kami lebih cenderung Pemerintah memikirkan bagaimana kita memberikan solusi bukan dana, tetapi memberikan suatu yang bisa memberikan masyarakat itu bisa keluar dari kemiskinan. Ibaratnya ketimbang kita mengasih ikan, lebih baik kita mengasih kail.

Mungkin kalau kita mengasih ikan satu kilo, satu hari disantap langsung habis. Tetapi manakala kita mengasih kail, bisa saja digunakan untuk mendapatkan ikan satu, dua, tiga kilo dalam seharinya. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami seluruh pemerintahan desa se-Provinsi Jambi mendoakan kepada Bapak beserta keluarga, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah SWT, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa memimpin Republik Indonesia ini lebih baik ke depan. Amin Ya Raabal Alamin.

Kami akhiri, Pak, dengan sebuah syair Arab, “....Kalau kan pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana hendak obat dicari.” Oleh karena itu, samudra kemaafanlah yang kami harapkan. Terima Kasih. Wabillahi Taufik Walhidayah wassalamu’alaikum warahmatuhi wabakaratuh.

Sdr. Najamudin, Kabupaten Bungo
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Selamat siang bagi kita semua,
Yang kami hormati Bapak Presiden beserta Ibu,
Yang kami hormati Bapak Kabinet Bersatu,
Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi beserta Ibu,
Melalui kesempatan ini kami memperkenalkan diri, nama Najamudin perwakilan dari Kabupaten Bungo, Pak. Melalui kesempatan ini, kami mengaju usul ke hadapan Bapak, yang mana usul kami untuk lebih meningkatkan gairah kerja aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan masyarakat, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden, agar Pemerintah Desa dapat dimodal permanen, yang dikelola oleh Pemerintah Desa secara profesional melalui Bungdes. Dimana dari keuntungan usaha Bungdes tersebut dipergunakan menambah tunjangan aparat Pemerintah Desa, sebutannya di daerah kami, Pak, yaitu di daerah Muara Bungo. Kenapa sebab, Pak? Berdasar penilaian kami untuk di Kabupaten Bungo, Kepala Desa beserta aparat yang lainnya itu masih banyak yang mendekati garis kemiskinan, Pak. Jadi kami mohon itu, Pak.

Yang kedua, Pak, melalui kesempatan ini, kami mengusulkan ke hadapan Bapak sesuai dengan ketentuan dalam PP 45 Tahun 2007 tentang pengangkatan Sekretaris menjadi PNS, tidak seluruh Sekretaris Desa yang diusulkan untuk dalam database akan diangkat sebagai PNS. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Presiden, agar para Sekretaris Desa yang masih bertugas sampai saat ini dapat diangkat sebagai PNS, Pak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Segala kekurangan kami mohon maaf. Akhiru kalam wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sdr. Rifu Azhar, Kabupaten Kerinci
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, Bapak-bapak para Menteri dan Ibu Menteri, Bapak Gubernur beserta Ibu,
Sebelum saya mohon izin bertanya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifu Azhar kalau panggilan Rifu, Pak, jabatan Camat Sula Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci merupakan daerah paling Barat daripada Provinsi Jambi, yang kalau kita perjalanan dari Ibukota Provinsi Jambi itu memakan waktu lebih kurang 10-12 jam, Pak. Jadi merupakan yang paling Barat dari pada Provinsi Jambi,

Adapun yang ingin kami sampaikan di sini, Pak, pertama, sama seperti yang tadi dikatakan oleh temen-temen tadi masalah PNPM. Hanya kami di sini ingin melihat, Pak, daripada sistem, Pak. Kalau bisa, kalau ini bisa, sistem ini agak dirubah sedikit, Pak. Dirubahnya dalam sistem untuk perencanaan sampai pelaksanaan itu semua sangat bagus, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Kalau dibandingkan kegiatan PNPM ini dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dengan dinas-dinas terkait, mohon maaf, ini sangat bermutu dan berkualitas daripada PNPM.

Namun di sini timbul apabila ada suatu kendala, Pak, apabila ada suatu permasalahan di tingkat bawah itu yang menjadi sasarannya adalah dari Kepala Desa dan Camat. Kenapa kami katakan begini? Permasalahan tersebut timbul seperti ada di Provinsi Jambi ini, ada 2 Kecamatan kalau tidak salah di Tebung satu dan di Tanjung Jabung Barat, itu karena bencana alam, tapi yang diusut camatnya yang tidak tahu apa-apa, tidak ada memakan dana, tapi camatnya yang diminta pertanggungjawaban. Karena apa? di dalam pedoman umum daripada PNPM ini memang pertanggungjawaban untuk tingkat Kecamatan itu adalah berada di tangan Camat. Kemudian untuk pertanggungjawaban untuk di tingkat Desa itu berada di Kepala Desa. Tapi kami di sini hanya bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan, dalam hal apa-apa kami tidak bisa. Karena apa? Dana ini langsung bergulir ke UPK di tingkat masyarakat, di tingkat desa. Jadi dalam hal ini ada semacam advokasi hukum, apabila ada permasalahan yang timbul. Itu yang pertama, Pak.

Kemudian yang kedua, untuk kami mewakili Kabupaten Kerinci karena untuk menembus jalan dari Kabupaten Kerinci ke dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Kerinci untuk membuka akses terisolasikan dari Kabupaten Kerinci, itu yang sangat-sangat diperlukan adalah membuka jalan yang Alhamdulillah ini sudah dibantu oleh Bapak Gubernur dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD lebih kurang pada tahun ini, kalau tidak salah Rp 12 miliar lebih untuk pembukaan jalannya. Tapi itu kami merasakan masih sangat kurang, Pak, masih sangat kurang untuk membuka Akses Kabupaten Kerinci, karena Kabupaten Kerinci ini merupakan kabupaten penghasil daripada tanaman-tanaman pertanian untuk di daerah-daerah tetangga, jadi merupakan suatu sentral daripada produksi pertanian.

Kemudian Kabupaten Kerinci juga merupakan 50% lebih itu merupakan daerah kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Masyarakat Kabupaten Kerinci tidak bisa berbuat apa-apa karena dilingkupi dengan TNKS. Kami Kabupaten Kerinci hanya bisa untuk menjaga, Pak, tidak bisa kami untuk menebang satu batang pohon pun. Dalam hal ini yang sering kami suarakan adalah apa suatu kompensasi bagi kami masyarakat Kerinci dalam menjaga dan melestarikan TNKS. Jadi itu, Pak.

