July 26, 2021

Pertemuan Food and Agricultural Organization yang di Hadiri SBY

Pertemuan Food and Agricultural Organization yang di Hadiri SBY

Pertemuan Food and Agricultural Organization yang di Hadiri SBY – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengunjungi Roma minggu depan untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Ketahanan Pangan Dunia. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Food and Agricultural Organization itu antara lain akan membahas tentang krisis pangan dunia. Tetapi krisis domestik mungkin mengakhiri rencana Presiden.

Pertemuan Food and Agricultural Organization yang di Hadiri SBY

Pertemuan Food and Agricultural Organization yang di Hadiri SBY

presidensby – “Perjalanan Presiden ke Italia, juga ke Inggris, dibatalkan,” kata sumber Tempo. Juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal tidak mempermasalahkan informasi tersebut, meskipun ia mengklaim itu bukan pembatalan, karena rencana perjalanan ke negara-negara tersebut tidak dipublikasikan.

Baca Juga : Tentang Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono Menurut Zodiak nya 

Pembatalan tersebut diduga terkait dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono di Jakarta, Jumat pekan lalu, harga baru bensin premium naik menjadi Rp6.000, solar menjadi Rp5.500, dan minyak tanah menjadi Rp2.500. Rata-rata meningkat 28,7 persen.

Ini merupakan kenaikan harga yang ketiga kalinya terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pemerintah menaikkan harga BBM dua kali sebelumnya pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 (lihat tabel). Seperti sebelumnya, suhu politik memanas menjelang keputusan pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa yang memprotes rencana kenaikan itu turun ke jalan di Jakarta pada Rabu pekan lalu.

Demonstran berbaris dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat. Ribuan orang dari berbagai kelompok umur berunjuk rasa atas nama kelompok seperti Jaringan Gerakan Pemuda, Front Aksi Mahasiswa, Front Kebangkitan Nelayan & Tani, Komisi Keadilan Rakyat Miskin Indonesia, Front Tantangan Rakyat dan Persatuan Rakyat Miskin Indonesia. Demonstrasi berakhir dengan kekacauan dengan polisi menangkap sejumlah orang.

Sejumlah kelompok mahasiswa juga menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi ini juga berakhir ricuh, dengan tiga pengunjuk rasa terluka. Pada Jumat sore tepat sebelum pengumuman kenaikan harga, ratusan mahasiswa Universitas Indonesia berkumpul di kampus Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mahasiswa memblokir Jl. Simpang Pejaten Raya dan mengubahnya menjadi forum pidato.

Tepat sebelum tengah malam, bentrokan kecil dengan polisi terjadi. Namun saat fajar menyingsing, polisi menyerbu kampus. “Polisi dipaksa masuk karena mahasiswa melempari kami dengan bom molotov,” kata juru bicara Mabes Polri Insp. Jenderal Abubakar Nataprawira.

Bentrokan pun tak terhindarkan. Fakultas Ilmu Sosial & Politik kampus rusak parah. Pecahan kaca berserakan di mana-mana dan tetesan darah terlihat di beberapa tempat. Sebuah mobil dan sepeda motor polisi juga dirusak. “Kami akan berkonsultasi dengan pengacara untuk mendakwa polisi,” kata Hasto Atmodjo Surojo, Dekan FISIP. Dalam insiden tersebut, 141 mahasiswa diamankan polisi.

Protes serupa juga melibatkan sejumlah besar orang diadakan di kota-kota lain selama seminggu terakhir. Beberapa di antaranya juga berakhir dengan bentrokan, seperti di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan Makassar dan kota Yogyakarta di Jawa Tengah. Aksi protes dipastikan akan terus berlanjut hingga pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM.

Besar kemungkinan aksi protes jalanan yang meluas membuat Yudhoyono memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Sumber Tempo mengatakan, Presiden khawatir dengan meningkatnya panas politik saat kenaikan harga mulai berlaku. “Presiden khawatir akan ada martir, demonstran akan dibunuh,” katanya.

Sepuluh tahun lalu, situasi semakin tak terkendali setelah empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas. Situasi tegang dan krisis politik yang mengikuti memaksa mantan Presiden Suharto untuk melepaskan kekuasaan, yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Inilah alasan Istana berulang kali memperingatkan personel keamanan di lapangan untuk menahan diri. Polisi dilarang membawa senjata api saat berhadapan dengan demonstran.

Unit rahasia atau personel intelijen juga ‘disusupi’ ke dalam satpam Istana. Anggota unit ini mengamati aktivitas demonstran dari dekat. Rabu pekan lalu, saat tersiar kabar bahwa seorang demonstran ditembak di depan gedung DPR, personel intelijen tersebut mengikuti korban ke RS Pelni di kawasan Petamburan Jakarta Barat. Mereka lega melihat pengunjuk rasa yang diduga terluka parah bisa mengikuti salat Jumat.

