TRANSKRIPSI
CALON PRESIDEN RI
PADA ACARA
DIALOG KEBUDAYAAN CAPRES
TAMAN ISMAIL MARZUKI, JAKARTA
28 MEI 2009



Fifi Alayda Yahya, Moderator
Pak SBY sekali lagi selamat datang di Konsultasi Budaya.

Susilo Bambang Yudhoyono
Terima kasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Tadi Bung Noorca sempat mengatakan bahwa tidak ada satu pun kepala negara yang memberikan perhatian khusus kepada isu kebudayaan. Apa respon Pak SBY terhadap pernyataan tersebut?

Susilo Bambang Yudhoyono
Saya kira setiap kepala negara ingin melakukan sesuatu untuk memajukan kebudayaannya. Bahwa itu belum mencapai tingkatan yang diharapkan, barangkali. Tetapi, tentunya saya sendiri dan insya Allah tentu bersama-sama Pak Boediono kalau terpilih pada pemilu 2009 ini tentu memiliki semangat, memiliki komitmen untuk terus memajukan kebudayaan nasional kita. Jawaban saya seperti itu.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Kalau dalam visi yang lebih luas, seperti apa bentuk visi maupun rencana pak SBY dalam mengembangkan kebudayaan di Indonesia?

Susilo Bambang Yudhoyono
Baik, kalau saya harus menjelaskan visi dan barangkali strategi secara amat ringkas, saya akan menyampaikan hal-hal yang mendasar saja. Saudara-saudara, utamanya para seniman dan budayawan, para panelis, moderator yang saya muliakan,

Benar, kalau kita bicara budaya dan kebudayaan, itu cakupannya amat luas dan tentu saya memiliki cara pandang dan pemahaman tentang budaya dan kebudayaan itu. Cara pandang saya adalah kalau budaya dimaknai sebagai satu kehidupan, maka kehidupan itu amatlah dinamis, berubah, berkembang dari satu masa ke masa. Kalau budaya kita lihat dari komponennya, maka tentu kita bicara tentang seni, tentang ilmu, tentang teknologi. Kita juga mengenal yang disebut rasa, karsa, cipta, dan karya. Dan kalau kita ingin melihat cerminan budaya, manifestasi budaya, sistem nilai, kepercayaan, teknologi dan sebagainya, sehingga jangan sampai kita mereduksi makna budaya hanya sesuatu yang serba seni. Kalau kita mereduksi, maka kita kehilangan konteks besarnya dan kalau kita bicara bagaimana bangsa ini membangun budayanya, tentu tidak akan utuh.

Saya akan mulai dari konstitusi kita, Saudara-saudara. Dalam Undang-Undang Dasar amat jelas, bahwa tugas negara, bukan tugas pemerintah saja, adalah memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kita juga ditugaskan oleh konstitusi untuk menghormati bahasa. Kalau kita bicara bahasa, bahasa nasional bahasa Indonesia, dan sekaligus bahasa daerah. Ada tiga kata kunci kalau kita memahami Undang-Undang Dasar kita. Pertama adalah tentang kebudayaan nasional. Apa itu? Saya memaknai sebagai kebudayaan yang multikultural (Bhinneka Tunggal Ika). Jangan keluar dari pemahaman itu. Kalau kita bicara kebebasan masyarakat, yang mesti kita jamin adalah satu ruang, satu iklim bagaimana mereka bisa berekspresi dan berkreasi agar, sekali lagi, budaya itu terus berkembang.

Nah, kalau bahasa sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu kalau saya ditanya visi kebudayaan lima tahun mendatang, tiada lain adalah kita ingin negara kita ini di masa depan memiliki suatu jati diri, karakter, dan budaya nasional yang itu sendiri menjadi pilar, menjadi satu dorongan, bahasa Inggrisnya engine, untuk Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang maju, bermartabat, dan sejahtera. Jadi, Indonesia modern dan maju tanpa kehilangan jati diri dan karakternya. Itu adalah kurang lebih yang ingin kita capai. Mencapai itu diperlukan strategi, diperlukan aksi, langkah-langkah yang konkret, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saya ingin mengangkat sejumlah agenda, yang tentu harus kita lanjutkan ke depan.

Pertama, memang bagaimanapun karakter, jati diri, dan budaya bangsa musti diperkuat, diperkokoh. Itu yang pertama. Dengan cara yang tentu dapat kita pilih. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, iklim harus kita pelihara untuk orang bisa berekspresi, bisa berkreasi dengan luas, ya. Tentunya di sini penting memelihara nilai-nilai demokrasi. Kalau kita kembali kepada sesuatu yang mengikat, tidak akan berkembang itu namanya ekspresi dan kreasi.

Lantas, kita mengenal sekarang ekonomi kreatif, ekonomi berbasiskan budaya. Itu juga harus kita letakkan dalam konteksnya yang benar. Bukan komersialisasi budaya untuk tujuan yang negatif, tetapi bagaimana keunggulan kita itu kita daya gunakan untuk kemakmuran rakyat dan untuk kesejahteraan para pelaku budaya itu sendiri, yang barangkali perlu mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh.

Lantas, Saudara-saudara, para Seniman dan Budayawan, kita ingin bangsa kita ini memiliki satu karakter sebagai bangsa yang unggul. Kita sering terlalu pesimis. Padahal nilai yang unggul adalah kalau kita optimis melihat masa depan, berpikir positif, memiliki jiwa toleransi, bersatu, rukun dengan sesama.

Saya kira itu adalah satu nilai-nilai budaya unggul yang dalam bahasa Inggris disebut the cultural excellence yang mesti kita kembangkan. Dan yang terakhir, untuk menutup semuanya itu adalah bagaimana kita memberikan apresiasi kepada seni, ilmu, budaya, termasuk seniman, ilmuwan dan budayawan melalui berbagai cara: pendidikan dan berbagai langkah yang berkaitan dengan itu.

Catatan kecil saya mengakhiri visi dan strategi kebudayaan ke depan, Saudara-saudara. Kita ingin memajukan kebudayaan ini dalam lingkungan global yang terus berubah. Tidak kaku dan kita sendiri sedang melaksanakan transformasi. Oleh karena itu, selalu ada pembaruan dan perubahan.

Yang kedua, benar kalau dilihat dari sumber daya, apalagi kalau dimaknai anggaran untuk membangun fasilitas budaya, barangkali belum pada tahap yang ideal. Meskipun kalau kita lihat kehidupan bangsa, sesungguhnya cukup banyak putaran-putaran sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan budaya.

Dan di atas segalanya, saya mesti memberikan format, apresiasi, dan kekaguman saya kepada para seniman dan budayawan yang sangat gigih dan kadang-kadang tanpa pamrih untuk memelihara dan mengembangkan budaya kita. Saya kira semangat para seniman, budayawan itulah yang mendorong kita semua untuk berbuat yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang.

Demikian, terima kasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Sebelum ke panelis, saya ke Pak Boediono dulu. Ada tidak agenda bagaimana mengembangkan kebudayaan paralel dengan mengembangkan perekonomian?

Boediono
Terima kasih, Mbak Fifi. Saya kira paralelitas ini perlu kita kembangkan. Dan kalau terhadap friksi, gesekan-gesekan itu harus kita atasi. Jangan sampai satu menjadi korban dari yang lain. Ekonomi dan budaya memang dua arus besar yang harus kita kelola secara seimbang. Kadang kala bergesekan, itu kita harus tahu. Tapi kadang kala sinergis. Contoh, misalnya begini, kalau ekonomi kita membaik, dana (resources) yang tersedia untuk mendukung infrastruktur atau apa pun yang terkait dengan pengembangan pembangunan dari budaya, itu pasti akan tersedia. Jadi, itu sisi yang positif. Sisi lain juga, budaya itu sendiri bisa mempunyai aspek-aspek ekonomis. Artinya, tadi Bapak SBY menyebutkan masalah industri kreatif. Ini sebenarnya adalah sinergi antara ekonomi dan budaya. Tapi di situ pun gesekan bisa terjadi di mana komersialisasi bisa menurunkan derajat, harkat dari budaya itu sendiri.

Susilo Bambang Yudhoyono
Jika berlebihan.

Boediono
Jika berlebihan. Jadi inilah.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Oke, baik. Langsung saja kita persilakan untuk memberi tanggapan kepada apa yang sudah dipaparkan oleh Pak SBY maupun Pak Boediono.

Noorca M. Massardi, Moderator
Menarik Pak SBY bicara sekolah amanat undang-undang, meningkatkan jati diri bangsa. Saya kira yang paling concerned di antara kawan-kawan kita ini adalah Pak Taufik Abdullah karena amanat undang-undang yang belum disebutkan Pak SBY adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dilakukan dengan kebudayaan. Ini silakan Pak Taufik Abdullah untuk menanggapi.