Kemudian sesuai dengan PP 18 tentang Kecamatan, ada yang perlu kami sampaikan di sini, memang Kecamatan salah satu dinas dan badan yang dibentuk dengan PP itulah Kecamatan, Pak. Kemudian dinas-dinas lainnya kan dibentuk dengan PP 41. Namun yang kami ingin tanyakan di sini, di dalam PP 41 tentang perangkat daerah, itu tidak ada mengatur, kami baca Pak di dalam itu, tentang tingkatan, eselon rank, daripada camat, tapi tingkatan eselon rank daripada sebatas daerah sampai ke tingkat bawah, Kelurahan itu ada eselonnya, Pak, tapi di tingkat Kecamatan tidak ada. Berapa tingkat eselon, memang pada saat sekarang eselon daripada Camat ada yang masih eselon III/a dan ada yang memakai eselon III/b. Jadi itu yang perlu kami sampaikan dengan kepada, Bapak.

Mohon maaf, Pak, jika dalam penyampaian kami ini ada yang tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kerinci yang telah bisa membawa Kabupaten Kerinci menjadi suatu daerah otonom, yaitu terbentuknya kota Sungai Penuh pada tanggal 24 kemarin, Pak. Terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, semoga Bapak bisa tetap menjalankan roda pemerintahan ini bersama Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan hidup Indonesia, Pak. Wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Gubernur Provinsi Jambi
Bapak Presiden, itulah empat orang penanya dalam kesempatan ini, terdiri dari Tanjung Jabung Timur, dari Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapak dapat menanggapinya. Kami persilakan Bapak Presiden.

Presiden Republik Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah, setelah tadi kita mengikuti kegiatan yang lain, sampailah kita melakukan dialog yang didahului oleh makan siang bersama di tempat ini. Tadi waktu saya datang, saya bertanya kepada Ibu-ibu Anggota Penggerak PKK. Saya tanyakan, “Apakah Ibu-ibu lapar?” jawabannya “Iya.” Lantas saya bilang, “Sama”.

Saya ada cerita sedikit tentang “sama” ini. Ini beberapa Menteri sudah pernah dengar. Saya punya kawan namanya Pak Tamtomo, orangnya bijak, baik, rajin berusaha, termasuk menjalankan usaha ternak domba, kambing. Pak Tamtomo ini punya anak asuh yang dibesarkan, dididik untuk berternak kambing. Suatu saat anak ini tumbuh, usahanya pun ternyata berhasil. Suatu saat Pak Tamtomo, sahabat saya ingat si namanya Sugeng ini, telpon, “Sugeng.” “Ya pak?” “Gimana kabarnya?” “Baik-baik, Pak.” “Gimana usahamu?” “Alhamdulillah, Pak, maju” “Kamu usaha apa?” “Kambing, Pak” “Oh, kambing.” “Betul-betul maju?” “Maju, Pak.” “Berapa kambingmu?” “Yang hitam atau yang putih, Pak?” “Loh memangnya ada berapa?” ”Ada dua, Pak, ada yang hitam sama yang putih.” “Yang putih.” ”50, Pak.” ”Wah banyak yah.”
“Yang hitam? ”Sama.” “Oh gitu. Jadi 50.” “Terus berapa makan sehari-hari kok cepet sekali tumbuhnya itu?” “Maksudnya biaya makan per kambingnya, Pak?” “Yang hitam atau yang putih, Pak?” “Loh kenapa?” “Ya kan ada dua.” “Yang putih?“ “Yang putih ini, Pak, karena harus kita kasih vitamin, kita perkuatkan supaya tumbuhnya baik, satu hari itu bisa sampai 5.000 sampai 10.000.” “Mahal juga?” “Iya, Pak.” “Nah yang hitam?” “Sama.” “Eh, kamu itu ditanya bolak balik, kok yang putih atau yang hitam ternyata sama, makan juga begitu, pakan yang putih dan yang hitam ternyata sama, kenapa?” “Begini, Pak, yang putih itu kambing saya.” “Nah yang hitam?” “Sama,” katanya,

Saya tadi setelah panen lele dumbo. Saya tanya pada Paspampres, ini kegiatannya apa? Panen lele, setelah itu makan. Kalau makan itu ibu-ibu, ini prinsip tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau yang lain ada Menteri, ada Gubernur, Presiden boleh mewakilkan kecuali makan ini tidak boleh diwakilkan.

Baiklah supaya tambah akrab kita, saya dulu pernah bertugas di Sumbagsel, di Palembang tetapi daerah tugas saya ya Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Sangat sering saya berpergian ke Jambi. Oleh karena itu, alhamdulillah saya bisa datang kembali ke Jambi ini. Dan saya lihat makin maju, makin sejahtera, meskipun kita semua merasa kurang, masih belum ini, belum itu, tapi jangan lupa bersyukur ke hadirat Allah SWT. Kalau kita pandai bersyukur, tegar, sabar dan tawakal kita menghadapi ujian, tapi terus berikhtiar dan berupaya, Allah akan kasih jalan. Percayalah yang dihadapi oleh bangsa ini kalau sekali lagi kita tidak menyerah, kita lebih kompak, lebih bersatu, mengatasinya bersama-sama, Insya Allah ada jalan yang baik untuk menuju hari esok yang lebih baik.

Saya katakan berkali-kali soal harga minyak yang meroket, yang luar biasa tingginya, tidak pernah terjadi dalam sejarah di dunia ini minyak selangit harganya, demikian juga harga makanan. Ini bukan hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia juga dihadapi oleh semua bangsa di dunia. Oleh karena itu, marilah tetap kita tidak patah semangat, mencari akal, berkreasi untuk mengatasi masalah-masalah itu dengan baik.

Saya datang ke Jambi kali ini, ke Tanjung Jabung Timur kali ini untuk bersama-sama memastikan bahwa program Pemerintah, program kita bersama kita sukseskan. Kalau itu kita sukseskan tentu akan membawa kebaikan bagi kita semua.

Saya telah mendengar, Ibu Negara ini merangkap sekretaris saya mencatatkan semuanya. Saya senang karena semua yang disampaikan itu baik, semua yang disampaikan itu persoalan yang dihadapi oleh kita semua, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas termasuk para Kepala Desa, para Lurah maupun Ibu-ibu Penggerak PKK. Karena itu masalah kita bersama, mari kita pahami inti masalahnya dan kemudian kita pecahkan, kita atasi secara bersama-sama pula, tentu saja Pemerintah utamanya Pemerintah Pusat berdiri di depan untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Sebelum saya jawab secara singkat satu per satu dari empat pertanyaan atau usulan tadi, saya ingin sampaikan ke hadirat Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Sejak negeri kita merdeka 1945 memang kita menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar, ini biasa dihadapi oleh negara yang baru merdeka, negara yang belum berkembang atau negara yang sedang berkembang. Apa itu persoalannya? Ya masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan lain-lain. Sejak mendiang Bung Karno, terus mendiang Pak Harto, terus Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, saya, Pemerintah dari masa ke masa ingin terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, ingin terus membangun, ingin terus mengurangi kemiskinan. Tidak ada di antara kita yang membiarkan masalah-masalah itu berlangsung begitu saja, tanpa upaya, sejak kita merdeka.

