July 26, 2021

Mengenal Sosok Jusuf Kalla, Wakil Dari Presiden SBY

Mengenal Sosok Jusuf Kalla, Wakil Dari Presiden SBY

Mengenal Sosok Jusuf Kalla, Wakil Dari Presiden SBY – Jusuf Kalla lahir pada 15 Mei 1942 di Watampone, sekarang duduk di Sulawesi Selatan. , seorang wanita yang menjual sutra Bugis untuk mencari nafkah. Dia adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Setelah menamatkan sekolah, Kalla kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Di universitas ia menjadi aktif di Front Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), sebuah organisasi mahasiswa yang mendukung Jenderal Suharto dalam usahanya untuk mendapatkan kekuasaan dari presiden Sukarno.

Mengenal Sosok Jusuf Kalla, Wakil Dari Presiden SBY

Mengenal Sosok Jusuf Kalla, Wakil Dari Presiden SBY

presidensby – Kalla terpilih sebagai ketua KAMI cabang Sulawesi Selatan. Ia menunjukkan ketertarikannya pada karir politik, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ketua Divisi Pemuda Golkar ketika masih diselenggarakan dalam format Sekretariat Bersama (Sekber). Pada tahun 1967 Kalla lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Baca Juga : SBY Sebagai Ketua Dewan Global Green Growth Institute Indonesia

Situasi ekonomi saat itu sedang suram dan ayahnya, Hadji Kalla, mempertimbangkan untuk menutup bisnis keluarga, NV Hadji Kalla. Sebaliknya, Kalla memutuskan untuk mengambil alih perusahaan. Mengesampingkan kegiatan politiknya, pada tahun 1968 Kalla menjadi CEO NV Hadji Kalla sementara ayahnya menjadi ketua. Pada awalnya bisnis hanya memiliki satu karyawan dan bisnis berjalan lambat. Ibu Kalla dibantu dengan berdagang sutra dan menjalankan usaha transportasi kecil-kecilan dengan tiga bus. Seiring berjalannya waktu bisnis tersebut berkembang dan menjadi cukup sukses.

NV Hadji Kalla berkembang dari bisnis perdagangan ekspor-impor ke sektor lain (hotel, pembangunan infrastruktur, dealer mobil, aerobridges, perkapalan, real estate, transportasi, tambak udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi). Selain menjabat sebagai CEO NV Hadji Kalla, Kalla juga menjabat sebagai CEO berbagai anak perusahaan. Pada tahun 1977, , selatan Paris. “NV Hadji Kalla” kini dikenal sebagai Kalla Group dan merupakan salah satu grup bisnis terkemuka di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

Selain karir bisnisnya, Kalla juga aktif di berbagai organisasi ternama. Dari 1979 hingga 1989, ia menjadi ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Makassar (saat itu dikenal sebagai Ujung Pandang) dan terus menjadi penasihat ISEI. Kalla banyak terlibat dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Dari tahun 1985 hingga 1998 ia menjadi ketua KADIN di Sulawesi Selatan dan menjadi koordinator KADIN di Indonesia bagian timur.

Selain itu, Kalla menjadi dewan pengawas tiga universitas di Makassar. Kalla telah berkontribusi secara sosial dengan membangun Masjid Al Markaz dan menjadi ketua Islamic center-nya. Pada tahun 2015, Sekolah Pemerintahan Jusuf Kalla di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta didirikan, dengan sekolah dibiayai oleh Kalla. Kalla terlihat dalam film The Act of Killing memuji Pemuda Pancasila dan mendorong mereka untuk melakukan kekerasan.