Prof. Dr. Taufik Abdullah, Panelis
Makasih. Saya rasanya kecolongan. Maksud saya mau nanya kepada Pak SBY, apa kata konstitusi. Eh, keduluan. Jadi ini adalah cara saya memberi apresiasi. Tapi ada satu hal juga ingin saya tanyakan. Kalau Bapak mengingat kembali apa yang telah dilakukan selama 4,5 tahun yang lalu, adakah kelemahan dalam kebijakan pemerintah dalam melaksanakan keharusan yang diberikan oleh konstitusi, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagai bagian dari peradaban dunia dan dengan menjamin kebebasan masyarakat menjalankan nilai-nilai budayanya masing-masing. Dalam hal apa pemerintah yang lewat—yang masih—berhasil dan dan dalam hal apa merasa kurang berhasil, karena ini ada tiga konsep sekaligus dalam satu itu. Ada kebudayaan nasional Indonesia, ada peradaban dunia, ada budaya masing-masing. Nah, ada tiga level sekaligus. Bagaimana Bapak menyelesaikan dan bagaimana masa depannya jika terpilih?

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Taufik Abdullah, rasanya apa yang kami lakukan 4,5 tahun terakhir ini untuk benar-benar kita memajukan budaya dalam konstelasi perabadan global. Kita telah mencapai banyak hal meskipun selalu ada konflik, antara bagaimana di satu sisi kita memelihara kita punya sendiri; di sisi lain ada sesuatu yang mau tidak mau terintegrasi secara global. Yang saya anggap yang masih harus kita tingkatkan dan barangkali sebagai otokritik pada pemerintahan saya, bagaimana memberikan ruang yang lebih luas untuk budaya lokal, untuk bahasa daerah, untuk kita sendiri betul-betul lebih seimbang lagi dibandingkan menahan arus globalisasi sekaligus mengintegrasikan kita dengan hal-hal yang serba universal, tanpa kehilangan karakter dan jati diri kita. Tetapi kita sendiri rasanya perlu memberdayakan lebih kencang lagi yang sudah kita miliki. Dengan demikian, kita akan bisa mencapai banyak hal karena, menurut pendapat saya, banyak yang masih tersimpan, yang belum kita daya gunakan dengan baik, baik itu untuk kepentingan character building atau pembangunan watak, apakah itu lebih pragmatis untuk kepentingan ekonomi kreatif, ataupun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu melalui pendidikan, pendidikan umum, melalui pesantren, melalui seni budaya karena mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya ilmunya, tapi totalitas di situ. Itu menurut saya yang harus kita tingkatkan di waktu yang akan datang.

Noorca M. Massardi, Moderator
Silakan yang berikutnya, Mas Komaruddin Hidayat. Tadi Pak SBY bicara soal pesantren juga.

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Panelis
Makasih. Kalau kita amati negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia ke-2, agenda pertama itu yang dilakukan adalah pembangunan politik (political building). Maka, presiden pertama itu, Bung Karno, dikenal sebagai political builder dan kawan-kawan di negara-negara yang lain. Lalu masuk agenda kedua, karena hidup enggak cukup dengan jargon politik, perlu kesejahteraan. Maka agenda berikutnya, kita butuh pemimpin yaitu market building. Dan Orde Baru, hemat saya, konsentrasinya pada market building. Nah, beberapa negara yang lain kalau saya amati mereka sudah masuk tahapan ketiga, yaitu education in cultural building, sehingga negara-negara itu kemudian yang diekspor pembangunannya sudah mengarah kepada knowledge-based society dan sebagainya. Tapi sekarang ini dunia politik ekonomi itu mundur lagi, seakan-akan kita sibuk dengan konsolidasi politik dan ekonomi. Jadi kalau Bapak kepilih ke depan, itu punya beban yang berat: sebagai presiden yang harus mengemban 3 in 1. Bagaimana konstelasi politik, kemudian ekonomi, sekaligus pendidikan dan kebudayaan. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana membayangkan tiga agenda yang sekaligus besar tadi? Terima kasih.

Susilo Bambang Yudhoyono
Baik, Pak Komaruddin Hidayat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh mendiang Bung Karno dalam rangka—istilah bahasa asing, maafkan saya—nation and character building tiada lain adalah untuk menunjukkan jati diri dan karakter kita. Mendiang Pak Harto pada masa orde baru ingin membangun kesejahteraan dan perekonomian sampai pada tahapan kehidupan yang layak. Nah, kemudian pasca krisis, memang tahun-tahun awal sejak krisis, habis energi kita untuk memulihkan perekonomian kita, menata kerangka bernegara kita. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu kehidupan kita: politik, hukum, keamanan, dan sebagainya. Sekarang menurut pendapat saya, saatnya telah tiba ketika ekonomi telah, alhamdulilah, pulih kembali memikirkan sesuatu yang lebih mendasar, bagaimana peradaban kita ke depan. Pidato saya pada tanggal 20 Mei tahun lalu untuk menjadi bangsa maju di abad XXI ini syaratnya kemandirian kita harus makin tinggi, daya saing kita semakin tinggi, dan peradaban harus semakin unggul.

Kita menggarisbawahi peradaban. Seperti yang Bung Komaruddin sampaikan, hanya dengan peradaban yang baik, karakter yang baik, keuletan kita, optimisme kita, kerja keras kita, kerukunan kita menyelesaikan masalah tidak dengan cara-cara yang tidak bermoral. Saya kira itu character building jilid ke-2 yang harus kita lakukan. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah saya yakin akan lebih lengkap yang akan kita lakukan sebagai bangsa.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Pak Boediono ingin menambahkan?

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Boed, silahkan

Boediono
Saya kira sudah cukup banyak, tapi saya ingin katakan bahwa tiga-tiganya jangan sampai tidak diperhatikan. Saya kira memang betul, basis ekonomi kita sudah membaik. Saya kira ini adalah modal, Pak Komaruddin, untuk melangkah lebih lanjut lagi menyediakan berbagai dukungan-dukungan (enabling factor) untuk culture, pendidikan, pembentukan manusia yang lebih utuh lagi, lebih baik. Jadi memang urutannya demikian. Kalau tanpa ada basis-basis ekonomi dan kestabilan politik ya tentunya kita membangun budaya di awang-awang. Saya kira ini langkah kita selanjutnya harus dijaga supaya seimbang.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Silakan yang berikutnya, Bung Radhar.

Noorca M. Massardi, Moderator
Apakah Bung Radhar ingin membangun budaya di awang-awang sebagai budayawan? Silakan.

Radhar Panca Dahana, Panelis
Kebudayaan di awang-awang, awangnya sudah pergi. Jadi Pak Yudhoyono dan Pak Boediono yang saya muliakan, saya kira dengan pemaparan yang barusan kita dengar seksama bersama, ada pemahaman yang saya kira hampir setara atau selaras dengan apa yang kita pahami tentang kebudayaan itu sendiri. Kalau dari segi pemahamannya, ini oke. Saya kira kita bisa duduk bersama dan ngopi bersama, bicara tentang kebudayaan.

Cuma kemudian begitu keluar dari meja, mungkin persoalannya lain. Bapak naik mercy, naik becak—saya naik becak. Mungkin perbedaan itulah yang membuat ada beberapa realitas yang hendak kita wujudkan dari masing-masing pihak ini tidak bertemu. Artinya di sini, saya belum mendapatkan satu pemahaman bagaimana Bapak Boediono itu menempatkan kebudayaan itu di dalam program-program pembangunan dan pengembangan negeri ini. Di mana posisinya dibandingkan elemen-elemen yang lain karena pada kenyataannya itu tidak teraplikasi dalam undang-undang. Di konstitusi ada, tapi dalam regulasi tidak ada. Tidak ada Undang-Undang Kebudayaan, tidak ada Undang-Undang Kesenian, yang ada Undang-Undang Pornografi, yang dalam beberapa pengamatan justru menentang kebudayaan itu sendiri. Itu yang pertama.

Kalau misalnya itu bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Boediono, di mana posisi yang fundamental kebudayaan, saya kira mungkin ini bisa disuarakan tidak hanya dalam lingkup nasional. Mungkin secara internasional. Bapak Calon Presiden bisa menyuarakan kepada internasional bahwa kebudayaan harus menjadi fundamen dari pengembangan kehidupan kita di atas bumi ini. Saya mengusulkan untuk itu ada semacam summit, cultural summit atau summit of culture. Pemimpin-pemimpin negara itu harus bicara tentang kebudayaan. Dan yang memulainya adalah orang Indonesia, sehingga menunjukkan orang Indonesia adalah manusia yang paling berbudaya di antara negeri-negeri lain. Karena kenyataannya, kita juga harus membuktikan dulu kebudayaan itu diperhatikan atau tidak.

Dalam anggaran kita sejak jaman Soeharto sampai hari ini, itu kebudayaan hanya menempati porsi APBN 0,001%. 1 per 100 ribu dari APBN. Itu cuma Rp 500 miliar. Sementara Malaysia itu sudah Rp 1 triliun hanya promo wisatanya aja. Kalau Singapura Rp 2 triliun dan yang lain-lain. Ini bagaimana kita mau melihat obligasi negara terhadap keberlangsungan kebudayaan. Kalau kita menyerahkan kebudayaan hanya pada keberdayaan pada masyarakat, masyarakat sudah berdaya, masyarakat seniman sudah berdaya. Jadi tolong Pak Boediono juga menjelaskan bagaimana penganggaran itu.

Pak Boediono juga menjelaskan bahwa neolib yang dituduhkan kepada Anda itu tidak benar. Dengan cara memberikan perhatian pada kebudayaan secara sungguh-sungguh. Saya kira ini kuncinya untuk membalas berbagai artikel yang beredar. Terima kasih banyak.

