TRANSKRIPSI
DIALOG RING POLITIK (ANTV)
CALON PRESIDEN DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DI HOTEL INDONESIA KEMPINSKI, JAKARTA
5 JUNI 2009



SESI 1

Uni Lubis – ANTV:
Aduh, alhamdulillah, Pak SBY sudah hadir bersama kita di Ring Politik. Terima kasih sudah mau tampil meskipun setting-nya ring ini, Pak, karena memang ini ada maksudnya supaya kompetisi politik kita menjunjung sportivitas. Dan tentu Bapak setuju, ya?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono :
Dan bermartabat

Uni Lubis – ANTV:
Dan bermartabat. Ya, ini banyak sekali, penuh sekali yang ingin mendengarkan tanya jawab Capres kita malam ini dengan para panelis. Dan, ini supaya agak santai, Pak, sebetulnya masyarakat itu sekarang selama bulan-bulan terakhir ini sering bertanya-tanya, ada apa antara Presiden dan Wapres-nya yang sekarang sama-sama sedang berjuang menjadi calon presiden. Padahal, ternyata sebelum datang ke acara ini saja, Pak SBY dan Pak JK muncul bersama dalam suatu cara dengan sangat akrab. Jadi, tidak ada masalah, ya, Pak?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Tidak ada. Silaturrahim kami masih bagus dan tetap bagus.

Uni Lubis – ANTV:
OK. Jadi itu good news, ya. Mudah-mudahan bukan bad news-nya, tapi saya kebagian untuk bertanya pertama kepada Bapak. Ini, minggu-minggu terakhir ini, Pak, banyak sekali diskusi, debat mengenai apakah memang sepatutnya isu atau simbol agama itu menjadi salah satu yang saling menjadi diskusi atau bahkan saling serang di antara tim pendukung Capres dan sebagainya. Apakah memang isu agama ini, menurut Pak SBY, memang perlu, karena pertanyaannya kemudian apakah agama seharusnya tidak dibawa-bawa dalam politik? Tapi ada juga yang mengatakan bahwa agama yang identik dengan moral itu memang tidak bisa berjalan seiring dengan politik. Nah, ini adalah hal-hal dalam minggu-minggu terakhir ini menjadi debat dan diskusi. Kalau Pak SBY sendiri melihatnya bagaimana?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono :
Ya, Mbak Uni. Pandangan dan posisi saya sangat jelas. Sebaiknya kita tidak menggunakan agama sebagai bagian dari kompetisi politik. Kita tidak boleh masuk kepada politik tersebut atau agama itu sendiri jangan dilihat sebagai simbol tapi sebagai nilai dan sebagai substansi. Saya pikir akan mundur demokrasi dan perpolitikan kita kalau kita, identitas, suku, agama, etnis, daerah, dan sebagainya kita jadikan sebagai bagian dari kompetisi yang sering keluar dari konteksnya.

Saya berpendapat lebih baik kita saling menyampaikan visinya, misinya, platform dan apa yang akan dilakukan jika seseorang mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini. Jadi, lebih bagus kita letakkan agama secara terhomat, justru di atas politik. Bukan menjadi bagian atau di bawah politik.

Uni Lubis – ANTV:
Soal politik dan moral yang katanya berjalan ke arah yang berbeda, apakah demikian?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Saya punya pendapat yang tidak seperti itu. Politik memang penuh dengan siasat, penuh dengan upaya untuk mencapai tujuan. Tapi, politik tetap memiliki ruang, yaitu etika, moral, dengan cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang tidak menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, menurut saya, selalu ada kaitan politik yang dijalankan tanpa meninggalkan nilai moral dan etika.

Uni Lubis – ANTV:
Panelis kita, Rektor Universitas Indonesia, sudah senyum-senyum tidak sabar untuk mendapatkan giliran bertanya yang pertama. Silakan, Prof.

Prof. Gumilar Soemantri :
Saya masih terkagum-kagum dengan jawaban Pak SBY barusan. Pak SBY, Bapak merupakan Presiden yang pertama yang terpilih secara langsung di Republik ini di sepanjang sejarah. Dan ini menandakan sebuah sistem presidensil. Memang kita melihat politik, praktek politik di Republik tercinta ini terlihat agak unique karena sistem presidensil yang disuramkan di dalam konstistusi. Di dalam praktek sedikit bergeser ke arah yang bernuansa parlementer. Praktek politik seperti ini seringkali atau dapat membuat rikuh para pemimpin negeri untuk mengayuh biduk kemajuan dan juga perubahan, terutama dalam konteks hubungan eksekutif dengan lembaga legislatif.

Pertanyaan kami adalah apa upaya politik yang akan dilakukan oleh Pak SBY agar sistem presidensil tetap tegak terbangun, namun kontrol parlemen masih tetap kuat dan juga produktif bagi pembangunan politik di negeri ini dan juga kesejahteraan bangsa? Terima kasih.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Profesor Gumilar, saya kira itu masalah yang penting untuk kita tata bersama-sama sebagai bagian dari demokrasi, sebagai bagian dari upaya untuk mengkonsolidasikan demokrasi kita. Ini juga sebagai akibat dari koreksi sejarah. Di waktu yang lalu, eksekutif sangat kuat sehingga checks and balances tidak terjadi dengan baik. Ketika reformasi dimulai, ada satu kehendak yang sangat kuat untuk melucuti kekuasaan Presiden, melucuti kekuasaan eksekutif. Kemudian, parlemen sekarang nampak lebih kuat. Ini kalau tidak ditata dengan baik menuju ke sistem yang kita pilih dan kita anut, sistem kabinat presidensil, bisa memunculkan seperti era Orde Baru dulu. Salah satu lebih kuat dari yang lain.

Oleh karena itu, ajakan saya sambil kita mengkonsolidasikan dan mematangkan kehidupan demokrasi, maka betul-betul check and balances kita tegakkan. Dan, demokrasi multipartai memang ada masalah tersendiri, yaitu yang disebut dengan semacam koalisi, baik di kabinet maupun di parlemen. Oleh karena itu, insya Allah jika saya mendapat mandat kembali untuk memimpin negeri ini, maka koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen mesti diikat oleh satu rule, aturan yang jelas. Dengan aturan yang jelas ini, maka kita tahu mana batas yang bisa dilakukan oleh bagian dari koalisi untuk mempertahankan koalisi kalau itu membicarakan koalisi, atau lebih luas lagi bagaimana hubungan antara DPR dengan Pemerintah menjadi tepat. DPR mesti kritis kepada Pemerintahnya tetapi tidak meninggalkan kaidah kabinet presidensil.

Itulah yang mesti kita jalankan, menata hubungan horizontal DPR dengan Pemerintah. Kemudian, mengatur dalam satu aturan main, rules of the game, di antara pihak-pihak yang berkoalisi. Itu jalan untuk menuju sesuatu yang lebih bagus lagi. Memang kita berada pada masa transisi, tidak bisa sekali jadi. Oleh karena itu, yang penting kita paham betul apa yang kita pilih ini, sistem kabinet presidensil dan seperti apa yang harus kita jalankan sesuai dengan pilihan kita itu.

Uni Lubis – ANTV:
Baik. Ya, kesempatan berikutnya akan saya langsung berikan kepada Bang Luhut Pangaribuan. Silakan, Bang.

Luhut Pangaribuan:
Terima kasih, Mbak Uni. Pak SBY yang terhormat, saya kira masih ada hubungannya dengan pertanyaan Profesor Gumilar tadi. Pertanyaan saya berikut ini. Dengan sistem multipartai yang sekarang diterapkan, itu menimbulkan berbagai macam keluhan-keluhan atau tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa ini sudah terlalu maju dan kita belum siap apalagi kalau dibandingkan dengan bidang yang lain termasuk dengan bidang hukum. Jadi, politik ini terlalu maju dibandingkan bidang yang lain sehingga menimbulkan berbagai masalah.