Sepuluh tahun yang lalu, negara kita mengalami krisis, krisisnya berat, dahsyat dan akibat krisis itulah, maka memang angka kemiskinan membengkak, pengangguran meningkat, hutang-hutang luar negeri kita juga ikut meningkat dengan tajam, ekonomi kita rusak, sektor riil kita lumpuh dan seterusnya, dan seterusnya. Sejak itu kita berusaha terus untuk bisa memulihkan keadaan, Alhamdulillah sebenarnya, kalau kita bandingkan keadaan kita awal krisis sepuluh tahun yang lalu, negara kita sesungguhnya setapak demi setapak sudah makin maju. Masalah keamanan, masalah Aceh, Poso, Maluku, Maluku Utara, Papua misalkan, masalah ketertiban di kota-kota, masalah penegakan hukum, termasuk korupsi, masalah pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain, kita bergulat, kita berjuang mengatasi itu.

Kemudian kami, Pemerintah yang mengemban tugas sekarang ini, yang mulai mengemban tugas akhir 2004 melakukan evaluasi, apa yang harus kita lakukan lagi, kebijakan seperti apa, program-program seperti apa pula yang harus kita tingkatkan, agar langkah-langkah pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kesejahteraan rakyat itu lebih baik lagi. Kita akhirnya menyimpulkan, di waktu yang lalu banyak sekali jenis-jenis program yang kurang terpadu, seolah-olah Departemen-departemen berjalan sendiri-sendiri, kurang sinkron satu sama lain antar Departemen, termasuk antara Pusat dengan Daerah, ini yang kita koreksi, ini yang kita perbaiki agar lebih efektif.

Dulu program pengurangan kemiskinan itu terbagi di 19 Departemen, sekarang kita integrasikan, kita satukan, agar terpadu, sinergis dan hasilnya lebih baik. Dulu kita belum punya ukuran berapa sih yang tepat dari APBN kita untuk mengurangi kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan, sekarang kita tata, agar jumlahnya tepat, jumlahnya sesuai, jumlahnya memadai. Singkat kata dari segi anggaran tiap-tiap tahun kita lakukan peningkatan secara signifikan. Tahun 2004 yang lalu anggaran untuk pengurangan kemiskinan secara nasional jumlahnya Rp 19 triliun, tahun 2005 kita naikkan Rp 24 triliun, tahun 2006 hampir dua kali lipat, Rp 41 triliun. Tahun 2007 Rp 51 triliun, tahun ini Rp 58 triliun. Dari segi anggaran APBN terus kita tingkatkan, dengan harapan makin luas yang kita jangkau. Harapan saya APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Kota juga demikian dialokasilan lebih banyak lagi untuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, itu dari segi anggaran.

Sekarang programnya, bagaimana program agar lebih efektif. Tadi disebut ”Pak, lebih baik kailnya, bukan ikannya”. Dengarkan penjelasan saya. Kalau kita umpamakan kehidupan seorang nelayan, mau kita kasih ikan atau kita kasih kail, dengan kail mencari ikan akhirnya dapat ikan. Falsafahnya begini apabila sang nelayan itu, rumah tangga itu sungguh miskin, sungguh tidak mampu, sungguh tidak berdaya, tidak mungkin langsung kita kasih kailnya. Dari 220 juta rakyat Indonesia sekarang ini yang miskin sekitar 15-16%, sekitar 36 juta dari 220 juta.

Angka kemiskinan di Tiongkok, angka kemiskinan di India, angka kemiskinan di Afrika dan negara lain banyak yang jauh lebih tinggi, tetapi 36 juta menurut saya masih tinggi. Di antara mereka itu memang ada yang sungguh sulit. Oleh karena itulah, Pemerintah memberikan bantuan boleh disebut ikan dulu sampai mereka benar-benar berdaya. Misalnya apa? Kita bantu untuk menyalurkan beras untuk rakyat miskin, sekian trilyun kita keluarkan, kita bantu berobat gratis bagi yang miskin di Puskesmas dan rumah sakit, itu juga sekian belas trilyun. Karena dia tidak mampu membayar sendiri, kita bantu sekolahnya dengan BOS dan bantuan lain, agar dia tidak putus sekolah. Kita bantu Bantuan Langsung Tunai bersyarat, kita bantu apabila dia mendapatkan bencana, kita bantu yang lanjut usia. Semua bantuan-bantuan itu memang sangat-sangat diperlukan oleh mereka. Itulah yang kita sebut paket atau cluster bantuan dan perlindungan sosial, ikan. Apakah cukup dengan ikan, tidak, suatu saat mereka semua bergeser menuju ke kail dan seterusnya.

Kail itu sebetulnya PNPM Mandiri dan program-program lain yang sejenis itu sesungguhnya sudah bisa disebut kail. Satu kecamatan dua sampai tiga milyar. Tahun ini 4.000 Kecamatan, Insya Allah tahun depan seluruh kecamatan 5.700 Kecamatan, rata-rata besarnya Rp 3 miliar. Untuk apa itu? Agar dengan Rp 3 miliar tadi maunya apa di Kecamatan itu, di Desa-desa itu, pikirkan bersama, tentu ada pembimbingan, tentu ada pengawasan atau bantuan dari Pemerintah, tetapi pemain utamanya adalah masyarakat lokal itu. Libatkan ibu-ibu, karena ibu-ibu itu lebih tekun, lebih cermat, lebih rajin sehingga bisa betul-betul menyukseskan PNPM. Setelah dilakukan di situ maka akan dipilih, mau proyek sosial, mau proyek ekonomi, mau ekonomi koperasi apa dan seterusnya.

Sebenarnya itu kail karena tidak lagi hanya bantuan langsung, tetapi membangun kemampuan di Kecamatan dan di desa itu agar terjadi pergerakan ekonomi lokal, ada aktivitas sosial lokal, jumlahnya tidak sedikit. ”Berapa tahun ini, berapa triliun, Pak Ical”? Rp 11 triliun, tahun depan akan kita lanjutkan tentu lebih besar lagi.

Kail. Apakah cukup dengan ikan kail? Masih ada satu lagi. Di Indonesia ini ada jutaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, tukang bakso tukang tahu, perusahaan tempe kecil dan seterusnya begitu. Dulu katanya cari pinjaman susah, syaratnya bermacam-macam, berbelit-belit, kesana, kemari sejak itulah Pemerintah canangkan Kredit Usaha Rakyat dengan pola penjaminan. Saya luncurkan bulan November tahun lalu dengan cara pinjam yang tadinya banyak persyaratannya, persyaratannya lebih mudah, karena sesungguhnya agunan utamanya sudah dijaminkan oleh Pemerintah yang saya katakan tadi untuk tahun ini saja ada nilai sebesar Rp 14 triliun, akibat penjaminan kita Rp 1,4 triliun yang bisa dipinjamkan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Sekarang tujuh bulan kurang lebih sudah mencapai Rp 7 triliun, masih ada Rp 7 triliun lagi. Saya berharap bisa terus dialirkan ke seluruh Indonesia, termasuk di Jambi, termasuk di Tanjung Jabung Timur.