Susilo Bambang Yudhoyono
Saya ingin menanggapi Bung Radhar. Saya juga ingin memahami karena agak, agak... semua ingin jadikan satu basket padahal berbeda-beda. Mari kita tidak mensimplifikasi sesuatu: kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang kita laksanakan. Menghitung betapa perhatian pemerintah, termasuk kebijakan dan langkah-langkahnya hanya dari segi anggaran yang formal, tentu tidak selalu cocok. Meskipun saya akui, bahwa prioritas kita masih pada penanggulangan kemiskinan pasca krisis, peningkatan kesejahteraan rakyat, pertahanan belum dapat prioritas. Pendidikan, alhamadulilah, 20 persen. Itu pun kalau dialirkan ke budaya juga menjadi bantuan ataupun porsi yang luar biasa. Kemudian kalau melihat sesuatu yang konkret, saya kira sudah ada perubahan-perubahan.

Ambillah film, kalau kita ingin mereduksi sebagai seni, sebagai bagian dari budaya. Waktu 1998, film mati suri. 2005 kami intervensi, pemerintah bersama Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan; dan Pariwisata. Empat film nasional, tiga film nasional, enam film nasional. 2005 sudah menjadi 21, 2006: 33, 2007 sudah 53, 2008: 87 film. Ini contoh yang konkret sebetulnya. Tapi tentu masih jauh dari harapan. Oleh karena itu kehidupan ini tentu ada satu putaran yang disebut dengan GDP di luar government spending, di luar pembelanjaan-pembelanjaan pemerintah. Nah, di situ sebetulnya proses budaya telah ada dan dibiayai oleh masyarakat sendiri. Industri kreatrif, ekonomi warisan, ekonomi produk budaya, film dan sebagainya. Kalau itu dihitung, sesungguhnya tidak kecil yang dibelanjakan oleh bangsa dan negara ini untuk memajukan budayanya.

Saya menyampaikan ini hanya mengatakan apa yang telah kami lakukan. Meskipun jauh dari cukup tetapi, menurut saya, tidak benar kalau sama sekali tidak ada perhatian, kalau sama sekali tidak ada capaian. Menurut saya, saya harus mengatakan seperti itu. Tetapi poin yang saya angkat adalah masih banyak. Kalau kita ingin mencapai sasaran yang jauh ke depan, barangkali ya baru langkah satu, langkah kedua, dan langkah ketiga. Terima kasih.

Fifi Alayda Yahya
Baik, silakan Pak Boediono.

Boediono
Ingin menambahkan saja, Pak Radhar. Begini, kita jangan redusir semuanya kepada rupiah yang disediakan oleh APBN. Itu saya kira sangat penting dan saya kira Pak SBY tadi mengatakan, ada semacam komitmen kita untuk berusaha bersama-sama meningkatkan ini ke depan. Tentunya tahu ya kalau rupiah-rupiah di APBN itu bukan hanya diputuskan oleh pemerintah ya, tetapi oleh DPR. Jadi budayawan tentunya harus banyak lobi dengan DPR juga ya. Nah, masalahnya lebih dari itu Pak Radhar, ya. Saya sebutkan tadi enabling. Pemerintah harusnya to enable situasi, jangan mengatur-atur terlalu banyak. Enabling itu artinya menyediakan hal-hal yang bisa meningkatkan kreativitas itu sendiri. Jadi artinya bukan hanya duit, aturan-aturan misalnya aturan-aturan yang mempermudah terbentuknya—nantinya ya, tidak tahu kapan—endowment untuk budaya oleh semua pihak. Itu saya kira bisa.

Lalu akan memperbesar rupiah yang dari APBN, yang memang kompetisinya luar biasa, Pak. Ada untuk bencana, ada untuk pegawai, kenaikan gaji, dan macam-macam. Tapi, saya saya kira tekad yang disampaikan oleh Pak SBY tadi sangat jelas, bahwa nampaknya kita harus bersama-sama sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan pembangunan atau pengembangan budaya nasional. Terima kasih.

Susilo Bambang Yudhoyono
Satu poin yang diangkat Bung Radhar yang bagus tadi masalah undang-undang. Begini, Saudara-saudara, Undang-Undang Film sudah ada, sedang kita revisi. Undang-Undang Cagar Budaya juga sudah ada. Undang-Undang Kebudayaan saya mengikuti sejak tiga tahun yang lalu. Ada pro dan kontra. Ada yang mengatakan, “Kenapa dibikin undang-undang? Itu kan membatasi ruang gerak seniman dan budayawan. Nanti malah gak boleh ini, gak boleh itu.” Bagi yang tidak setuju. Bagi yang setuju, “Harus ada dong, supaya kami itu justru jangan dihambat-hambat kalau berekspresi.” Bagi saya bagus kalau kita punya Undang-Undang Kebudayaan. Rumuskan dulu, saya undang para seniman dan budayawan memikirkan bersama-sama sebelum dibawa ke DPR dan pemerintah. Kalau sudah masuk ke wilayah ini, menjadi lebih mekanistis. Tetapi gagasan awal pikiran besar tentang undang-undang itu seperti apa, tentu para seniman dan budayawan yang harus berbicara banyak di situ.

Fifi Alayda Yahya
Baik kalau begitu. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional dalam rangkaian the election channel Metro TV. Masih bersama pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Silakan tadi panelis yang berikutnya, Pak Taufik Ismail.

Taufik Ismail, Panelis
Terima kasih. Pak SBY dan Pak Boediono yang saya hormati. Pak SBY, saya terkenang enam tahun yang lalu kita sama-sama baca puisi di acara KNPI bersama dengan Cak Nun. Pada waktu itu, di luar dugaan saya, Anda membisik kepada saya. Saya tanya, “Lho, Pak, Anda mempunyai perhatian yang besar terhadap puisi?” “Lho, saya di SMP di Pacitan sudah menerbitkan buku puisi.” Kemudian dalam hati saya, waduh saya kalah, di Pekalongan saya waktu sekolah ndak menerbitkan buku puisi.

Pak SBY dan Pak Boediono yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan satu kabar yang tidak begitu mengembirakan mengenai bangunan kebudayaan kita ini, yang besar, yang megah, dan yang sudah tua ini. Yang di dalam konstruksi dasarnya ada dua hal, yang saya ingin kita ingat bersama, yang tertinggal selama 59 tahun lamanya kalau diukur dari penyerahan kedaulatan Desember 49 atau 1 Januari tahun ’50. 67 tahun ketinggalan itu kalau diukur dari pendudukan Jepang pada tahun 1942.

Apa itu dua hal tersebut? Yaitu budaya membaca buku di sekolah dan pelajaran mengarang di sekolah. Dan ini apa tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah perbandingan. Jadi pada waktu AMS atau SMA jaman Hindia Belanda dulu, itu kewajiban membaca buku sastra itu 25 judul buku dalam waktu tiga tahun: 9 tahun pertama, 8 tahun kedua, 8 tahun ketiga. Itu, buku itu, harus dibaca tamat, disediakan di perpustakaan, papi dan mami tidak perlu membelikannya, dibaca sampai tamat, kemudian siswa menulis mengenai itu, dan kemudian diuji lima kriteria itu. Dengan lima kriteria itu, maka SMA Indonesia itu membaca 0 buku. Sementara, di negara-negara lain bergerak antara 10 di negara tetangga kita, di Eropa dan Amerika itu antara 15 sampai 32.

Kemudian antara membaca, pelajaran membaca dengan pelajaran mengarang, itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat saudara kembar, yang tertua adalah membaca, umurnya berapa menit saja lebih tua dari mengarang. Tidak bisa dipisahkan, pelajaran mengarang. Di tempat-tempat itu, di AMS Hindia Belanda dan juga di negara-negara lain, satu tulisan dalam waktu satu minggu disetorkan ke guru, dikembalikan, beri angka. Satu lagi minggu depan, 18 dalam satu semester, 36 karangan dalam waktu satu tahun, 108 karangan dalam waktu tiga tahun. Kemudian ini mesti kita kejar, alhamdulilah kami tidak lagi protes-protes, tidak lagi mengeluh-mengeluh. Kami bantu Depdiknas dalam hal ini.

Kemudian, sasaran utama adalah guru-guru dam murid-murid. Alhamdulilah sudah berjalan dengan baik. Dalam waktu 10 tahun terakhir ini, para sastrawan telah ikut melatih 2000 orang guru dan kemudian pergi ke 160 sekolah dan seterusnya.

Nah, mohon perhatian Bapak SBY dan Bapak Boediono untuk mengenai masalah membaca buku ini dan kemudian menulis ini, ini betul-betul masuk ke dalam kurikulum dan kemudian dijalankan dengan perpustakaan yang bagus. Perpustakaan kita di SMA seharusnya itu ada 100.000 perpustakaan, 100.000 judul buku. Dan di setiap pelajaran itu dituntut satu judul buku itu 40 judul itu harus ada, sehingga anak-anak itu membaca bersama-sama. Jadi ini satu impian. Mohon impian ini direalisir nantinya. Dalam gambaran saya,... baiklah kalau begitu saya berhenti sampai di sini. Jadi, inilah yang menjadi harapan dari banyak sekali para sastrawan yang concerned mengenai masalah ini, yaitu mengenai masalah budaya membaca buku dan menulis yang terlantar, akan tetapi—bukan terlantar—pada saat ini ada kemajuan, cuma agak terlambat. Tolong dipercepat ini, Pak.