Yang kedua, ini memerlukan biaya yang terlalu besar, padahal kita memerlukan untuk biaya pembangunan ekonomi. Nah, oleh karena itu, ada satu persepsi atau mungkin pendapat di dalam masyarakat yang mengatakan, maka mungkin perlu melihat ke belakang ketika masa Orde Baru, misalnya kita hanya tiga partai politik saja. Dengan begitu, maka akan lebih terkendali dalam arti tidak memerlukan atau membuang hal-hal yang tidak perlu. Jadi, kita bisa fokuskan kepada yang kita butuhkan untuk ke depan.

Apabila Pak SBY terpilih nanti menjadi Presiden, bagaimana tanggapan Saudara mengenai masalah ini dan bagaimana konsep Pak SBY untuk melanjutkan kehidupan demokrasi di Indonesia? Apakah seperti konsep pada masa Orde baru, cukup tiga partai politik saja atau bagaimana?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Bung Luhut, ini adalah salah satu tantangan dari demokrasi multipartai di samping yang saya sampaikan tadi. Kita punya pengalaman ketika kita ingin merampingkan, menyederhanakan jumlah partai-partai politik di awal era Orde baru dengan fusi; sekian belas atau lebih dari itu menjadi tiga saja. Tetapi proses fusi ini adalah dengan engineering, dengan rekayasa politik, rekayasa dalam arti positif tentunya, sehingga ternyata tidak sustainable. Ketika terjadi perubahan, ketika masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan pikirannya, untuk melakukan kegiatan berorganisasi yang itu juga menjadi ruh dari Undang-Undang Dasar kita, timbul persoalan sekarang ini.

Ya, terus terang kita semua melihat sekian puluh partai politik, kita bertanya-tanya, apakah itu yang klop, yang cocok mewakili masyarakat kita. Apakah suatu saat bisa susut menjadi sembilan partai politik, tiga partai politik utama, yang lainnya menjadi satelit tetapi juga merepresentasikan aspirasi dan pikiran rakyat. Saya kira itu proses. Saya sesungguhnya punya pendapat pribadi. Pada saatnya nanti dengan proses politik yang alami, natural, tetapi juga demokratis, pada saatnya, saya yakin rakyat akan menyukai tidak terlalu banyak partai politik tetapi partai-partai politik yang sungguh representatif sehingga aturan main di parlemen juga lebih mudah,

Pemilihan Umum yang juga memerlukan biaya yang tinggi tidak sangat kompleks, tidak sangat rumit seperti sekarang ini, dan sebagainya. Saya berpendapat biarlah mengalir dengan proses demokrasi yang ada tapi kita harus mendidik rakyat, mendidik kita semua. Yang pantas itu seperti apa. Dengan demikian, demokrasi dan kebebasan tidak kita pasung tetapi masyarakat kita menjadi lebih realistis untuk memandang bagaimana sebetulnya kita mengelola perpolitikan dan partisipasi seperti apa yang dapat kita bangun. Itu pendapat saya tentang kemungkinan bisa kita rampingkan partai-partai politik di waktu yang akan datang.

Uni Lubis – ANTV:
Ya, sekarang saya mengundang Ibu Dewi Fortuna Anwar untuk menyampaikan pertanyaannya.

Dewi Fortuna Anwar:
Pak SBY, Indonesia memang sekarang mendapat banyak pujian sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi, kalau kita lihat di lingkungan kita di Asia Tenggara ini, terjadi semacam democracy defisit. Malahan di dua negara yang telah lebih dahulu melakukan transisi demokrasi seperti Filipina dan Thailand, ternyata gagal melakukan konsolidasi demokrasi dan malahan terjadi kemunduran, sehingga banyak pengamat sekarang justru khawatir bahwa demokrasi gelombang ketiga ini bisa bernasib seperti demokrasi gelombang kedua dulu, sehingga diperlukan nanti akan diperlukan nanti akan turun lagi, ada gelombang keempat dan gelombang kelima.

Langkah-langkah strategis apa yang akan Bapak ambil dalam lima tahun ke depan seandainya Bapak terpilih kembali untuk mencegah jangan sampai Indonesia juga memasuki area abu-abu demokrasi, otoriter tidak tapi demokrasinya juga begitu-begitu saja tidak berkualitas dan tidak menyentuh kepada aspek-aspek substansi sehingga akhirnya demokrasi itu sendiri kehilangan dukungan dari masyarakat.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Ya, sebenarnya belum terlalu lama kita memasuki alam yang sungguh demokratis seperti ini, kebebasan hadir dimana-mana, hak asasi manusia mendapatkan perlindungan dan penghormatan, rakyat mendapatkan ruang yang lebih luas untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Kalau dikatakan apakah sudah sustainable, apakah sudah aman betul, apakah sudah matang? Jawabannya tentu belum. Ini adalah proses tansisi yang harus kita kelola bersama-sama. Negara-negara lain, betul seperti dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, mengalami krisis demokrasi. Ada defisit. Kalau kita bicara surplus dan defisit, sesungguhnya persoalan di Indonesia dulu adalah defisit kebebasan. Sekarang ini barangkali surplus kebebasan. Tapi, tidak mengapa, jangan dibikin defisit lagi. Yang penting, kebebasan yang ada ini harus digandengkan dengan yang saya sebut dengan rule of law, kepatuhan pada pranata hukum.

Agar demokrasi itu tidak mengalami krisis lagi, yang harus kita didikkan kepada rakyat kita semua, kepada kita semua adalah nilai-nilai demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang prosedural tapi demokrasi yang substantif. Ini tentu melalui jalur pendidikan, bagaimana satu tradisi politik yang baik kita bangun. Dengan demikian, ketika kita sedang melaksanakan transisi dan transformasi, benar-benar kita jadikan democrative values (nilai demokrasi) menjadi praktek demokrasi yang sejati yang substantif, dan tidak semata-mata yang prosedural sebagaimana yang kita rasakan.

Saya punya keyakinan, asalkan kita semua pandai-pandai menjaga perjalanan demokrasi ini, tidak tergoda lagi kepada otoritarian tetapi juga tidak meletakkan kebebasan secara absolut, tapi kebebasan yang berakhlak, kebebasan yang membawa manfaat, akhirnya demokrasi kita akan makin matang, dan itulah yang harus kita jalankan bersama lima tahun ke depan, dan bahkan masih lima tahun ke depan, lima tahun berikutnya lagi.

Uni Lubis – ANTV:
Baik, itu tadi adalah bagian pertama dari dialog kita dengan Capres Susilo Bambang Yudhoyono, dan masih ada bagian-bagian yang lainnya dan tentu masih banyak pertanyaan. Dan kita juga terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ring Politik.

SESI 2

Uni Lubis - ANTV:
Ya, kita melanjutkan kembali Ring Politik edisi spesial bersama Calon Presiden, Bapak SBY. Silakan.

Host ANTV:
Saya ingin bertanya tentang korupsi, Pak. Dan mungkin mohon maaf agak sedikit personal, Pak. Saya kira salah satu tonggak terpenting dari pemberantasan korupsi kita adalah pada saat Pak SBY membiarkan KPK untuk menahan salah seorang kerabat dekat Bapak yang diduga terkait kasus korupsi. Ada banyak pujian bahwa ini merupakan langkah yang tidak pandang bulu. Tapi ada juga orang yang berburuk sangka menyatakan, ”Ah, itu kan cuma langkah politik untuk konsumsi Pemilu”. Mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada rakyat agar lebih jelas dan soal bagaimana strategi pemberantasan korupsi kita ke depan?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Beberapa bulan yang lalu saya mendengar memang pandangan-pandangan masyarakat, sebagian mengatakan SBY konsekuen, konsisten tidak tebang pilih sehingga dia tidak menghalang-halangi siapa pun apabila menjalani proses hukum. Sebagian lagi seperti yang tadi, “Ah, itu kan permainan SBY untuk meningkatkan popularitas politiknya.”