Karir

Kalla kembali aktif berpolitik pada 1987 ketika diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wakil daerah untuk Sulawesi Selatan. Ia diangkat kembali ke MPR pada tahun 1992, 1997, dan 1999. Ketika Kyai Haji Abdurrahman Wahid (sering dikenal sebagai Gus Dur) dipilih sebagai presiden oleh MPR pada tahun 1999, Kalla masuk dalam kabinet dan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dia baru enam bulan menjadi menteri ketika pada April 2000 Wahid mencopotnya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Wahid menuduh Kalla dan menteri Laksamana melakukan korupsi, meskipun dia tidak pernah menunjukkan bukti untuk mendukung tuduhan itu, dan Kalla membantah tuduhan itu. Pada Juli 2001, dalam sidang khusus MPR, Presiden Gus Dur diberhentikan dari jabatannya. Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri mengambil alih kursi kepresidenan dan memasukkan Kalla ke dalam kabinetnya, mengangkatnya ke posisi senior Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Meski bukan bagian dari tugas menterinya, Kalla membantu menyelesaikan konflik antaragama di Poso di pulau asalnya, Sulawesi. Kalla memfasilitasi negosiasi yang menghasilkan penandatanganan Kesepakatan Malino II pada 20 Desember 2001 dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun. Dua bulan kemudian, Kalla membantu menyelesaikan konflik lain di Sulawesi. Pada 12 Februari 2002, Kalla bersama Menteri Koordinator Politik dan Masyarakat Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menyelesaikan konflik serupa di Ambon dan Maluku melalui Deklarasi Malino kedua.

Kini sebagai sosok populer yang membantu proses perdamaian di Sulawesi, Kalla mempertimbangkan untuk maju sebagai calon dalam pemilihan presiden 2004. Pada Agustus 2003 ia mengumumkan pencalonannya dan mendaftar sebagai peserta Konvensi Golkar 2004 yang akan memilih calon presiden dari Golkar. Namun, seiring berjalannya waktu, Kalla semakin terlihat sebagai calon wakil presiden. Ia diharapkan menjadi pasangan calon presiden Jawa dan latar belakangnya yang non-Jawa dipandang sebagai sarana untuk menarik suara non-Jawa yang mungkin sulit didapatkan oleh calon dari Jawa.

Hanya beberapa hari sebelum konvensi nasional Golkar, Kalla memutuskan untuk mundur dari pencalonan di bawah bendera Golkar. Sebaliknya, ia menerima tawaran dari Partai Demokrat (PD) Yudhoyono untuk menjadi cawapresnya. Pasangan ini juga mendapat dukungan dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Pada tanggal 5 Juli 2004 pemilihan presiden diadakan. Yudhoyono dan Kalla memenangkan suara populer dengan 33% suara tetapi 50% suara diperlukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga putaran kedua diperlukan.

Yudhoyono dan Megawati melanjutkan ke putaran kedua pemilihan yang diadakan di akhir tahun. Di lantai kedua Yudhoyono menghadapi tantangan besar dari Megawati yang membentuk koalisi nasional yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) miliknya sendiri bersama dengan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perdamaian Sejahtera (PDS), dan Partai Republik Indonesia.

Partai Nasional (PNI). Sementara Yudhoyono mengkonsolidasikan dukungan politik dari partai lain, Kalla beralih ke Golkar untuk mendapatkan dukungan. Dipimpin oleh Fahmi Idris dan mengabaikan garis partai, elemen pro-Kalla di Golkar menyatakan dukungan mereka untuk Kalla dan Yudhoyono. Pada 20 September 2004 Yudhoyono dan Kalla memenangkan putaran kedua dengan 60,1% suara.

Baca Juga : Barack Obama, Presiden Amerika Ke-44

Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia (Palang Merah Indonesia) adalah sebuah organisasi kemanusiaan di Indonesia. Ini adalah anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang menggunakan Palang Merah sebagai simbolnya. Indonesia bukanlah negara yang berbasis agama atau sekuler. Pada pertengahan tahun 2013, Palang Merah Indonesia memiliki 32.568 orang Relawan, 19.294 Relawan Perorangan dan 893.381 Relawan Donor Darah, dengan total 945.243 orang, yang tercatat sebagai jumlah relawan tertinggi di dunia.

IRCS dibentuk pada tanggal 17 September 1945, tepat satu bulan setelah Indonesia merdeka. Presiden Sukarno memerintahkan dimulainya ketika pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan sekutu pecah, meninggalkan banyak yang terluka, pada tanggal 3 September 1945. Berdasarkan kinerjanya, IRCS mendapat pengakuan internasional pada tahun 1950 diterima sebagai anggota Palang Merah Internasional dan mencapai status hukumnya melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1959, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 245 Tahun 1963.