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Taufik Ismail, dua hal itu memang juga merupakan kekurangan dan tantangan kita, sebagaimana kekurangan-kekurangan lain yang tadi disampaikan oleh tiga panelis sebelumnya. Itu justru menghadapi tantangan baru, Pak Taufik, seperti kita ini kan lebih senang budaya tutur, bukan budaya tulis dari dulu. Yang kedua, teknologi informasi. Orang kadang-kadang lebih malas membaca, sudah melihat saja. Dengan budaya sms, handphone, internet dan sebagainya, itu juga tantangan baru. Tapi prinsipnya saya setuju. Untuk menjadi masyarakat yang maju berangkat dari masyarakat belajar. Menjadi masyarakat belajar yang baik berangkat dari masyarakat membaca.

Oleh karena itu, meskipun teknologi informasi berkembang luar biasa sekarang ini, tetapi membaca dan menulis efektif, termasuk menulis sastra harus terus digalakkan. Saya setuju dan tentunya kalau saya terpilih lagi bersama Pak Boediono tentu ini menjadi tugas kami. Sekarang ada Rumah-Rumah Pintar, Mobil-Mobil Pintar yang dilakukan oleh ibu-ibu, kami dorong. Saya berterima kasih para budayawan, seniman yang tiap tahun menjadi wasit dan juri dari lomba melukis anak dan juga lomba baca puisi, Bapak juga. Ini salah satu yang akan kita lakukan terus, mudah-mudahan menjadi gerakan masyarakat, sehingga pemerintah melakukan sebagian dari itu dan masyarakat bersama-sama melakukannya. Saya terima itu dan benar menjadi tantangan dan PR kita ke depan.

Fifi Alayda Yahya
Baik, kalau begitu. Selanjutnya Pak Abdul Hadi.

Abdul Hadi, Panelis
Asalamu’alaikum Wr. Wb., Pak SBY dan Pak Boediono yang saya hormati. Sekarang ada satu gejala di dalam, yang sangat luas yang diakibatkan oleh globalisasi, yang menyebabkan sistem homogenisasi konsumer. Dan kemudian yang kedua, akibat pembangunan yang terlalu bertolak dari ekonomi, yaitu peradaban yang materialistis, di mana manusia itu lebih cenderung memperhatikan perut dan yang di bawah perut. Itulah bentuk krisis kita. Saya kira masalah politik apa pun. Kita bicara nice demokrasi, bukan demokrasi itu sudah tidak penting lagi sekarang karena yang intinya itu masalah moral, masalah kebudayaan. Kita juga sistem ekonomi apa pun: kapitalis, sistem ekonomi sosialis yang kita gunakan, kalau tidak ada etos kerja, tidak ada motif ekonomi yang jelas di masyarakat, itu juga saya kira ya tetap begini saja perkembangan masyarakat, begitu ya Pak Boediono ya.

Saya baru beberapa kali membaca kembali buku Ekonomi Pancasila yang disunting oleh Pak Boediono dan Pak Mubyarto, dosen saya dulu, itu. Memang menurut saya, krisis yang sekarang ini bukan krisis ekonomi atau keuangan, Pak. Bank kita itu selalu berlaba, iya kan Pak? Bank kita tidak perlu di-bail out seperti di Amerika. Yang krisis moralnya ini loh, Pak. Uang itu larinya kemana? Untuk apa? Untuk pemborosan.

Sementara itu, saya beberapa bulan lalu ke Iran, saya menanyakan keuntungan perusahaan-perusahaan minyak di Iran itu 20% untuk kebudayaan. Dan setiap kota itu ada galeri-galeri seni rupa. Khomeini punya museum seni rupa, Ayatullah punya museum. Dan di mana-mana itu ada kegiatan kreatif yang sangat luar biasa dan setiap penulis internasional atau seniman yang mendapat penghargaan disubsidi oleh pemerintah menjadi seniman negara di sana itu, untuk membayar kreativitasnya. Karena itu yang saya ingin tanyakan ya, strategi kebudayaan apa yang akan bisa ditempuh untuk menerjemahkan visi ekonomi kreatif yang Bapak jalankan, yang Bapak gagaskan, dan bagaimana implementasinya dalam sistem pendidikan dan pengajaran, Pak. Karena pengajaran dan pendidikan ini berbeda, Pak. Iya kan. Pengajaran yang kita lakukan itu kognitif saja. Afektif dan ini enggak ini. Pengajaran agama cuma formal saja. Sholat begini, sekolah, tapi implementasi nilai-nilai agama itu nggak ada dalam sistem pendidikan. Ya tetap juga meskipun ada majelis taklim banyak, moralnya ya begitu juga. Kan begitu kan? Saya kira itu yang saya tanyakan, bagaimana membedakan antara pengajaran dan pendidikan, itu?

Susilo Bambang Yudhoyono
Baik, Pak Abdul Hadi. Terima kasih. Satu, persoalan moral. Kedua, ekonomi kreatif tapi berangkat dari strategi yang jelas. Kalau soal moral, Bapak, kita semua setuju dan itulah pekerjaan bersama kita karena, sekali lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya, spritual, seni, termasuk ilmu pengetahuan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, saya setuju bahwa agama itu harus kita lihat sebagai hakiki, sebagai nilai, dan bukan sebagai simbol. Kalau lebih sebagai simbol tidak kena karena akhirnya cukup puas dengan simbol, padahal sesungguhnya perilaku, akhlak, budi pekerti yang hendak kita bangun. Dalam konteks itu, saya sependapat dan menjadi pekerjaan rumah kita. Insya Allah pemerintah akan memberikan atensi yang lebih besar lagi untuk pembangunan moral dan akhlak bangsa.

Ekonomi kreatif, Bapak, begini: sumber ekonomi pertanian, industri, jasa, itu berkembang di mana-mana. Indonesia punya keunggulan, yaitu wisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dalam pikiran saya, itu harus kita gunakan sebagai sumber baru perekonomian kita, membawa kesejahteraan, termasuk kesejahteraan para budayawan, para seniman. Sebab kalau itu dikeluarkan (excluded), maka tentu tidak membawa keadilan. Saya punya pikiran dan terus terang apakah bisa kita wujudkan jika, insya Allah, saya terpilih kembali. Olahraga itu ada namanya sport fund, sport center. Mungkin saya minta pandangan dan nasihat dari para budayawan dan seniman. Budaya ini juga harus ada pusat-pusat budaya (cultural center), seperti TIM yang dikelola oleh Pak Radhar dengan bagus, seperti itu. Tapi ini, ini kan tidak bisa kalau tidak ada komunitasnya, tidak ada fund-nya. Jadi kalau ada culture center, mestinya melekat ada culture comunity yang peduli, yang memberikan bantuan, donasi. Kemudian juga ada pendanaan. Perusahaan-perusahaan ada CSR, tapi biasanya untuk olahraga, dan lain-lain. Mengapa tidak ke depan—tentunya ini tergugah dengan apa yang disampaikan oleh para seniman dan budayawan—CSR itu juga sebagian diarahkan untuk membiayai kesenian dan budaya.

Kesimpulannya, ekonomi kreatif harus kita dorong dengan dua tujuan: untuk ekonomi dan untuk kesejahteraan semua. Dan syukur-syukur—dan menjadi PR kita—kalau sebagian bisa kita alirkan untuk secara riil menutupi kekurangan biaya yang dikritikan oleh Pak Rhadar tadi, didapatkan juga sumbangan-sumbangan donasi dari itu. Itu pandangan saya.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Baik, Pak Boediono.

Boediono
Saya ingin mengatakan sedikit saja. Tadi masalah moral bangsa, moral individu, saya kira 100%, Pak, kita setuju untuk meningkatkan bersama-sama ya. Ini bukan tugas pemerintah semata ya. Kalau ada satu prinsip dasar untuk mengobati ini adalah kejujuran pada diri sendiri. Satu kata dan perbuatan. Kalau itu kita tanamkan pada anak didik, anak-anak kita dari awal, yakin 25 tahun lagi Indonesia akan jauh lebih tinggi tingkat standar moralitasnya daripada sekarang. Terima kasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Kita beralih lagi ke panelis Pak Taufik Abdullah. Silakan.

Noorca M. Massardi, Moderator
Sebelum Pak Taufik, saya ingin mengingatkan kepada Pak SBY, Pak Boediono, kita sudah melakukan dua panel dengan capres dan cawapres. Nah, yang mungkin kita juga ingin tanggapan dari Pak SBY dan Pak Boediono. Pertama mengenai dalam dua panel itu, yang dibahas adalah perlunya departemen kebudayaan yang utuh dan mandiri, perlunya undang-undang tentang kebudayaan karena tanpa undang-undang tidak akan ada anggaran, tidak akan ada program, dan negara seolah-olah tidak akan ikut campur kepada kebudayaan. Kebudayaan tidak boleh diserahkan kepada pasar sebagaimana ekonomi karena kalau kebudayaan di serahkan kepada pasar, maka yang ada adalah kebudayaan pasar, kebudayaan massal, industri kebudayaan yang akan menggugah kita. Bahasa Indonesia adalah penemuan budaya Indonesia yang paling luar biasa, sebab dengan Bahasa Indonesia kita bersatu dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat bahasa Indonesia.