Ada yang saya katakan di Gelanggang Olahraga Paduka Berhala tadi. Saya terima SMS, ”Pak, Bu, terima kasih kami sudah berusaha sudah jalan usaha kami, alhamdulillah”. Banyak sekali SMS yang masuk, tapi ada juga beberapa SMS yang, ”Pak, Bu, masih bingung kepada siapa saya pinjam, bank mana, syaratnya apa?” Ini saya minta tadi para pimpinan bank, Kepala Desa, Camat, Bupati, Walikota terus menjelaskan bagaimana cara-cara mendapatkan Kredit Usaha Rakyat ini.

Kalau itu makin didapatkan seluruh Indonesia makin luas, jutaan usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan pinjaman itu, sektor riil khususnya usaha kecil pasti tumbuh. Kalau tumbuh, tentu penghasilan tambah. Kalau penghasilan tambah, pasti kemiskinan berkurang. Inilah yang saya katakan perahu. Jadi ada ikan, ada kail, ada perahu. Suatu saat memang, Insya Allah dengan makin tumbuhnya ekonomi kita, meningkatnya kesejahteraan kita, maka ikan itu akan makin kecil, makin kecil, hanya yang betul-betul memerlukan seluruhnya menjadi kail dan perahu.

Mengapa BLT, Saudara-saudara dengan kenaikan 28,7% BBM kita bahan bakar kita? Di seluruh dunia, di seluruh Asia, utamanya di Asia Pasifik, Asia Tenggara, kita ini tergolong yang harganya rendah, di Asia Pasifik, Asia Tenggara paling rendah. Supaya diketahui paling rendah. Apakah dinaikkan lagi? Tidak mungkin, kalau tiba-tiba menaikkan begitu saja karena kondisi masyarakat kita yang belum memungkinkan. Karena akibat kenaikan itu ada kesulitan yang lebih, untuk sementara waktu, untuk jangka waktu tertentu, kita berikan bantuan langsung tunai.

Jadi itu adalah tidak permanen, khusus menghadapi kenaikan BBM kemarin. Tetapi yang namanya cluster A, cluster B, cluster C tadi, ikan, kail, dan perahu itu, itu program jangka panjang akan terus kita lanjutkan. Karena BLT, karena kenaikan BBM itu situasional, batas pada jangka waktu tertentu. Supaya dipahami betul, Pemerintah memikirkan segalanya, ada ikan, ada kail, ada perahu. Dan harapan kita sama seperti yang disampaikan tadi, kita tentu supaya lebih mandiri, tidak tergantung masyarakat kita menuju ke bantuan kail dan bantuan perahu.

Saudara-saudara,
Dengan penjelasan saya ini, maka bisa dimengerti program yang kita jalankan, dan mari kita sukseskan bersama-sama. Kalau setelah penjelasan saya ini, ada yang masih belum jelas masalah ikan, kail dan perahu tadi, tolong komunikasikan. Saya kira sudah tahu nomor SMS saya, nomor teleponnya Ibu Negara juga sudah tahu. Ini istri tidak pernah tidur sampai jam 1 malam, karena melihat, membaca SMS yang masuk, macam-macam dari seluruh tanah air. Tapi tidak apa-apa, karena kami mendapatkan amanah untuk melayani rakyat Indonesia. Seberat apapun, Insya Allah kami jalankan dengan sebaik-baiknya.

Baik Saudara Suiswanto dari Tanjung Jabung Timur. Lahan, pertanian memang harus kita tingkatkan, produksi pangan harus kita tingkatkan, produktivitas kita tingkatkan, kebijakan pertanian terus kita kembangkan, termasuk subsidi pupuk, subsidi benih yang kita perlukan untuk bikin negara kita aman. Alhamdulillah, kalau dibandingkan negara lain ada yang mengalami kesulitan pangan.

Indonesia sudah ada HGO-nya, tapi tanahnya terlantar ini tidak boleh di satu sisi kita butuh tanah, rakyat ingin menanam, tetapi tanah-tanah itu tidak terkelola dengan baik. Itulah yang sedang kita benahi sekarang ini bersama-sama dan saya mengajak seluruh Gubernur, seluruh Bupati, dan Walikota bersama Pemerintah Pusat, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Dalam Negeri dan semua, mari kita tertibkan tanah-tanah itu, sehingga digunakan dengan baik untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Setuju Saudara?

Kemudian saya minta nanti Sekretaris Kabinet tolong diteruskan ke Menteri Kehutanan, sejauh mana yang telah diusulkan oleh Jambi tadi menyangkut penggunaan lahan tanah, memang ada statusnya, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak, dan ada juga cara kalau ini digunakan harus diganti dengan tanah yang lain dan seterusnya ada aturannya, ada ketentuannya. Saya tidak bisa menjawab sekarang sejauh mana proses yang ditangani oleh Departemen Kehutanan. Tetapi yang jelas nanti Pak Gubernur, juga Pak Bupati yang bersangkutan teruslah berkomunikasi, tembusi Sekretaris Kabinet atau Sekretaris Negara, agar saya juga bisa mengikuti perkembangannya.

Pendidikan gratis, kesehatan gratis bagi yang miskin. Kalau ada orang kaya, super kaya, kapalnya sembilan, kapal terbangnya tiga milik pribadi misalkan ya sekolah, mosok tidak bayar, malah tidak adil toh. Jadi kalau mampu, apalagi kaya kalau putra-putrinya sekolah, ya bayar, mungkin bayarnya malah lebih untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin. Jadi gratis itu bagi yang miskin. Kesehatan gratis juga bagi yang miskin, yang mampu ya bayar, supaya bisa hidup negara kita, uangnya, anggarannya cukup. Kalau semua kehidupan digratiskan, bangkrut negara, oleh karena itulah kita pastikan kepada siapa digratiskan.

Saudara-saudara,
Tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga guru, calon PNS selama empat tahun ini mulai 2005, 2006, 2007, 2008 sudah banyak yang kita PNS-kan, sudah banyak yang kita angkat. Catatan yang saya terima, tolong dicek nanti Menpan tidak ada di sini, ini sudah mencapai sekitar 85%, yang belum sekitar 15%. Jadi memang ada sekian ratus ribu barangkali atau berapa yang memang belum tuntas masih menunggu tahun 2009. Saya tidak bisa menjawab berapa kebutuhan yang pasti, berapa yang bisa diadakan. Tapi percayalah ini yang tadinya masih honor, masih bantu, masih sementara kita bikin definitif.