Terhadap yang kedua ini, terus terang, sakit, menyakitkan, dan juga mungkin agak melecehkan. Menyakitkan begini, apa iya saya, nggak usah pemimpin, sebagai manusia tidak punya moral, kok mengorbankan seseorang demi popularitas. Saya kira jauh dari sifat-sifat kita semua. Kalau keluarga saya dengar, besan saya dengar, semua sakit. Tapi oleh karena itu, saya mohon kepada Allah SWT, berikan hidayahlah yang sering berburuk sangka seperti itu supaya tidak menyakitkan yang lain.

Mengapa bisa juga melecehkan? Masak menghina KPK? Menghina penegak hukum. Apa hukum bisa dibegitukan? Siapa pun, Presiden pun tidak bisa dan tidak boleh mengintervensi, menyuruh penegak hukum melaksanakan X atau menghalang-halangi untuk melaksanakan itu. Saya kira tidak seperti itu dan karena ada masalah di BI, semua mendapatkan proses hukum. Kita hormati. Tentu kami juga berdoa sebagai bagian dari keluarga, Ya Tuhan, mudah-mudahan keadilan tegak. Yang salah diberikan sanksi, yang tidak salah tidak diberikan sanksi. Salahnya kecil, sanksinya ringan. Salahnya besar, sanksinya berat. Itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi, saya betul-betul melihat sebagai satu proses penegakan hukum yang wajar dan tentunya kita harus hormati seperti itu sebagai, sekali lagi, konsistensi saya untuk terus menegakkan hukum dan melaksanakan pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini.

Uni Lubis – ANTV:
Dan KPK sendiri memang tidak bisa mengintervensi Ketua-nya juga.

Baik sekarang giliran Bang Luhut lagi. Bang Rikat harus bersabar dulu. Bang Luhut Pangaribuan, silakan.

Luhut Pangaribuan:
Sebenarnya kalau kita melihat konsep hukum pemberantasan korupsi dengan KPK-nya sekarang, itu sudah sangat maju. Kenapa sangat maju? Karena boleh melanggar yang sifatnya asasi, seperti hak privasi orang, yaitu boleh menyadap, dan hak-hak seperti kekebalan itu ditiadakan. Jadi, sudah sangat maju. Tapi hasilnya masih juga belum memuaskan. Jadi, kalau kita melihat pendapat-pendapat umum bagaimana pemberantasan korupsi, masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sekarang ini RUU Pengadilan Tipikor sedang dibahas, dan kalau tidak selesai pada akhir tahun ini, maka ini akan bubar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya, apabila Pak SBY terpilih kembali menjadi Presiden yang kedua kali, apakah konsep yang sudah sebenarnya maju ini, maju sekali, karena hak privasi yang ternyata juga belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Dan, kalau RUU Pengadilan Tipikor ini pada waktunya tidak ada, apakah Pak SBY berani mengeluarkan Perppu supaya bisa terlaksana kenginan masyarakat yang lebih banyak, bahwa korupsi ini harus diselesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Bung Luhut, ini isu yang penting. Tapi, kalau saya dengarkan, saya simak ada tiga butir sebetulnya yang bisa dikaitkan satu sama lain, tapi juga bisa kita lihat secara terpilih. Yang pertama, apakah langkah-langkah pemberantasan korupsi itu belum membuahkan hasil yang nyata? Saya katakan sebenarnya sudah. Memang pengalaman Hongkong memerlukan waktu lima belas tahun untuk membikin sistem menjadi bersih. Kalau menurut saya, karena saya ikut mengelola, berapa banyak yang saya tanda tangani pejabat-pejabat publik untuk mendapatkan proses hukum, perasaan takut untuk melaksanakan korupsi sehingga penghematan terhadap anggaran dan pendapatan dan belanja negara banyak diselamatkan, menurut saya salah satu capaian. Bahwa itu masih jauh, ya. Ini memang masih proses yang sedang berlanjut.

Kemudian yang kedua, apakah KPK, istilah beliau sangat maju, mungkin terlalu maju barangkali yang dimaksudkan itu. Saya mendengar juga itu. Begini, memang untuk satu kampanye anti korupsi yang agresif, biasanya diperlukan institusi yang seperti itu. Kalau tidak ada shock, biasanya tidak akan pernah masuk dalam satu wilayah bahwa pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Tetapi ada bahayanya, ada eksesnya, manakala lembaga itu karena begitu powerful, begitu kuat, lantas menabrak keadilan itu sendiri. Kemudian, katakanlah, melakukan sesuatu yang sesungguhnya juga tidak dibenarkan menurut kaidah hukum. Menyadap itu kalau yang disadap urusan rahasia negara, itu kejahatan. Tetapi kalau yang disadap itu orang yang diduga melaksanakan korupsi diikuti, ya itu bagian dari penegakan korupsi. Saya kira KPK, Kepolisian, Kejaksaan juga mesti memahami. Menegakkan hukum tentu tidak boleh merusak rasa keadilan. Dan kemudian ada batasnya. Melewati batas itu menjadi bertentangan dengan supremasi hukum itu sendiri. Itu pendapat saya yang kedua.

Yang ketiga, masalah Undang-Undang Tipikor. Begini, belum lama saya melaksanakan konsultasi dengan Pimpinan DPR. Saya katakan pada waktu itu, pemerintah masih sangat ingin, pada masa bakti, Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini bersama-sama pemerintah, bisa dirampungkan Undang-Undang itu. Kalau menurut Mahkamah Konstitusi, jatuh temponya 19 Desember tahun 2009 ini. Saya masih berharap dan sangat ingin itu rampung pada masa bakti pemerintahan dan parlemen sekarang ini.

Andaikata tidak rampung, saya memang memiliki ruang, kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tapi ingat Saudara, Perppu ini sesungguhnya dikeluarkan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Jangan setiap masalah dianggap penting terus, nanti menjadi tidak tepat. Justru laksanakanlah, justru kita teruskan DPR dengan Pemerintah untuk merampungkan. Kalau tidak rampung, tentu harus ada penyelamatan dan saya punya kewenangan sebagaimana yang disampaikan tadi. Begitu, Bung Luhut.

Uni Lubis – ANTV:
Pak, sebenarnya saya ingin mengundang dari floor untuk bertanya, tetapi rasanya tidak adil kalau ada panelis yang belum dapat kesempatan. Bang Rikard, Pemimpin Redaksi Majalah Kompas, silakan.

Rikat Bagun – KOMPAS:
Selamat malam, Pak SBY. Apa kabar, Pak?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Baik. Alhamdulillah.

Rikard Bagun – KOMPAS:
Saya menyampaikan ini, pertanyaan titipan, Pak SBY, dari Indonesia Timur.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Silakan, silakan, Pak Rikat, silakan.

Rikard – KOMPAS:
Ya, dari Indonesia Timur, dari NTT. Pertama, pemerataan pembangunan. Ada kesan ada kesenjangan antara Timur dan Barat. Kalau Bapak terpilih kembali, dan ini juga ditonton pemirsa Indonesia Timur, kira-kira terobosan apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan menyelesaikan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia Timur? Itu yang pertama.

Yang kedua, bicara hukum dan terkait kantong kemiskinan, bahwa hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat, Corpum Comune Supremanes. Bapak sudah melakukan banyak hal, mungkin termasuk juga di Indonesia Timur, tapi kalau Bapak terpilih kembali, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, pendidikan, dan infrastruktur di Indonesia Timur yang memang jauh tertinggal? Dan kalau Bapak terpilih, saya kira itulah harapan. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Dan saya di sini mencoba menitipkan pertanyaan ini untuk Bapak dan mungkin tim Bapak.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Terima kasih. Terima kasih, Bung Rikat. Sampaikan salam saya untuk saudara-saudara di bagian Timur Indonesia. Kami menyayangi semua, tidak pernah membeda-bedakan antara Barat dan Timur, Jawa dan luar Jawa karena kita sudah memiliki komitmen dan wawasan kebangsaan.