Nah, yang terakhir adalah Pak SBY, Desember lalu, mengungkapkan sebuah ungkapan yang menarik menurut saya, yaitu the invisible power of culture. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai masalah ini sebelum ditanggapi.

Susilo Bambang Yudhoyono
Pertama tentang struktur pemerintahan. Apakah kebudayaan itu harus menjadi departemen yang mandiri, lebih fokus, bisa mengelola permasalahan kebudayaan dengan lebih efektif lagi, atau sebagaimana juga negara-negara lain melakukan: bersama disatukan dengan pendidikan atau disatukan dengan portfolio yang lain. Ada plus dan minusnya. Oleh karena itu, sangat bisa. Meskipun saya tidak ingin berjanji karena kalau banyak berjanji itu tidak mudah untuk dipenuhi. Opsinya bisa menjadi Departemen Kebudayaan sendiri, tentunya dengan masalah-masalah yang harus kita selesaikan, menambah lagi struktur pemerintahan, atau penggabungannya yang lebih tepat, apakah lebih tepat bersama pendidikan kembali, ataukah sesuai sekarang ini dengan pariwisata, atau dengan yang lain. Jadi opsi itu terbuka bagi saya, dan tentunya kita akan lihat secara utuh seperti apa yang paling baik. Apakah mandiri atau bersama-sama dengan portfolio yang lain. Tetapi saya akui juga bahwa penggabungan Departemen Kebudayaan dengan Kepariwisataan itu ada problematiknya tentunya. Biasanya karena yang sebagai heart di situ kepariwisataan, di situlah yang biasanya menjadi atensi dari kita semua. Sedangkan budayanya karena merasa ada di mana-mana, jadi tidak menjadi mendapatkan atensi.

Jawaban saya dua opsi itu terbuka. Mana yang paling baik kita pilih nanti. Khusus undang-undang, undang-undang saya katakan tadi, saya setuju sepanjang itu semua nanti dipikirkan bersama dulu. Karena Undang-Undang Pendidikan juga sudah ada, Undang-Undang Guru dan Dosen juga sudah ada, undang-undang yang lain sangat mungkin kita lakukan. Hanya pesan saya, mari kita bicarakan baik-baik, saya tidak ingin undang-undang keluar, malah membatasi ruang gerak. Undang-undang keluar yang bikin politisi, yang bikin politisi belum tentu sesuai dengan para budayawan.

Saya mengundang sekaligus, karena sampai 20 Oktober saya masih menjadi presiden, Bapak. Jadi, silakan pikiran-pikiran seperti apa untuk sebuah undang-undang. Dan yang ketiga adalah, begini maksud saya, kalau semua serba benda, serba politik, itu kan kalah dan menang. Serba dagang, untung dan rugi. Kalau budaya, tadi Bung mengatakan juga bahwa itulah perekat kita, kedamaian kita, kerukunan kita dan sebagainya. Tidak ada yang menolak untuk menikmati karya seni yang luhur. Oleh karena itu menurut saya, antara logika, etika, dan estetika jangan dipisah-pisahkan karena itulah keseimbangan dalam kehidupan kita. Saya punya pikiran seperti itu. Terima kasih.

Noorca M. Massardi, Moderator
Silakan dari Mas Taufik mungkin lebih singkat.

Prof Dr Taufik Abdullah, Panelis
Saya punya satu usul dan satu pertanyaan. Usul pertama, menurut Pasal 32 Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, dua tahun lalu, satu bahasa telah hilang. Apakah Bapak SBY jika sekiranya terpilih lagi bersedia mendirikan museum atau laboratorium bahasa-bahasa seluruh Nusantara? Itu usul. Suatu waktu bahasa kita akan hilang, ada 750 dan setiap tahun mungkin akan hilang. Yang kedua, pertanyaan. Ada tiga hal yang kelihatan setelah era reformasi ini—lupakan hal yang aneh-aneh. Pertama, konflik horizontal di beberapa tempat. Yang kedua, pemekaran di beberapa daerah. Yang ketiga, putra daerah. Jadi ketiganya selalu berlandaskan ekonomi segala macam, tetapi dibelakangnya ada masalah kebudayaan. Padahal salah satu tugas mengapa negara ini didirikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga-tiganya, yang kelihatan kehidupan bangsa yang cerdas, apa strategi Bapak nanti jika terpilih?

Susilo Bambang Yudhoyono
Terima kasih Bapak Taufik Abdullah. Beliau sejarawan yang patut kita berikan apresiasi. Kritis, kritis tetapi selalu juga mengangkat isu-isu aktual. Pertama, usulan tentang apakah kita bisa segera mendirikan satu museum, satu laboratory, satu apa pun untuk kembali merawat, memelihara bahasa daerah. Bapak, pada hari Pendidikan Nasional dua hari yang lalu yang saya hadiri, kita sudah mulai memetakan bahasa daerah. Kita identifikasi ada 700 sekian, yang sudah bisa dipetakan 400 sekian, ada petanya di tempat saya. Hampir pasti ini bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk membangun museum bahasa daerah.

Saya minta pandangan seperti apa dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, dalam konteks wawasan kebangsaan, yang mesti kita junjung tinggi. Tetapi salah satu kita menahan arus globalisasi dari yang negatif adalah dengan antara lain berlebihan karena semangat, ada euforia kebebasan yang tinggi dan kemudian desentralisasi otonomi daerah di mana yang mengatur harus putra daerah dan sebagainya. Kalau ini berlebihan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ini dibiarkan begitu saja akan mengancam wawasan kebangsaan kita. Oleh karena itu, jangan keliru bahwa desentralisasi dan otonomi daerah itu justru untuk menjamin keadilan, pemerataan pembangunan. Jangan cuma di Jakarta, jangan cuma sentralistik, disebarkan ke luar dengan catatan jangan sampai persatuan dan wawasan kebangsaan tererosi.

Kami terus meninjau peraturan-peraturan daerah yang kira-kira bertentangan dengan aturan nasional. Kami terus meninjau gerakan yang seolah-olah harus serba daerah yang dalam jangka panjang akan membahayakan. Saya juga mengundang semua, bukan hanya pemerintah, untuk menjaga bersama-sama, jangan sampai konsep luhur desentralisasi dan otonomi daerah itu menimbulkan permasalahan baru. Terima kasih, Bapak.

Noorca M. Massardi, Moderator
Komaruddin Hidayat, silakan.

Prof Dr Komaruddin Hidayat, Panelis
Dari beberapa pengalaman saya, kadang-kadang menghadiri seminar interfaith dialog di luar negeri, sekarang ini Indonesia mendapat satu label baru, sering disebut sebagai the largest muslim country in the world. Ada yang menambahkan lagi: the largest and the most democratic muslim country. Nah, ini menarik, tren menuju politik kita dianggap sebagai muslim country, tapi di dalam negeri sendiri, saya melihat aset-aset, ekspresi-ekspresi agama dan budaya itu sekarang ini belum mendapatkan saluran porsi sehingga agama dan budaya bukannya malah anggun, tapi begitu dalam masuk dalam satu transaksi (bargaining) politik dan sebagainya. Dan itu wajar-wajar saja, agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Tapi pertanyaan saya adalah, kira-kira, bagaimana kita bisa menata sehingga agama dan budaya sebagai identitas, sebagai aset ini menjadi lebih mendapat tempat yang terhormat. Satu contoh, misalnya Bali. Bali itu tidak punya kayu jati, tidak punya sumber minyak, tapi karena kemampuan mengemas, mengelola budayanya dan agama, itu bisa menjadi sumber devisa rakyatnya. Nah, di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke luar biasa. Tapi selama ini isu-isu aset budaya agama lebih di-push-kan subordinate pada bargain-bargain politik, bukan sebagai kekayaan identitas bangsa. Kira-kira ke depan, bagaimana kita bisa mensyukuri, me-manage, mengelola social capital (modal sosial agama dan budaya) ini?

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Komaruddin, saya sependapat dalam arti mari kita letakkan agama dan budaya dalam letaknya yang terhormat. Jangan disubordinasikan pada politik, apalagi politik praktis. Kita akan mundur ke belakang kalau tiba-tiba dalam kompetisi politik misalkan simbol-simbol agama,simbol-simbol lokal itu diangkat-angkat, sehingga malah mengganggu persatuan dan kebersamaan kita untuk menjadi bangsa yang satu. Menurut saya kita harus masuk kepada sesuatu yang lebih mendasar. Oleh karena itu menurut saya, satu-satunya cara untuk meletakkan secara terhormat, harus di atas kepentingan yang serba praktis, apakah dagang, apakah ekonomi, ataupun politik. Cara mengangkatnya supaya lebih terhormat, tentunya sebagaimana Bapak katakan tadi, Bali misalnya. Betapa itu menjadi kebanggaan Bali sendiri, Indonesia, dan dunia ketika Bali dianggap damai, tenang, khas, unik, spritualitasnya tinggi.