Kemudian pengembangan PNS juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara, disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan. Oleh karena itu, rajin-rajinlah Pak Gubernur, Pak Bupati berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional apa yang bisa kita lakukan untuk menambah jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini. Demikian untuk Pak Suiswanto, terima kasih yang disampaikan tadi penting dan kita sama-sama bangun dan tingkatkan.

Yang kedua, Bapak Abdul Haris betul ya? Dari Muara Jambi, betul? Oke. PNPM baik, kemudian kalau bisa dananya ditambah begitu. Saudara-saudara, supaya diketahui kalau ibu-ibu di rumah tangga masing-masing kan ada anggaran belanja rumah tangga, Ibu ya, misalkan penghasilan suami Rp 2 juta misalnya, kan ibu atur. Penghasilan Rp 2 juta, penerimaan Rp 2 juta, pengeluaran harapannya tidak lebih dari Rp 2 juta, syukur-syukur bisa menabung. Itu namanya surplus. Paling-paling ya pas-pasan, pas masuk Rp 2 juta, keluar Rp 2 juta. Adalagi yang defisit, masuk Rp 2 juta, tiap bulan pengeluaran Rp 3 juta. Itu sebetulnya defisit itu tidak baik, kalau bisa jangan sampai defisit.

Negara begitu, kami, Pemerintah bersama-sama DPR, itu menetapkan anggaran. Tahun depan ini Bu, 2009 sudah mulai kita hitung sekarang, anggarannya itu Insya Allah akan berjumlah Rp 1.000 triliun meningkat terus dari tahun ke tahun. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Meskipun Rp 1.000 triliun, karena harga minyak seperti ini, tidak mungkin saya terus menaikkan harga BBM, kasihan rakyat kita, BBM kita paling rendah, maka uang yang Rp 1.000 triliun itu untuk subsidi, untuk membayar yang dibayar oleh pemerintah, baik listrik maupun bahan bakar minyak, itu jumlahnya sekarang bisa mencapai lebih dari Rp 170 triliun. Kalau harga minyak naik lagi bisa mencapai Rp 230 triliun. Bayangkan Rp 1.000 triliun untuk mengganti subsidi supaya BBM tidak terus naik, sudah 20% habis untuk itu.

Belum yang lain subsidi benih, subsidi pupuk biar aman padi kita, beras kita, pertanian kita, tambah sekian trilyun lagi dan bantuan-bantuan lain. Itu yang untuk subsidi, belum untuk yang membiayai pemerintahan ini. Keluar dari situ belum membayar hutang Pemerintah.

Ingat pada awal krisis hutang kita ini jumlahnya lebih dari 100% dari GDP. Jadi kalau negara menerima jumlah x trilyun untuk bayar hutang tidak cukup. Itulah sebabnya tahun-tahun terakhir terus kita genjot. Dua tahun yang lalu IMF sudah kita lunasi. Sekarang ini perbandingan hutang terhadap GDP kita sudah turun tinggal sekitar 35%. Berarti sudah mulai lumayan, tetapi sudah tetap masih besar, karena dulu hutangnya besar sekali, kita keluarkan dari situ untuk bayar hutang, baru untuk yang lain-lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan tadi yang Rp 50 triliun dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, disesuaikan, dipelihara keseimbangannya. Kalau semua untuk PNPM yang lain nggak dapat biaya, pas. Ini yang sering tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kita bermalam-malam ngotak-ngatik, menata supaya adil, supaya seimbang Pusat dan Daerah termasuk antar sektor, sehingga Rp 3 miliar rata-rata tahun depan sesungguhnya sudah memadai. Doakan, mari kita berusaha ekonomi terus tumbuh, penerimaan tambah besar, sehingga anggaran itu tahun-tahun berikutnya lagi dapat terus kita tingkatkan.

Kemudian masalah BLT. BLT atau BTL? Ini ada Bapak Bachtiar Chamsyah di sini. Ini beliau Menteri Sosial, waktu itu matanya cekung, karena tidak tidur berminggu-minggu, dikomplain, ”Pak ini nggak pas, itu nggak pas.” Padahal itu dari Badan Pusat Statistik diukur di daerah, dicek, diklarifikasi, diverifikasi dan seterusnya. Namun bisa saja ada satu, dua yang meleset, bisa saja ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu, nanti saya beri kesempatan, nggak papa kita pulang ke Jambi agak malam dikit begitu, biar dijawab empat-empatnya Pak Bachtiar Chamsyah. Tolong dijelaskan masalah sedikit perbedaan mengenai data.

Pengalaman tahun 2005 yang lalu kurang lebih 10%, Pak ya? Itu yang kita perbaiki lagi waktu itu karena nggak pas datanya. Kemudian sudah saya jawab tadi Adinda Abdul Haris masalah ikan, kail dan perahu. Mana tadi beliau. Ya itu saya jawab sudah. Terima kasih.

Yang ketiga, Bapak Najamudin. Bapak ini semangatnya luar biasa ini. Beliau ingin ada semacam modal permanen untuk yang bisa dikelola oleh perangkat desa, sehingga menambah penghasilan atau menambah pendapatan. Idenya banyak, idenya bagus maksud saya idenya bagus. Saya belum punya bayangan modal permanen. Kalau modal permanen seginya mestinya dari APBN atau dari APBD. Saya coba nanti Pak Gubernur seperti apa, Pak Ical seperti apa. Kemudian kalau non permanen, ya Kredit Usaha Rakya itu sebetulnya, asalkan usahanya jelas.

Karena ada SMS masuk dua hari yang lalu. SMS masuk, pertama kali marah-marah. ”Ini gimana, ke istri biasanya yang sering kena marah istri dulu, baru saya gitu.” ”Bu, katanya KUR itu membantu. Saya ini ingin maju, ingin bangkit tapi nggak bisa pinjam KUR. Gimana ini? Pak, mana ini implementasinya tidak ada?” Marah panjang, marah besar itu. Ditanya sama istri, ”Bapak ini siapa, darimana, usahanya apa? Mau saya arahkan nanti ke Bank mana minta petunjuk apa?” Jawab lagi, ”Ya itulah Bu saya ini sedang bingung saya ini, mau usaha apa ini.” Demi Allah ini, betul, saya suruh print, ada itu.