Begini, sebenarnya dengan otonomi daerah, dengan desentralisasi fiskal, itu isu Barat–Timur, Jawa–luar Jawa sudah makin berkurang. Kemudian, dengan kebijakan-kebijakan khusus yang kami lakukan, misalnya membentuk Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dikandung maksud sesungguhnya juga untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan itu. Dan ingat, Bung Rikat, yang namanya kantong-kantong yang tertinggal bukan hanya di Indonesia bagian Timur, di bagian Barat pun masih. Kabupaten saya, kampung saya, Pacitan, itu juga termasuk daerah yang tertinggal meskipun sekarang sudah makin maju.

Yang kita lakukan dari segi kebijakan. Kita sudah banyak melakukan peningkatan infrastruktur. Di Papua, kami mengeluarkan kebijakan khusus untuk percepatan pembangunan di Papua. Di Sulawesi, kita juga mendorong bangkitnya sentra pertumbuhan, misalkan di Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Utara sebagaimana yang sering saya datangi beberapa saat yang lalu. Bali, NTB, NTB juga kita kembangkan. NTT, insya Allah saya akan datang lagi ke sana untuk juga meningkatkan apa yang bisa dibangun di daerah itu. Itu upaya domestik kita dari segi kebijakan.

Dari segi APBN, APBN pun mengapa saya tidak suka kalau semua hanya untuk pertumbuhan. Itu juga harus kita meratakan untuk mengurangi ketertinggalan daerah-daerah ataupun komunitas-komunitas dari bangsa kita. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara di bagian Timur Indonesia, kami sangat aktif, saya sendiri sangat aktif untuk memelopori pembangunan yang disebut dengan BIMPGA dalam divisi barat, Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine Growth Area di situ. Ini sudah kita interkoneksikan dengan rencana bersama di bidang perikanan, di bidang infrastruktur, di bidang perhubungan, di bidang kepariwisataan, dan sebagainya. Itu untuk tingkat ASEAN.

Tingkat Asia Timur, kita juga memiliki forum East Asian Forum. Dulunya Australia dan Selandia Baru tidak masuk, karena usulan saya tiga tahun yang lalu, akhirnya teman-teman Asia menerima. Mengapa saya ingin memasukkan forum yang Asia Timur itu, mulai Jepang, Korea, terus sampai Indonesia bagian Timur, sampai dengan Australia dan Selandia Baru, agar wilayah Timur Indonesia itu menjadi bagian pertumbuhan untuk masa depan. Ini secara deal ekonomi sangat menguntungkan. Dengan demikian, semua kebijakan ini, semua desain APBN ini, mari kita jalankan bersama-sama. Harapan saya para Gubernur, para Bupati, para Wali kota di bagian Timur harus juga sangat inovatif dan berusaha keras untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Uni Lubis – ANTV:
Ya, sekarang saya mengundang pertanyaan dari floor. Yang ingin bertanya kepada Pak SBY. Ada Pak Taufiqurrahman Ruki. Silakan, Pak. Ini adalah mantan Ketua KPK yang, alhamdulillah, soft landing.

Taufiqurrahman Ruki:
Alhamdulillah. Terima kasih atas doa restu semuanya. Selamat malam, Pak SBY. Saya tahu Bapak adalah perwira TNI yang sangat berprestasi. Saya kagumi Bapak berada di Timor Timur ketika perang. Bapak juga menjadi anggota Pasukan Kujang 330 dan Bapak juga pernah menjadi Komandan Pasukan Perdamaian di Bosnia. Tapi apa yang terjadi ketika Bapak menjadi Presiden? Terus terang, sebagai sesama alumni Akademi ABRI, saya gatal. Mereka mengatakan, ini kok Pak SBY menjadi peragu. Jadi takut. Saya agak gatal sebagai sesama alumni. Apa benar Bapak sudah nyambung ke Bali, wah takut, begitu, Pak. Saya nggak suka ada pendapat seperti ini. Tolong Bapak jelaskan kenapa orang berpendapat bahwa Bapak menjadi peragu?

Yang kedua, karena tadi menyangkut masalah korupsi. Bagaimana komitmen Bapak tentang reformasi birokrasi, karena saya masih tetap yakin bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena bad people, tetapi juga karena adanya bad system, failed system. Bagaimana konsep Bapak untuk memperbaiki sistem ke depan, terutama kaitan dengan sistem birokrasi? Terima kasih.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Terima kasih, terima kasih Bapak Taufiqurrahman Ruki. Saya menjawab pertanyaan yang pertama itu agak kurang suka karena menjadi defensif. Saya juga terus mencari tahu mengapa ada isu, rumor seperti itu. Yang harus menjawab sebenarnya mereka yang lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun bersama-sama saya, contohnya Pak Sudi Silalahi ataupun yang lain-lain. Apakah saya pernah tidak berani mengambil keputusan, ragu-ragu, tidak tegas, kurang cepat, dan sebagainya. Silakan dilihat, kalau perlu satu per satu, tapi begini, Bung Taufik.
Dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan, adakalanya yang saya lakukan, karena saya ingin berbicara tentang kebenaran, Allah SWT juga mendengarkan ucapan saya ini. Adakalanya keputusan dan instruksi dan tindakan itu begitu instan. Lewat telepon pun jadi, kerjakan, lakukan. Adakalanya bagi seorang Menteri, seorang Gubernur menghadap saya, ketika saya tanya, ”Ini sudah disinkronkan belum dengan departemen ini?” ”Belum.” Saya kasih waktu dua hari datang kepada saya, nanti saya putuskan. Bisa seperti itu, atau bisa memerlukan waktu seminggu-dua minggu ketika ada undang-undang yang bisa ditabrak. Dan, tidak mungkin saya menyetujui suatu masalah kalau menabrak undang-undang, kalau itu melawan sistem, kalau ada kepentingan-kepentingan yang lain, dan sebagainya.

Saya kira cara bekerja seperti itulah yang mestinya sistemik, yang harus kita lakukan. Tidak sedikit risiko yang saya ambil dalam mengambil keputusan, menaikkan harga BBM yang sangat tidak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan seperti itu. Satu malam mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ketika krisis keuangan datang yang resikonya sangat tinggi. Kalau BBM menolak habis, semuanya itu dan masalah-masalah lain.

Saya kira apapun yang barangkali ada pihak-pihak yang sangat bahagia untuk merumorkan seperti itu, saya akan jalan terus. Yang penting saya jalan terus, langkah cepat, langkah tepat sesuai dengan aturan main. Itulah yang saya jalankan. Di atas segalanya, ya, kalau saya sebagai militer tidak berani dan ragu-ragu, mosok sampai pada posisi seperti sekarang ini. Dan, berarti TNI yang salah mempromosikan seseorang.

Dan kemudian, yang jelas kalau ada capaian Pemerintah meskipun masih banyak yang belum kami capai, tentu tidak mungkin di bawah seorang pemimpin yang tidak berani, yang tidak tegas, dan ragu-ragu.

Reformasi birokrasi, Pak Taufiqurrahman Ruki ini satu guru satu ilmu dengan saya. Kalau beliau ditanya sebagai mantan Ketua KPK yang happy landing tadi, jawabannya pada belum puas.

Pak Taufiq, saya juga belum puas karena reformasi birokrasi ini adalah memiliki peran yang sangat penting. Kalau birokrasi kita belum bersinar, tidak responsif, tidak kompeten, kemudian tidak terbuka, tidak akuntabel, bagaimanapun jalannya pemerintahan tidak akan seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, segaris dengan pembangunan tata pemerintahan yang baik, good governance, maka reformasi birokrasi harus kita lanjutkan.

Reformasi birokrasi itu bukan hanya remunerasi, tetapi kata-kata sistem harus tepat, pengawasan harus tepat, mentalitas kita bangun, dan sebagainya. Ini satu proses yang harus kita lanjutkan, kita teruskan. Dan harapan kita, ya semua menjadi ikut bertanggung jawab untuk mengubah wajah birokrasi kita.

Sudah ada kemajuan sebenarnya. Ingat dulu, untuk bikin izin kerja sudah lebih di sini. Tahun 2004 kita perlukan 152 hari. Sekarang menjadi 76 hari saja. Saya belum puas. Kalau perlu satu bulan selesai. Kalau perlu kurang dari itu. Dulu, yang punya proses perizinan satu atap, birokrasi di daerah itu baru lima kabupaten atau kota. Sekarang sudah 348, sudah lebih banyak lagi.