Saya kira kantong-kantong seperti itu bisa kita bangun di mana-mana. Bukit Tinggi, saya sudah berkunjung ke sana, bagus untuk daerah wisata yang lebih Islami. Kemudian, misalkan di Nusa Tenggara Barat juga demikian. Di Papua Barat ada tempat wisata, tempat budaya yang lebih menunjukkan semangat Kristiani itu di sana. Saya kira itu semua kalau kita letakkan lebih terhormat lagi, bebas dari hingar bingar yang serba praktis, akan lebih terhormat. Itu menurut pendapat saya.

Kemudian, garis Indonesia yang oleh dunia dianggap negara Islam, moderat, tetapi juga kontributif pada permasalahan apa pun. Kita juga peduli pada permasalahan Palestina, permasalahan ketidakadilan di banyak negara, termasuk dunia Islam. Tetapi kita harus memberi contoh sebagaimana cara-cara menyelesaikan masalah yang damai, tidak tertarik dengan masalah-masalah yang justru kontraproduktif. Terpulang kepada kita, kita memahami nilai luhur agama, apakah kita meletakkan dalam kerangka bernegara dan berbangsa ini dengan baik, atau kita cukup kecilkan dengan cara-cara meletakkan nilai-nilai yang bagus itu pada masalah-masalah yang serba praktis dan sarat dengan kepentingan jangka pendek dan kepentingan yang sempit. Itu pendapat saya.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Pak Boediono.

Boediono
Saya kira saya menggarisbawahi saja, bahwa nilai agama, nilai budaya itu jangan didegradasi menjadi instrumen politik maupun ekonomi praktis. Harusnya nilai-nilai itu ada melandasi kegiatan-kegiatan di bidang politik dan ekonomi.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Baik, selanjutnya.

Noorca M. Massardi, Moderator
Giliran Bung Radhar. Silakan.

Radhar Panca Dahana, Panelis
Terima kasih, ada dua hal yang mungkin saya mengharapkan ada tanggapan dari Pak SBY maupun Pak Boediono, yaitu sebuah keprihatinan yang berangkat dari realitas kita sekarang ini, terutama mungkin di bagian elitenya yang kemudian merembes ke publik luas, ke grassroots-nya adalah situasi yang memperlihatkan bukan lagi krisis tapi memang sudah tidak adanya lagi integritas. Integritas ini mungkin berangkat dari segi pemahaman bahwa Indonesia ini mungkin sejak dahulu kala—saya membuat buku mengenai itu—ada semacam ambigiutas di dalam diri manusia Indonesia itu, berpikir dan bertindaknya itu sudah sangat berbeda. Dia mungkin seorang intelektual luar biasa, tapi setiap hari ya bakar menyan juga. Setiap hari ngomong soal korupsi, wuah lembaganya LSM dan yang lain-lain, tahunya main patgulipat juga di bawah meja. Dan itu sudah menjadi kelumrahan. Nah, persoalannya adalah ketika masyarakat menerima itu dengan ikhlas. Jadi, orang yang sudah dipenjara keluar lagi jadi pejabat lagi, gitu. Para penjahat itu, masak hanya membayar sekedarnya untuk masjid, dituakan dan dihormati. Nah, saya kira terjadi hal tersebut itu karena kita semua memberi peluang pada diri kita sendiri juga untuk menjadi orang yang tidak punya integritas, mempunyai ambiguitas.

Nah, ini mungkin karena adanya satu kebebasan yang sudah tidak mampu kita halangi lagi untuk membuat semua orang merasa memiliki kebenarannya sendiri. Dan begitu orang merasa punya kebenarannya sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan pemerintah pun takut untuk melarang orang memiliki kebenarannya sendiri. Hal yang kedua—yang saya butuhkan tanggapan—saya terkesan pada malam ini dengan penampilan kedua tamu kita, kontestan, yang nampak santun, wacananya rapi, discourse-nya juga, discourse yang sangat beradab, berbudaya sebagaimana penyair Taufik Ismail bicara. Jadi saya kira, pada titik ini saya merasakan bahwa Pak SBY khususnya sebenarnya juga memiliki apresiasi artistik yang sedalam yang mungkin barangkali kita miliki. Anda adalah seorang musikus kita tahu, juga seorang penyair ya, dan juga mungkin dengan gayanya, Anda berbakat jadi Teater Awal juga nih, menyaingi Putu Wijaya. Suatu saat boleh kita main teater bersama, Pak. Tetapi, Pak, persoalan yang sangat praktis bagi seniman—Bapak mungkin sudah lebih jadi presiden ketimbang senimannya, ya—itu persoalan bagaimana kita mendapatkan ruang ekspresi. Itu minim sekali. Gedung-gedung seperti ini sudah seperti mau menyewa gedung perkawinan. Harganya enggak bisa turun seperak pun. Masang plang saja dipajakin. Semua itu, “Ini soalnya udah perintah gubernur!” Ya udah, dan yang lain-lain.

Jadi pada masa sekarang ini, seluruh pertunjukan itu harus membayar sejumlah besar uang, yang pada masa lalu itu free demi kebudayaan. Jadi tolong Bapak, infrastruktur ini barangkali musti kita perkuat dan tambah, apresiasi pada karya-karya seni. Ya, Jamrud bagus, ST12 bagus, Ayat-Ayat Cinta bagus, gitukan. Tapi karya Goenawan Mohammad, karya Taufik Ismail juga bagus. Perlu diapresiasi oleh para menteri dan pejabat yang lain. Dan mungkin untuk itu boleh jadi kalau Pak SBY mencanangkan, ada satu di antara kesenian kita yang dijadikan hari besar kita, entah itu Hari Puisi, Hari Sastra atau Hari Teater. Why not? Terima kasih banyak.

Susilo Bambang Yudhoyono
Terima kasih. Bung Radhar, dua hal. Yang pertama, kok seperti ada dunia di negara kita, antara apa yang dipersepsikan dengan realitas yang sesungguhnya. Dicontohkan tadi dua kasus, dua isu. Saya berpikir, justru itulah Bung Radhar, bagaimana kita bersama-sama melalui pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan, melalui character building. Semuanya itu akhirnya mengubah sekali lagi karakter dari bangsa kita ini yang tidak harus selalu mendua, sehingga membingungkan diri kita sendiri, apalagi pihak yang lain. Saya terima itu sebagai satu tantangan besar yang tentu, di samping pemerintah, semua: para tokoh, para guru, para pemuka masyarakat, bersama-sama menyelamatkan. Meskipun tidak bisa hilang seluruhnya, tidak seketika berubah, tetapi saya percaya kalau itu menjadi komitmen kita, kebersamaan kita, mesti adalah perubahan-perubahan yang terjadi, meskipun secara bertahap.

Yang kedua, ini bagus kalau didengar nanti oleh para gubernur, para walikota, para bupati. Karena yang dipikirkan sekarang pendapatan asli daerah, pendapatan untuk membiayai pembangunan. Padahal sekali lagi, jangan mengukur hanya serba benda, serba ekonomi, serba politik. Tadi dikatakan juga, mengapa tidak ada ruang bagi masyarakat untuk, dengan dalam jangkauannya, bisa menyaksikan karya-karya seni. Saya termasuk sering hadir sebetulnya, meskipun diam-diam, pada berbagai forum yang bisa bertemu kita satu sama lain dalam dunia cita rasa. Saya tidak ingin berjanji, tapi yang jelas ini saya dengar dengan seksama dan mudah-mudahan melalui televisi Metro TV ini bisa didengar juga oleh yang lain. Ini bukan amanat penderitaan. Ini suara kita semua, suara seniman dan budayawan, ya, apa yang bisa kita bantukan kepada pengembangan seni budaya seperti ini. Saya pikir tepat untuk kita pikirkan dan insya Allah barangkali ada yang bisa kita lakukan nanti ke depan. Terima kasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Baik, terima kasih. Pak Taufik, curahan hati atau pertanyaan?

Taufik Ismlai, Panelis
Tetap saja saya akan menyampaikan impian ini, harapan ini, impian ini, yaitu mengenai ketertinggalan kita yang 59 tahun ini dalam masalah membaca buku dan menulis di bidang pendidikan tetap. Apa yang menjadi impian saya Pak SBY, Pak Boediono yang terhormat? Itu di SMP dan SMA kita Tata Bahasa jangan lagi diajarkan seperti sekarang ini. Sejak dari SD, SMP, SMA itu selalu awalan, sisipan, akhiran. Kemudian SMP: awalan, sisipan, akhiran. SMA: awalan, sisipan, akhiran. Waktu jadi mahasiswa juga itu. Nah, ini karena ini integrity. Ini masalah yang sangat teknis, tapi mohon menjadi perhatian karena kami sudah 10 tahun memperjuangkan ini belum berhasil, yaitu apa? Impian kami adalah bahwasanya katakanlah di SMA itu pelajaran bahasa itu hanya dua saja. Apa itu? Membaca-membaca-membaca. Kemudian, menulis-menulis-menulis. Kemudian, perpustakaan SMA itu disediakan 100.000 judul buku. Lho 20% kok yang ada ini, bagaimana ini. Jadi, mustinya itu bisa.