Ini saudara kita, dia ingin berusaha, ya kita bimbing dan itu ratusan, Bu. Ibu-ibu, Bapak-bapak, sejak juni tahun 2005, SMS yang masuk ke saya, 2 juta 500 ribuan, tiap dua minggu kita rekap, terus kita pelajari apa yang sedang menjadi keresahan rakyat, harapannya apa, aspirasinya apa, masuk semua. Ya jelas, nggak mungkin Pak Sofyan Basyir, Pak Agus Martowardoyo meminjami. ”Mau usaha?” ”Iya, Pak.” ”Usaha apa?” ”Ya itulah Pak, apa kira-kira ini?” ”Pinjamnya berapa?” ”Apa lagi, Pak, berapa ya?” Ya bagaimana mau dipinjami, usahanya jelas dulu, dimana nah di situ baru dikasih, dibantu, dibimbing gitu. Oleh karena itu, jangan kirim SMS lagi jam dua subuh ke saya seperti itu. Boleh kirim SMS, ”Pak SBY, katanya KUR jelas. Saya usaha warung, warung saya ada tempatnya, Pak, penghasilan sehari begini, kami minta tambahan modal Rp 10 juta, sudah 2 bulan mau datang ke BRI nggak diterima-terima”. Salah itu, kalau seperti itu. Tapi kalau masih belum punya bayangan, ”Ya itulah Bu, saya ini bingung mau usaha apa saya ini”. Bagaimana mau dapat kredit usaha KUR?

Pak Najamudin, coba kita pikirkan, saya nanti akan dibantu oleh Menteri seperti apa modal permanen itu atau setengah permanen. Kalau KUR jelas, kalau APBN jelas, APBD ya. Tapi saya mengerti, mana Pak Najamudin tadi? Saya mengerti Bapak, bahwa perlu ada peningkatan pendapatan itu ya.

Kemudian masalah Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil itu juga kita bahas habis-habisan, ini salah satu policy, kebijakan kami untuk mengangkat, mendorong, membantu. Memang Bapak, sudah kita turunkan persyaratan-persyaratan sehingga lebih bisa membantu. Kalau ada persyaratan yang tidak mungkin apa namanya diabaikan, itu ada persoalan. Oleh karena itu, PP-nya sudah ada, Pak Mendagri ada di sini, Menpan nanti bisa dihubungi seperti apa. Peraturan pemerintah itu yang bikin Pemerintah, yang menandatangani Presiden. Bisa saja kalau ada pikiran-pikiran baru yang lebih bagus, bisa kita adakan penyesuaian, perubahan-perubahan tertentu pada Peraturan Pemerintah itu, tetapi mesti kita kaji, kita pertimbangkan dan membawa manfaat bagi sebagian besar PNS kita ataupun Sekretaris-sekretaris Desa kita. Silakan nanti Pak Mendagri kalau ingin merespon di situ.

Kemudian dari Kerinci, Bapak Rifu Anhar betul tadi ya? Pak Camat tadi, mana Pak Camat? Itu di Kerinci waktu itu dulu ada gempa, apa Sungai Penuh ya bukan? Di Sungai Penuh ya? Saya pernah datang ke sana itu. Sudah, sudah, alhamdulillah relatif aman ya. Masih ada gempa-gempa di sana? Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gempa ya.

Baik. Ini masalah sistem keuangan nampaknya, administrasi, siapa yang menerima uang, siapa yang mengeluarkan uang, dan siapa yang mempertanggungjawabkan uang, intinya di situ toh? Sebab ini tolong dicek Pak Ical dan para Menteri terkait, harus jelas yang terima siapa, yang mengeluarkan siapa, bertanggung jawab siapa. Jangan sampai terima kagak, keluarkan kagak, harus tanggung jawab gitu, nanti berat. Oleh karena, harus ada sistemnya, ada mekanismenya, ada aturan mainnya. Tapi saya senang Bapak hati-hati daripada main habek saja, tiba-tiba hilang uang sekian M nanti jadi perkara. Lebih bagus pastikan aturannya betul, mekanismenya betul, sehingga tidak ada kekeliruan.

Jalan Jambi ke Kerinci. Ya, mana Pak Joko Kirmanto ini? Sedang periksa jalan. Beliau Menteri Pekerjaan Umum, itu setiap datang ke Provinsi mesti ditagih, ini irigasi kurang, jembatan kurang, kurang semua, pusing beliau. Tapi begini, Bapak tahu, anggaran paling tinggi dari Rp 1.000 triliun tadi yang paling tinggi anggaran untuk apa kalau tahu? Pendidikan nasional, senyum, senyum Pak Menterinya senyum di sana. Meskipun masih kurang juga toh, ya memang kita masih membangun, ekonomi kita belum tumbuh sekali, masih bergulat kita tapi paling tinggi.

Nomor dua apa kira-kira? Untuk apa? Untuk infrastruktur sebetulnya. Ya PU, ya ada perhubungan, ya ada irigasi, jalan-jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, banyak sekali. Tetapi Pak Rifu Anhar yang minta ini seluruh Indonesia. Oleh karena itulah, ditata, diatur supaya ada keseimbangan, kalau belum bisa sekarang, berarti masih tahapan berikutnya lagi. Namun demikian silakan nanti Pak Gubernur, Pak Bupati Kerinci mana? Oh nggak ada ya. Tolong dibicarakan sama Menteri Pekerjaan Umum kalau memang sangat urgent, sangat-sangat diperlukan bisa ada percepatan, kapan bisa dianggarkan untuk pembangunan jalan itu.

Saya pernah lewat jalannyakan berkelok-kelok itu sampai ke Indarung ya? Kalau mau ke Padang dari Kerinci, kota pertama mana? Indarung, betul ya? Bukan kalau kita jalan dari Kerinci menuju ke Padang, bagaimana? Bukan jalan itu bukan itu ya? Oke silakan dilihat nanti.

Kerinci dilingkari oleh cagar alam ya. Ini juga Bengkulu, saya itu disambati. Tahu disambati? Disambati itu apa bahasa Indonesia yang paling bagus ya? Dikeluhi, dikelu-kesahi. Bengkulu ini, Pak, berapa persen, 70% kawasan hutan itu dan tidak bisa diapa-apakan itu. Bayangkan sebuah Provinsi hanya punya, kalau tidak salah ya, nanti saya cek lagi, hanya sekitar 30%. Terus beliau bilang, ”Lah apa, Pak? Terus kami, rakyat kami mau usaha apa, untuk kesejahteraan, untuk ekonomi?” Saya pikir-pikir betul juga. Oleh karena itu, saya tidak ingin berjanji, saya tidak ingin memberikan jawaban sekarang. Saya akan mengolah dengan Menteri-menteri terkait, dengan Gubernur-gubernur terkait, Dengan bupati-bupati terkait, kira-kira apa.

Sama dengan Aceh Tengah. Aceh Tengah itu karena ada Leuser antara, satu kawasan yang dilindungi, itu lantas pekerjaan penduduk untuk bercocok tanam, untuk bertanam di situ merasa dibatasi sampai, ”Lah ini apa, Pak, kompensasinya untuk kami apa?” Jadi memang ini persoalan yang delicate, karena itu juga untuk kelestarian alam, namun juga kita tahu bahwa masyarakat juga perlu mendapatkan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan, coba nanti kita olah yang terbaik seperti apa. Tentunya dengan otonomi daerah sekarang ini, Pak Bupati sendiri, Pak Gubernur sendiri juga aktif untuk memecahkan masalahnya, solusi apa yang bisa dilakukan.