Budi Darma, pendemo yang dikabarkan tertembak, mengatakan sebenarnya mereka akan mengakhiri aksi unjuk rasa. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Indonesia itu sudah melepas jaket varsity-nya. Tapi suasana, bagaimanapun, dengan cepat berubah menjadi anarkis. Kemudian seorang “petugas dengan baret cokelat” mendekatinya. “Dia mengarahkan senapan ke saya,” katanya kepada Fery Firmansyah dan Ismi Wahid dari Tempo, “dan tiba-tiba saya merasakan sakit yang sangat tajam dan menyengat.”

Dia mengaku telah ditembak oleh peluru karet tetapi tidak dapat menemukan selongsong peluru. Sisi kiri dadanya diperban. Menurut Adi Negoro, Ketua OSIS fakultas, tim dokter memastikan tidak ada luka dalam di tubuh rekannya. “Hanya ada memar sepanjang tiga sentimeter,” katanya.

Pendukung Presiden mengklaim aksi penolakan kenaikan harga BBM bermotif politik. Tujuan mereka, kata mereka, adalah untuk menurunkan popularitas Yudhoyono sebelum pemilihan umum 2009. “Seorang mantan menteri berada di balik demonstrasi tersebut,” kata Kepala Badan Intelijen Nasional, Syamsir Siregar.

Tak sulit menebak siapa yang ditunjuk Syamsir Rizal Ramli. Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Abdurrahman Wahid ini memang aktivis yang sering turun ke jalan. Tapi dia menyangkal menggunakan tindakan siswa untuk tujuannya sendiri. “Tuduhan itu merupakan penghinaan terhadap kecerdasan siswa,” katanya.

Kalangan yang dekat dengan rombongan Istana Rizal sederajat dengan mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto yang kini memimpin Partai Hanura dan Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang juga tergabung dalam partai itu. Kelompok ini telah mengadopsi bendera bertuliskan People’s Challenge Front (FRM).

Dalam protesnya, FRM mengangkat isu yang sama dengan Wiranto: kemiskinan. Saat mereka berbicara di Bundaran Hotel Indonesia, Rabu pekan lalu, aktivis dari kelompok itu mengatakan bahwa 40 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan dan ada 15 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hal inilah yang menjadi tema sentral dalam iklan yang dipasang tim Wiranto di berbagai media berita.

Wiranto, Rizal, dan Fuad semuanya mengatakan bahwa mereka tidak memobilisasi para demonstran, meskipun Fuad mengakui bahwa mereka menentang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sejak awal. Tuntutan yang sama, menurut Fuad, juga disuarakan oleh kelompok mahasiswa lainnya. “Tanpa dimobilisasi, banyak orang yang ikut unjuk rasa,” kata mantan Menteri Keuangan di kabinet terakhir Suharto itu.

Kenaikan harga BBM merupakan senjata ampuh untuk menyerang pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama menyatakan akan mengajukan mosi menentangnya di DPR. “Pemerintah harus mencari opsi lain daripada menaikkan harga BBM,” kata Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS di DPR. Hal senada diungkapkan Pengurus Besar PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.

Padahal, UU APBN Perubahan 2008 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Pasal 14 menyatakan bahwa hal ini dapat dilakukan jika ada perubahan yang signifikan. Pada bagian klarifikasi, perubahan signifikan mengasumsikan harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama satu tahun di atas US$100 per barel, yang akan mengakibatkan beban subsidi yang berlebihan kepada pemerintah. Jelas, kondisi seperti itu telah dipenuhi.

Namun, tampaknya pasal tersebut diabaikan begitu saja oleh banyak partai politik, yang fraksinya ipso facto menandatangani undang-undang tersebut. “Biasanya menjelang pemilihan umum, banyak partai yang mencari dukungan rakyat,” kata seorang pejabat pemerintah. Karena itu, mereka masih berencana mengajukan mosi menentangnya di DPR.

Keputusan pemerintah itu juga mengancam popularitas Yudhoyono. Tiga tahun lalu, ketika pemerintah menaikkan harga BBM dua kali lipat, popularitas presiden keempat Indonesia itu relatif stabil. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia saat itu, popularitasnya turun hanya 4 persen dari peringkat persetujuan awal 69 persen.

Baca Juga : Cara Memimpin Bush

Basis dukungan awal ini kini turun cukup drastis menjadi hanya 53 persen meski angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tokoh politik lain yang disebut-sebut sebagai calon presiden. Menurut survei yang dilakukan pada bulan Januari, popularitas saingan terdekat Yudhoyono, Megawati Sukarnoputri, masih di sekitar angka 32 persen.

Menurut juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono memilih kebijakan yang tidak populer ini demi mengamankan negara. “Lebih baik mengorbankan popularitas daripada kepentingan nasional,” katanya. Namun dia yakin kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi popularitas bosnya dalam pemilihan umum tahun depan.

Selama beberapa minggu mendatang, lawan politik Yudhoyono akan terus berusaha mengikis popularitasnya. Presiden tampaknya harus tinggal di Jakarta lebih lama lagi, dan melupakan Italia untuk sementara.