Nah, akhirnya dalam peradaban, rumah peradaban kita yang besar dan tua ini, saya membayangkan, ini ada tanah—katakanlah—1000 hektar di mana di sana berdiri mahasiswa-mahasiswa jumlahnya 1,5 juta orang dan dosen-dosen 155 ribu orang. Itu ketika diperiksa susunan syaraf pusatnya, itu seratus buku ada di dalam susunan syarat pusatnya mahasiswa ini. Kemudian, dosen-dosennya yang 155 ribu orang itu, 300 buku udah ada di sini. Pak SBY dan Pak Boediono, tolong direalisir impian ini.

Susilo Bambang Yudhoyono
Bapak, saya akan menjawab sebagian, Pak Boediono saya persilakan menjawab nanti. Begini, saya cocok sekali Pak Taufik, cocok betul. Tapi ini untuk koreksi bagi kita semua, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, otokritik juga bagi saya. Baru saja saya memimpin sebuah sidang kabinet karena saya masih presiden sekarang ini. Kami melihat struktur dari anggaran. Berapa besar untuk Pusat, berapa besar untuk Daerah. Pusat itu pun berapa yang overhead, yang untuk di Pusat, mana yang kita alirkan, kita alokasikan ke bawah, ke depan, begitu. Itu semua saya kira bisa akan kita percepat implementasinya, manakala yang namanya overhead cost itu bisa kita kurangi sekecil mungkin, yang lainnya kita alirkan ke bawah, apakah dengan desentralisasi fiskal maupun program pusat untuk membangun infrastruktur fasilitas tadi.

Saya punya keyakinan itu. Ingat Bapak, Ibu, anggaran belanja kita ini besar, hampir Rp 1000 triliun. Kalau tidak ada krisis lebih Rp 1000 triliun. Dulunya hanya Rp 500-Rp 600 triliun, tetapi kalau polanya meskipun terus kita perbaiki belum mengubah secara fundamental, memang porsi yang Bapak harapkan tadi itu masih belum sangat besar. Oleh karena itu, saya terima pandangan ini sekaligus bagaimana kita memperbaiki agar impian Pak Taufik Ismail tadi betul-betul membangun masyarakat membaca (reading society) itu bisa terwujud. Karena itu sumber kemajuan di waktu yang akan datang. Pak Boed, silakan. Bagaimana masalah anggaran supaya bisa lebih bagus.

Boediono
Terima kasih Bapak SBY. Pak Taufik, saya 200% mendukung Bapak. Tapi sedikit catatan bahwa di otak saya barangkali lebih dari 300 judul. Saya dosen juga, saya seorang dosen, kayaknya sedikit lebih banyak dari situ, tapi saya sangat setuju Bapak. Kemungkinan sekali yang dikatakan oleh Bapak SBY tadi, realokasi, ada overhead, dan sebagainya. Kalau itu bisa kita hemat, saya kira peluang untuk menyediakan ini atau mendukung langkah-langkah seperti ini, saya bicara ekonomi saja. Tapi bahkan sebenarnya, ini tidak perlu membutuhkan uang secara langsung. Ini adalah tekad kita bersama-sama menyatukan ini menjadi suatu apa itu, bagian dari pengembangan kurikulum kita.

Saya tidak bisa memberikan apa-apa sampai sekarang, tetapi 200% dukungan saya, Pak. Terima kasih.

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Taufik, satu kalimat saja langsung. Saya takut dianggap nanti berlebihan. Diam-diam saya ini suka membaca, Pak. Saya punya perpustakaan di rumah yang bukunya mungkin lebih dari 15.000 sekarang. Mengapa? Ya, saya harus menjadi contoh. Kalau saya menganjurkan semua membaca dan membaca, saya harus membaca. Saya menganjurkan menulis dan menulis, saya menulis. Oleh karena itu, saya kira kalau semua peduli pada seni, ilmu, dan budaya, semua betul-betul peduli, saya kira akan lebih cepat berubah negara kita. Intinya ke situ, Pak.

Radhar Panca Dahana, Panelis
Pak SBY, semua kepala kita 15.000, Pak.

Susilo Bambang Yudhoyono
Di sini ya? Jadi, katalognya lengkap di sini.

Noorca M. Massardi, Moderator
Baik, Bung Abdul Hadi sebagai komentator terakhir, silakan.

Abdul Hadi, Panelis
Saya cuma ingin mengemukakan dan di dalam kemukakan itu ada pertanyaan, Pak. Ada mentalitas budaya yang berangkat dari kesukaan kita membaca teks atau wacana di Jawa, misalnya itu karya sastra yang paling digemari itu kan Ramayana, Mahabarata, epos peperangan. Ada dua akibat yang berpengaruh sampai sekarang ini dari dua kegemaran kita. Pertama, setiap musuh yang dikalahkan itu dihancurkan habis-habisan sampai ke akar-akar rumput-rumputnya, Pak. Jadi binasakan. ‘65 dihabisi, semua dipangkas. Setelah Soeharto jatuh, sisa-sisa Pak Harto yang baik itu, pangkas semua habis. Ini juga: ketika Pak Ali Sadikin jatuh, itu dirombak. Yang kedua, epos Mahabarata itu mengajarkan kita memuja kekuasaan politik daripada kultur, daripada pencapaian intelektual dan moral, sehingga universitas kita namanya Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Airlangga, ini semua menyimpang, Pak. Enggak ada Universitas Prapanca, Universitas Mpu Kanwa, Universitas Hamzah Fansuri, Sunan Bonang, Universitas Mohammad Yamin, segala macam. Ini mentalitas ini tolong Pak, bagaimana dalam satu strategi pengajaran itu diimplementasikan begitu sehingga nilai-nilai moral, spritual, dan intelektual itu dihargai lebih dari sekedar nilai-nilai kepahlawan fisik ini. Terima kasih, Pak.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Silakan, Pak SBY.

Susilo Bambang Yudhoyono
Pak Abdul Hadi, ya saya sekaligus ingin bertanya nanti kalau kita terlalu sering membaca Mahabarata, Ramayana, itu konflik kalah dan menang dan seterusnya, mungkin Pak Abdul Hadi yang saya pahami, Beliau paham betul masalah hakiki, masalah sufi, masalah lain-lain—kira-kira bacaan yang patut dibaca oleh masyarakat kita supaya terbebas. Tapi Bapak Abdul Hadi, tahun lalu saya, alhamdulilah, meresmikan sebuah Universitas di Malang. Kebetulan saya di minta untuk apa namanya yang baik. Tidak saya berikan nama tokoh politik, Pak. Tapi seorang ulama yaitu Syeikh Maulana Malik Ibrahim. Saya kira bisa kita mulai untuk memberikan nama-nama tokoh-tokoh besar, tidak harus dia seorang tokoh politik yang lazimnya. Di negara manapun, mungkin diabadikan entah jalan, entah nama universitas, ataupun bangunan-bangunan yang lain. Sangat bisa kita mulai, Bapak, dan sebelum pindah, tolong Bapak, apa kira-kira, bacaan apa yang lebih untuk character building? Saya setuju. Kira-kira apa yang, ini supaya kita dengar semua dari Beliau.

Abdul Hadi, Panelis
Salah satu kisah yang menarik, yang dijadikan tes wajib di SMA di Malaysia itu justru buku dari Jawa, cerita Panji, Pak. Kepahlawanan Panji itu luar biasa sekali, Pak. Di sini malah dibuang buku itu. Gamelan, Pak, dijadikan alat musik yang wajib dipelajari di seluruh universitas di Malaysia. Di sini dibuang, Pak. Nah, di sini masalah. Jadi kita tidak, maupun kisah Damar Wulan itu ngaret dibuat animasi dan digemari di Malaysia tapi di sini tidak dihargai. Ketika orang Malaysia mengatakan reog Ponorogo jadi ini, malah kita marah. wah di sini dibuang kok.

Susilo Bambang Yudhoyono
Tapi saya yang suka satu, Pak, pada Pak Abdul Hadi. Ini masalah reog, masalah batik, masalah lagu, ya. Begini saja, mari kita lestarikan, mari kita banggakan, mari kita hidupkan daripada orang lain, negara lain yang membanggakan, menghidupkan. Cara kita untuk mengatasi itu sambil kita, ini kita sudah membikin warisan. Apa namanya, mana Pak Jero Wacik? Itu ada, yang sudah UNESCO akui seperti keris, kemudian satu lagi wayang. Kita masih mengusulkan batik. Pesan saya kepada bangsa Indonesia melalui forum yanng terhormat ini, mari kita membanggakan semuanya itu daripada dibanggakan orang lain, digunakan orang lain, kemudian kita marah. Mari kita, ini sambil tentu kita secara legal mengatakan ya, ini Indonesia punya. Saya kira sikap itulah yang harus kita kembangkan. Saya setuju dengan pandangan Pak Abdul Hadi, makasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Masih bersama Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Tepuk tangan dulu. Dan sudah ada tiga sms yang masuk yang bisa kami tampung kali ini untuk Pak SBY. SMS pertama ini, pertanyaannya adalah film kita meningkat, jangan hanya dimaknai sukses pemerintah, sebab film juga jadi pelarian dari hidup susah loh, simak India. Terima kasih dari Widi Santoso. Silakan Pak SBY.