Dan yang jelas, buah dari itu semuanya memang lembaga-lembaga dunia melihat dengan indikator-indikator mereka, ada kenaikan daya saing kita, competitiveness kita, yang harus kita jaga. Tapi betul itu masih jauh dari harapan saya sehingga rakyat pun kalau birokrasinya makin bagus, pelayanan publik makin bagus, mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Uni Lubis – ANTV:
Saya tahu masih banyak sekali yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Tetapi sayang sekali kita harus break. Dan pemirsa di rumah dan juga Anda sekalian, hadirin, tetaplah bersama kami di Ring Politik.

SESI 3

Uni Lubis – ANTV:
Masih bersama Ring Politik. Ini kerja sama dua, Pak, acara ini: ANTV dan juga VIVANEWS.com.

Host ANTV:
Minggu-minggu ini perhatian kita disedot oleh dua perempuan, Pak, satu Manohara, satu Ibu Prita. Cuma mungkin pada kesempatan ini saya ingin memilih pertanyaan Ibu Prita. Jadi, kalau tidak salah sudah ada tiga orang yang dipidanakan berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Pak. Terakhir yang cukup memprihatinkan adalah kasus yang menimpa Ibu Prita hanya karena dia mengirim e-mail, mengeluh atas perlakuan yang diterimanya oleh sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Dan dia sampai harus ditahan selama hampir dua bulan meskipun sekarang sudah dibebaskan. Bagaimana Pak SBY melihat kasus ini ke depannya?

Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono:
Ya, meskipun yang ditanyakan hanya menyangkut Ibu Prita, tapi karena disebut-sebut Manohara tadi. Saya sudah mengeluarkan statement ketika sedang bertugas di Korea Selatan kemarin tentang Manohara. Kalau urusan pribadi, urusan rumah tangga Manohara, tentu tidak layak seorang Presiden, pemerintah, mencampuri. Tapi, kalau ada masalah-masalah yang dianggap oleh Manohara melampaui batas sehingga masuk ke wilayah hak asasi, misalnya, maka bisa dikomunikasikan baik-baik kepada pemerintah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan proteksi secara hukum. Oleh karena itu, saya minta diletakkan dalam tempatnya yang wajar, jangan dicampuradukkan antara urusan rumah tangga dengan kewajiban negara untuk memberikan bantuan penyelesaian masalah itu.

Bung, kemudian masalah Ibu Prita, kemarin begitu saya datang dari menghadiri pertemuan ASEAN di Korea Selatan, saya mengikuti berita, langsung saya meminta penjelasan dari Kapolri dan Jaksa Agung. Dan setelah tahu duduk persoalannya, saya memintalah penegak hukum itu di samping tentu ada teks-teks hukum yang harus dijalankan sebagai bagian dari sistem hukum itu, tetapi tentu ada yang saya sebut dengan teori kepatutan, sisi kemanusiaan dan sisi keadilan. Karena bagaimanapun, hukum dan keadilan tidak boleh berjarak. Menurut saya, melihat kondisi Ibu Prita seperti itu, sangat bisa dilakukan dengan cara-cara yang sangat lebih baik, dan siapa tahu bisa selesai dengan out of court settlement, penyelesaian secara hukum, secara baik-baik sehingga tidak kelihatan berlebihan. Yang serba berlebihan, yang serba terlalu itu tidak baik. Itu prinsip dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat kita, di negeri kita.

Nah, kalau ada konflik undang-undang, ya, mari kita benahi karena biasanya ada undang-undang baru sejalan dengan era reformasi, sejalan dengan era globalisasi, sejalan dengan bangkitnya teknologi informasi yang bisa saja ada masalah-masalah yang tidak sinkron satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban kita, kita lihat secara utuh undang-undangnya. Dengan demikian tidak merugikan seorang pun warga negara kita. Jadi, kalau menyangkut undang-undangnya seperti itu, dan saya kemarin kepada Jaksa Agung karena Jaksa Agung sudah sedang bekerja, apakah ada tindakan-tindakan yang berlebihan. Dan saya katakan, meskipun saya tidak boleh mencampuri hukum, tapi demi keadilan rakyat, termasuk Ibu Prita, semua ditata dengan baik. Jadi itu yang saya lakukan dengan kapasitas sebagai Presiden, tidak mencampuri hukum tapi tegakkan hukum dengan tidak meninggalkan sisi keadilan, kemanusiaan, dan juga kepatutan.

Uni Lubis – ANTV:
Baik sekarang kembali giliran Ibu Dewi Fortuna Anwar.

Dewi Fortuna Anwar:
Tidak memiliki kekuatannya tetapi karena itu seperti mandul karena tidak ada kemampuan untuk memberikan sanksi misalnya kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran berat. Sekarang ini banyak yang menoleh kepada Indonesia dan khususnya juga kepada Bapak untuk melakukan terobosan apakah itu di dalam ASEAN atau di luar ASEAN untuk membantu menyelesaikan persoalan lama yang sangat berlarut-larut dan sangat merugikan bangsa kita. Jadi, seandainya Bapak terpilih kembali, apakah akan ada terobosan-terobosan baru sehingga ada perbaikan di kawasan kita?

Kedua, Pak, Indonesia akan menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat, The Strategic Partnership. Tampaknya Amerika menaruh harapan banyak kepada Indonesia khususnya berhubungan dengan negara-negara Muslim. Kita tahu bahwa masalah Timur Tengah juga sangat erat kaitannya dengan masalah radikalisme agama di dalam negeri. Apa yang diminta oleh Presiden Obama kepada Bapak, dan apa yang Bapak sanggupi untuk melakukan, untuk membantu menyelesaikan konflik di Timur Tengah?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Yang pertama, Ibu Dewi, tentang Myanmar. Saya kira sikap ASEAN sudah sangat jelas kepada Myanmar, meskipun kita berada dalam satu keluarga besar tetapi ASEAN punya Piagam baru, New ASEAN Charter. Di situ jelas bahwa kita mesti melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, berlaku juga bagi Myanmar. Jadi, dalam hal ini tidak ada sikap mendua ASEAN terhadap Myanmar kecuali meminta Myanmar melaksanakan Piagam itu, menjalankan apa yang dijanjikan selama ini, Road to Democracy, termasuk membawa proses itu inklusif dan semuanya menjadi bagian dari demokratisasi yang sedang berjalan di Myanmar.

Nah, sekarang permasalahan Aung San Suu Kyi. Sebenarnya ASEAN juga sudah mengeluarkan statement yang itu tidak menyenangkan Myanmar, saya tahu. Dan perlu diketahui, ketika ada jalan buntu antara ASEAN dengan Myanmar karena kita punya hubungan khusus termasuk saya punya hubungan dengan Pimpinan Myanmar, saya bisa melakukan komunikasi melalui surat-surat untuk melakukan persuasi, untuk mendorong, untuk betul-betul mendengarkan suara ASEAN, untuk memperhatikan pandangan dunia tentang keadaan dalam negeri Myanmar. Sebagian komunikasi itu berjalan dengan baik artinya ada langkah maju, sebagian tidak semudah yang kita harapkan. Tapi saya akan terus menjalankan misi saya di samping ASEAN untuk mendorong Myanmar melakukan perubahan sebagaimana yang dijanjikan sendiri. Kita lihat perkembangannya karena memang ada dua isu, isu demokrasi, dan isu hak asasi manusia di Myanmar, tetapi jangan lupa, bagi Myanmar juga ada isu tentang persatuan nasional. Dan juga, apa namanya, apa istilah saya, national integrity mereka yang tidak bisa kalau demokratisasi berjalan tidak benar, maka terjadi instabilitas dan mengganggu keutuhan dan keamanan di Myanmar itu sendiri.