Kemudian tentang Peraturan Pemerintah nomor 41 yang tidak mengatur eselon rank Camat, nanti Pak Mendagri bisa menjawab. Mestinya semua pegawai negeri itu ditetapkan eselonisasinya, dengan demikian untuk pembinaan karier untuk yang lain-lain menjadi mudah. Saya tidak mendalami ini secara teknis, karena sangat teknis ini di Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, nanti Pak Mendagri bisa menjelaskan.

Setelah ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Bachtiar Chamsyah dulu masalah data BLT tadi, setelah itu yang kedua Pak Mendagri untuk menjawab tadi tentang Sekdes dan kemudian eselonisasi dari Camat menurut Peraturan Pemerintah yang ada. Saya persilakan Pak Bachtiar Chamsyah.

Menteri Sosial Republik Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh,
Atas ijin Bapak presiden, ijinkan saya menjelaskan soal Bantuan Langsung Tunai, bukan BTL. BTL itu bisa silap-silap batak tembak langsung itu nanti. Bapak, Ibu yang terhormat, Bantuan Langsung Tunai seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, itu dilakukan karena Pemerintah menaikkan harga minyak, lantas bagi orang yang rumah tangga miskin tentu kehidupannya semakin sulit. Saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, supaya jangan sampai jangan ada pikiran-pikiran yang salah.

Pemerintah ini nggak pernah mengajar rakyatnya supaya pemalas, Pemerintah mengajar rakyatnya bekerja keras mengatasi kemiskinan. Tetapi di kala dia susah, di kala dia tidak berdaya, kata ahli-ahli ekonomi harus dibantu dengan uang tunai. Jadi program ini bukan hanya di Indonesia saja ini, ada di Brazil, ada di Meksiko, dan di berbagai negara.

Sekarang pada tahun 2005, itu pernah kita lakukan. Pada waktu itu BPS mencatat jumlah rumah tangga miskin 19,1. Sebenarnya bukan 19,1, karena jumlah orang miskin itu adalah 36, 1 juta. Sekitar 12 juta rumah tangga miskin kalau dikalikan 4, itulah yang berhak mendapat BLT pada tahun 2005. Ada penyakit kita, kalau ada bantuan, pada waktu dia belum tahu bantuan, ditanya ”Siapa yang miskin?” ”Pak, sebelah rumah saya.” dia tidak tahu sewaktu dicatat. Begitu dikasih bantuan, yang kaya pun mengaku miskin, itulah yang kejadian. Betul kan? Jadi kita ini tak jujur juga.

Apa yang terjadi, Bapak, Ibu pada tahun 2005, waktu itu Menko-nya bukan Pak Aburizal, waktu itu Menko-nya Pak Alwi Shihab. Protes datang seperti tadi, cerita Pak Lurah tadi, tetangganya mengatakan kenapa saya tidak dapat, maka Kepala Desa pun diserang. Pak Alwi tak tahan, dibuka pendaftaran baru sampai 19,1 juta kepala keluarga. Kalau 19,1 juta rumah tangga kali 4 itu sudah 78 juta orang miskin, Pak. Jadi sudah nggak jujur itu, tapi karena Presiden kita baik, biarlah 19,1 juta nggak apalah.

Ini 2008 dipakailah data itu. Jadi yang dapat 19,1 juta 2008 BLT ini, bukan orang miskin saja, yang hampir miskin pun dapat itu. Jadi kalau Bapak periksa nanti itu di kartu, Kepala Desa coba periksa kartunya yang dapat itu, ada yang H itu Program Keluarga Harapan, itu sangat miskin. Ada yang M, Miskin, ada yang hampir miskin. Ini yang hampir miskin ini tak malu dia ini. Saya duga kalau diperiksa rumahnya ini, pasti dia itu tidak miskin itu.

Jadi pada waktu kita buat Program 2008, kita ambil data itu. Kemudian PT Pos bersama BPS yang ada di Kecamatan waktu dia mengantar ke rumah tangga miskin, disitulah dia harus periksa, kan 2005-2008 ada orang yang mungkin miskin sudah menjadi tidak miskin atau ada yang meninggal atau sudah pindah, disitulah dicek kembali. Maka yang mana yang mendapat, itu setelah hasil verifikasi. Inilah penjelasannya.

Dan kemudian 2008 ini, Alhamdulillah saya mendapat laporan tidak ada yang berebut lagi, karena kita katakan kita menjamin sampai 31 Desember 2008, mereka yang mendapat kartu belum mengambil uang, uangnya dijamin oleh Pemerintah di Kantor Pos jadi tidak perlu berebut-rebut. Oleh karena itu, kita tidak menyaksikan lagi ada yang berdesak-desak, ada yang pingsan. Dan terima kasih kepada Kepala Desa. 2005 peranan Kepala Desa tidak ada, sekarang peranan Kepala Desa dan Camat sangat besar, begitu juga aparat keamanan. Jadi kami melihat ini bukan sebatas pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden. Alhamdulillah 2008 ini situasinya lebih baik.

Nanti dari Muara Jambi seperti cerita Bapak Kepala Desa tadi, saya akan cek sama PT Pos betul nggak itu. Dan kemudian saya hanya satu kali melihat di Sukabumi, ada Ketua RT, dia minta bagian dari rakyatnya yang dapat BLT. Tak dikasih rakyatnya, dipukulnya rakyatnya itu. Saya sudah minta kepada Polisi kalau ada Kepala Desa, Kepala Dusun yang memotong-motong duit itu, agar ditindak. Kita membayar kepada PT Pos Rp 5.500. Dari Rp 5.500 itu, ada biaya untuk Kepala Desa. Untuk Camat, kita memberi Rp 500 ribu setiap bulan, 7 bulan Rp 3,5 juta. Untuk keamanan juga ada, jadi nggak ada cerita, dia mengatakan dia tidak dapat duit, semuanya itu diberikan melalui PT Pos, ya.