Susilo Bambang Yudhoyono
Betul, kalau film berkembang, tentu film yang baik, kita paling tidak bangga, film kita hidup kembali. Seniman kita, pemain film kita, artis kita juga bisa meningkatkan kesejahteraannya dan tidak diserbu oleh film-film asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian kita. Satu hal di situ, benar kalau itu berkembang berarti karya para seniman, karya mereka yang berkreasi, karya produsen juga dan tentu pemerintah memberikan ruang untuk semuanya itu. Saya setuju bahwa tentu saja bukan karya pemerintah semata kalau itu membawa kebaikan. Namun, kalau ada sisi-sisi lain, ya tentu kita bersama-sama memikirkan. Tapi tujuan kita sesungguhnya sekali lagi, ingin menjadikan film jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mudah-mudahan makin ke depan makin terwujud semuanya itu.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Baik, sms yang berikutnya, sejauh mana komitmen pemerintah mengembangkan kantong-kantong budaya yang ada, baik dari sisi fasilitas maupun pekerja seni budaya. Tanpa nama Pak yang ini. Pak Boediono, silakan. Lempar-lemparan. Bagaimana?

Susilo Bambang Yudhoyono
Saya awali, Pak Boed menambahkan nanti. Sistem pemerintahan kita ini memang sekarang sudah menganut desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu saya mengajak, baik pemerintah pusat sendiri, kami jajaran kami, jajaran pemerintah daerah, mereka-mereka yang peduli pada karya seni untuk bersama-sama lebih meningkatkan fasilitas ini. Tetapi, pertama-tama tentu pemerintah sendiri dan saya terima usulannya itu sesuai dengan peningkatan pendapatan perekonomian kita, bisa kita tambah lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas seperti itu.

Boediono
Jadi kalau Pak SBY sudah mengatakan begitu, pendapat saya sama. Dan kantong-kantong, pusat kebudayaan di daerah-daerah ini sangat penting untuk menjaga, memelihara jangan sampai ada bahasa yang setiap tahun mati, hilang, dan sebagainya. Moga-moga saja ini bisa kita tampung dengan kegiatan pertumbuhan ekonomi kita yang kita harapkan makin baik. Pasti kalau itu. Kita mendapatkan pertumbuhan dan perluasan dari kegiatan ekonomi kita. Kita akan mendapatkan resources yang lebih banyak untuk mendukung budaya, makasih.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Baik, sms terakhir yang akan saya bacakan malam ini, bagaimana strategi kebudayaan nasional bisa dicapai jika pengaturan dan pengembangan budaya daerah diserahkan pada pemerintah lokal.

Susilo Bambang Yudhoyono
Sebenarnya konsekuensi dari sistem pemerintahan yang kita anut dan itu amanah konstitusi, amanah undang-undang kita bahwa pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas sekarang, dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hanya beberapa urusan seperti keuangan, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, agama yang masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, selebihnya pemerintah daerah. Yang penting saya setuju dengan yang menyampaikan lewat sms itu. Jangan sampai di daerah menjadi nomor sekian sehingga tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang saya dapat respons itu tentu terima kasih atas masukan ini, bagi pemerintah pusat lebih melihat lagi ke daerah, apakah pemerintah daerah cukup memberikan apresiasi dan sekaligus sumber dayanya, termasuk anggarannya untuk membangun fasilitas-fasilitas budaya seperti itu.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Ya, baik. beri semangat dulu untuk kandidat kita. Bung Noorca, silakan.

Noorca M. Massardi, Moderator
Para hadirin, tadi Pak Taufik Ismail, Mas Radhar Panca Dahana sudah menjelaskan bahwa Pak SBY ini bukan hanya penulis lagu tapi juga penulis puisi, dan pernah menerbitkan kumpulan puisi waktu SMP dan konon kabarnya SBY juga sudah membuat banyak sekali puisi yang ditulis di dalam laptop, tapi entah laptopnya hilang atau file-nya yang hilang. Dan kehilangan itu sangat besar artinya bagi Pak SBY dan itu lebih kehilangan sebuah harta karun. Nah, karena sudah dinobatkan sebagai penyair, ini saya kira ada kumpulan puisi Taman Kehidupan karya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ada judulnya, mungkin. Saya kira para hadirin dan pemirsa tidak keberatan kalau kita minta Pak SBY untuk membacakan puisi ini. Mungkin kita pilihkan Palagan Terakhir. Silakan, Pak SBY.

Susilo Bambang Yudhoyono
Benar Mas Massardi. Begini, saya daripada—saya agak malu ini dan khawatir kalau dianggap saya ini penyair sungguhan—saya senang menulis puisi. Mulai kecil saya menyenangi seni. Saya membuat beberapa lagu, hanya menjadi apresiasi saya pada seni, saya ingin berkomunikasi lewat lagu-lagu itu kepada rakyat yang tidak berwajah politik. Kalau bahasa politik suka nggak laku. Tapi dengan melalui lagu, melalui puisi kadang-kadang soft power itu bisa diterima. Harapan saya cuma itu, sehingga jangan salah menyebut saya sebagai penyair atau sastrawan nanti kualat. Maestronya banyak sekali. Saya ingin, tadi disampaikan.

Noorca M. Massardi, Moderator
Pak SBY, maaf, kita sudah punya presiden penyair, penyair presiden belum ada.

Susilo Bambang Yudhoyono
Ini begini, pernah dalam dua bulan, saya itu kebanjiran inspirasi, tidak pernah berhenti menulis puisi, sehingga terciptalah 31 puisi dalam waktu dua bulan. Setelah itu berhenti lagi tidak kebagian inspirasi lagi, berhenti. Oleh karena itu, saya bersyukur ada buku kecil yang berjudul Taman Kehidupan. Dan ke 31 puisi, 1 di antaranya yang akan saya bacakan ini. Unik. Begini, saya boleh sebagai anak bangsa pernah merasa cemas pada saat negara kita banyak sekali konflik horizontal. Tahun 1998, 1999, 2000, 2001, Aceh, Poso, Maluku Utara, Maluku sendiri. Kemudian di tempat-tempat lain banyak sekali darah yang mengalir. Kita sedih, semua sedih. Oleh karena itu, impian saya, doa pada Allah waktu itu: Ya Tuhan, Ya Allah, hentikan semuanya itu, hadirkan kembali kedamaian di negeri tercinta ini. Dari pikiran itu, di Semarang pada tanggal 26 Januari 2004 saya menulis satu puisi.

Tapi dalam visualisasi saya adalah satu palagan di tanah Jawa Tengah dulu yang kerap sekali ada konflik karena kekuasaan, dan dalam doa dan harapan saya berhentilah konflik-konflik seperti itu. Sejarahnya seperti itu dan saya bacakan tentu tidak seperti Pak Taufik Ismail membacakan puisi. Judulnya Palagan Terakhir

Kutatap Bukit Menoreh pewaris legenda
Guratan sejarah ketika raja berebut tahta
Di sepanjang pelana di kolong awan jingga
Ksatria berlaga untuk sebuah nama

Meski Menoreh tak terbakar karena ilalangnya
Tapi api amarah tetap menyala dan tak pernah padam
Membakar jiwa yang haus kuasa dalam kemarau panjang dan bencana persaudaraan di tanah Jawa

Di malam hening, bebatuan bertutur kisah
Ksatria muda yang bertafakur di akhir laga
Menengadah dan membisikkan pesan untuk sebuah zaman
yang belum datang

Biarlah bukit ini mengakhiri kisahku dan mengubur mimpi-mimpi buruk di atas palagan yang tak kering darah
dengan hatiku, kupadamkan para penebar maut dan raga,
di sini, di tanah ini.

Sekian.

Noorca M. Massardi, Moderator
Baiklah, terima kasih Pak SBY, Pak Boediono. Saya kira pembicaraan kita lebih dari satu jam ini ternyata sangat mengesankan. Dan saya kira dari pengalaman tiga panel ini, kebudayaan dan kepresidenan, sesungguhnya tidak ada kesenjangan antara budayawan dengan politisi. Karena itu, sudah saatnya sekarang ini mungkin harus didamaikan para budayawan dengan para politisi. Walaupun para budayawan ini enggan berpolitik dan tidak mau berpolitik. Saya kira sekarang ini mudah-mudahan keterbukaan para budayawan pada malam hari ini tidak dipolitisir oleh para politisi. Karena politik memecah belah, tapi kebudayaan mempersatukan. Memang saya kira. Silakan, MC.

Fifi Alayda Yahya, Moderator
Silakan, Pak SBY.

Susilo Bambang Yudhoyono
Boleh saya, harapan terakhir. Saya berpesan dan terima kasih dengan para panelis, moderator, dan pembawa acara. Semua kritik, semua harapan, semua tantangan besar yang disampaikan, saya dengan tulus menerimanya dan itulah pekerjaan rumah kita. Meskipun saya tidak boleh dan tidak akan banyak berjanji, tetapi kalau semua bisa kita perbaiki, insya Allah makin baik. Satu saja, kalau kita ingin baik, negara kita, pemerintahan ingin bersih, kita mulai diri kita bersih. Kalau kita ingin keluarga kita baik, masyarakat kita baik, kita mulai diri, keluarga kita juga baik. Banyak hal yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga ketika saya, ketika kita mengajak, mereka akan mendengarkan ajakan itu. Itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan.



* * * * *


Biro Pers dan Media