Saya hormati sisi kedua itu, tetapi karena Myanmar sendiri sudah menjanjikan proses demokratisasi harus dijalankan. Saya akan terus menjalankan tugas saya di samping menjadi bagian dari ASEAN untuk juga memberikan dorongan-dorongan kepada Myanmar. Kita lihat nanti karena bagi saya soft power itu yang paling baik. Ketika soft power tidak mungkin lagi, mungkin ada mekanisme lain yang patut sesuai dengan Piagam ASEAN.

Yang kedua, masalah kemungkinan terbangunnya hubungan strategis kita dengan Amerika Serikat. Ibu Dewi dan semua, kita sudah banyak membangun kemitraan strategis. Kita dengan China sudah. Kita dengan Korea Selatan sudah. Kita dengan Rusia sudah. Dengan banyak negara juga sudah. Gilirannya ada keinginan supaya saling menghormati antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan saling membawa keuntungan yang adil, maka dipandang perlu sama dengan hubungan kita dengan negara-negara lain masuk dalam yang kita sebut dengan strategic partnership.

Tentunya harus membawa manfaat bersama, saling menghormati, tidak boleh ada kondisionalitas, persyaratan apapun dalam rangka kita membangun kerja sama itu. Timur Tengah, kita tidak kurang-kurang sebenarnya. Saya menyambut baik langkah-langkah Presiden Obama untuk menggunakan soft power, untuk menggunakan persuasi, jalan yang lebih tepat untuk berhubungan dengan dunia, termasuk dunia Islam. Saya beberapa kali bertemu, berkomunikasi dengan Presiden Obama. Nampaknya Indonesia juga dilihat sebagai salah satu negara yang boleh melakukan peran yang lebih besar lagi, dan Indonesia selalu siap. Insya Allah, masih akan ada komunikasi kami dengan Obama, dan mudah-mudahan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Timur Tengah misalnya untuk Lebanon, untuk Palestina akan terus kita lakukan. Yang jelas kita punya posisi, yang lain juga punya posisi, tidak bisa disubordinasikan kita menjadi bagian dari langkah Obama atau sebaliknya. Tetapi kita bisa saling bersinergi untuk bisa menyelesaikan permasalahan Palestina dengan seketat-ketatnya.

Uni Lubis – ANTV:
Sekarang Bung Rikard lagi untuk menyampaikan pertanyaannya.

Rikard Bagun - Kompast:
Terima kasih, Pak. Sekarang saya bicara soal pers. Bapak diapresiasi oleh media massa karena salah satu pemimipin yang menggunakan hak jawab, meskipun posisi Bapak sebagai Presiden tapi menggunakan hak jawab itu sesuai dengan koridor hukum pers. Tetapi belakangan ini, Pak, selain Bapak, ada kecenderungan pers itu dipidanakan. Macam-macam bentuknya, somasi, gugatan, lalu tadi pendekatan yang lebih persuasif itu ditinggalkan. Padahal ada jalur juga di sana. Dan, kalau ini diteruskan, maka pers sebagai pilar keempat akan selalu dalam posisi sulit karena kalau kita lihat dalam kerangka besarnya, pilar pertama itu dibiayai oleh negara, pilar kedua dibiayai oleh negara, pilar ketiga dibiayai oleh negara, hanya pilar keempat ini tidak pernah dibiayai oleh negara, Pak. Jadi, pers sendiri yang berjuang. Jadi, kalau kesulitan ini ditambah lagi dengan tekanan karena tidak tahu Undang-Undang Pers, maka posisinya akan menjadi sulit sehingga kita tidak bisa memberikan peran secara optimal pada level untuk mendorong kemajuan ke hadapan publik itu.

Kira-kira, kalau Bapak terpilih kembali, bagaimana Bapak melakukan penukangan, engineering, sehingga budaya yang Bapak tampilkan dengan menghargai bisa menular ke masyarakat juga? Silakan, Pak.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Ini isu yang penting juga, masalah pers. Biasanya ada yang mengatakan hubungan antara negara dengan pers ataupun pemerintah dengan pers, itu hate and love relation, benci tapi rindu, begitu, antara media massa dengan politik.

Bung Rikat, begini, kita sudah sepakat untuk menjunjung tinggi kebebasan pers, kemerdekaan pers, dan itu ada dalam Undang-Undang Dasar kita terutama klausul tentang hak-hak asasi manusia. Kemudian, kita tahu pers menjadi pilar demokrasi yang penting. Pers juga bisa untuk memberikan kontrol kepada kekuasaan. Dengan kontrol, yang memegang kekuasaan tidak akan semena-mena menjalankan kekuasaannya itu. Nah, dalam interaksi ini sering terjadi masalah-masalah, benturan-benturan, dan sebagainya. Dan kita sudah tahu bagaimana mengatasi permasalahan itu, misalnya hak jawab. Hak jawab misalkan belum selesai, bisa dengan Dewan Pers untuk bisa ikut menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan selesai di situ. Kalau tidak selesai ada mekanisme yang lain. Tidak boleh serta-merta atau buru-buru langsung kita bawa ke pengadilan atau yang sering ditakutkan teman-teman pers, kriminalisasi dari pers itu sendiri. Jadi, kalau ini terjadi memang akan membawa kemunduran.

Menurut saya ada dua hal dari pers sendiri mengingat sekarang interaksi itu sudah ke mana-mana. Kalau dulu negara pers, penguasa pers. Sekarang pers dengan dunia usaha, pers dengan masyarakat biasa, pers dengan artis, dan sebagainya. Oleh karena itu, betul, oleh karena itu pers sendiri sambil menggunakan kebebasan yang dimiliki, yang digenggamnya, maka menjalankan kebebasan itu secara proporsional dan akhirnya membawa kebaikan. Jadi pertama, muncul dari teman-teman pers sendiri.

Yang kedua yang non pers. Mari kita hormati mekanisme dan bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah tanpa harus buru-buru kita keluar dari apa yang telah kita sepakati demi menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Hanya dengan dua cara itulah menurut saya makin ke depan hubungan ini makin baik, makin harmonis. Namun demikian juga, pers tidak kehilangan haknya, kemerdekaannya, untuk menjalankan fungsinya.

Uni Lubis – ANTV:
Sekarang saya ingin mengundang penanya dari floor. Saya berharap yang perempuan. Saya melihat ada Mbak Jaleswari Kamawardhani, peneliti tentang isu-isu militer dari LIPI.

Jaleswari:
Selamat malam, Bapak.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Selamat malam.

Jaleswari:
Di berbagai forum, di beberapa forum, lawan politik Bapak mengkampanyekan agar tidak memilih Bapak karena dianggap tidak memperhatikan persoalan pertahanan, di antaranya terkait dengan minimnya anggaran pertahanan dan kasus Ambalat, Hercules, maupun Fokker 27 baru-baru ini. Pertanyaan saya adalah jika Bapak terpilih nanti apakah pertahanan merupakan prioritas dalam pemerintahan Bapak, dan langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan kita? Terima kasih.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Baik. Saya mulai dari saya ini berlatar belakang militer. Sulit untuk mengatakan seorang SBY tidak punya perhatian pada militer, tidak punya perhatian pada masalah-masalah pertahanan. Itu dulu.

Yang kedua, jangan terlalu cepat kalau ada musibah itu karena anggarannnya kurang. Amerika Serikat, super power, yang anggaran militernya tidak pernah bisa kita bayangkan, bisa saja terjadi helikopter tabrakan, pesawat jet mereka jatuh, dan sebagainya. Juga negara-negara lain. Oleh karena itu, jangan serta-merta kalau ada pesawat jatuh pasti anggarannya kurang. Kemudian yang kedua, kalau anggarannya kurang, Presidennya tidak punya perhatian pada masalah pertahanan itu. Saya kira terlalu cepat dan terlalu gegabah menyimpulkan seperti itu.