Karena di sini belum jalan, itu maka tak ada. Saya cek tadi sekarang sedang verifikasi, tanya Pak Gubernur, Pak Gubernur penanggung jawab sini ya? Saya hafal mana yang jalan mana yang tidak. Yang penting kita harus jujur, kalau tidak jujur, marah malaikat dicatatnya dosa kita itu, ampun kita. Ini Pak yang penjelasan kami. Terima kasih banyak, Pak.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Presiden Republik Indonesia
Terima kasih Mensos. Mendagri saya persilakan Pak Mardiyanto.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Atas ijin Bapak Presiden, saya juga akan menambahkan sedikit tentang hal yang tanyakan oleh penanya terdahulu Pak Haris tadi, masalah PNPM. Memang Program PNPM itu mendasari atau didasari dengan program-program pembangunan Kecamatan. Kita masih ingat pada waktu program ini diluncurkan mencakup tiga kegiatan. Satu, infrastruktur desa, kedua, simpan pinjam perempuan, dan yang ketiga, ekonomi perdesaan. Saya titip karena program ini akan tetap berlanjut dengan Program PNPM lainnya, yang tadi disampaikan Bapak Presiden akan ditingkatkan, terutama tahun 2009, saya titip untuk pertanggungjawaban administrasinya. Ini saya minta betul-betul dilaksanakan dengan baik, jangan sampai niat kita untuk membangun infrastruktur desa secara bersama-sama, ditambah dengan kemampuan masyarakat lebih tinggi, tapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Ini saya titip bahwa PNPM tetap berlanjut, Program PPK akan memperkuat di dalamnya pertanggungjawabannya saya minta dijelaskan baik.

Kemudian yang kedua tentang modal desa. Saya mengingatkan bahwa ini pernah saya angkat kepada Menteri Keuangan, bagaimana kita ingin Pemerintah memberikan bantuan kepada desa. Tetapi aturannya yang tidak bisa secara langsung, karena aturan yang bisa diberikan dalam tingkat APBN adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dimana letaknya bantuan desa ini? Itu ada pada APBD masing-masing Kabupaten, karena memang tugas pembinaan desa berada kepada para Bupati.

Saya titip kepada Pak Gubernur dan nanti yang lainnya, tolong diperiksa betul-betul setiap APBD disusun dari masing-masing Kabupaten, apakah ada mata anggaran yang menyebutkan alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa memang dibenarkan dan itulah yang sedang digunakan untuk membantu kehidupan di desa itu.

Sementara saya juga laporkan kepada Bapak Presiden kami mencoba untuk segera menyelesaikan Undang-Undang tentang peraturan atau perangkat desa. Karena memang desa ini memang belum ditata, Pak, setelah otonomi daerah berjalan, muncul dulu Undang-Undang Pemerintahan 32, sedangkan Undang-Undang tentang perdesaan segera saya selesaikan. Tetapi sebelum itu, perhatian kepada desa melalui alokasi dana desa yang ditentukan oleh para Bupati, saya minta para Gubernur bisa mewaspadai ini.

Kemudian tentang Sekretaris Desa. Sesuai dengan rencana Pemerintah, Sekretaris Desa harus selesai diangkat pada tahun 2009. Pada tahun 2008 ini sudah kita siapkan sekitar 21 ribu Sekretaris Desa yang akan diangkat jadi PNS. Sehingga kami dengan Bapak Menteri PAN harus kerja keras untuk meyelesaikan sisanya tadi. Tetapi sesuai dengan penekanan Bapak Presiden, bahwa mohon maaf yang tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi, ya jangan dipaksakan, karena yang paling banyak diminta toleransi itu, mbok sudahlah diangkat semuanya saja, kan nanti jadi Republik PNS nanti jadinya. Kita tidak seperti itu. Kita memberikan toleransi umur sampai dengan umur 48 tahun masih bisa diangkat jadi PNS untuk Sekretaris Desa. Bagi yang tidak memenuhi syarat ini, memang kemarin banyak yang mengajukan dan sudah saya perbaiki. Ada yang meminta untuk biar saja, Pak, kami selesaikan masa bakti kami sebagai perangkat desa dalam kapasitas Sekretaris Desa, setelah itu selesai tugas jabatan saya, saya baru nanti diganti. Saya berikan toleransi dan itu telah kita putuskan dengan Pak Mendagri memberikan akomodasi dari keinginan masyarakat itu.

Memang dalam ketentuan, kalau tidak bisa dilantik menjadi PNS karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, diberikan dengan pesangon maksimal besarnya Rp 20 juta. Tapi ada juga yang mau itu, ada yang tidak mau. Itulah tentang sekretaris desa. Saya mohon doa restu mudah-mudahan dengan Menteri PAN untuk bisa segera menyelesaikan sisanya, dan ini sudah akan kita siapkan dengan semaksimal mungkin dan kita harus 2009 selesai.

Kemudian masalah yang berkaitan dengan eselon rank dari Pak Camat. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, setelah Undang-Undang tata pemerintahan itu dilaksanakan dengan Undang-Undang 32 memang peraturan-peraturan dibawahnya sangat banyak sekali. Kemudian kita tahu untuk tata pemerintahan juga diatur dengan PP 41. Dan setelah itu karena Kecamatan itu kemarin hampir hilang, karena banyak yang tidak memikirkan Kecamatan, kemudian kita mencoba membuat satu Peraturan Pemerintah tentang kecamatan itu sendiri. Karena kecamatan banyak yang dihilangkan fungsi-fungsinya, misalnya kependudukan sudah diangkat ke dinas pendudukan di Kabupaten. Atas dasar itu, maka dibuat PP tentang Kecamatan ini. Tetapi saya tidak bisa menjawab pasti dulu, Pak, untuk masalah ini, eselon rank-nya nanti jangan sampai nanti keliru menjawab, lebih baik saya pelajari dalam dua aturan ini. Kalau sudah pasti, nanti saya sampaikan lewat Pak Gubernur, eselon yang benar itu yang mana. Tetapi saya rasa tidak akan lebih dari eselon-eselon yang 2a, tapi mungkin agak dibawahnya itu. Ini penjelasan singkat saya. Dan kalau ada yang kurang ya saya memang masih kurang itu nanti kita lengkapi lebih lanjut. Terima Kasih

Presiden Republik Indonesia
Terima kasih Mendagri, terima kasih Mensos. Saudara-saudara yang saya cintai, Pemerintah akan terus menjalankan tugas, berupaya maksimal untuk mengatur semuanya, termasuk jalannya pemerintahan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang saya harapkan adalah saya meminta pengertian, dukungan dan kebersamaan Saudara, agar program-program Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, karena program ini juga untuk rakyat kita.

Dan marilah dalam menghadapi tantangan dan persoalan, kita tetap tabah, jangan menyerah, sambil berikhtiar mencari solusi. Dan marilah kita bersyukur bahwa meskipun masih banyak yang belum kita capai, tapi sejumlah sasaran telah kita capai. Terima kasih saya untuk Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, Saudara-saudara semua. Dan akhirnya marilah kita tingkatkan kerjasama kita, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah agar semua tugas dapat kita laksanakan dengan baik.

Sekian Saudara-saudara, selamat berjuang. Tuhan beserta kita. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabakaratuh..

*****


Biro Pers dan Media
Rumah Tangga Kepresidenan