Anggaran pertahanan, Saudara-saudara, memang kalau kita ingin menentukan anggaran yang ideal untuk militer itu sangat besar. Rp 1000 triliun APBN kita, Rp 200 triliun sudah untuk Diknas, untuk pendidikan karena amanah Undang-Undang Dasar. Tinggal Rp 800 trilliun untuk subsidi, untuk bayar hutang, untuk infrastruktur, untuk pertanian, dan lain-lain. Tentu harus ditata secara adil. Pertahanan mendapatkan anggaran peringkat ketiga dengan jumlah Rp 33,6 triliun. Tentu Rp 33,6 triliun belum ideal, karena kalau kita ingin memodernisasi weapon system atau alutsista namanya, kita ingin mengembangkan kekuatan yang cukup untuk tanah air kita, pendidikan, latihan, operasi, perawatan, dan sebagainya belum kesejahteraan prajurit itu akan tinggi sekali. Kebijakan kita adalah dengan kemampuan kita yang ada, dengan mengutamakan untuk kesejahteraan rakyat dulu tanpa meninggalkan pertahanan kita, maka kita berharap bisa membiayai yang saya sebut dengan biaya untuk kekuatan minimal yang diperlukan, minimum essential cost.

Ketika terjadi krisis, ketika terjadi resesi, efisiensi anggaran kebijakan saya sangat jelas. Kalau ada pengurangan anggaran atau keterbatasan anggaran, jangan mengganggu biaya operasional, biaya pemeliharaan, gaji prajurit, termasuk pendidikan dan latihan. Yang bisa kita tunda membeli sistem persenjataan baru yang memang bisa kita tunda, yang harganya tentu sangat mahal. Dengan demikian, tidak ada korelasi dengan anggaran yang memang belum tinggi sekali untuk pertahanan dengan jatuhnya pesawat Hercules ataupun pesawat Fokker. Itu jelas.

Siapa yang menetapkan anggaran? Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Tentu ada proses bagaimana, apa namanya, menemukan jumlah yang tepat. Nah, kalau saya ditanya jika saya memimpin lagi negara ini, maka sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan penerimaan negara, sejalan dengan besarnya APBN kita, maka secara bertahap tapi lebih signifikan akan kita tingkatkan lagi anggaran pertahanan kita dan terutama untuk biaya operasi, biaya pemeliharaan dan kesejahteraan prajurit. Itu yang mesti kita lakukan ke depan nanti tanpa sama sekali mengabaikan kepentingan anggaran untuk kesejahteraan rakyat kita. Itu jawaban saya, dan terus terang saya juga kadang-kadang membaca, mendengarkan, begitu mudahnya mengaitkan satu isu ke isu yang lain yang tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Tapi yang jelas, pertahanan penting, anggaran pertahanan penting, tetapi anggaran itu tentu disesuaikan dengan kemampuan negara dan juga disesuaikan dengan penggunaan anggaran untuk sektor yang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Uni Lubis – ANTV:
Baik. Kita masih punya kesempatan tanya jawab dengan Calon Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa dan hadirin sekalian tetaplah bersama kami di Ring Politik.

SESI 4

Uni Lubis – ANTV:
Kita masih bersama Calon Presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Pak, saya masih ingin tergelitik dengan pertanyaan dari Mbak Jaleswari Kamawardhani. Tadi Bapak menyinggung soal Ambalat, tapi konteksnya dengan anggaran pertahanan. Saya ingin bertanya pendapat Bapak, policy yang akan Bapak berlakukan dari sekarang atau nanti seandainya sudah terpilih kembali soal kasus Ambalat sebagai satu contoh bagaimana kita mengelola antara menjaga hubungan baik dengan soft politics, diplomasi, dengan tidak membiarkan siapapun melecehkan kedaulatan karena ada yang bilang sudah sebelas kali atau bahkan 13 kali, ada yang bilang sembilan kali dalam tahun ini saja kapal-kapal mereka masuk ke dalam wilayah kita. Dan, ada kritik karena dilakukan soft diplomacy, itu menunjukkan kita sebetulnya tidak punya nyali untuk mengatakan secara tegas bahwa kita tidak membiarkan mereka masuk. Bagaimana pendapat Bapak?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Soal nyali, saya kira sungguh keliru. Bukan kita hanya memberikan isyarat, kita tidak membiarkan, kita mengusir dan mengusir. Kejadian hari Sabtu, itu ada kapal laut Malaysia masuk ke dalam, langsung dihalau dan diusir keluar dari wilayah perairan laut kita. Ada enam kapal perang kita, ada tiga pesawat udara. Karena saya langsung bicara dengan Panglima TNI, langsung bicara dengan Kepala Staf TNI Angkatan laut untuk melaksanakan instruksi saya, tidak boleh satu jengkal tanah pun dimasuki atau diduduki oleh siapapun.

Saya kira untuk diketahui rakyat Indonesia, kalau urusan kedaulatan negara, urusan teritori, itu tidak boleh dikaitkan dengan soft power atau hard power. Itu hak kita, kedaulatan kita, tidak boleh siapapun mengganggunya. Itu sangat jelas. Dan, sejak tahun 2005, saya sudah mengeluarkan instruksi itu. Dan, TNI kita terus melaksanakan operasi, memastikan wilayah itu tidak dimasuki oleh kapal laut dari negara mana pun juga. Patroli keamanan dilaksanakan terus, pengawasan dilaksanakan terus, bahkan gelar dari kapal-kapal perang juga terus dilakukan. Jadi, kalau ada yang menganggap kita terlalu lunak, urusan kedaulatan kita tidak pernah lunak. Jelas itu.

Yang kedua, lantas bagaimana solusinya? Saudara-saudara, tolong melihat masalah secara utuh. Ini ada klaim dari Malaysia yang menurut Indonesia, menurut saya itu wilayah kita. Solusinya adalah perang atau dengan perundingan yang sangat intensif karena saya yakin itu adalah wilayah kita. Maka, sesuai dengan semangat ASEAN, dengan ASEAN Charter, dengan penyelesaian masalah secara damai, dengan menjaga kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, tertib, dan stabil, maka keliru kalau kita tiba-tiba begitu saja kita langsung melancarkan perang. Perang itu cara terakhir apabila tidak ada cara lain. Oleh karena itu, akan terus kita lakukan negosiasi itu dan setiap saya bertemu dengan pemimpin Malaysia, belum lama dengan Pak Najib, saya menginginkan agar proses perundingan itu bisa lebih dipercepat, lebih konklusif. Dengan demikian, masalahnya segera selesai. Jadi, jangan salah menafsirkan policy kita soal kedaulatan dan mana yang bukan kedaulatan.

Kalau soal misalkan lagu-lagu Indonesia diakui oleh teman-teman Malaysia, batik, ini dan segala macam, itu bisa diselesaikan secara lebih soft, tetapi tetap kalau itu milik kita, ya kita katakan jangan diakui karena milik Indonesia sambil menyerukan kepada bangsa Indonesia, banggalah dengan milik kita sendiri, rawat dengan baik. Dengan demikian, tidak buru-buru diakui oleh negara lain atau oleh bangsa lain.

Saya kira itu, Mbak Uni. Dan saya kira gamblang sekali, saya juga sekembali saya dari Korea, langsung saya panggil kemarin para pejabat TNI untuk memastikan bahwa instruksi saya untuk mengamankan wilayah Ambalat sambil negosiasi dilakukan terus, dijalankan dengan baik. Tidak ada yang katanya berseliweran di wilayah kita dan dibiarkan. Mesti kita usir, mesti kita halau. Tapi, jangan terpancing. Jangan sampai kita mengeluarkan tembakan-tembakan yang tidak diperlukan karena masyarakat internasional langsung mengecap Indonesia melakukan aksi kekerasan dan melaksanakan tindakan militer yang mestinya tidak perlu sejauh itu. Ini juga urusan hubungan baik, urusan diplomasi, tetapi supaya tidak ragu-ragu rakyat Indonesia, soal kedaulatan harga mati.

Uni Lubis – ANTV:
Agak tenang kita. Sekarang giliran Profesor Gumilar Soemantri lagi untuk bertanya.

Profesor Gumilar Soemantri:
Pak SBY, berbicara mengenai hak biasanya kita bias pada masalah kekerasan dari pihak yang kuat dan mempunyai otoritas pada pihak yang sebaliknya. Ada hal yang luput, yaitu pengabaian hak dasar, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Khusus mengenai pendidikan, Pak SBY, kita melihat bahwa beberapa tahun terakhir ini ada kemajuan dicapai. Namun, bangsa ini tetap mempunyai PR yang cukup banyak untuk terus membangun bidang ini. Salah satunya adalah mengenai akses pendidikan bagi masyarakat marjinal termasuk di perbatasan. Di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat misalnya dengan Malaysia, dan juga daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Jika Bapak terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun mendatang, kebijakan apa yang akan ditempuh agar akses pendidikan ini benar-benar terbuka bagi mereka?

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono:
Baik, Profesor Gumilar. Kita semua tahu pendidikan adalah merupakan prioritas pembangunan. Anggaran pendidikan sekarang yang paling tinggi. Pendidikan yang ingin kita bangun adalah pendidikan yang bermutu, pendidikan yang memberikan akses bagi siapapun, demikian juga pendidikan yang murah dan gratis bagi yang miskin. Yang murah dan gratis bagi yang miskin inilah sebetulnya bentuk keberpihakan kita kepada kaum marjinal, adalah wujud dari tanggung jawab sosial negara. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat sejauh mana atensi kita untuk hak dasar rakyat, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan sebagainya, lihat struktur dari APBN yang di tangan pemerintah digunakan untuk apa alokasi dan distribusinya.

Saya memilih tidak harus tinggi-tinggi yang pertumbuhan itu meskipun sangat penting pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan yang tinggi tidak boleh mengabaikan alokasi anggaran untuk memenuhi hak dasar rakyat, termasuk social safety net, jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, dari segi politik anggaran, dari segi prioritas, kebijakan kita nyata sekali, bahwa sebagaimana yang dinyatakan tadi, hak dasar rakyat, insya Allah, akan terus kita penuhi.

Pendidikan biayanya mencapai 200 triliun. Kalau anggaran pendidikan Rp 1000 triliun, untuk apa? Saya tidak ingin hanya habis untuk gedung, tetapi juga untuk perbaikan sistem, perbaikan kurikulum, kemudian metodologinya, kesejahteraan dosen, guru juga profesornya, kemudian membikin gratis baik itu BOS, apakah bantuan khusus murid, apakah buku murah, SPP gratis dan sebagainya. Itu harus kita alirkan terus. Dengan demikian, justice atau keadilan bagi siapapun bisa mengikuti pendidikan karena pendidikan itu kan akhirnya mengangkat bangsa kita ini menjadi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Diperlukan satu yang saya sebut critical mass, kelompok yang memiliki pengetahuan dan penguasaan teknologi yang tinggi, mengangkat kemajuan bangsa ini. Tetapi, puluhan juta masyarakat jangan ditinggalkan supaya dia bisa hidup layak dengan pendidikan yang dienyamnya.

Nah, terhadap kaum marjinal, di samping kebijakan yang umum tadi disebut-sebut misalnya bagaimana daerah perbatasan. Di situlah peran para Bupati dan Gubernur dengan sistem otonomi daerah, dengan sistem desentralisasi fiskal yang berlaku sekarang ini. Tidak mungkin pusat bisa menjangkau, bisa menjamah setiap sudut di negeri ini. Mereka yang lebih harus inovatif, yang lebih kreatif, lebih bertanggung jawab. Memastikan APBD pun anggaran pendidikan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Satu ilustrasi, Saudara-saudara. Di Malaysia, itu ada 1,5 juta lebih pekerja Indonesia yang terus saya pantau nasibnya, kesejahteraannya, perlindungan hukumnya, dan sebagainya. Di antara mereka memerlukan sekolah. Kita pikirkan bagaimana sekolah di Sabah. Kemarin dalam pertemuan, saya ingin saudara kita yang bekerja di perkebunan-perkebunan, putra-putrinya juga mengenyam pendidikan di pedalaman itu. Ini harus kita kerja samakan dengan Malaysia. Oleh karena itu, kalau itu pun kita jamah, tentunya pulau terluar, daerah pedalaman tidak boleh luput dari perhatian kita. Sekali lagi kuncinya tanggung jawab bersama, aktivitas bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan jangan sia-siakan 20% anggaran yang, alhamdulillah, telah kita miliki sekarang ini.

Uni Lubis – ANTV:
Ya, sekarang pertanyaan terakhir barangkali.

Host ANTV:
Pak SBY, saya ingin bertanya soal peran kita sebagai negara Muslim terbesar di kancah dunia, Pak. Baru-baru ini Presiden Obama menyampaikan pidato kepada umat Muslim di Kairo. Dan, saya kira dalam wawancara dengan BBC, Presiden Obama secara langsung menyitir pengalamannya bersentuhan dengan dunia Islam di Indonesia. Kemudian juga saya kira ada apresiasi yang sangat besar kalau kita baca tulisan Bapak masuk dalam 100 tokoh di majalah Time dari Anwar Ibrahim tentang bahwa Bapak telah membawa Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar dan fit dengan demokrasi. Kira-kira bagaimana konsep Bapak untuk mengatasi ketegangan antara dunia Muslim dan Barat ini dengan posisi kita yang sudah demikian diapresiasi?

Susilo Bambang Yudhoyono:
Ya, hubungan yang kadang-kadang tidak baik antara Barat dengan Islam bisa diperbaiki dengan banyak cara. Yang pertama, cara pandang Barat terhadap Islam harus diperbaiki. Jangan sampai ada generalisasi dan stigma yang tidak diperlukan. Kalau terorisme itu terjadi di bangsa manapun, agama manapun, negara manapun. Tidak harus terorisme itu yang melaksanakan umat Islam. Tetapi, kita semua kan juga tidak setuju dengan terorisme. Cara pandangnya diubah.

Yang kedua, tentu semua harus bisa menyelesaikan masalah Palestina. Kalau tidak selesai, ini akan menjadi akar masalah yang berlarut-larut. Harus selesai. Dengan demikian, hilang sudah masalah inti yang mengganggu hubungan Barat dengan Islam.

Yang ketiga, komunitas Islam sedunia banyak yang mengalami masalah-masalah kemanusiaan, masalah kemiskinan, masalah pangan. Tentunya di sini harus ada juga jalan keluar bagaimana sebuah aksi yang adil agar mereka juga mendapatkan perhatian dari dunianya dan kebetulan negara-negara maju adalah negara-negara Barat. Ini juga salah satu cara untuk memperbaiki hubungan.

Yang keempat, dialog antar agama, dialog antar peradaban, itu harus dipelihara terus, tidak boleh hanya sekali-sekali, harus terus menerus.

Kemudian yang kelima, tentunya di kalangan Islam sendiri. Kita juga harus betul-betul menjalankan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Kita harus bisa menyampaikan kepada dunia Islam mencintai perdamaian, mencintai toleransi, mencintai persaudaraan, dan sebagainya. Kalau itu makin bersemi juga di kalangan komunitas Islam sedunia, maka hubungan akan menjadi baik.

Dan yang terakhir, saya ingin Obama, sahabat saya, bisa terus menjalankan politik seperti ini, politik yang teduh, penuh dengan persahabatan, dan kalau ada masalah-masalah bisa diselesaikan secara damai, tidak harus dengan perang dan dengan cara-cara yang lain.

Saya kira itu dan kalau saya ketemu dengan Obama lagi nanti, akan saya sampaikan hal yang sama karena Obama masih sering berbahasa Indonesia dengan saya, masih ingin datang ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan kehadiran Obama membawa kebaikan termasuk hubungan antara Barat dengan Islam.

Uni Lubis – ANTV:
Hadirin sekalian dan juga pemirsa di rumah, ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada calon presiden, apalagi calon presidennya adalah yang sedang menjabat Presiden. Tetapi waktu kita sangat terbatas. Dan, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya tentang hal-hal lain kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita sudah berada di penghujung acara Ring Politik edisi spesial Calon Presiden 2009 dengan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pemahaman mengenai policy, pemikiran, dan visi dan misi dari Bapak SBY.

Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam

Wassalaamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.


*****

Biro Pers dan Media
Rumah Tangga